Bisnis.com, JAKARTA --- PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah.

Head of External Communications XLSMART, Henry, mengatakan pihaknya berharap adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai regulasi yang bisa menciptakan terwujudkan ekosistem yang berkelanjutan bagi industri

“Termasuk kebijakan yang menjamin adanya equal playing field, kemudahan perizinan serta insentif regulatory charges dan stimulus untuk kolaborasi dengan stakeholders terkait,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

Henry memastikan XLSMART berkomitmen mendukung pemerataan akses internet, khususnya di wilayah yang belum terjangkau, melalui investasi pada teknologi 4G dan 5G. Serta optimalisasi spektrum frekuensi dan meaningful broadband coverage dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan.

“Tidak hanya kecepatan, tapi juga kestabilan dan keberlanjutan industri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

“Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya.

Wayan mengungkapkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah.

Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona merah pada akhir perdagangan Selasa (1/7).

Pada Selasa (1/7), IHSG turun 12,31 poin atau 0,18% ke 6.915,36 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebanyak 245 saham naik, 356 saham turun dan 191 saham stagnan.

Analis sekaligus VP Marketing, Strategy & Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi melihat, penurunan IHSG disebabkan oleh pasar yang cenderung merespons negatif data PMI Manufaktur Indonesia yang jatuh ke level 46,9. Level tersebut berada di bawah ekspektasi dan menunjukkan bahwa PMI Manufaktur sudah berada di zona kontraksi selama 3 bulan terakhir.

“Kekhawatiran ini berasal dari penilaian bahwa permintaan menurun, sehingga aktivitas manufaktur serta ekspor yang melambat,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (1/7).

Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas, Alrich Paskalis Tambolang melihat, IHSG ditutup melemah setelah sempat bergerak menguat di awal sesi perdagangan hari ini.

“Laporan keuangan beberapa bank BUMN yang mencatatkan penurunan laba per Mei 2025 menjadi salah satu alasan yang memicu investor melakukan profit taking,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (1/7).

Selain itu, gerak IHSG hari ini ditopang data neraca perdagangan Indonesia bulan Mei 2025 yang tercatat surplus US$ 4,3 miliar, naik dari US$2,92 miliar di Mei 2024. Ini didorong oleh pertumbuhan ekspor sebesar 9,68% secara tahunan (YoY) dan impor sebesar 4,14% YoY.

Pertumbuhan ekspor pada Mei 2025 juga merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 31 bulan terakhir. Pendorongnya diduga karena para eksportir bergegas mengirimkan barang sebelum jeda 90 hari tarif impor Trump berakhir.

“Hal ini terlihat dari ekspor ke AS meningkat 24,76% YoY,” katanya.

Untuk inflasi Indonesia bulan Juni 2025, tercatat sebesar 1,87% YoY, dari sebelumnya 1,6% YoY di Mei 2025. Ini seiring dengan terjadinya inflasi 0,19% secara bulanan (MoM), naik dari deflasi 0,37% MoM di Mei 2025.

“Namun inflasi Juni tersebut masih dalam kisaran target BI yang sebesar 1,5% - 3,5% YoY,” paparnya.

Secara teknikal, indikator Stochastic dan RSI masih bergerak sideways di area pivot. Volume jual masih lebih mendominasi dari volume beli. Sehingga, IHSG masih belum mampu bertahan di atas level 6.950, meskipun secara intraday sempat menguat hingga level 6971.

Alhasil, Alrich memperkirakan IHSG masih akan cenderung konsolidasi di kisaran level 6.840 - 7.000 pada perdagangan Rabu (2/7).

Untuk perdagangan besok, Alrich pun menyarankan investor untuk memperhatikan saham MEDC, MAPA, UNVR, MYOR, dan INDF.

Sementara, Audi memperkirakan IHSG besok bakal bergerak mixed cenderung melemah dalam rentang level support 6.860 dan resistance 7.000, dengan indikator MACD menunjukkan pelemahan tren yang berlanjut.

Sentimen penggeraknya berasal dari pasar yang tengah menantikan data tingkat pengangguran Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan meningkat menjadi 4,3% berdasarkan data konsensus.

“Sehingga, jika perkiraan itu in-line, maka akan cenderung direspons negatif pasar dan memberikan ruang Fed untuk bersikap lebih dovish,” paparnya.

Audi pun merekomendasikan trading buy untuk AMMN dengan support di Rp 8.300 per saham dan resistance Rp 9.250 per saham, serta CUAN dengan support di Rp 12.400 per saham dan resistance Rp 13.600 per saham.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga barang dan jasa di Sumatra Selatan pada Juni 2025 mengalami inflasi sebesar 2,44% (year on year/YoY).

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengatakan inflasi pada bulan lalu mengalami kenaikan tipis dibandingkan periode Mei 2025 yang tercatat 2,33% yoy.

“Akan tetapi jika dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun sebelumnya, relatif menurun dari 2,48% pada Juni 2024,” jelasnya dalam rilis berita statistik (BRS), Selasa (1/7/2025).

Komoditas yang menjadi pendorong utama inflasi tahunan pada Juni terdiri dari emas perhiasan, beras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, serta tomat.

Sedangkan tiga kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi paling tinggi diantaranya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,11%, kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,68%, serta kelompok transportasi 0,17%.

“Berdasarkan kabupaten/kota, inflasi yoy tertinggi terjadi di Muara Enim sebesar 3,31% dan terendah terjadi di Lubuk Linggau yang sebesar 2,07%,” katanya.

Sementara itu, Wahyu menyebutkan untuk inflasi bulanan (month to month/MtM) di Sumsel sebesar 0,08%. Dorongan inflasi paling tinggi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memberikan andil sebesar 0,08% dengan perubahan harga 0,92%.

“Jika dibandingkan seriesnya, pada Mei terjadi lalu terjadi deflasi sebesar -0,35% dan pada Juni 2024 terjadi deflasi 0,03%,” katanya.

Adapun komoditas utama yaitu beras, daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit dan telur ayam.

Wahyu menambahkan, sejumlah peristiwa yang memberikan andil terhadap perubahan harga barang dan jasa di Sumsel pada Juni meliputi penyesuaian harga BBM di sejumlah kualitas, kenaikan harga beras di tingkat konsumen dan distributor.

Kemudian, tren harga emas yang cukup fluktuatif, serta diskon tiket pesawat yang bertepatan dengan Hari Raya IdulAdha dan momen libur sekolah.

“Diskonnya (pesawat) memang berlaku dari 5-31 Juli 2025, tetapi karena pada Juni bertepatan dengan libur hari besar keagamaan nasional, sehingga masyarakat banyak yang memesan tiket,”pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Setoran pajak bersih sepanjang semester I-2025 tercatat Rp 831,27 triliun (neto). Adapun sepanjang tahun, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerimaan pajak yang masih rendah ini, dipengaruhi oleh penurunan yang dalam pada Januari 2025 yakni sebesar 41,9% atau hanya Rp 88,9 triliun. Sementara pada bulan yang sama tahun lalu, penerimaan pajak neto tercatat Rp 152,9 triliun.

Lebih rinci, penurunan pada bulan Januari 2025 disebabkan oleh adanya restitusi pajak yang cukup besar di awal tahun.

"Untuk netonya memang jauh lebih dalam kontraksinya Januari 41,9% karena restitusi cukup besar sampai Februari masih terasa," ujar Sri Mulyani dalam dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Berdasarkan data dalam paparan, penerimaan pajak neto baru menunjukkan peningkatan pada bulan Maret yakni sebesar Rp 134,8 triliun atau meningkat 3,5% secara tahunan dan pada bulan April meningkat Rp 234,4 triliun dari sebelumnya Rp 221,6 triliun pada April 2024.

"Pada Mei kontraksi lagi karena restitusi dan Juni sudah mulai positif setelah Dirjen pajak baru melakukan adjustment," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan dan penurunan realisasi pajak neto selalu menunjukkan pola yang sama dari tahun ke tahun.

"ini beri harapan di semester dua kita bisa stabilisasi penerimaan negara yang menjadi backbone penerimaan negara," ujarnya.

Dari total Rp 831,27 triliun realisasi pajak neto hingga Juni 2025, terdiri dari PPh Badan sebesar Rp 152,49 triliun atau turun 11,7% dan PPN & PPnBM Rp 267,27 triliun atau turun 19,7%.

Sementara PPh Orang Pribadi Rp 14,03 triliun atau meningkat 35,6% dan PBB Rp 11,53 triliun atau meningkat 247,2%.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

KOMPAS.com - Di tengah tren konsumsi domestik yang fluktuatif, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan katalis pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan event berbasis gaya hidup dan komunitas.

Hal itu tercermin dari dampak signifikan penyelenggaraan Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2025 yang berhasil mendorong konsumsi lokal secara nyata.

Merujuk data yang diolah Mandiri Institute melalui Mandiri Spending Index (MSI), konsumsi harian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari pelaksanaan MJM 2025 meningkat 28,6 persen dibanding rata-rata belanja harian di weekdays.

Nilai ini lebih tinggi 14,1 percentage point (ppt) jika dibandingkan kenaikan di minggu-minggu sebelumnya yang hanya sebesar 14,5 persen.

Kenaikan 14,1 ppt di MJM 2025 menjadi yang tertinggi selama pelaksanaan event MJM dalam tiga tahun terakhir.

Corporate Secretary Bank Mandiri M Ashidiq Iswara menilai, keberhasilan MJM membuktikan pentingnya sinergi antara dunia usaha, komunitas, dan pemerintah daerah dalam menciptakan stimulus ekonomi baru yang bersifat berkelanjutan.

“Event seperti Mandiri Jogja Marathon tidak hanya menghadirkan semangat sportivitas, tetapi juga mengakselerasi denyut ekonomi lokal,” katanya dalam siaran pers, Selasa (1/7/2025).

Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bentuk konkret komitmen Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih luas bagi masyarakat, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga budaya.

Secara sektoral, lonjakan konsumsi selama MJM sangat terasa di kelompok belanja leisure dan mobilitas.

MSI mencatat peningkatan tajam pada beberapa sektor, seperti travel, hotel, dan transportasi yang melonjak di atas 80 persen, serta maskapai penerbangan yang meningkat 36,2 persen.

Pada saat yang sama, tren konsumsi juga meningkat pada beberapa subsektor, seperti olahraga, hobi, hiburan atau entertainment, serta restoran.

Angka tersebut jauh melampaui tren konsumsi di wilayah Jawa secara umum. Pada periode libur panjang Mei–awal Juni 2025, pertumbuhan MSI mingguan di Jawa hanya tercatat 1 persen.

Bahkan pada minggu ketiga Juni 2025, Yogyakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan MSI tertinggi, yakni 4,7 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Fenomena ini semakin menegaskan pentingnya momen khusus dalam merangsang belanja masyarakat. Tanpa momentum seperti libur nasional atau event komunitas, konsumsi cenderung stagnan.

Ashidiq menjelaskan, konsumen kini lebih selektif dan rasional. Karena itu, pendekatan berbasis experience menjadi sangat penting.

“Melalui event seperti MJM, kami ingin menciptakan momen yang bukan hanya mendatangkan pengunjung, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara terukur dan berdampak,” terangnya.

Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai enabler dalam mendorong pertumbuhan konsumsi dan pariwisata domestik, termasuk dengan memperluas dukungan terhadap sport tourism, festival belanja, dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami percaya kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan antara dunia usaha, pemerintah, dan komunitas lokal adalah fondasi penting untuk mempertahankan daya beli serta momentum ekonomi nasional hingga akhir tahun,” kata Ashidiq.

Dengan penyelenggaraan MJM yang sukses menarik lebih dari 9.200 peserta dan ribuan pengunjung dari berbagai daerah, Bank Mandiri berharap langkah itu dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di wilayah lain.

Upaya itu juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Bank Mandiri dalam memperkuat konsumsi domestik berbasis ekonomi kerakyatan.

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga pertengahan 2025, laju inflasi Indonesia masih berada dalam rentang aman sesuai target pemerintah.

Tapi, jangan lengah dulu! Sebab, krisis global dan lonjakan harga beberapa komoditas bisa jadi tantangan di paruh kedua tahun ini.

Inflasi masih aman di semester pertama

Berdasarkan data resmi BPS, inflasi hingga Juni 2025 tercatat sebesar 1,38 persen secara year-to-date (ytd). Angka ini masih sesuai dengan sasaran inflasi pemerintah tahun ini, yaitu 2,5 persen ±1 persen.

“Jadi, sampai dengan bulan Juni ini, inflasi masih berada di rentang target sasaran pemerintah,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta yang dilansir Antara, Selasa, 1 Juli 2025.

Tantangan global bisa ubah arah

Meski angka inflasi terlihat stabil, proyeksi ke depan tetap membutuhkan perhatian ekstra.
Pudji menjelaskan beberapa faktor global seperti krisis geopolitik di Timur Tengah serta percepatan target pertumbuhan ekonomi bisa ikut memicu gejolak harga di dalam negeri.

“Krisis di Timur Tengah dan akselerasi pada target pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap dinamika harga di dalam negeri,” ujarnya.

Pemerintah pun diyakini akan terus melakukan manuver strategis untuk menjaga stabilitas harga, menjaga nilai tukar rupiah, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Emas hingga beras jadi penyumbang inflasi

Satu fakta menarik dari data inflasi semester I-2025 adalah komoditas emas perhiasan yang konsisten menyumbang inflasi sejak September 2023.

Selain emas, beras, ikan segar, dan tarif angkutan udara juga menjadi kontributor utama kenaikan harga.

Jika ditinjau dari sisi komponennya, harga bergejolak (volatile food) masih menjadi penyumbang utama inflasi, baik secara bulan ke bulan (month-to-month/mtm) maupun secara tahunan (year-on-year/yoy).

Catatan inflasi Juni 2025

Untuk bulan Juni sendiri, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen (mtm), sedangkan secara tahunan inflasi berada di angka 1,87 persen (yoy).

Angka ini mengindikasikan bahwa harga-harga masih cukup terkendali, meski tekanan dari sektor tertentu mulai terasa.

(ANN)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyinggung ekonomi digital saat membeberkan 3 alat untuk mengejar target pajak di 2026.

Pada Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026, target pendapatan negara dan hibah adalah 11,71 persen-12,22 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Khusus untuk target pajak dipatok sebesar 10,08 persen sampai 10,45 persen dari PDB.

"Reformasi perpajakan yang menjadi pilar utama tidak hanya untuk meningkatkan rasio pajak, namun juga membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan kredibel," tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (1/7).

Tiga alat untuk mengumpulkan penerimaan negara itu adalah: Coretax, Customs-Excise Information System and Automation (Ceisa), serta Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

"Ketiga sistem ini akan saling terhubung untuk menciptakan pengawasan yang konsisten, reliabel, dan akurat. Juga untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, dan akurasi data untuk pemungutan penerimaan negara, baik pajak, kepabeanan, dan PNBP," jelas Sri Mulyani.

"Sistem perpajakan Indonesia juga harus dibangun agar compatible dengan perkembangan ekonomi digital dan perubahan perpajakan global," tambahnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Ia menyinggung tax base atau dasar pengenaan pajak sangat mudah tererosi oleh kegiatan antarnegara.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan pemerintah berupaya mengerek pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi.

"Hal ini dilakukan dengan terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, perluasan basis perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan iklim investasi," janji Ani.

"Mobilisasi pendapatan juga dilakukan melalui reformasi pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara," tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan sopir truk dari sejumlah asosiasi akan menggelar demonstrasi terkait dengan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) besok Rabu, 2 Juli 2025. Penanggungjawab aksi, Ika Rostianti, mengatakan aksi dilakukan bukan untuk menolak kebijakan Zero ODOL, tetapi untuk menuntut pemerintah menyiapkan solusi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Rencananya, aksi akan diikuti 300 truk dan 500 sopir. Titik lokasi sasarannya, yakni depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

“Kami mendukung Zero ODOL tapi posisi kami di mana? Kami butuh perlindungan,” kata Ika dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025.

Ika mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan Zero ODOL tanpa melihat persoalan di lapangan dan tidak melibatkan pengemudi truk. Menurut dia, ada banyak persoalan para sopir truk yang belum diakomodasi. Misalnya, terkait dengan biaya normalisasi armada truk. “Butuh uang dan itu tidak dipikirkan,” kata dia.

Ika juga menjelaskan, pengemudi truk berbeda-beda jenisnya. Ada yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, ada sopir harian, dan ada pemilik kendaraan yang secara mandiri mencari muatan. “Pemerintah mengeluarkan satu regulasi seragam, sedangkan di lapangan ini banyak jenisnya,” ucap Ika.

Pengurus Aliansi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) Farid Hidayat mengatakan bila Zero ODOL, biaya operasional sopir truk akan minus. Ia mengambil contoh pengantaran logistik dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ongkos kirim Rp 500 ribu per ton. Bila Zero ODOL diterapkan, maka truk golongan sedang hanya mengangkut muatan 4 ton sehingga tarif ongkirnya Rp 2 juta.

Padahal, Farid menjelaskan, biaya operasional yang dibutuhkan dari Banyuwangi menuju Lombok mencapai Rp 2.150.000. “Biaya operasional saja minus Rp 150 ribu,” kata dia.

Sementara itu, bila tarif ongkos kirim naik, maka harga barang berpotensi naik. Dampaknya pun dirasakan masyarakat lebih luas. Karena itu, para sopir truk menuntut pemerintah memikirkan dampak dan menyiapkan solusi sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL.

Presiden Konfererasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin mengatakan sopir truk adalah pihak yang paling dirugikan dalam praktik kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih atau ODOL. Ia berujar, sopir truk menduduki posisi terendah dalam sistem ekonomi transportasi. Di saat yang lama, sopir truk diposisikan menjadi pihak yang paling bersalah, seperti ketika terjadi kecelakaan akibat kendaraan ODOL.

Ketika pemerintah hendak menerapkan Zero ODOL pun, persoalan pengemudi belum terselesaikan. Posisi sopir truk tetap lemah karena tidak memiliki kapasitas bernegosiasi terkait dengan volume maupun tonase truk. Pasalnya, sebagian besar pemberi kerja menerapkan sistem borongan. Sementara, pemerintah tidak menetapkan kebijakan tarif angkutan barang. Walhasil, Ketua Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI) Rusli menambahkan, terjadi persaingan pasar.

“Akan terjadi persaingan sesama pengemudi. Yang satu mau angkut, yang satu takut angkut,” kata Rusli.

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi berujar bahwa penanganan ODOL tidak bisa ditunda karena kendaraan muatan berlebih itu kerap menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Menyitir data Korlantas Polri, Dudy Purwagandhi berujar, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada 2024. Kemudian dalam catatan Jasa Raharja, angkutan barang menduduku peringkat kedua penyebab kecelakaan. Selain itu, kendaraan ODOL menjadi penyebab kemacetan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga meningkatkan polusi udara di daerah terdampak.

Kendati penertiban ODOL akan segera dilaksanakan, Dudy memastikan tidak ada aturan baru yang dibuat. Kementerian Perhubungan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada tahun 2017 lalu.

“Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas,” ujar Dudy Purwagandhi, Kamis, 26 Juni 2025, dikutip dari keterangan tertulis.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memberikan sinyal terkait pemberian insentif sepeda motor listrik tetap akan dilanjutkan tahun ini.

Faisol, saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Selasa, mengungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah menyetujui anggaran subsidi sepeda motor listrik tahun 2025 sebesar Rp250 miliar.

“Rapat terakhir secara langsung disetujui sebenarnya oleh Bu Menkeu (Sri Mulyani). Waktu itu cari angka (besaran subsidi) berapa, terus ada atau tidak (anggarannya),” ungkap Wamenperin.

Namun, ia mengatakan masih memerlukan diskusi lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian soal skema insentif ini.

Wamenperin mengatakan, ada sejumlah usulan skema pemberian insentif sepeda motor listrik, yaitu mengikuti skema lama dengan pemberian potongan subsidi Rp7 juta per unit yang dibeli, atau disamakan dengan pemberian insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

“Ada (usulan) seperti yang (skema) sebelumnya, kemudian satu lagi yang seperti BMDTP. Tapi rupanya teman-teman pelaku ingin seperti yang tahun sebelumnya,” ujar Faisol.

Lebih jauh, ia memperkirakan peluncuran insentif bisa terealisasi pada Agustus, menyusul sejumlah diskusi lainnya bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Kita minta dipercepat. Rapat terakhir karena masih fokus untuk musim liburan ini. Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto) akan menjadwalkan (rapat mendatang) setelah musim liburan ini, kemungkinan di bulan Agustus,” kata Wamenperin Faisol.

Sebelumnya, pemberian subsidi motor listrik oleh pemerintah sempat tertunda imbas dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan skema insentif motor listrik tahun ini berupa subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Inisiatif ini masuk ke dalam lima paket stimulus ekonomi yaitu diskon tarif listrik, PPN DTP pembelian properti dan otomotif, PPN BM DTP otomotif, kendaraan listrik dan hibrida, subsidi pajak DTP motor listrik, dan PPh DTP sektor padat karya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Warta Ekonomi, Jakarta -

Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia terus menembus pasar global. Shopee Indonesia mencatat total ekspor produk lokal yang dilakukan melalui platformnya telah mencapai 60 juta unit sejak program ekspor diluncurkan pada 2019 hingga Juni 2025.

Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang, mengatakan pencapaian tersebut merupakan buah dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendorong digitalisasi dan ekspor UMKM ke pasar internasional.

“Program ini (ekspor) didesain prosesnya supaya lebih mudah dalam melakukan ekspor, otomatis dan berdampak. Sehingga, ya apalagi, kalau bukan meningkatkan penjualan,” ujar Balques dalam acara Peluncuran Program Ekspor Shopee 2.0, Selasa (1/7/2025).

Berdasarkan laporan internal Shopee, sepanjang Januari hingga Juni 2025, terdapat tambahan 10 juta unit produk lokal yang berhasil diekspor ke luar negeri. Angka tersebut menambah total ekspor dari 50 juta unit pada periode 2019–2024 menjadi 60 juta unit hingga pertengahan tahun ini.

“Laporan perkembangan terbaru ini dari program Ekspor Shopee di sepanjang semester I 2025. Alhamdulillah, sudah ada tambahan 10 juta lagi ya. Tadi kan sudah 50 juta (2019–2024), ini sudah ada 10 juta produk lokal lagi yang sudah berhasil diekspor, semenjak Januari sampai Juni 2025,” jelas Balques.

Balques menjelaskan bahwa produk ekspor UMKM dari Indonesia telah menjangkau delapan negara tujuan di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Latin. Tiga pasar utama yang menyerap produk lokal terbanyak adalah Malaysia, Filipina, dan Singapura.

Adapun kategori produk yang paling banyak diekspor meliputi fashion, perlengkapan rumah tangga, serta keperluan olahraga. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa produk lokal tidak hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga memiliki daya saing yang tinggi di pasar global.

“Ini membuktikan ya bahwa produk lokal memiliki daya saing dan kualitas yang bisa bersaing juga global. Jadi bukan hanya di rumah sendiri saja itu, tapi di luar sana juga kita bisa bersaing,” ujarnya.

Program ekspor Shopee juga disebut mendukung strategi pemerintah untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap neraca dagang nasional, sekaligus memperluas penetrasi ekonomi digital Indonesia di pasar internasional.

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mempermudah perizinan pendaftaran berusaha waralaba atau franchise. Kini, masyarakat yang ingin berusaha dalam sistem bentuk kerja sama secara franchise tidak perlu waktu lama dalam memperoleh izin.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan dalam melancarkan kemudahan berusaha pihaknya telah mencabut empat Permendag dan digantikan oleh Permendag yang baru yakni Permendag Nomor 25 Tahun 2025 tentang cara penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba oleh pemerintah daerah.

Merespons adanya kebijakan ini, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah baru Kemendag ini.

Sebab menurutnya, Permendag 25/2025 ini akan turut mendongkrak geliat bisnis, khususnya waralaba atau franchise makin berkembang di berbagai daerah.

"Kami menyambut baik dengan hadirnya Permendag Nomor 25 Tahun 2025. Itu yang akan membuat geliat bisnis akan semakin maju dan berkembang," ungkap Levita kepada Kontan, Selasa (1/7).

Levita menjelaskan bahwa sebelumnya, pelaku usaha waralaba sempat mengalami beragam hambatan. Salah satunya ialah sulitnya untuk mendapatkan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) di daerah.

Kini, Mendag telah memberikan kemudahan. Budi menyampaikan bahwa penerima waralaba, apabila dia sudah mendaftarkan surat tanda pendaftaran waralaba dalam jangka waktu lima hari belum diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka tanda daftar atau tanda bukti pendaftaran itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk melakukan berusaha.

Oleh karena itu, Levita menilai keputusan ini sebagai salah satu bagian dukungan pemerintah terhadap industri waralaba.

Menurut catatan Levita, saat ini terhitung sudah ada lebih dari 2.000-an merek bisnis waralaba di seluruh Indonesia. Setelah adanya kebijakan baru ini, ia berharap bisnis waralaba akan makin berekspansi lebih luas.

"Bisnis waralaba akan semakin berkembang sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada dua ribuan brand bisnis waralaba. Masing-masing brand sudah punya banyak outlet," pungkasnya.

Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan co-paymentdalam asuransi kesehatan kembali menuai perdebatan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan menunda penerapan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan skema ini.

Co-payment sendiri mewajibkan nasabah menanggung sebagian biaya saat klaim, sehingga menimbulkan dilema. Jika diterapkan, nasabah akan terbebani biaya tambahan saat sakit, namun jika tidak diterapkan, perusahaan asuransi terancam menaikkan premi secara signifikan akibat inflasi biaya medis.

Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, menilai bahwa pilihan yang lebih baik sebenarnya adalah menerapkan co-payment.

“Co-paymentbersifatvariable costkarena hanya dikenakan bila terjadi klaim, berbeda dengan kenaikan premi yang bersifatfixed costdan dibebankan secara periodik setiap pembelian atau perpanjangan polis. Pada dasarnya, co-payment juga berfungsi sebagai premi tambahan manakala terjadi klaim,” jelasnya kepada Kontan, Selasa (1/7).

Terkait penundaan SE ini, Irvan menegaskan bahwa tanpa aturan OJK pun perusahaan asuransi tetap bisa menawarkan co-paymentsecara sukarela.

“Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, penanggung dan tertanggung, yang menurut Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri. Jadi selama disepakati, fitur co-payment tetap bisa diterapkan,” tambahnya.

Sebagai alternatif, Irvan menyarankan kebijakan lain yang dapat menahan kenaikan premi tanpa harus membebani nasabah dengan co-payment.

“Opsinya antara lain dengan membatasi ruang lingkup pertanggungan, misalnya hanya menjamin penyakit tertentu, membatasi usia tertanggung, atau hanya menanggung rawat jalan tanpa rawat inap maupun kelas perawatan tertentu,” ujarnya.

Penundaan kebijakan ini memberikan waktu bagi regulator dan pelaku industri untuk mempertimbangkan opsi terbaik agar asuransi kesehatan tetap terjangkau di tengah tekanan inflasi medis yang terus meningkat.