Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah serius untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Pihaknya juga menggandeng institusi terkait seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam penyediaan lahan.

Fahri mengungkapkan, melalui lahan yang tidak digunakan oleh perusahaan pelat merah dapat membantu proyek pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Dan sekarang kita memiliki Pak Doni, yang memiliki lebih dari 800 perusahaan negara, dan semua perusahaan negara itu juga memiliki daerah strategis di seluruh Indonesia," ujarnya dalam acara Konferensi Pers di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (26/6).

Fahri menekankan, pemerintahan saat ini telah berkomitmen untuk membangun 1 juta unit hunian vertikal tiap tahun. Melalui kerja sama dengan Danantara dan pihak pengembang lain, termasuk perusahaan luar negeri, Ia optimistis target tersebut dapat terealisasi.

Sebagaimana pidato Bapak Presiden di Singapura beberapa hari yang lalu, pekan lalu, bahwa Indonesia komit membangun 1 juta unit yang vertical housing setiap tahun. Dan Akhila dan grup datang untuk komitmen 1 juta," ucapnya.

"Kami yakin, Insyaallah, mudah-mudahan ke depan buku ini menunjukkan bahwa semua rencana-rencana Presiden kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya," tukasnya.

Sebagai informasi, proyek hunian vertikal dengan harga terjangkau segera hadir di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Qatar Group, PT Al Qilaa International di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Chairman PT Al Qilaa International, Sheikh Abdulaziz Al-Thani mengungkapkan nilai investasi untuk proyek rumah vertikal dengan harga terjangkau ini mencapai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp40,59 triliun (asumsi kurs Rp16.240/US$), hampir Rp41 triliun. Ia menyebut, pembangunan ini akan difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Kami berharap dapat berhasil di Indonesia dengan investasi Qatar. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah mendukung kami dari awal," kata Sheikh Abdulaziz dalam konferensi pers.

Menurutnya, proyek ini bukan sekadar bisnis, tapi juga bentuk kontribusi sosial bagi rakyat Indonesia. "Dia (Presiden Prabowo) sangat mempertimbangkan proyek ini untuk mendukung pembangunan sosial dan membangun pembangunan untuk orang miskin dan orang biasa dengan harga yang terjangkau dan menjadi proyek yang unik," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyebut sejumlah pihak yang turut membantu kelancaran proyek, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri PKP dan juga Pak Fahri Hamzah (Wakil Menteri PKP). Ini sangat penting bagi saya untuk membuat proyek ini berjalan," lanjut dia.

Sheikh Abdulaziz menegaskan, proyek ini sudah mulai berjalan. Seluruh persiapan pun telah dilakukan, termasuk kerja sama dengan Bank BTN.

"Alhamdulillah kami berbicara dengan sangat singkat. Proyek ini sudah dimulai. Kami sudah menyiapkan semuanya untuk proyek ini. Saya juga berterima kasih kepada shareholder saya, Bank BTN, yang sangat mendukung dan bekerja bersama kami dalam proyek ini," kata dia.

Tak sekedar hunian biasa, proyek ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk kolam renang, sekolah, dan taman bermain anak.

"Kami akan menjual proyek ini dengan harga yang bagus dan kita akan menambahkan swimming pool, nursery, sekolah, area bermain, dan fasilitas lainnya," jelasnya.

Foto: Chairman PT Al Qilaa International Indonesia, Sheikh Abdulaziz Al-Thani menjawab pertanyaan wartawan usai Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Grup Qatar, Al Qilas International Group di Jakarta, Kamis (26/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Chairman PT Al Qilaa International Indonesia, Sheikh Abdulaziz Al-Thani menjawab pertanyaan wartawan usai Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Grup Qatar, Al Qilas International Group di Jakarta, Kamis (26/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekspor batu bara Indonesia terutama ke dua negara terbesar pengimpor batu bara RI yakni China dan India terpantau menurun sejak awal tahun 2025 ini.

Plt. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengungkapkan jumlah ekspor batu bara RI ke China hingga Mei 2025 tercatat menurun hingga 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Begitupun ke India, hingga saat ini ekspor batu bara ke negara tersebut menurun 7% dibandingkan dari tahun 2024.

Alasannya, kata Gita, terdapat peningkatan produksi batu bara di kedua negara tersebut. "Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh meningkatnya produksi domestik di kedua negara, sehingga impor mereka dari Indonesia ikut berkurang," jelas Gita kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/6/2025).

Ditambah, kata Gita, saat ini juga terdapat persaingan dengan negara pengekspor batu bara lainnya seperti Australia, Mongolia, hingga Rusia, yang juga disinyalir menjadi salah satu alasan permintaan batu bara ke Indonesia berkurang.

"Di saat yang sama, persaingan dengan negara lain seperti Rusia, Mongolia, dan Australia juga makin ketat terutama dari sisi kompetitif harga," imbuhnya.

Padahal, kata Gita, saat ini penggunaan batu bara di China terpantau masih tinggi yang dinilai seharusnya masih membutuhkan impor besar dari Indonesia. Namun alasan permintaan batu bara ke RI menurun adalah lantaran stok batu bara di Negeri Tirai Bambu tersebut masih mumpuni.

"Padahal biasanya setelah Imlek stok akan menurun, tapi tahun ini justru tetap tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan impor dari Indonesia belum terlalu mendesak karena stock mereka masih cukup," paparnya.

Asal tahu saja, melansir Reuters, dua negara pengimpor batu bara termal terbesar di dunia, China dan India, terus memangkas pembelian batu bara dari Indonesia. Mereka beralih ke jenis batu bara dengan kalori tinggi dari negara lain. Penurunan harga global telah membuat batu bara berkualitas lebih tinggi menjadi lebih kompetitif.

Data terbaru menunjukkan pembelian batu bara oleh China dan India dari Indonesia menurun lebih cepat dibandingkan penurunan keseluruhan impor batu bara termal mereka.

Kedua negara tersebut mulai beralih ke batu bara dengan nilai kalor (calorific value/CV) lebih tinggi, yang menghasilkan energi lebih banyak per ton.

Di China, batu bara termal Indonesia dengan nilai kalor sedang hingga rendah menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan batu bara Rusia yang kualitasnya serupa namun dijual dengan harga diskon, ujar analis dari Kpler, Zhiyuan Li.

Indonesia hanya memasok batu bara di China sebanyak 78,45 juta ton pada Januari-Mei 2025. Jumlah tersebut anjlok 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebaliknya, pasokan dari Australia dan Mongolia terus meningkat.

Di pasar China, batu bara dari Mongolia menjadi pemenang utama yang menggantikan posisi Indonesia. Sedangkan di India, batu bara dari Afrika Selatan mengalami lonjakan permintaan. Pangsa pasar mereka mencapai rekor tertinggi dalam lima bulan pertama 2025, menurut data dari bea cukai China dan data perdagangan India.

Sebaliknya, kiriman batu bara dari Indonesia jeblok 7,24% menjadi 43,59 juta ton. Pasar batu bara Indonesia di India juga mendapat persaingan ketat dari Rusia hingga Amerika Serikat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mempersiapkan rancangan peraturan terkait penunjukan platform marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk para merchant yang berjualan.

Kebijakan ini dinilai dapat memicu kekhawatiran bagi pelaku usaha ultra mikro yang masih merintis usahanya secara daring.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) sekaligus pakar UMKM, Dewi Meisari mengatakan kebijakan pajak digital sebaiknya dievaluasi lebih seksama serta diselaraskan dengan ekosistem potongan biaya platform yang sudah cukup memberatkan pelaku usaha kecil.

"Saat ini sudah ada UU Harmonisasi Pajak yang di dalamnya menggratiskan Pajak bagi Usaha Mikro Perorangan yang omzetnya di bawah Rp500 juta per tahun. Jangan sampai usaha mikro yang baru-baru mulai jualan juga kena pajak," ujar Dewi kepada CNBC Indonesia, Kamis (26/6/2025).

Dewi pun menjelaskan bahwa pemungutan pajak ini bisa mendorong penjual berpindah ke platform informal, seperti WhatsApp. Pasalnya, aplikasi pesan singkat tergolong sebagai aplikasi komunikasi pesan instan, datanya tidak bisa diakses oleh pemerintah karena dienkripsi ujung ke ujung atau end-to-end.

Hal tersebut dapat menghambat pemerintah dalam mengumpulkan data agregat sebagai perumusan kebijakan.

"Sebenarnya pemerintah itu diuntungkan kalau banyak orang transaksi di e-commerce, karena pemerintah bisa minta data-data aggregate yg penting untuk kebijakan melalui e-commerce. Narasi pajak e-commerce ke UMKM ini bisa pacu orang untuk kembali berjualan lewat Whatsapp aja," ujarnya.

Sebagai informasi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli sebelumnya menegaskan bahwa UMKM orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta tetap tidak dipungut pajak. Pedagang orang pribadi dalam negeri yang beromzet sampai dengan Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenakan PPh dalam skema ini, sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Dewi, narasi pemajakan UMKM harus dibagi menjadi tiga kategori agar lebih adil dan tidak menimbulkan keresahan.

"Narasi perluasan basis pajak ke UMKM ini sebenarnya meresahkan. Mungkin ada baiknya untuk mulai membelah isu atau mendistribusikan narasi ke dalam 3 kategori UMKM," ujarnya.

Adapun ketiga kategori yang dimaksud adalah:

1. Usaha Ultra Mikro: yaitu segmen yg omsetnya Rp500 juta ke bawah menjadi kelompok 1
2. Usaha Mikro, yang omsetnya antara Rp 500 juta - Rp2 miliar per tahun menjadi kelompok 2
3. Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan o mset 2 - 50 miliar per tahun menjadi kelompok 3

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin Thailand dan Kamboja mengunjungi berbagai bagian perbatasan darat yang disengketakan, Kamis (26/6/2025). Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara tetangga.

Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra tiba di kota perbatasan Thailand, Aranyaprathet di provinsi Sa Kaeo, di seberang Poipet, Kamboja. Ia mengatakan tujuan kunjungannya adalah untuk menyurvei penumpasan kejahatan transnasional yang sedang berlangsung dan mengukur dampak konflik sepanjang perbatasan, yang menyebabkan Thailand menghentikan semua kendaraan, turis, dan pedagang dari semua penyeberangan perbatasan darat ke Kamboja.

"Kami ingin melihat dampak dari kebijakan ini dan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu, ini adalah tujuan utama kami untuk kunjungan hari ini," kata Paetongtarn dalam pertemuan dengan para pejabat, dilansir Reuters.

Perdana Menteri Thailand awal pekan ini mengaitkan proliferasi pusat penipuan daring ilegal dengan Kamboja. Namun pihak berwenang Kamboja membantah keterlibatannya.

Di bagian lain perbatasan, mantan perdana menteri Kamboja Hun Sen pada Kamis pagi mengunjungi pasukan dan pejabat di provinsi Oddar Meanchey, di seberang provinsi Surin, Thailand. Rekaman media lokal menunjukkan Hun Sen, dengan pakaian militer, tiba dengan helikopter dan bertemu dengan para pejabat di daerah tersebut.

Memburuknya hubungan Bangkok dan Phnom Penh dipicu oleh bentrokan bersenjata singkat di daerah perbatasan akhir bulan lalu yang menyebabkan satu tentara Kamboja tewas.

Setelah itu, kedua negara melakukan serangkaian tindakan balasan, termasuk mobilisasi pasukan, penangguhan semua impor bahan bakar dan gas Kamboja dari negara tetangganya, serta penutupan sebagian pos pemeriksaan oleh Thailand di sepanjang perbatasan darat sepanjang 817 km.

Ancaman Kisruh Politik Thailand

Konflik tersebut telah memperkeruh krisis yang dihadapi Shinawatra di Thailand. Pasalnya, di tengah memanasnya hubungan, Shinawtra memanggil Hun Sen dengan panggilan 'paman', karena kedekatan ayah Shinawatra dengan politisi legendaris Kamboja itu.

Shinawatra juga bahkan mencemooh seorang komandan militer Thailand, sebuah garis merah di negara di mana militer memiliki pengaruh signifikan, sehingga menambah tekanan politik pada pemerintah Thailand.

PM sejak itu telah meminta maaf atas panggilan yang bocor tersebut, tetapi insiden itu digunakan sebagai pembenaran oleh partai Bhumjaithai untuk meninggalkan koalisi pemerintahan minggu lalu.

Bhumjaithai mengatakan awal pekan ini bahwa mereka akan mengupayakan mosi tidak percaya parlemen terhadap Perdana Menteri Shinawatra dan kabinetnya atas panggilan yang bocor tersebut. Ia juga menghadapi pengawasan yudisial setelah sekelompok senator memberikan Pengadilan Konstitusi dan badan anti-korupsi nasional wewenang luas untuk menyelidiki perilakunya.

Keputusan dari salah satu badan tersebut dapat menyebabkan pencopotannya. Kelompok anti-pemerintah juga merencanakan protes jalanan mulai Sabtu, menuntut pengunduran dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) menjadi salah satu produsen otomotif yang turut serta dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Produsen otomotif raksasa asal Jepang ini bakal menghadirkan dua mobil elektrifikasi, salah satunya adalah Battery Electric Vehicle (BEV).

Tenaga penjual Toyota di Jakarta mengatakan, pabrikan asal Jepang tersebut kabarnya akan membawa mobil listrik dengan harga Rp 700 jutaan.

“Infonya (di GIIAS) mau ada mobil listrik Toyota harga Rp 700 jutaan,” kata tenaga penjual tersebut, kepada Kompas.com, Kamis (26/6/2025).

Foto: Autocar Toyota Urban Cruiser EV

Belum terungkap model apa yang bakal diluncurkan, namun dugaan mengacu pada model Urban Cruiser EV yang merupakan kembaran dari Suzuki e Vitara.

Urban Cruiser EV sudah debut di Brussels Motor Show 2025 pada 10 Januari. Dan sudah diluncurkan di berbagai negara sesuai dengan kebutuhan pasar masing-masing.

Pada dasarnya, Toyota Urban Cruiser EV ini adalah "kembaran" dari Suzuki e Vitara. Sebelumya Toyota juga sempat memamerkan konsep Urban SUV yang serupa dengan konsep Suzuki eVX.

Pada Urban Cruiser EV, gril dan lampu depan tetap ramping, sementara di bagian samping, sebagian besar detail desain dipertahankan dari konsep, dengan tambahan cladding plastik hitam yang memperkuat kesan SUV

Urban Cruiser EV hadir dengan dua pilihan pelek, yaitu ukuran 18 inci atau 19 inci. Mobil ini juga dilengkapi dengan pegangan pintu yang terletak di pilar-C, mirip seperti pada e Vitara.

Foto: Autocar Toyota Urban Cruiser EV

Di bagian belakang, desain buritan Urban Cruiser EV memakai bentuk lampu belakang dan spoiler atap lebih panjang namun lebih sederhana dibandingkan dengan konsep, sementara bumper belakangnya juga lebih tebal.

Dimensi Urban Cruiser EV lebih pendek 15 mm dibandingkan dengan versi konsep. Dimensinya adalah panjang 4.285 mm, lebar 1.800 mm, tinggi 1.640 mm, dan wheelbase 2.700 mm.

Urban Cruiser EV dibekali pilihan baterai 49kWh dan 61kWh, serta opsi AWD (All-Wheel Drive). Pilihan baterai tersebut sama dengan Suzuki e Vitara yang sudah meluncur di global.

Fitur-fitur yang ditawarkan antara lain, ADAS, instrumen digital 10,25 inci, dan layar sentuh infotainment 10,1 inci.

Untuk versi yang menggunakan baterai 61 kWh, akan dilengkapi dengan motor tambahan 65 hp yang dipasang di poros belakang, menghasilkan total daya 184 hp dan torsi 300 Nm.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasi dan pembangunan 55 pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di 15 Provinsi seluruh tanah air.

Prabowo mengatakan, Indonesia akan memulai pembangunan 55 pembangkit EBT guna membuktikan upaya dalam mencapai kemandirian energi hijau.

"Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan mampu menyediakan energi untuk seluruh rakyat Indonesia secara efisien dan ekonomis," ujar Prabowo dalam sambutannya, Kamis (26/6/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa 55 pembangkit EBT tersebut terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Adapun keseluruhan pembangkit tersebut memiliki total nilai investasi sekitar Rp25 triliun dan kapasitas terpasang sebesar 79,7 megawatt (MW).

"Kita meresmikan proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan di 15 provinsi dengan total kapasitas sebesar 379,7 megawatt dengan total investasi kurang lebih sekitar 25 triliun dan yang diresmikan sekarang adalah sebesar 120 megawatt," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, khusus untuk PLTP yang telah resmi beroperasi, telah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen dan diperkirakan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus panas bumi sebesar Rp426,5 miliar per tahun.

"Proyek-proyek ini juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, dengan estimasi sekitar 9.500 tenaga kerja terserap," ucapnya.

Adapun, berikut daftar pembangkit EBT yang diresmikan Kamis (26/6/2025).

Tiga PLTP yang resmi mulai beroperasi adalah:

• PLTP Sorik Marapi Unit 5 (41,25 MW) milik PT Sorik Marapi Geothermal Power
• Salak Binary (16,15 MW) milik PT Star Energy Geothermal Salak, dan
• Ijen Unit 1 (34,5 MW) milik PT Medco Cahaya Geothermal.

Sementara itu, lima proyek PLTP lainnya telah memasuki tahap groundbreaking, yaitu:

• PLTP Muara Laboh Unit 2 (80 MW) oleh PT Supreme Energy Muara Laboh,
• Ulubelu Extension Gunung Tiga (55 MW) oleh PT Pertamina Geothermal Energy,
• Wayang Windu Unit 3 (30 MW) oleh PT Star Energy Geothermal Wayang Windu,
• Salak Unit 7 (40 MW) oleh PT Star Energy Geothermal Salak, dan
• Patuha Unit 2 (55 MW) oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).

Di samping itu, juga diresmikan 47 unit PLTS dengan total kapasitas 27,8 MW yang tersebar di 47 desa di 11 provinsi. Pembangkit-pembangkit ini mampu melistriki sekitar 5.383 rumah tangga.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan produksi minyak di Blok Cepu mencapai 180.000 barel per hari. Dengan jumlah tersebut, Blok Cepu berkontribusi sekitar 25 persen dari produksi minyak nasional.

Hal itu disampaikan Bahlil saat peresmian pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30 ribu barel Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (26/6).

Bahlil menyebut, sebelumnya produksi minyak di Blok Cepu yakni sebesar 150.000 barel per hari. Dengan adanya peningkatan ini, produksi minyak di Blok Cepu kini menembus 180.000 barel per hari.

"Kami sampaikan juga bahwa 30.000 (barel) ini adalah penambahan, jadi kemarin dari Cepu itu 150.000 (barel), jadi total lifting kita nanti dari Cepu itu 180.000 barel per day. Dengan kata lain, 25 persen dari total lifting nasional," kata Bahlil dalam peresmian secara virtual, Kamis (26/6).

Dalam kesempatan itu, Bahlil pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dan menyatakan siap mewujudkan target produksi minyak 605.000 barel per hari.

"Dan kami menyampaikan atas kerja keras kita semua baik dari Pertamina maupun K3S yang lain, insyaallah target APBN untuk lifting minyak sebesar 605.000 barel per day ini insyaallah akan kita bisa wujudkan bersama-sama," ucap Bahlil.

Secara keseluruhan, kata dia, investasi awal proyek di Blok Cepu mencapai USD 4 miliar dan telah berhasil menyumbang USD 35 miliar untuk pendapatan negara.

"Jadi kita investasi USD 4 miliar tapi pendapatan negara dari totalnya sudah mencapai USD 35 miliar dan itu juga yang meningkatkan PAD di Cepu dan Jawa Timur," pungkasnya.

Adapun peningkatan produksi minyak Blok Cepu tersebut dihasilkan dari proyek Banyu Urip Infil Clastic (BUIC) yang dilaksanakan oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

EMCL telah melaksanakan proyek pengeboran BUIC sejak 2024 lalu. Proyek itu yakni dengan pengeboran tujuh sumur baru, dengan empat sumur baru menghasilkan penambahan produksi minyak sebesar 30.000 barel per hari.

Adapun total investasi proyek BUIC tersebut diperkirakan mencapai lebih dari sekitar USD 174 juta. Dari investasi tersebut, perkiraan terdapat tambahan pendapatan negara sekitar USD 2,6 miliar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rupiah perkasa melawan dolar Amerika Serikat (AS) setelah testimoni Jerome Powell di hadapan kongres AS dari 25-26 Juni 2025

Dilansir dari Refinitiv, pada Kamis (26/6/2025) pukul 14:13 WIB, terpantau rupiah mengalami penguatan sebesar 0,52% ke angka Rp16.200/US$. Ini merupakan level terkuat rupiah selama hampir satu bulan.

Dolar AS jatuh meskipun Gubernur The Fed, Jerome Powell di hadapan kongres AS pada 25-26 Juni 2025 menyatakan bahwa The Fed tetap akan mempertahankan suku bunga sampai inflasi dinilai sudah terkendali.

Rupiah terus mengalami penguatan di tengah harapan penurunan suku bunga AS dalam waktu dekat yang sepertinya mustahil terjadi. Pasar menilai gencatan senjata antara Israel dan Iran lebih penting, yang membuat pasar mulai keluar dari dolar AS yang dikenal sebagai safe haven aset menuju emerging market.

Jakarta, CNBC Indonesia - Transformasi digital yang terus berkembang pesat telah menjadikan sektor ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama dalam mengukur kemajuan suatu negara. Perkembangan ini membuka peluang baru bagi penciptaan lapangan kerja, inovasi bisnis, dan kolaborasi lintas negara. Di tengah potensi ekonomi digital yang sangat besar, kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan.

Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir mengungkapkan bahwa tingkat adopsi teknologi di kalangan masyarakat Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya aktivitas pekerjaan yang mengintegrasikan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam rutinitas pekerjaan.

Untuk mendukung tren tersebut, Microsoft Indonesia baru saja meluncurkan layanan cloud di Indonesia. Tak hanya itu, perusahaan juga menghadirkan solusi AI secara bertahap guna menjawab kebutuhan pelaku usaha terhadap teknologi yang semakin kompleks dan mendalam. Saksikan dialog Savira Wardoyo bersama Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir di Program Profit CNBC Indonesia, Kamis (26/06/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Dari produk yang aneh dan asing, kini susu oat kerap ditemukan di kafe-kafe, dengan membayar lebih untuk menggantikan susu sapi dalam secabgkir cafe latte atau matcha latte yang tengah naik daun.

Susu gandum bukan lagi sekadar pengganti susu bagi para pej, tetapi telah menjadi tren alternatif susu yang berkarakter, tak hanya dari rasanya yang nikmat tapi juga estetikanya.

Tak jarang pula susu nabati ini digembar-gemborkan sebagai pilihan yang lebih sehat, bagaimana faktanya?

Susu gandum adalah minuman yang sederhana, hanya campuran gandum dan air, yang dicampur dan disaring. Campuran itu menjadi cairan yang lembut dan punya rasa manis alami yang menyerupai kekentalan susu.

Susu gandum secara alami bebas susu, bebas kacang-kacangan, dan sering diperkaya dengan vitamin seperti kalsium, B12, dan vitamin D, menjadikannya pilihan utama bagi para vegan, mereka yang tidak toleran terhadap laktosa, atau mereka yang hanya ingin tahu rasanya susu gandum.

Susu gandum juga merupakan susu nabati yang paling tidak menakutkan. Pembuatannya paling ringkas, tidak perlu direndam seperti kacang almond, tidak perlu didiamkan semalaman, dokupas, dan dikukus seperti kacang kedelai. Hanya gandum sederhana yang diblender.

Dibandingkan dengan susu sapi, susu oat mengandung lebih sedikit protein dan lebih banyak karbohidrat. Susu oat juga lebih kaya serat, terutama jenis yang larut yang dikenal sebagai beta-glukan, yang dikenal untuk mendukung kesehatan jantung dan pencernaan.

Sementara susu sapi mengandung lebih banyak protein, susu oat memiliki tekstur yang kental dan creamy.

Dibandingkan susu nabati lainnya seperti almond atau kedelai, susu oat juga lebih disukai karena konsistensinya. Susu almond, meskipun populer, bisa jadi terlalu encer atau berair.

Sementara susu kedelai memiliki rasa yang unik sehingga mungkin tidak semua orang menyukainya. Di sisi lain, susu oat lembut namun tidak berat, halus, dan paling mirip dengan susu sapi.

Dalam segelas kopi dingin atau teh susu, susu oat dapat menyatu dengan sempurna, tidak mengubah rasa atau meninggalkan rasa berair, justru menambah rasa gurih. Itulah mengapa sebagian besar alasan mengapa orang sangat menyukainya.

Benarkah Lebih Sehat?

Susu gandum kaya akan serat larut, yang mendukung pencernaan dan dapat membantu menurunkan kolesterol.

Susu gandum sering kali diperkaya dengan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D, yang mendukung kesehatan tulang, terutama penting bagi mereka yang tidak mengonsumsi susu.

Susu gandum juga secara alami rendah lemak jenuh dan sama sekali bebas laktosa.

Bagi orang yang alergi terhadap kedelai, kacang-kacangan, atau susu, susu gandum merupakan pilihan yang lengkap dan memenuhi banyak persyaratan.

Susu gandum juga merupakan pilihan yang tepat bagi siapa pun yang mencoba mengurangi lemak jenuh atau produk hewani.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua susu gandum dibuat dengan cara yang sama. Beberapa versi dikemas dengan gula tambahan, pengental, atau minyak untuk meningkatkan masa simpan atau rasa di mulut.

Selalu baca labelnya, jika susu gandum Anda terasa begitu enak seperti makanan penutup, mungkin ada alasannya.

Susu gandum juga cenderung lebih tinggi karbohidratnya daripada susu almond atau susu kedelai. Jika pola makan Anda sudah mengandung banyak karbohidrat, seperti makan banyak nasi, roti, dan mie, maka susu gandum mungkin akan mengubah keseimbangan. Terutama jika karbohidrat muncul dalam beberapa cangkir kopi sehari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025, meskipun proyeksi global menunjukkan tren perlambatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan eksternal.

“Kami menargetkan angka itu [5,2%], tapi risikonya ada karena situasi global. IMF sudah merevisi turun ekonomi dunia. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, juga mengalami penurunan. Indonesia tidak terkecuali,” kata Sri Mulyani seperti yang disiarkan kanal YouTube Bloomberg Television, dikutip Rabu (26/6/2025).

Berdasarkan proyeksi IMF terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya mencapai 4,7%. Untuk itu, ujar Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan intervensi kebijakan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan pemerintah akan mengandalkan kebijakan fiskal counter-cyclical untuk mendorong konsumsi dan investasi. Misalnya, jika aktivitas ekonomi sedang lesu maka pemerintah akan meningkatkan belanja untuk mendorong konsumsi rumah tangga.

“Kami meluncurkan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli dan investasi. Ini sangat penting karena kita tidak bisa terlalu bergantung pada ekspor,” ujarnya.

Meski begitu, dia melihat kinerja ekspor Indonesia masih cukup solid dengan pertumbuhan sekitar 7% secara tahunan. Menurutnya, angka itu menjadi salah satu penopang utama meskipun pasar global mengalami tekanan.

Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi fiskal akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan ruang bagi sektor riil untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global.

Sebelumnya, Sri Mulyani sudah mengumumkan lima paket kebijakan stimulus ekonomi yang berlaku pada Juni hingga Juli 2025 pada Senin 2 Juni 2025. Sri Mulyani menyatakan paket kebijakan tersebut untuk memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Lima Paket Stimulus Ekonomi Juni—Juli 2025:

1. Subsidi transportasi umum selama libur sekolah dengan anggaran Rp0,94 triliun. Diskon mencakup tiket kereta api sebesar 30 persen, tiket pesawat PPN DTP sebesar 6 persen, dan tiket angkutan laut sebesar 50 persen. Kebijakan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan.

2. Diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk 110 juta kendaraan, dengan anggaran Rp0,65 triliun dari sumber non-APBN.

3. Bantuan pangan dan Kartu Sembako, yaitu tambahan dana sebesar Rp200.000 per bulan dan bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat KPM pada Juni dan Juli 2025, dengan total anggaran Rp11,93 triliun.

4. Bantuan subsidi upah BSU senilai Rp300.000 per bulan selama dua bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 288 ribu guru honorer. Total anggaran mencapai Rp10,72 triliun.

5. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja JKK sebesar 50 persen selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun dari dana non-APBN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons rencana pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi pedagang di platform e-commerce di Tanah Air.

Platform e-commerce itu antara lain Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Blibli dan sebagainya.

Budi mengatakan, aturan terkait rencana pemungutan pajak masih dibahas Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dok. Freepik Ilustrasi pajak.

“Ya kan sekarang lagi (dibahas) di Ditjen Pajak,” ujar Budi Santoso saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025).

Ia mengaku target pengenaan pajak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di marketplace telah dibahas sejak lama. Bahkan Kemendag sendiri turut dilibatkan.

Soal kapan aturan baru akan rampung dan diterapkan, Budi enggan merincinya. Ia memastikan proses perumusan regulasi masih lama.

“Ya awal-awal (pembahasan), kan prosesnya itu lama sih. Maksudnya proses-proses itu pembahasannya kan sudah beberapa kali ya coba nanti, nanti kita lihat ya,” paparnya.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan menegaskan, pelaku industri akan mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sembari menekankan pentingnya kesiapan sistem dan komunikasi yang efektif.

“Apapun kebijakan dari pemerintah, kami tentu akan patuh dan siap menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Budi kepada KONTAN.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari komitmen sebagai pelaku industri e-commerce dalam mendukung ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

PIXABAY/MOHAMED HASSAN Ilustrasi pajak. Sejumlah asosiasi pengusaha menyambut positif keputusan pemerintah terkait pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya diberlakukan pada barang mewah.

Namun, Budi menggarisbawahi bahwa hingga saat ini aturan resmi pajak e-commerce belum diterbitkan, sehingga idEA belum dapat memberikan tanggapan teknis lebih lanjut.

Meski demikian, ia mengakui bahwa DJP telah mulai mensosialisasikan rencana ini secara terbatas kepada sejumlah platform sebagai langkah awal persiapan implementasi.

"Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan berdampak langsung pada jutaan seller, khususnya pelaku UMKM digital," jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sistem, dukungan teknis dari platform, serta komunikasi yang efektif dan menyeluruh kepada para pelapak.