Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan kepada dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera tahun anggaran 2018-2020, pada Rabu (6/8/2025)..

Dua tersangka tersebut yaitu Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo dan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya M. Rizal Sutjipto.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini terhitung mencapai Rp 205,14 miliar.

"Para tersangka, pertama, Saudara Direktur Utama PT Hutama Karya; kedua, Saudara RS, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya, ketua tim pengadaan lahan," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu di KPK, Jakarta, dikutip dari detikcom, Rabu (6/8/2025).

"Kerugian negara yang timbul dari pengadaan lahan ini mencapai Rp 205,14 miliar," ujarnya.

Asep mengatakan, kedua tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai Rabu (6/8/2025) sampai 25 Agustus 2025 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

KPK juga telah menetapkan satu tersangka lain yakni Iskandar Zulkarnaen (IZ), pemilik PT STJ, namun yang bersangkutan meninggal dunia dan perkaranya dihentikan. KPK juga menetapkan PT STJ sebagai tersangka korporasi.

Seperti diketahui, KPK mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) tahun anggaran 2018-2020.

Jakarta, CNBC Indonesia -Sejumlah Senator Amerika Serikat mendorong pemerintah untuk meninjau ulang ancaman keamanan data dari model AI Open Source buatan Tiongkok seperti Deepseek.

Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Rabu (06/08/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan kualitas data pendukung yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Saat dimintai tanggapan mengenai hal tersebut usai melaksanakan rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025), Amalia menyebut data-data yang dihimpun dan disajikan BPS mengenai perekonomian tiga bulan kedua tahun ini sudah mengikuti standar dunia.

"Kan ada standar internasional," ujar Amalia secara singkat kepada wartawan.

Amalia lalu menegaskan bahwa data-data pendukung yang digunakan untuk menentukan pertumbuhan PDN itu sudah dipastikan kualitas sumber dan metodologinya. Saat ditanya terkait dengan keraguan sejumlah ekonom atas data tersebut, Amalia menegaskan bahwa keseluruhan data sudah bagus.

"Data-data pendukungnya udah oke. Udah semua. Pendukungnya sudah mantap lah itu," tegas perempuan yang juga mantan Deputi Kementerian PPN/Bappenas itu.

Ekonom Mempertanyakan

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% yoy itu melebihi ekspektasi pasar yang tercermin dari setidaknya konsensus 30 analisis yang dihimpun Bloomberg sebelumnya.

Nilai median perkiraan pertumbuhan PDB pada tiga bulan kedua 2025 itu hanya 4,8%, dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 5% yoy oleh dua orang analis.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tetap mempertanyakan data yang disampaikan oleh BPS itu.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan bakal tetap mempertanyakan data-data yang disampaikan oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua 2025 itu.

"Kita tetap mempertanyakan kepada BPS apakah data-data ini valid dan mencerminkan kondisi di lapangan," ujarnya pada diskusi yang diselenggarakan secara daring, Rabu (6/8/2025).

Ekonomi RI Melemah?

Senada, Ekonom Senior Indef, M. Fadhil Hasan juga masih mempertanyakan data itu karena indikator utama perekonomian RI justru menunjukkan pelemahan.

Misalnya, penjualan motor dan mobil, PMI manufaktur dalam fase kontraksi di bawah 50, konsumsi rumah tangga turun, serta investasi.

Padahal, investasi atau PMTB dilaporkan BPS tumbuh 6,99% yoy pada kuartal II/2025 atau tertinggi sejak kuartal II/2021. Investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi dua motor terbesar pertumbuhan kuartal II/2025.

Fadhil lalu merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang menunjukkan turunnya perolehan penanaman modal asing atau PMA (foreign direct investment/FDI).

"FDI asing, ini keterangan dari Pak Rosan sendiri [Menteri Investasi] menyatakan bahwa turun Rp202,2 triliun dari periode tahun lalu triwulan II/2024 Rp217,3 triliun," kata Fadhil pada acara yang sama.

Kemudian terdapat indikator lain seperti pertumbuhan kredit yang disebut memiliki korelasi tinggi dengan situasi perekonomian.

Selanjutnya, ada peningkatan PHK selama semester I/2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta pesimisme terhadap penghasilan masyarakat.

Lalu, ada net capital outflow di pasar keuangan Indonesia serta turunnya penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM. Pajak, kata Fadhil, seharusnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya kira ini sesuatu yang juga menyebabkan atau mendorong seharusnya pemerintah itu lebih transparan lagi lebih terbuka lagi, lebih akuntabel lagi dalam hal pendataan tentang pertumbuhan ekonomi tersebut," ujarnya.

Fadhil menyebut ekonomi kuartal II/2025 sebelumnya diperkirakan tumbuh di bawah 5% yoy, atau seperti halnya konsensus 30 analis yang dihimpun Bloomberg sebelumnya. Analis-analis tersebut mengestimasi nilai median pertumbuhan hanya 4,8% yoy.

"Tapi karena pengumuman pemerintah merupakan sesuatu yang official, yang menjadi rujukan resmi, ya kita mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan dan komunikasi lebih lanjut. Dan mendorong pemerintah agar melihat secara lebih mendasar lagi mungkin dari sisi metodologinya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (yoy), yang diragukan sejumlah kalangan analis maupun ekonom.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah selama ini selalu menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk untuk indikator perekonomian Indonesia.

"Ya kita selama ini menggunakan BPS kan ya. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya, kita tetap memercayai BPS," ujarnya kepada wartawan usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Bendahara Negara menjelaskan, seluruh data indikator yang mendukung data Produk Domestik Bruto (PDB) semuanya berasal dari BPS.

Misalnya, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga konsumsi rumah tangga. Dia menegaskan BPS masih memegang integritas.

"Jadi saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas pada datanya," tutur perempuan yang akrab disapa Ani itu.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% yoy itu melebihi ekspektasi pasar yang tercermin dari setidaknya konsensus 30 analisis yang dihimpun Bloomberg sebelumnya.

Nilai median perkiraan pertumbuhan PDB pada tiga bulan kedua 2025 itu hanya 4,8%, dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 5% yoy oleh dua orang analis.

Ekonom Ragu

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tetap mempertanyakan data yang disampaikan oleh BPS itu.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan bakal tetap mempertanyakan data-data yang disampaikan oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua 2025 itu.

"Kita tetap mempertanyakan kepada BPS apakah data-data ini valid dan mencerminkan kondisi di lapangan," ujarnya pada diskusi yang diselenggarakan secara daring, Rabu (6/8/2025).

Senada, Ekonom Senior Indef, M. Fadhil Hasan juga masih mempertanyakan data itu karena indikator utama perekonomian RI justru menunjukkan pelemahan.

Misalnya, penjualan motor dan mobil, PMI manufaktur dalam fase kontraksi di bawah 50, konsumsi rumah tangga turun, serta investasi.

Padahal, investasi atau PMTB dilaporkan BPS tumbuh 6,99% yoy pada kuartal II/2025 atau tertinggi sejak kuartal II/2021. Investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi dua motor terbesar pertumbuhan kuartal II/2025.

Fadhil lalu merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang menunjukkan turunnya perolehan penanaman modal asing atau PMA (foreign direct investment/FDI).

"FDI asing, ini keterangan dari Pak Rosan sendiri [Menteri Investasi] menyatakan bahwa turun Rp202,2 triliun dari periode tahun lalu triwulan II/2024 Rp217,3 triliun," kata Fadhil pada acara yang sama.

Kemudian terdapat indikator lain seperti pertumbuhan kredit yang disebut memiliki korelasi tinggi dengan situasi perekonomian.

Selanjutnya, ada peningkatan PHK selama semester I/2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang turun, serta pesimisme terhadap penghasilan masyarakat.

Lalu, ada net capital outflow di pasar keuangan Indonesia serta turunnya penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM. Pajak, kata Fadhil, seharusnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya kira ini sesuatu yang juga menyebabkan atau mendorong seharusnya pemerintah itu lebih transparan lagi lebih terbuka lagi, lebih akuntabel lagi dalam hal pendataan tentang pertumbuhan ekonomi tersebut," ujarnya.

Fadhil menyebut ekonomi kuartal II/2025 sebelumnya diperkirakan tumbuh di bawah 5% yoy, atau seperti halnya konsensus 30 analis yang dihimpun Bloomberg sebelumnya. Analis-analis tersebut mengestimasi nilai median pertumbuhan hanya 4,8% yoy.

"Tapi karena pengumuman pemerintah merupakan sesuatu yang official, yang menjadi rujukan resmi, ya kita mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan dan komunikasi lebih lanjut. Dan mendorong pemerintah agar melihat secara lebih mendasar lagi mungkin dari sisi metodologinya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menargetkan transaksi dari pergelaran Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 dapat mencapai Rp23,32 triliun.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan bertepatan dengan momentum HUT Kemerdekaan RI ke-80, sekaligus untuk mendorong penjualan produk dalam negeri khususnya UMKM.

Pasalnya, industri pusat perbelanjaan disebutnya tengah memasuki fase low season kedua pada tahun ini. Low season pertama berlangsung usai rangkaian libur Ramadan dan Idulfitri.

“Setelah libur sekolah kita masuk lagi ke fase low season kedua, sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Acara-acara seperti ini khususnya di promo belanja dimaksudkan juga untuk memperpendek low season tadi,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

Alphonzus lantas mengungkapkan optimismenya terhadap target transaksi tersebut. Tak hanya APPBI, asosiasi perbelanjaan ritel lainnya, seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga berkolaborasi dalam acara ini.

Dia menjelaskan, periode Indonesia Shopping Festival berlangsung pada 14 Agustus hingga 24 Agustus mendatang di 400 pusat perbelanjaan, dengan menawarkan diskon hingga 80%.

“Jadi, kurang lebih ada 11 hari, ya. Target kami adalah bisa mencapai [transaksi] Rp23,32 triliun. Mudah-mudahan seharusnya bisa tercapai karena para asosiasi retail bergabung di ISF ini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri berharap bahwa pergelaran ISF 2025 dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurutnya, penyelenggaraan ISF 2025 juga merupakan bentuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dengan memasarkan produk dalam negeri dan UMKM.

“Dengan harapan bahwa nanti ada peningkatan dari konsumen, khususnya di sektor ritel. Harapannya juga mampu untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan,” jelas Dyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menilai bahwa capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12%, yang berada di atas perkiraan semua pihak, tidak sejalan dengan 12 indikator perekonomian yang justru menunjukkan pelemahan.

Hal tersebut diungkap oleh ekonom senior dan salah satu pendiri Indef, M. Fadhil Hasan, dalam diskusi publik bertajuk Tanggapan atas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 yang berlangsung di kantor Indef, Jakarta pada Selasa (6/8/2025).

Fadhil menilai bahwa konsensus proyeksi para ekonom maupun lembaga biasanya mirip dengan realisasi ekonomi atau hanya memiliki selisih tipis. Namun, anomali terjadi pada kuartal II/2025, ketika para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8% tetapi realisasinya ternyata mencapai 5,12%.

"Menimbulkan pertanyaan apakah ada metodologi yang harusnya diperbaiki atau disempurnakan, ataukah ada basis datanya, atau sebab-sebab lainnya yang membuat kita belum mengetahuinya secara pasti?" ujar Fadhil dalam diskusi tersebut, Selasa (6/8/2025).

Indef pun menelisik sejumlah data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), mulai dari konsumsi sebagai komponen utama produk domestik bruto (PDB), investasi, ekspor, maupun sektor atau lapangan usaha. Namun, Indef merasa belum terdapat kejelasan dari data yang ada.

Menurut Fadhil, BPS patut menjelaskan mekanisme pengambilan maupun pengolahan data, karena menurutnya data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 tidak cukup mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Fadhil menjabarkan bahwa setidaknya terdapat 12 indikator utama perekonomian yang kurang sejalan dengan capaian tinggi ekonomi kuartal II/2025, mulai dari kinerja penjualan kendaraan bermotor, kinerja investasi, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lemahnya penjualan mobil dan motor menurutnya mencerminkan konsumsi masyarakat kelas menengah-atas yang turun. Hal itu juga seolah mengafirmasi fenomena rojali, alias rombongan jarang beli yang belakangan menjadi perbincangan.

Lalu, Fadhil juga menyoroti kondisi Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur yang masih kontraksi. Pada Juni 2025 atau akhir kuartal II/2025, PMI Manufaktur ada di level 49,60 alias masih kontraksi karena di bawah 50.

Indikator lainnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih lemah. Sebagai kontributor utama PDB, laju konsumsi rumah tangga masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi.

Berikut daftar 12 indikator utama yang menurut Indef tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025:

1. Penjualan mobil dan motor turun: indikator langsung konsumsi masyarakat menengah-atas menurun
2. PMI Manufaktur dalam fase kontraksi: industri lesu, permintaan domestik dan ekspor lemah
3. Konsumsi rumah tangga turun: padahal konsumsi menyumbang >50% PDB, sinyal pelemahan ekonomi
4. Penurunan investasi asing (foreign direct investment): menandakan kepercayaan investor melemah, berdampak ke investasi riil
5. Inflasi naik pada Juli 2025: menggerus daya beli, menaikkan angka pengangguran terselebung
6. Peningkatan PHK: memperburuk daya beli, menaikkan angka pengangguran terselebung
7. Kredit perbankan melemah: mengindikasikan kehati-hatian pelaku usaha dan rumah tangga
8. Indeks kepercayaan konsumen menurun: ekspektasi masa depan negatif
9. Warga pesimistis terhadap penghasilan: mendukung hipotesis konsumsi lemah dan peningkatan ketimpangan
10. Tekanan eksternal meningkat: adanya tarif Trump menekan pertumbuhan ekonomi global. Ekspor turun, suku bunga global tinggi, ketidakpastian geopolitik—memperburuk situasi perdagangan dan investasi
11. Pasar keuangan Indonesia tidak terlalu menarik lagi: Capital outflow pasar saham Rp59 triliun, SRBI Rp77,4 triliun, net buy SBN Rp59 triliun
12. Penerimaan pajak turun: PPN dan PPnBM turun pada semester I/2025 sekitar 19,7%, pajak yang lemah tetapi PDB tumbuh tinggi membuat rasio pajak (tax ratio) akan turun

Kita tidak mau juga di tengah jalan mereka ada masalah, masalah itu bisa dari negara mereka sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan saat ini pihaknya menganalisis secara mendalam calon investor yang akan masuk ke Indonesia.

"Selain kita mengundang investor dari luar, sekarang di BKPM pun kita juga sekarang menganalisis kekuatan dari investor yang masuk ke Indonesia," ujar Rosan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya hal tersebut tidak pernah dilakukan analisis terhadap kekuatan calon investor yang akan masuk ke Indonesia seperti kekuatan finansialnya, teknologi dan sebagainya.

"Sekarang kita sudah berlakukan, jadi kita analisis, kita tahu investor yang masuk karena banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, kita perlu tahu mitra kita. Kembali lagi, investasi itu komitmen jangka panjang. Kita tidak mau juga di tengah jalan mereka ada masalah, masalah itu bisa dari negara mereka sendiri. Itu yang kita lakukan," kata Rosan.

Menurut dia, saat ini terdapat tim yang dibentuk untuk untuk mengevaluasi investor yang akan masuk dari segi finansialnya, kekuatannya, teknologinya, dan hal tersebut sudah diterapkan juga sejak beberapa bulan terakhir ini.

Sebagai informasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan realisasi investasi pada triwulan II tahun ini mencapai Rp477,7 triliun.

Penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari hasil investasi yang masuk pada triwulan II tahun ini mencapai 665.764 orang.

Kontribusi penanaman modal asing (PMA) triwulan II 2025 sebesar Rp202,2 triliun, sedangkan kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 275,5 triliun.

Capaian realisasi investasi di Jawa selama triwulan II tahun ini sebesar Rp237,5 triliun dan untuk di luar Jawa sebesar Rp240,2 triliun.

Kemudian 5 besar negara realisasi investasi PMA triwulan II 2025 yakni Singapura 4,2 miliar dolar AS, Hong Kong 2,3 miliar dolar AS, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 1,8 miliar dolar AS, Amerika Serikat 0,8 miliar dolar AS, Malaysia 0,7 miliar dolar AS.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Produksi itu sebagai hasil dari inovasi co-firing yang diterapkan pada 25 PLTU batu bara

Surabaya (ANTARA) - PT PLN Nusantara Power memproduksi energi bersih sebanyak 472,2 GWh selama semester I-2025 yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 525 ribu ton CO2 untuk mendukung kelestarian lingkungan dan mengakselerasi transisi energi.

“Produksi itu sebagai hasil dari inovasi co-firing yang diterapkan pada 25 PLTU batu bara,” kata Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Ruly mengatakan langkah itu sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Tak hanya melalui pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan (EBT), namun juga dengan mengadopsi strategi yang efektif untuk mendorong penerapan energi bersih pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang ada.

Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan studi terkait teknologi co-firing sejak 2018 dan kini telah mengimplementasikan co-firing di 25 PLTU yang tersebar di Jawa dan luar Jawa.

“Beberapa PLTU di luar Jawa bahkan telah mencapai tingkat co-firing hingga 100 persen,” ujar Ruly.

Inovasi co-firing ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan energi bersih sekaligus menjadi bagian dari program green booster PLN untuk mencapai target bauran energi EBT nasional.

Co-firing dinilai sebagai solusi cepat dan efektif dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kontribusi energi hijau tanpa perlu membangun pembangkit baru.

Co-firing adalah teknik substitusi pembakaran di PLTU yaitu sebagian bahan bakar batu bara digantikan dengan biomassa, yang turut mendukung pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Selain menurunkan emisi, co-firing juga memiliki potensi dalam mengatasi masalah sampah dan mendorong ekonomi berbasis sirkular dengan salah satu sumber bahan bakar dapat berasal dari Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

tetap ada pertimbangan seperti 'after sales service' dan 'resale value'

Bandung (ANTARA) - Penyedia layanan pembiayaan, Mandiri Utama Finance (MUF) menyebutkan minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di wilayah perkotaan seperti Bandung meski tantangan struktural masih membayangi.

Direktur MUF Dapot Parasian Sukoco Sinaga mengakui pergeseran preferensi konsumen dari kendaraan berbahan bakar minyak ke mobil listrik sudah mulai terlihat, namun juga masih ada tantangan mulai dari nilai jual kembali (resale value) hingga kesiapan layanan purna jual.

"Permintaan terhadap mobil listrik meningkat. Banyak konsumen kami yang mulai beralih dari kendaraan konvensional ke mobil listrik, meskipun tetap ada pertimbangan seperti 'after sales service' dan 'resale value'," ujar Dapot di sela acara MUF Auto Fest 2025 di 23 Paskal Shopping Center, Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Peningkatan minat ini, disebut Dapot, tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, efisiensi energi, dan insentif yang mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi.

Data internal MUF juga menunjukkan peningkatan pengajuan pembiayaan untuk kendaraan listrik dalam dua tahun terakhir, terutama dari segmen keluarga muda dan profesional di kota besar.

Namun demikian, Dapot menegaskan bahwa lonjakan minat ini harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur penunjang, terutama juga terkait harga jual kembali dan ketersediaan suku cadang.

"Saat ini, dealer, terutama dari merek-merek asal Tiongkok, tengah memperkuat ekosistemnya, termasuk jaringan diler, bengkel resmi, dan pembangunan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Secara umum, kami melihat masa depan mobil listrik di Indonesia cukup cerah," ujarnya.

Karena itu, lanjut Dapot, dalam acara pameran otomotif Auto Fest 2025 ini, selain kendaraan penumpang konvensional, pihaknya juga menghadirkan mobil listrik terkini, baik berbasis battery electric vehicle (BEV) maupun hybrid electric vehicle (HEV) yang semakin diminati oleh konsumen urban.

Dapot mengungkapkan Bandung dipilih sebagai salah satu kota penyelenggara pameran otomotif ini, karena dianggap mencerminkan profil konsumen perkotaan dengan daya beli kuat dan kesadaran tinggi terhadap inovasi teknologi.

"Jawa Barat adalah pasar strategis. Kombinasi antara populasi besar, pertumbuhan ekonomi, dan kepedulian terhadap isu lingkungan menjadikan wilayah ini sebagai barometer tren otomotif nasional," ujarnya.

Selama lima hari (6-10 Agustus) pelaksanaan pameran otomotif kolaborasi antara anak usaha Bank Mandiri dengan BSI tersebut, ada penawaran bagi yang melakukan transaksi baik mobil atau motor, berupa bunga ringan mulai dari 1,99 persen untuk tenor satu tahun, dan administrasi Rp1 (khusus untuk Kota Bandung).

"Ini untuk semua kendaraan tidak hanya yang dipajang. MUF juga memberikan perlindungan tambahan berupa Asuransi Tanggung Jawab Hukum (TJH) pihak ketiga senilai Rp10 juta selama satu tahun. Khusus untuk 100 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) pertama, tersedia program Lucky Dip dengan total hadiah puluhan juta rupiah," ucapnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan bahwa ketentuan pembekuan rekening bank yang tidak aktif atau rekening dormant telah dicabut. Masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan pembekuan rekening hanya karena tidak aktif dalam kurun waktu tertentu.

“Jangan khawatir. Jangan kemudian, wah kalau gitu menyimpan di bank tidak aman, nanti dibekukan. Tidak, sudah, itu ketentuan sudah dicabut lagi,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS, Didik Madiyono, dalam LPS Financial Festival 2025 di Surabaya, Rabu (6/8/2025) seperti dikutip dari Antara.

Meski ketentuan pembekuan telah dicabut, Didik tetap mengimbau masyarakat untuk aktif menggunakan rekening, baik untuk menyimpan dana, menabung, maupun melakukan transaksi secara berkala.

“Kalau bertambah saldonya, lama-lama kita punya planning. Setiap manusia punya planning, ingin sekolah lagi lah. Kalau yang kerja, ingin punya rumah, untuk anak sekolah,” jelas Didik.

Menurut dia, menyimpan uang di bank tetap menjadi pilihan terbaik untuk mewujudkan berbagai rencana masa depan, mulai dari pendidikan hingga kebutuhan keluarga.

LPS Pastikan Simpanan di Bank Aman

Lebih lanjut, Didik menegaskan keamanan dan penjaminan simpanan nasabah mengingat aset LPS saat ini mencapai Rp 250 triliun, dengan pertumbuhan aset setiap tahun Rp 25 triliun hingga Rp 30 triliun.

“Kalau jamin simpanan Bapak dan adik-adik semua mampu lah. Mudah-mudahan sistem keuangan kita aman terkendali sehingga aset LPS semakin bertambah besar dan tentu saja dampaknya nasabah perbankan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan penanganan atau analisis terhadap 122 juta rekening pasif (dormant) telah rampung dan kini proses pembukaan kembali atau reaktivasi diserahkan ke perbankan.

Setelah rekening dormant dihentikan sementara dan tidak ditemukan aktivitas mencurigakan, maka PPATK membuka kembali rekening tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com — Industri semen nasional masih menghadapi tekanan, namun PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) memilih menyambut usia emasnya dengan optimisme.

Pada Sabtu (2/8/2025), perusahaan menggelar perayaan ulang tahun ke-50 dengan aksi membatik massal di atas kertas sak semen sepanjang 500 meter bersama 5.000 peserta di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Kegiatan bertema “50 Tahun Indocement Membangun Indonesia” itu sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

“Batik adalah simbol budaya dan identitas Indonesia. Hari ini kami ingin menyatukan semangat itu dengan warisan industri, menggunakan media yang lekat dengan aktivitas kami sehari-hari: sak semen,” ujar Christian Kartawijaya, Presiden Direktur Indocement melalui keterangannya, Rabu (6/8/2025).

Menurut Christian, kegiatan membatik massal ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga bentuk kolaborasi dan kecintaan terhadap budaya bangsa.

“Kami ingin agar perayaan 50 tahun ini menjadi milik semua keluarga besar Indocement, bukan hanya seremoni, tapi momen kebersamaan yang bersejarah,” katanya.

Selain membatik, perayaan juga diramaikan dengan fun run, pertunjukan seni, peluncuran sak semen dan truk molen edisi khusus 50 tahun, serta kolaborasi seni dari 50 seniman dan 5 komunitas.

Karya seni tersebut akan dilelang dan hasilnya digunakan untuk membangun rumah layak bagi tukang bangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Kinerja Semester I 2025: Ekspor Tumbuh

Di balik kemeriahan ulang tahun, kinerja keuangan dan operasional Indocement pada semester I 2025 menunjukkan tekanan dari pasar domestik.

Dikutip dari materi presentasi perusahaan yang dipublikasikan Jumat (1/8/2025),volume penjualan semen di pasar dalam negeri turun 2,4 persen menjadi 8,65 juta ton, dari 8,87 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan ini mencerminkan tren industri semen nasional yang juga mengalami kontraksi penjualan sebesar 3,1 persen menjadi 27,16 juta ton.

Meski begitu, Indocement mencatat pertumbuhan penjualan ekspor sebesar 45,8 persen secara tahunan. Volume ekspor naik dari 163.000 ton menjadi 237.000 ton.

Total volume penjualan, gabungan pasar domestik dan ekspor, menjadi 8,89 juta ton, turun 1,6 persen dari 9,03 juta ton pada semester I 2024.

Hingga akhir semester I 2025, pangsa pasar Indocement di industri semen nasional tercatat 29,5 persen, dengan rincian 36,5 persen di Jawa dan 21,9 persen di luar Jawa.

Pendapatan bersih perusahaan juga sedikit terkoreksi 1,1 persen menjadi Rp 8,03 triliun, dari Rp 8,12 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, EBITDA justru naik 1,3 persen dari Rp 1,33 triliun menjadi Rp 1,35 triliun.

Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 13,8 persen, dari Rp 434,7 miliar menjadi Rp 494,8 miliar.

Di sisi operasional, Indocement terus memperbesar porsi penggunaan bahan bakar alternatif yang mencapai 27,7 persen pada semester I 2025, naik dari 21,4 persen di akhir 2024.

“Kami tetap fokus pada efisiensi dan keberlanjutan, termasuk dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar alternatif dalam proses produksi,” ujar Christian.

PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Head of Agreement (HoA) untuk pengembangan energi panas bumi sebagai sumber pembangkit listrik berkapasitas total 530 megawatt (MW). Proyek ini mencakup 19 lokasi strategis dan menjadi salah satu inisiatif besar dalam penguatan energi bersih nasional. Penandatanganan yang berlangsung pada Selasa (5/8) di Jakarta ini turut disaksikan oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani, yang menjadi fasilitator penting kolaborasi dua BUMN energi tersebut.

Langkah sinergis ini menandai komitmen kuat kedua perusahaan dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Selain mempercepat transisi energi, kerja sama ini juga diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Pengembangan energi panas bumi merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Kami berkomitmen memastikan bahwa setiap inisiatif pengelolaan aset strategis dilaksanakan dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan selaras dengan standar internasional,” ujar Rosan.

Kolaborasi ini mencerminkan keselarasan visi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi dalam mempercepat transisi energi nasional melalui tata kelola yang akuntabel dan berstandar internasional.

”Melalui kolaborasi lintas BUMN yang terintegrasi, Danantara Indonesia mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia,” tambah Rosan.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai lokomotif transisi energi, PLN akan terus mendukung langkah Pemerintah dalam upaya meningkatkan peran EBT secara masif dalam kebutuhan energi di tanah air. Upaya ini tidak hanya penting untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.

“PLN memiliki peran sentral dalam penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan bagi Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami memperkuat upaya pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik sebagai bagian dari strategi jangka panjang guna memperbesar kapasitas energi bersih,” tegas Darmawan.

Saat ini, PLN terus menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak guna mempercepat realisasi target tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fondasi transformasi energi nasional yang semakin hijau dan efisien.

”Kolaborasi dengan Pertamina dan PGE yang difasilitasi oleh Danantara Indonesia menjadi wujud nyata sinergi antarlembaga untuk mempercepat proyek pembangkitan rendah karbon sekaligus memastikan ketahanan pasokan energi nasional,” tegas Darmawan.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menandaskan, Pertamina melalui Pertamina Geothermal Energy (PGE) berkomitmen memperluas pemanfaatan sumber daya panas bumi sebagai tulang punggung energi bersih Indonesia.

”Melalui kerja sama ini, kami menjajaki skema kolaboratif yang memungkinkan optimalisasi potensi wilayah kerja panas bumi secara terukur dan progresif. Bersama PLN dan Danantara Indonesia, kami siap mempercepat realisasi proyek strategis yang memberikan kontribusi langsung pada target transisi energi nasional dan peningkatan bauran EBT,” ucap Simon.

Sebagai informasi, kerja sama ini merupakan kolaborasi antara PLN melalui PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Pertamina melalui PGE. Ruang lingkup kemitraan mencakup penyusunan skema kerja sama dalam pemanfaatan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), penyelarasan dan percepatan implementasi proyek, pelaksanaan studi kelayakan teknis dan komersial, serta pembentukan Tim Kerja Bersama dan Joint Committee sebagai forum koordinasi pelaksanaan.

Secara keseluruhan, total kapasitas proyek dan potensi kapasitas yang tercakup dalam kemitraan ini mencapai 530 MW, terdiri atas 19 proyek panas bumi yang tersebar di wilayah Sumatra, Jawa, dan Sulawesi dengan rincian 7 proyek brown field dengan kapasitas 230 MW, 8 proyek yellow field dengan potensi 175 MW, dan 4 proyek green field dengan potensi 125 MW. Dari total kapasitas 530 MW tersebut, diproyeksikan 440 MW di antaranya akan dilakukan percepatan penyiapan uap atau hulu oleh Pertamina/PGE dan penyiapan pembangkit listrik atau hilir oleh PLN Group, sedangkan untuk 90 MW lainnya, akan dikembangkan bersama kedua pihak dengan skema co-generation.

Selain kemitraan tersebut, PLN IP dan PGE juga menandatangani Consortium Agreement untuk pilot project pengembangan PLTP Ulubelu Binary 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit 15 MW dengan target beroperasi di tahun 2027.