IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia sudah memiliki dana kedaulatan atau sovereign wealth fund yang nilainya mencapai USD1.000 miliar. Nilai aset ini lebih tinggi dibanding Qatar, Arab Saudi dan Singapura.

“Kita punya sekarang dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah keenam terbesar di dunia, aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar, aset yang kita kelola,” kata Prabowo di peresmian operasionalisasi 1.061 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dia mengatakan saat ini posisi Indonesia berada di peringkat kelima. Negara paling banyak asetnya yaitu Norwegia. Bahkan, kata dia, Indonesia di atas Qatar hingga Singapura.

“Saudara-saudara, kita sekarang kelima, kalau di sini kita kelima terbesar di dunia, baru dibentuk tahun 2025. Abu Dhabi bentuk tahun 1976, China 1997, CIC dari China juga 2007, Norway 1990, Norway yang paling besar, negara sangat kecil, tabungannya sangat besar. Kita bahkan di atas Qatar, di atas Saudi Arabia, juga di atas Singapura," ujar dia.

Dia menambahkan, manfaat dari pengelolaan aset ini bisa dilihat di 10 atau 20 tahun mendatang. Menurutnya, pengelolaan aset ini sangat berguna bagi Indonesia ke depannya.

"Jadi boleh juga ini negara kita, kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ingat, lihat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat, pada saat itu saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 2025, 2026 ini. Jangan sekarang, nanti 20 tahun lagi, saudara nilai apa yang kita buat hari ini, yang kita buat adalah hal-hal mendasar," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

DOHA - Perang Amerika Serikat-Israel di Iran bukanlah hasil dari eskalasi mendadak, tetapi puncak dari agenda jangka panjang Israel untuk membentuk kembali Timur Tengah secara kekerasan. Itu diungkapkan mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani kepada Al Jazeera. Sebagai solusinya, dia mengusulkan pembentukan NATO Teluk.

Dalam wawancara yang luas dan jujur di program Al Muqabala Al Jazeera, diplomat veteran itu menawarkan penilaian yang gamblang tentang lanskap geopolitik kawasan yang berubah dengan cepat. Ia memperingatkan bahwa krisis di Selat Hormuz adalah konsekuensi paling berbahaya dari perang baru-baru ini, memperingatkan terhadap ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk "Israel Raya" dan menyerukan pembentukan pakta pertahanan Teluk yang bersatu secara mendesak.

“Kita sedang menyaksikan restrukturisasi besar-besaran di kawasan ini,” kata Sheikh Hamad, seraya mencatat bahwa gejolak geopolitik saat ini akan menentukan bentuk Timur Tengah selama beberapa dekade mendatang.

Mantan PM Qatar Klaim Perang Iran Paksa Negara-negara Arab Harus Bentuk NATO Teluk, Ini 5 Alasannya

1. Ilusi Netanyahu dan Kesalahan Langkah AS

Sheikh Hamad telah memperingatkan akan adanya konflik yang akan datang tahun lalu dan mendesak negara-negara Teluk untuk mendorong resolusi diplomatik guna menyelesaikan krisis dengan Iran dan mencegah serangan militer.

Ia mengidentifikasi dorongan untuk konflik dengan Iran dan menyalahkannya pada "faksi garis keras" di Israel yang dipimpin oleh Netanyahu, yang menurutnya telah mencoba menyeret AS ke dalam perang atas program nuklir Teheran sejak pemerintahan Presiden Bill Clinton pada tahun 1990-an.

Sementara pemerintah AS sebelumnya – termasuk selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump – ragu-ragu untuk melancarkan perang skala penuh terhadap Iran, Netanyahu akhirnya berhasil dengan menjual "ilusi" kepada Washington, demikian argumen Sheikh Hamad. "Ia meyakinkan pemerintahan AS bahwa perang akan singkat dan cepat dan bahwa rezim Iran akan jatuh dalam beberapa minggu," katanya, sambil membandingkannya dengan upaya AS yang gagal untuk mengubah pemerintahan Venezuela.

2. Ketergantungan Negara Arab pada Militer AS

Mantan perdana menteri Qatar mengkritik ketergantungan Washington pada kekuatan militer, dengan mengatakan, “Kekuatan sejati Amerika selalu terletak pada kemampuannya untuk menghindari penggunaan kekuatan, bukan pada pengerahan kekuatan.” Ia mencatat bahwa perang saat ini pada akhirnya telah memaksa semua pihak kembali ke meja perundingan, dan menyarankan bahwa tambahan dua minggu pembicaraan di Jenewa awal tahun ini – upaya diplomatik yang dipimpin Oman untuk menghindari perang – dapat mencegah bencana tersebut sepenuhnya.

Netanyahu telah muncul sebagai penerima manfaat utama dari perang ini, kata Sheikh Hamad, seraya menambahkan bahwa pemimpin Israel itu menggunakan kekacauan untuk memasarkan visinya tentang aliansi regional yang dipaksakan dan “Israel Raya”, sebuah rencana di antara sayap kanan Israel untuk memperluas perbatasan negara lebih dalam ke negara-negara Arab tetangga.

3. Selat Hormuz: Titik Konflik Global Baru

Menilai strategi Teheran, Sheikh Hamad mengatakan Iran berhasil menyerap serangan militer awal perang dan kemudian mengulur waktu dalam penyelesaian setelah menyadari bahwa mereka dapat memanfaatkan keuntungan strategis baru: Selat Hormuz.

Menyebut persenjataan jalur air tersebut sebagai "hasil paling berbahaya" dari perang, ia memperingatkan bahwa Iran sekarang memperlakukan titik penting internasional tersebut sebagai wilayah kedaulatannya sendiri. Hal ini, menurutnya, menimbulkan ancaman yang lebih langsung dan serius bagi perekonomian global daripada program nuklir Iran.

4. Negara Teluk Menanggung Krisis Besar

Negara-negara Teluk, bukan Washington, yang menanggung beban terberat dari krisis ini, kata Sheikh Hamad, dan mantan perdana menteri itu mengecam keras serangan Iran terhadap infrastruktur energi, industri, dan sipil di Teluk dengan dalih menargetkan kepentingan AS, seraya mencatat bahwa negara-negara Teluk tersebut secara eksplisit menentang perang.

Akibatnya, Teheran telah menghabiskan sebagian besar modal politiknya di Teluk, yang menimbulkan kemarahan publik yang meluas atas gangguan ekonomi dan keamanan yang disebabkan oleh tindakannya. Namun, Sheikh Hamad menekankan bahwa geografi menentukan koeksistensi dan menyerukan dialog kolektif dan terbuka antara Teluk dan Teheran, alih-alih dialog yang terpecah-pecah.

5. Adanya Perpecahan Internal di Teluk

Dalam salah satu penilaiannya yang paling blak-blakan, Sheikh Hamad menyatakan bahwa ancaman terbesar bagi Teluk bukanlah Iran, Israel, atau pangkalan militer asing, tetapi perpecahan internal di Teluk.

Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan pembentukan “NATO Teluk”, sebuah proyek politik dan pertahanan bersama yang dimulai dengan kelompok inti negara-negara Teluk yang selaras secara strategis dengan Arab Saudi sebagai tulang punggungnya. Ia berpendapat bahwa Uni Eropa dimulai dengan sejumlah kecil negara sebelum berkembang, menyarankan model serupa yang diatur oleh hukum institusional yang ketat dan dihormati oleh semua anggota.

Menanggapi kehadiran militer AS, Sheikh Hamad mengakui bahwa pangkalan AS telah memberikan pencegahan yang penting selama beberapa dekade. Namun, ia memperingatkan bahwa poros strategis Washington menuju Asia dan pembendungan China berarti Teluk tidak dapat lagi bergantung selamanya pada payung keamanan AS, dan ia mendesak negara-negara Teluk untuk mengembangkan kemitraan strategis jangka panjang berbasis kepentingan dengan kekuatan regional seperti Turki, Pakistan, dan Mesir.

DOHA - Doha mengatakan mereka menolak klaim Israel bahwa mereka mendukung jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan sebagai imbalan atas penuntutan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang diburu pengadilan tersebut.

Qatar menggambarkan tuduhan tersebut sebagai “upaya untuk menghindari pertanggungjawaban internasional”.

Kantor Media Internasional negara itu mengatakan klaim tersebut didasarkan pada laporan media palsu mengenai jaksa ICC.

Pada hari Selasa, surat kabar AS The Wall Street Journal melaporkan tuduhan bahwa Qatar telah berjanji mendukung Khan setelah tuduhan pelecehan seksual terhadapnya, sebagai imbalan atas tindakan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan perang di Gaza.

Kantor Media Internasional Qatar mengatakan, “Upaya baru-baru ini untuk melibatkan Qatar dalam diskusi yang tidak pantas dengan pejabat Pengadilan Kriminal Internasional – yang diduga terkait dengan potensi surat perintah penangkapan untuk pejabat Israel – adalah sepenuhnya salah.”

Pernyataan itu menambahkan, “Klaim-klaim ini diajukan oleh para pejabat Israel yang berulang kali menyebarkan informasi palsu tentang Qatar melalui kebocoran selektif untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Tuduhan mereka secara konsisten telah dibantah dan terbukti tidak benar.”

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan logistik di Selat Hormuz akibat perang AS-Iran menyebabkan terpangkasnya pasokan LNG global sebesar hampir 20%. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) dalam laporan gas kuartal II/2025, menyatakan bahwa gangguan tersebut telah memicu kenaikan harga yang tajam di seluruh wilayah pengimpor utama.

Selama periode volatilitas yang intens pada bulan Maret, harga gas alam di Asia dan Eropa naik ke level tertinggi sejak Januari 2023, berkontribusi pada kontraksi permintaan gas alam di pasar pengimpor LNG utama.

Menurut laporan itu, prospek pasar gas alam global telah berubah secara signifikan akibat konflik di Timur Tengah, dengan guncangan pasokan besar yang mengganggu fundamental pasar dan menunda gelombang pasokan LNG baru yang diharapkan.

Krisis ini telah membalikkan tren penyeimbangan kembali pasar yang diamati selama musim 2025-2026, ketika pertumbuhan pasokan LNG yang kuat membantu menurunkan harga.

Perdagangan LNG global meningkat sebesar 12% secara tahunan pada periode Oktober hingga Februari, sementara harga acuan di Eropa dan Asia turun sekitar 25% selama periode lima bulan yang sama.

Meskipun demikian, peristiwa cuaca dingin, termasuk badai musim dingin besar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur, menyebabkan lonjakan permintaan gas yang kuat, yang menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas pasokan gas untuk keamanan energi, termasuk dalam sistem dengan peningkatan pangsa pembangkit energi terbarukan yang bergantung pada cuaca.

"Kondisi pasar berubah secara tiba-tiba pada Maret ketika konflik di Timur Tengah mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara de facto untuk kargo LNG. Produksi LNG global menurun sebesar 8% secara tahunan, dengan penurunan tajam ekspor dari Qatar dan Uni Emirat Arab yang hanya sebagian diimbangi oleh peningkatan produksi dari wilayah lain," tulis IEA, dalam laporannya yang terbit Jumat pekan lalu.

Ketika gangguan mulai menyebar melalui rantai pasokan global, pengiriman LNG juga menurun, dengan penurunan yang lebih signifikan terlihat pada April 2026.

Permintaan gas alam melemah di pasar impor utama sebagai respons terhadap harga yang lebih tinggi, cuaca yang lebih ringan, dan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi gas.

Di Eropa, permintaan gas alam menurun sekitar 4% secara tahunan pada bulan Maret, sebagian besar didorong oleh peningkatan pembangkit listrik energi terbarukan. Beberapa negara Asia menerapkan peralihan bahan bakar dan langkah-langkah sisi permintaan untuk membatasi penggunaan gas di tengah krisis pasokan.

Di luar gangguan langsung, krisis ini diperkirakan akan berdampak pada prospek jangka menengah. Kerusakan pada infrastruktur pencairan LNG di Qatar diperkirakan akan mengurangi proyeksi pertumbuhan pasokan dan menunda dampak gelombang ekspansi LNG global yang diantisipasi setidaknya selama dua tahun.

"Gabungan efek dari hilangnya pasokan jangka pendek dan pertumbuhan kapasitas yang lebih lambat dapat mengakibatkan hilangnya pasokan LNG kumulatif sekitar 120 miliar meter kubik antara 2026 dan 2030," tulis mereka.

Meskipun proyek-proyek LNG baru di wilayah lain diharapkan dapat mengimbangi kerugian ini dari waktu ke waktu, dampaknya akan memperpanjang kondisi pasar yang ketat hingga 2026 dan 2027.

Laporan ini menyoroti pentingnya memperkuat keamanan pasokan gas global melalui investasi yang memadai secara berkelanjutan di seluruh rantai nilai LNG dan peningkatan kerja sama internasional antara produsen dan konsumen.
Laporan tersebut juga mencatat keuntungan yang dapat diberikan oleh portofolio kontrak jangka panjang yang terdiversifikasi bagi importir gas dalam hal mengurangi volatilitas harga pada periode gangguan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menghadirkan tantangan bagi Indonesia dalam pemenuhan pasokan LPGdi dalam negeri.

Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor LPG untuk memenuhikebutuhan di dalam negeri, termasuk dari negara-negara Timur Tengah. Alhasil, Pemerintah RI memutuskan pengalihan alokasi nafta untuk meningkatkan pasokanLPGdomestik.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan LPG Indonesia pada 2025 masih didominasi oleh impor dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu negara utama.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat tercatat sebagai pemasok terbesar dengan pangsa volume mencapai 70,07%.

Di luar Amerika Serikat, pasokan LPG juga ditopang oleh negara-negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing menyumbang 11,88% dan 11,84%, diikuti Kuwait sebesar 2,43% serta Arab Saudi 1,71%.

Bahrain turut berkontribusi dengan kontribusi 1,38%. Sementara itu, negara lain seperti Australia dan Malaysia hanya memiliki peran yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,62% dan 0,08%.

Berikut Daftar Asal Negara Impor LPG 2025:

Negara	Pangsa Volume (%)
United States	70,07%
UEA	11,88%
Qatar	11,84%
Kuwait	2,43%
Saudi Arabia	1,71%
Bahrain	1,38%
Australia	0,62%
Malaysia	0,08%

Sumber: Dirjen Migas, Kementerian ESDM, diolah

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk memprioritaskan pemenuhan LPG bagi kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua kapal tanker yang mengangkut gas alam cair (LNG) dari Qatar mengubah tujuan ke Pakistan, kemudian terlihat berputar-putar di Teluk Persia dekat Oman setelah pada Senin (6/4) mencoba mendekati Selat Hormuz. Menurut data pelacakan kapal MarineTraffic, kedua kapal bernama Rasheeda dan Al Daayen itu bergerak dari Qatar menuju Selat Hormuz.

Upaya ini merupakan pertama kalinya kapal bermuatan LNG dari Qatar meninggalkan negara Teluk tersebut menuju Selat Hormuz sejak konflik kembali berkecamuk di Timur Tengah akibat serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Data pelacakan kapal kemudian menunjukkan kedua kapal tersebut berbalik arah sebelum mencapai Selat Hormuz.

Data juga menunjukkan bahwa kapal-kapal tanker itu kemudian mencantumkan Pakistan sebagai tujuan berikutnya. Namun, pergerakan terbaru mereka menunjukkan ketidakpastian apakah akan melakukan upaya lain untuk melintasi selat tersebut.

Berdasarkan cuplikan pelacakan terbaru yang tersedia, kapal-kapal tersebut berada di dekat Oman setelah berbalik arah.

Perubahan haluan terbaru ini terjadi karena lalu lintas melalui Selat Hormuz masih sangat terganggu akibat konflik regional yang sedang berlangsung antara AS, Israel, dan Iran.

Perseteruan tersebut menyebabkan penurunan signifikan jumlah lalu lintas kapal di jalur maritim strategis yang dilalui sekitar 20 persen minyak dan gas alam cair dunia.

GEOPOLITIK Timur Tengah memang sangat menentukan performa ekonomi global dari beberapa sisi.

Lihat saja, di awal tahun 2026 ini, narasi ketegangan konvensional antara poros Amerika Serikat-Israel melawan Iran tidak hanya mengkhawatirkan dunia terkait masalah pasokan minyak dan gas yang terganggu, tapi juga gangguan pada denyut nadi teknologi modern yang selama ini menggerakkan peradaban digital.

Ketika Teheran merealisasikan ancamannya untuk memblokade Selat Hormuz, jalur urat nadi yang dilalui nyaris sepertiga energi dunia, perhatian publik internasional seketika langsung terfokus pada grafik harga minyak mentah.

Namun, kejutan yang tidak kalah fatalnya justru muncul dari komoditas yang jauh lebih ringan, tapi lebih krusial bagi keberlangsungan industri teknologi tinggi, yakni Helium.

Qatar, sang raksasa gas alam, mendadak menjadi episentrum krisis setelah mengumumkan status force majeure pada seluruh kontrak ekspor Heliumnya.

Bagi masyarakat awam, Helium mungkin hanya dipahami sebagai gas pengisi balon udara atau sekadar zat pengubah suara.

Namun bagi industri semikonduktor, Helium adalah "darah dingin" yang mutlak diperlukan dan hingga kini belum memiliki substitusi yang setara secara teknis.

Qatar memegang kendali atas sekitar 33 persen pasokan Helium dunia, dengan volume produksi mencapai 63 juta hingga 64 juta meter kubik per tahun.

Pentingnya posisi Qatar bukan hanya terletak pada besaran volumenya, tapi pada integrasi produksinya yang melekat pada pengolahan Gas Alam Cair (LNG).

Tanpa aliran stabil dari Qatar, pasar Helium global diperkirakan akan kehilangan keseimbangan, menciptakan kekosongan pasokan yang mustahil ditutup oleh produsen lain dalam waktu singkat.

Hantaman paling telak dari gangguan Helium Qatar ini akan dirasakan langsung oleh industri Korea Selatan.

Negeri Ginseng bukan hanya produsen chip biasa, tapi pemegang kedaulatan mutlak atas dua per tiga atau sekitar 65-70 persen produksi chip memori dunia.

Melalui duet maut Samsung Electronics dan SK Hynix, Korea Selatan mengimpor sekitar 64,7 persen kebutuhan Heliumnya secara langsung dari Qatar.

Ketika jalur distribusi di Ras Laffan terhenti dan Selat Hormuz terhenti dari lalu lintas kapal tanker, industri memori Korea Selatan praktis masuk ke dalam mode darurat.

Helium diperlukan dalam skala masif untuk proses pendinginan mesin litografi canggih dan manajemen panas pada wafer silikon.

Tanpa gas ini, mesin-mesin Extreme Ultraviolet (EUV) bernilai triliunan rupiah tidak akan dapat beroperasi secara stabil karena risiko panas berlebih yang akan merusak presisi sirkuit.

Hasilnya, otomatis kecepatan produksi akan melambat secara drastis dan angka keberhasilan produk (yield) akan menurun secara tajam. Di sinilah multiplier effect mulai bekerja secara sistematis.

Chip memori adalah komoditas dasar dalam dunia digital, setara dengan gandum dalam industri pangan. Gangguan produksi di Korea Selatan secara otomatis menjadi gangguan pada seluruh pasokan teknologi global.

Negara-negara konsumen utama kini berada dalam posisi terjepit. China, sebagai mitra dagang terbesar, menyerap hampir 50 persen ekspor chip Korea untuk menggerakkan pabrik-pabrik ponsel pintar seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo.

Sementara itu, Amerika Serikat sangat bergantung pada chip memori kelas atas (High Bandwidth Memory) untuk melatih model-model kecerdasan buatan (AI) milik Nvidia, Microsoft, dan Google.

Tanpa memori dari Korea Selatan, revolusi AI global secara teknis bisa terhenti di tengah jalan.

Dampak langsung untuk konsumen akhir adalah lonjakan harga perangkat elektronik yang tidak terkendali.

Per Maret 2026, harga kontrak memori global di pasar spot dilaporkan telah merangkak naik hingga kisaran 40-50 persen hanya dalam hitungan minggu.

Dengan kata lain, gangguan pasokan Helium dari Qatar memiliki efek domino yang akan berujung pada ancaman nyata bagi daya beli masyarakat di seluruh dunia.

Kenaikan harga komponen memori ini akan memicu inflasi teknologi secara signifikan. Harga smartphone, laptop, dan konsol gim diprediksi akan mengalami penyesuaian harga jual dalam satu hingga dua kuartal ke depan.

Produk elektronik yang selama ini dianggap terjangkau kemungkinan besar akan hilang dari pasaran karena biaya produksi yang sudah melampaui batas kewajaran margin perusahaan.

Di sisi lain, industri pusat data (data center) juga akan terkena dampak hebat. Biaya operasional server meningkat tajam karena kelangkaan komponen penyimpanan data.

Kondisi ini berpotensi memaksa penyedia layanan cloud untuk menaikkan tarif berlangganan bagi pengguna individu maupun korporasi.

Transformasi digital yang sedang digalakkan di berbagai negara berkembang pun terancam terhambat oleh dinding biaya yang semakin tinggi.

Pemerintah di berbagai negara konsumen mulai menyatakan status siaga. Amerika Serikat, misalnya, berupaya mempercepat insentif bagi Micron Technology untuk meningkatkan produksi domestik.

Namun, membangun kapasitas produksi chip memori tidak bisa dilakukan dalam semalam. Bahkan ketergantungan dunia pada kapasitas produksi massal Korea Selatan terlalu besar untuk bisa dialihkan dalam kurun waktu satu atau dua tahun.

Efek berantai ini juga akan menjalar ke negara-negara yang menjadi basis manufaktur perakitan, dengan Vietnam sebagai contoh yang paling rentan.

Sebagai rumah bagi pabrik-pabrik besar Samsung dan pemasok Apple, ekonomi Vietnam sangat bergantung pada kelancaran pasokan chip berasal dari Korea Selatan.

Skema produksi just-in-time yang selama ini menjadi kekuatan industri manufaktur kini berbalik menjadi kelemahan yang cukup mengkhawatirkan.

Penundaan produksi di Seoul berarti kekosongan stok di lini perakitan Hanoi dan Kota Ho Chi Minh.

Jika pasokan chip memori terhenti selama lebih dari satu bulan, perusahaan-perusahaan manufaktur di Vietnam terpaksa mengurangi jam kerja atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara.

Hal ini bukan lagi sekadar masalah teknis industri, melainkan potensi krisis sosial yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi regional di Asia Tenggara.

Sektor otomotif di Jepang dan Jerman pun tidak luput dari badai ini. Mobil listrik (EV) generasi terbaru membutuhkan kapasitas memori yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan mobil konvensional untuk mendukung sistem swakemudi dan kabin.

Kelangkaan chip memori akan memaksa produsen otomotif raksasa seperti Toyota dan Volkswagen untuk kembali memangkas target produksi tahunan mereka, mengulang trauma kelangkaan chip pasca-pandemi beberapa tahun silam.

Ketidakpastian ini tentu akan menciptakan iklim investasi yang tidak sehat. Para investor diperkirakan akan mulai mengalihkan modal dari sektor manufaktur perangkat keras ke sektor-sektor yang dianggap lebih aman dari gangguan rantai pasok.

Asia, sebagai pusat gravitasi manufaktur dunia, akan berada di garis depan risiko perlambatan ekonomi jika krisis Helium dan chip ini tidak segera mendapatkan solusi geopolitik yang konkret.

Pendeknya, ancaman pasokan Helium di tahun 2026 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi dunia tentang betapa rapuhnya fondasi kemajuan peradaban digital.

Manusia telah membangun gedung-gedung informasi, algoritma AI yang jenius, dan jaringan 5G/6G yang super cepat. Namun, seluruh ekosistem megah tersebut ternyata berdiri di atas fondasi yang sangat labil, yakni gas purba yang terjebak di bawah tanah di Qatar dan dikirim melalui selat sempit yang rawan konflik, yaitu Selat Hormuz.

Ketergantungan ekstrem Korea Selatan pada satu sumber pemasok Helium kini menjadi titik lemah nasional yang berdampak secara global.

Di sisi lain, dominasi Korea Selatan atas pasokan memori dunia membuat setiap guncangan di semenanjung tersebut menjadi guncangan bagi stabilitas ekonomi seluruh benua.

Diversifikasi pemasok dan pengembangan teknologi daur ulang Helium kini bukan lagi sekadar opsi hijau, melainkan syarat mutlak untuk pertahanan ekonomi.

Dengan kata lain, keamanan digital tidak hanya soal serangan siber atau perlindungan data, tetapi juga soal keamanan jalur pelayaran kapal tanker di Timur Tengah.

Jika blokade Selat Hormuz berlanjut, krisis ini akan memicu pergeseran permanen dalam peta industri teknologi.

Negara-negara akan berlomba membangun kemandirian pasokan, yang pada gilirannya akan mengakhiri era globalisasi murah yang selama ini dinikmati pasar.

Perekonomian global, dengan Asia sebagai motor utamanya, sedang berada di persimpangan jalan yang berbahaya.

Krisis ini membuktikan bahwa dalam sistem global yang saling terikat, sebuah misil yang jatuh di Teluk Persia secara harfiah dapat mematikan layar smartphone di Jakarta dan melumpuhkan bursa saham di New York.

Dengan kata lain, keamanan rantai pasok adalah kedaulatan baru, dan Helium dari Qatar hanyalah salah satu pengingat betapa tipisnya batas antara kemajuan dan kelumpuhan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi mengungkapkan 17 persen kapasitas ekspor gas alam cair (LNG) Qatar hilang. Hal itu menyusul serangan rudal Iran yang menghantam komplek LNG Ras Laffan di Qatar.

Ras Laffan merupakan ladang penyedia gas alam cair terbesar di dunia. Serangan rudal Iran yang dilakukan pada Kamis (19/3) lalu sukses meluluh lantahkan infrastruktur penting di Qatar dan mengganggu pasokan energi global.

Kaabi menyampaikan pemulihan diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga rencana ekspansi produksi gas negara itu juga ikut tertunda.

Gangguan ini berpotensi menjalar luas, mengingat Qatar merupakan salah satu pemasok utama gas untuk Eropa dan Asia. Kaabi yang juga CEO QatarEnergy mengingatkan jika pasokan terganggu lama, harga energi global bisa semakin naik.

Kaabi mengatakan kepada Reuters bahwa kerusakan tersebut bernilai US$26 miliar dan akan berdampak pada pengiriman LNG ke Eropa dan Asia hingga lima tahun ke depan.

Ia mengatakan serangan terhadap Ras Laffan tidak hanya melumpuhkan 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar, namun dampaknya akan bertahan hingga lima tahun karena beberapa bagian rusak.

"Kotak pendingin (cold boxes) telah hancur," kata Kaabi, merujuk pada mekanisme pendinginan yang rusak pada dua dari 14 train (unit pemrosesan) ladang LNG tersebut.

"Ini adalah unit utama, yaitu kotak pendingin LNG, yang hancur total," tambahnya.

Kaabi juga mengklaim akan ada penundaan ekspansi di Ras Laffan, yang berdampak pada pengiriman gas ke negara-negara termasuk Prancis, Jerman, dan China mulai 2027.

Padahal, ekspansi tersebut dikabarkan bakal memperkuat posisi Doha sebagai eksportir LNG utama dunia, dan mampu meningkatkan kapasitas produksi Qatar dari 77 juta menjadi 126 juta ton per tahun pada 2027.

"Saya pikir ini akan tertunda selama berbulan-bulan, jika tidak setahun atau lebih," tandasnya.

CEO QatarEnergy Saad al-Kaabi mengungkapkan dirinya kerap mengingatkan Amerika Serikat (AS) soal bahaya besar terkait pasokan energi yang bakal dihadapi saat konflik Iran memanas. Hal ini mengacu pada fasilitas energi Iran yang menjadi target serangan AS dan Israel.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kaabi dalam wawancara ekslusif kepada Reuters, dikutip Minggu (22/3).

"Mereka sadar akan ancaman itu, dan saya selalu mengingatkan mereka, hampir setiap hari, bahwa kita perlu memastikan adanya pengendalian terhadap fasilitas minyak dan gas," ujar Kaabi.

Al-Kaabi yang juga Menteri Energi Qatar tersebut juga aktif mengingatkan para eksekutif sektor minyak dan gas, hingga mitra perusahaan sepertiExxon Mobil dan ConocoPhillips terkait bahaya tersebut.

"Saya selalu memperingatkan, berbicara dengan para eksekutif minyak dan gas yang bermitra dengan kami, berbicara dengan Menteri Energi AS, untuk memperingatkannya akan konsekuensi tersebut dan bahwa hal itu bisa merugikan kami," katanya.

Terkait risiko dampak serangan ke Iran terhadap pasokan energi, ExxonMobil belum memberikan tanggapan. Adapun ConocoPhillips menyatakan akan tetap berkomitmen pada kemitraan jangka panjang.

"Kami tetap berkomitmen penuh pada kemitraan jangka panjang kami dan akan terus bekerja sama dengan QatarEnergy dalam jalur pemulihan," kata juru bicara ConocoPhillips.

Di sisi lain, Departemen Energi AS menyerahkan masalah ini kepada Gedung Putih. Adapun juru bicara Gedung Putih Taylor Rogers mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump dan seluruh tim energi sadar akan risiko gangguan jangka pendek pada pasokan minyak dan gas, imbas serangan ke Iran.

Rogers juga mengklaim pihaknya sudah mengantisipasi kondisi tersebut.

Pernyataan Bos QatarEnergy muncul usai adanya serangan rudal Iran menghantam kompleks gas alam cair (LNG) Ras Laffan di Qatar, yang merupakan fasilitas gas alam cair terbesar di dunia. Serangan itu merusak infrastruktur penting dan mengganggu pasokan energi global.

Serangan tersebut mengakibatkan 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar hilang. Pemulihan diperkirakan bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga rencana ekspansi produksi gas negara itu juga ikut tertunda.

Gangguan ini berpotensi berdampak luas, mengingat Qatar merupakan salah satu pemasok utama gas untuk Eropa dan Asia. Jika pasokan terganggu lama, harga energi global bisa semakin naik.

Dampak terbesar sejauh ini terjadi di komplek LNG terbesar di dunia, Ras Laffan milik QatarEnergy. Kaabi mengatakan kepada Reuters bahwa kerusakan tersebut bernilai US$26 miliar dan akan berdampak pada pengiriman LNG ke Eropa dan Asia hingga lima tahun ke depan.

Ia mengatakan serangan terhadap Ras Laffan tidak hanya melumpuhkan 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar, namun dampaknya akan bertahan hingga lima tahun karena beberapa bagian rusak.

"Kotak pendingin (cold boxes) telah hancur," kata Kaabi, merujuk pada mekanisme pendinginan yang rusak pada dua dari 14 train (unit pemrosesan) kompleks tersebut, yang memurnikan dan mendinginkan gas untuk diangkut dalam bentuk cair.

"Ini adalah unit utama, yaitu kotak pendingin LNG, yang hancur total," tambahnya.

Kaabi juga mengklaim akan ada penundaan ekspansi di Ras Laffan, yang berdampak pada gas bakal dikirim ke negara-negara termasuk Prancis, Jerman, dan China mulai 2027.

Padahal, ekspansi tersebut dikabarkan bakal memperkuat posisi Doha sebagai eksportir LNG utama dunia, dan mampu meningkatkan kapasitas produksi Qatar dari 77 juta menjadi 126 juta ton per tahun pada 2027.

"Tidak ada pekerjaan yang berlangsung pada ekspansi North Field. Tidak ada pekerja di sana. Ini pasti tertunda," kata Kaabi. "Saya pikir ini akan tertunda selama berbulan-bulan, jika tidak setahun atau lebih."

Produksi QatarEnergy hanya dapat dimulai kembali jika permusuhan berakhir, dan bahkan setelah itu, akan memakan waktu setidaknya tiga hingga empat bulan untuk kembali melakukan penguatan muatan secara penuh, kata Kaabi.

Selain itu, QatarEnergy berpotensi untuk menyatakan keadaan kahar (force majeure) pada kontrak jangka panjang LNG dengan berbagai negara, termasuk Korea Selatan, hingga lima tahun ke depan.

Kaabi mengatakan gangguan tersebut dapat berdampak pada pengiriman ke Italia, Belgia, Korea Selatan, dan Tiongkok karena kerusakan pada dua jalur produksi LNG.

"Maksud saya, ini adalah kontrak jangka panjang yang harus kami nyatakan keadaan kahar. Kami sudah menyatakannya, tetapi itu untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sekarang, berapa pun jangka waktunya," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Pasokan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Qatar ke India berpotensi terdampak setelah serangan Iran terhadap fasilitas energi di negara Timur Tengah tersebut, kata seorang pejabat pemerintah. India, importir LNG terbesar keempat di dunia, bergantung pada Qatar untuk sekitar 41 persen impor gasnya.

Pada 2024/2025, India mengimpor lebih dari 27 juta ton metrik LNG, dengan Qatar memasok 11,2 juta ton, menurut data pemerintah.

“(Kapasitas LNG) Qatar terdampak, ini juga akan berdampak pada kami,” ujar Sujata Sharma, sekretaris bersama di Kementerian Perminyakan federal, dalam konferensi pers. India merupakan pelanggan LNG terbesar kedua bagi Qatar.

Serangan Iran telah melumpuhkan 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar, menyebabkan kerugian tahunan sekitar 20 miliar dolar AS serta mengancam pasokan ke Eropa dan Asia, kata CEO QatarEnergy, Saad al-Kaabi, kepada Reuters pada Kamis.

Ia mengatakan dua dari 14 fasilitas LNG Qatar serta satu dari dua fasilitas gas-to-liquids (GTL) mengalami kerusakan, dengan perbaikan diperkirakan menghentikan produksi LNG sebesar 12,8 juta ton per tahun selama tiga hingga lima tahun.

Qatar pada awal bulan ini telah menetapkan status force majeure atas ekspor gas setelah perang AS-Israel melawan Iran pecah pada 28 Februari, sehingga menghentikan pengiriman melalui Selat Hormuz.

Namun, pejabat industri di India berharap Qatar tetap melanjutkan pasokan ke India setelah pencabutan status force majeure, karena fasilitas yang melayani kebutuhan India tidak terdampak serangan tersebut.

KOMPAS.com – Menteri Energi Qatar sekaligus CEO QatarEnergy, Saad al-Kaabi, mengaku telah lama memperingatkan risiko besar jika konflik dengan Iran memicu serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk.

Peringatan itu disampaikan kepada para eksekutif perusahaan minyak dan gas mitra, termasuk pejabat Amerika Serikat (AS), jauh sebelum serangan benar-benar terjadi.

“Saya selalu mengingatkan, berbicara dengan para eksekutif perusahaan minyak dan gas yang bekerja sama dengan kami, juga dengan Menteri Energi AS, tentang konsekuensi yang bisa terjadi dan dampaknya yang merugikan bagi kami,” ujar Kaabi, dikutip dari Reuters, Sabtu (21/3/2026).

QatarEnergy diketahui bermitra dengan sejumlah raksasa energi global seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips.

Serangan Iran Lumpuhkan Fasilitas LNG

Pernyataan itu muncul setelah Qatar menghadapi serangan Iran yang berdampak pada fasilitas energi strategisnya.

Serangan rudal dan drone dalam konflik yang berlangsung selama tiga pekan antara AS-Israel melawan Iran telah merusak tanker, kilang, hingga infrastruktur energi penting di kawasan Teluk.

Dampak terbesar terjadi di kompleks Ras Laffan, fasilitas gas alam cair (LNG) terbesar di dunia yang dioperasikan QatarEnergy.

Kaabi mengungkapkan, kerusakan pada fasilitas yang dibangun dengan investasi mencapai 26 miliar dollar AS itu berpotensi mengganggu pasokan LNG ke Eropa dan Asia hingga lima tahun ke depan.

Kapasitas Ekspor Turun 17 Persen

Serangan tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memangkas sekitar 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar.

Kerusakan paling krusial terjadi pada “cold box”, yakni komponen utama dalam proses pendinginan gas sebelum dikirim dalam bentuk cair.

“Unit utama itu hancur total,” kata Kaabi.

Fasilitas pendingin tersebut merupakan bagian dari dua dari total 14 unit pemrosesan (train) di kompleks Ras Laffan.

Tanpa Peringatan Serangan

Kaabi menegaskan, pihaknya tidak menerima peringatan sebelumnya terkait serangan Israel ke ladang gas South Pars milik Iran, yang memicu eskalasi konflik.

Ladang South Pars merupakan bagian dari ladang gas terbesar di dunia yang juga terhubung dengan North Field milik Qatar.

“Saya tidak mengetahui apa pun, dan saya rasa tidak ada yang tahu. Presiden Trump juga mengatakan tidak tahu, jadi bagaimana mungkin kami tahu?” ujarnya.

Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran meluncurkan serangan balasan ke infrastruktur energi di sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar.

Ekspansi Tertunda, Proyek Mangkrak

Selain merusak fasilitas yang ada, konflik juga berdampak pada rencana ekspansi besar QatarEnergy di North Field.

Proyek yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi LNG dari 77 juta ton menjadi 126 juta ton per tahun pada 2027 kini dipastikan tertunda.

“Tidak ada pekerjaan yang berjalan. Tidak ada pekerja di lokasi. Pasti tertunda, bisa berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun,” kata Kaabi.

Evakuasi besar-besaran juga dilakukan, dengan sekitar 10.000 pekerja dipindahkan dalam waktu 24 jam dan seluruh operasi dihentikan sementara.

Meski demikian, Kaabi memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kaabi menambahkan, produksi QatarEnergy baru bisa kembali normal jika konflik mereda. Setelah itu pun dibutuhkan waktu setidaknya tiga hingga empat bulan untuk kembali beroperasi penuh.

Sementara itu, perusahaan masih mengkaji apakah kerugian akibat perang dapat ditanggung oleh asuransi.

Dampak Ekonomi Meluas

Lebih jauh, Kaabi menilai konflik ini membawa dampak luas terhadap ekonomi kawasan Teluk.

“Ini membuat kawasan mundur 10 hingga 20 tahun,” ujarnya.

Ia menyebut sektor pariwisata lumpuh, penerbangan terganggu, perdagangan menurun, hingga aktivitas pelabuhan nyaris terhenti.

Negara-negara yang bergantung pada minyak dan gas pun mengalami tekanan besar karena penurunan pendapatan, yang pada akhirnya akan berdampak pada belanja pemerintah.

Ketika ditanya soal perasaannya atas serangan terhadap negaranya dan perusahaan yang dipimpinnya, Kaabi sempat terdiam.

“Sulit untuk menggambarkannya,” ujarnya singkat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Menteri Energi Qatar sekaligus CEO QatarEnergy, Saad al-Kaabi, mengaku telah lama memperingatkan risiko besar jika konflik dengan Iran memicu serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk.

Peringatan itu disampaikan kepada para eksekutif perusahaan minyak dan gas mitra, termasuk pejabat Amerika Serikat (AS), jauh sebelum serangan benar-benar terjadi.

“Saya selalu mengingatkan, berbicara dengan para eksekutif perusahaan minyak dan gas yang bekerja sama dengan kami, juga dengan Menteri Energi AS, tentang konsekuensi yang bisa terjadi dan dampaknya yang merugikan bagi kami,” ujar Kaabi, dikutip dari Reuters, Sabtu (21/3/2026).

QatarEnergy diketahui bermitra dengan sejumlah raksasa energi global seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips.

Serangan Iran Lumpuhkan Fasilitas LNG

Pernyataan itu muncul setelah Qatar menghadapi serangan Iran yang berdampak pada fasilitas energi strategisnya.

Serangan rudal dan drone dalam konflik yang berlangsung selama tiga pekan antara AS-Israel melawan Iran telah merusak tanker, kilang, hingga infrastruktur energi penting di kawasan Teluk.

Dampak terbesar terjadi di kompleks Ras Laffan, fasilitas gas alam cair (LNG) terbesar di dunia yang dioperasikan QatarEnergy.

Kaabi mengungkapkan, kerusakan pada fasilitas yang dibangun dengan investasi mencapai 26 miliar dollar AS itu berpotensi mengganggu pasokan LNG ke Eropa dan Asia hingga lima tahun ke depan.

Kapasitas Ekspor Turun 17 Persen

Serangan tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memangkas sekitar 17 persen kapasitas ekspor LNG Qatar.

Kerusakan paling krusial terjadi pada “cold box”, yakni komponen utama dalam proses pendinginan gas sebelum dikirim dalam bentuk cair.

“Unit utama itu hancur total,” kata Kaabi.

Fasilitas pendingin tersebut merupakan bagian dari dua dari total 14 unit pemrosesan (train) di kompleks Ras Laffan.

Tanpa Peringatan Serangan

Kaabi menegaskan, pihaknya tidak menerima peringatan sebelumnya terkait serangan Israel ke ladang gas South Pars milik Iran, yang memicu eskalasi konflik.

Ladang South Pars merupakan bagian dari ladang gas terbesar di dunia yang juga terhubung dengan North Field milik Qatar.

“Saya tidak mengetahui apa pun, dan saya rasa tidak ada yang tahu. Presiden Trump juga mengatakan tidak tahu, jadi bagaimana mungkin kami tahu?” ujarnya.

Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran meluncurkan serangan balasan ke infrastruktur energi di sejumlah negara Teluk, termasuk Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar.

Ekspansi Tertunda, Proyek Mangkrak

Selain merusak fasilitas yang ada, konflik juga berdampak pada rencana ekspansi besar QatarEnergy di North Field.

Proyek yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi LNG dari 77 juta ton menjadi 126 juta ton per tahun pada 2027 kini dipastikan tertunda.

“Tidak ada pekerjaan yang berjalan. Tidak ada pekerja di lokasi. Pasti tertunda, bisa berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun,” kata Kaabi.

Evakuasi besar-besaran juga dilakukan, dengan sekitar 10.000 pekerja dipindahkan dalam waktu 24 jam dan seluruh operasi dihentikan sementara.

Meski demikian, Kaabi memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kaabi menambahkan, produksi QatarEnergy baru bisa kembali normal jika konflik mereda. Setelah itu pun dibutuhkan waktu setidaknya tiga hingga empat bulan untuk kembali beroperasi penuh.

Sementara itu, perusahaan masih mengkaji apakah kerugian akibat perang dapat ditanggung oleh asuransi.

Dampak Ekonomi Meluas

Lebih jauh, Kaabi menilai konflik ini membawa dampak luas terhadap ekonomi kawasan Teluk.

“Ini membuat kawasan mundur 10 hingga 20 tahun,” ujarnya.

Ia menyebut sektor pariwisata lumpuh, penerbangan terganggu, perdagangan menurun, hingga aktivitas pelabuhan nyaris terhenti.

Negara-negara yang bergantung pada minyak dan gas pun mengalami tekanan besar karena penurunan pendapatan, yang pada akhirnya akan berdampak pada belanja pemerintah.

Ketika ditanya soal perasaannya atas serangan terhadap negaranya dan perusahaan yang dipimpinnya, Kaabi sempat terdiam.

“Sulit untuk menggambarkannya,” ujarnya singkat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang