PARIS - Prancis telah melarang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki negara Eropa tersebut setelah sebuah video diunggah menunjukkan dia mengawasi penyiksaan terhadap para aktivis Global Sumud Flotilla (GSF). Ratusan aktivis diculik dan ditahan pasukan Zionis setelah kapal-kapal mereka yang hendak menuju Gaza dicegat di perairan internasional.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan keputusan larangan tersebut menyusul perilaku Ben-Gvir yang tidak dapat diterima terhadap warga negara Prancis dan Eropa selama penggerebekan armada bantuan tersebut pekan lalu.

Meskipun Paris tidak mendukung misi para aktivis, Barrot mengatakan perlakuan pasukan Israel terhadap mereka tidak dapat diterima.

"Kita tidak dapat mentoleransi warga negara Prancis yang diancam, diintimidasi, atau menjadi sasaran kekerasan dengan cara ini, terutama oleh seorang pejabat publik," tulisnya di X, pada hari Sabtu.

"Tindakan terhadap Ben-Gvir menyusul serangkaian pernyataan dan tindakan mengejutkan yang panjang, serta hasutan untuk kebencian dan kekerasan terhadap Palestina," ujarnya.

Dia juga mendukung seruan Italia agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada menteri Israel tersebut.

Pekan lalu, Ben-Gvir merilis sebuah video yang menunjukkan dirinya mengawasi perlakuan buruk terhadap ratusan aktivis yang diborgol dan ditangkap oleh pasukan Angkatan Laut Israel di perairan internasional saat mereka mencoba mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Dalam rekaman tersebut, Ben-Gvir terlihat mengibarkan bendera Israel dan mengejek para aktivis sementara petugas Israel memaksa para tahanan untuk bersujud dengan dahi menyentuh lantai.

Rekaman tersebut memicu kemarahan dunia internasional, dengan beberapa pemerintah Eropa memanggil utusan Israel untuk memprotes.

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menggambarkan adegan tersebut sebagai "benar-benar memalukan", sementara Turki menuduh Israel menunjukkan "pola pikir yang kejam dan biadab".

Aktivis GSF Disiksa

Lebih dari 430 aktivis ditahan selama penggerebekan, kemudian dideportasi pada hari Kamis, kecuali satu warga negara Israel.

Beberapa aktivis kemudian mengeklaim bahwa mereka mengalami pelecehan seksual dan penyiksaan saat berada dalam tahanan Israel.

Jurnalis Italia Alessandro Mantovani, yang termasuk di antara mereka yang dideportasi, mengatakan kepada wartawan di bandara Fiumicino Roma: "Saya dan yang lainnya dibawa ke bandara Ben Gurion dengan borgol dan rantai di kaki kami dan dinaikkan ke penerbangan ke Athena."

"Tentara Israel memukuli kami. Mereka menendang dan memukul kami dan meneriakkan 'Selamat datang di Israel'," imbuh dia.

Miriam Azem, dari kelompok hak asasi manusia Israel; Adalah, melaporkan bahwa salah satu aktivis dipaksa untuk telanjang dan berlari sementara para penjaga tertawa.

Seorang aktivis mengatakan dalam sebuah wawancara video bahwa tangan dan kakinya diikat saat dia diseret oleh tentara Israel, menambahkan bahwa borgolnya sangat ketat sehingga tangannya kehilangan rasa.

"Mereka tertawa sepanjang waktu. Sangat sadis," katanya kepada wartawan. "Mereka melepas baju saya, mengambil foto. Memperlakukan kami dengan buruk sepanjang malam."

Dr Margaret Connolly, adik perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly dan salah satu yang ditahan, mengatakan kepada Radio RTE; "Para aktivis merasakan apa yang dirasakan orang Yahudi selama Perang Dunia II. Israel sekarang bertindak seperti negara Nazi."

ROMA - Italia, Inggris, Prancis, dan Jerman memperingatkan situasi di Tepi Barat yang diduduki telah "memburuk secara signifikan" dalam beberapa bulan terakhir. Peringatan itu muncul di tengah meningkatnya kekerasan pemukim dan kebijakan Israel yang menurut mereka merusak stabilitas dan prospek perdamaian.

Dalam pernyataan bersama, keempat negara Eropa tersebut mengatakan aktivitas permukiman Israel — termasuk rencana pembangunan di daerah yang disebut E1 — akan melanggar hukum internasional dan semakin memecah belah wilayah tersebut, membahayakan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak.

E1 adalah area seluas sekitar 12 kilometer persegi (4,6 mil persegi) di Tepi Barat yang diduduki antara Yerusalem Timur dan permukiman Israel Maale Adumim.

Otoritas Israel telah lama mempromosikan rencana untuk membangun ribuan unit perumahan dan infrastruktur terkait di sana untuk memperkuat hubungan antara permukiman dan Yerusalem.

"Pembangunan permukiman E1 akan membagi Tepi Barat menjadi dua dan menandai pelanggaran serius terhadap hukum internasional," kata pernyataan itu.

Keempat negara tersebut juga memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak terlibat dalam proyek-proyek terkait permukiman, dengan alasan kemungkinan konsekuensi hukum dan reputasi.

Negara-negara Eropa mendesak Israel menghentikan perluasan permukiman, memastikan pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan pemukim, dan menyelidiki tuduhan yang melibatkan pasukan Israel.

Mereka juga menyerukan Israel menghormati kesepakatan lama yang mengatur situs-situs suci Yerusalem dan untuk mengurangi pembatasan keuangan yang memengaruhi Otoritas Palestina dan ekonomi Palestina.

Pernyataan tersebut menolak seruan beberapa pejabat Israel untuk mencaplok sebagian Tepi Barat yang diduduki dan menentang setiap pengusiran paksa warga Palestina.

Keempat negara tersebut menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan berdasarkan Israel dan negara Palestina di masa depan yang hidup berdampingan dalam damai dan aman di dalam perbatasan yang diakui secara internasional.

Tepi Barat, yang direbut Israel selama perang Timur Tengah 1967, tetap menjadi rumah bagi jutaan warga Palestina serta ratusan ribu pemukim Israel yang tinggal di permukiman yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantah karakterisasi tersebut.

Wilayah tersebut tetap menjadi fokus utama konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Kekerasan telah meningkat di seluruh wilayah pendudukan dalam beberapa tahun terakhir di tengah serangan militer Israel yang berulang, serangan terhadap warga Palestina, dan kekerasan dari para pemukim.

Upaya perdamaian yang bertujuan mencapai solusi dua negara telah berulang kali terhenti, dengan perselisihan mengenai perbatasan, keamanan, permukiman, dan status Yerusalem yang tetap belum terselesaikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan 430 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tengah menjadi sorotan publik secara global, termasuk dari warga Indonesia.

Bukan tanpa sebab, penangkapan ini menjadi sorotan. Pasalnya, ratusan relawan ini diculik karena tengah melakukan misi kemanusiaan seperti membawa logistik hingga obat-obatan untuk keberlangsungan hidup warga Gaza. Bahkan, para relawan ini tidak dipersenjatai saat melangsungkan misi tersebut.

Kemudian, bagai menyiram minyak ke dalam api, salah satu pejabat Israel justru mempertontonkan kekejian dari perlakuan Israel ke relawan ini yang ditangkap. Dia adalah Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.

Partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019 ini mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, dia terlihat berekspresi seperti mencemooh para relawan yang berjuang untuk misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/3/2026).

Dalam video yang diunggah itu, terlihat aksi keji yang dilakukan pasukan Israel terhadap relawan. Mereka diseret dan dikumpulkan dalam satu lokasi. Tak hanya itu, para relawan berkumpul dengan posisi tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Dalam cuplikan lain, relawan wanita yang berteriak "free-free Palestine" langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel dan memaksanya untuk bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Sontak perlakuan kejam ini memantik amarah publik, termasuk sejumlah pejabat negara seperti AS, Italia, Prancis bahkan pejabat Israel itu sendiri. Nah, berikut ini daftar pejabat negara yang mengecam tindakan Ben Gvir :

Dubes AS

Salah satu pejabat Israel yang mengkritik aksi Ben Gvir adalah Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai "aksi bodoh", tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

"Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya," tulis Huckabee

Banjir Kritik Benua Biru

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tindakan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Dia pun meminta agar Dubes Israel untuk Prancis agar bisa dipanggil untuk menjelaskan perbuatan Ben-Gvir.

"Saya telah meminta agar duta besar Israel untuk Prancis dipanggil untuk menyampaikan kemarahan kami dan mendapatkan penjelasan. Keselamatan warga negara kita adalah prioritas utama," tulis Barrot di X @jnbarrot.

Kemudian, kecaman datang dari Spanyol melalui Menteri Luar Negerinya José Manuel Albares. Dia menyatakan bahwa perlakuan Ben-Gvir sangat mengerikan dan tidak bermartabat. Dia pun menuntut pembebasan segera terhadap relawan, khususnya warga Spanyol.

"Mengingat perlakuan yang mengerikan, tidak bermartabat, dan memalukan terhadap warga Spanyol dan anggota armada lainnya oleh seorang menteri Israel, saya telah segera memanggil kuasa usaha Israel," tulus @jmalbares di X.

Selanjutnya, Italia juga telah mengumumkan akan memanggil duta besar Israel setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengutuk perlakuan yang "tidak dapat diterima".

“Apa yang terungkap dari video Menteri Ben Gvir sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan setiap perlindungan dasar martabat manusia," tulis Tajani si X.

Adapun, Menlu Belanda Tom Berendsen mengecam tindakan Ben-Gvir terhadap para aktivis. Dia pun mengingatkan bahwa PM Israel Netanyahu dan Menlu Israel Gideon Sa'ar tidak mentolerir perilaku seperti itu.

"Saya menegaskan kembali bahwa Israel harus memperlakukan semua penumpang sesuai dengan hukum internasional dan menjamin keselamatan warga negara Belanda," tutur Tom di X.

Adapun, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengaku benar-benar terkejut oleh rekaman tersebut, dan mengatakan bahwa itu melanggar standar dasar penghormatan dan martabat.

“Kami telah menuntut penjelasan dari pihak berwenang Israel dan memperjelas kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak warga negara kami dan semua pihak yang terlibat,” tulis Cooper di X.

Internal Israel

Selain dari luar negara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga ikut menyayangkan tindakan keji yang dipertontonkan oleh Ben-Gvir. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Ben tidak sejalan dengan norma Israel.

"Namun, cara Menteri Ben Gvir menangani para aktivis armada kapal tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," ujar Netanyahu dikutip dari akun X @IsraeliPM,

Dia pun menginstruksikan kepada pihak berwenang terkait untuk menginstruksikan agar bisa mendeportasi para relawan yang dianggap provokator.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator sesegera mungkin," pungkasnya.

Di samping itu, Menlu Israel Gideon Sa'ar juga ikut mengkritik perilaku Menteri Keamanan Israel. Menurut Gideon, tindakan terhadap relawan GSF itu telah menyebabkan kerugian negara dan menyebutnya sebagai tindak memalukan.

"Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi negara kita dalam pertunjukan yang memalukan ini - dan bukan untuk pertama kalinya," tulis Gideon di X.

Dia pun menyebut, tindakan Ben-Gvir ini telah menghancurkan citra Israel secara global. Gideon pun menyebut bahwa sikap Ben-Gvir tidak mencerminkan Israel. "Tidak, Anda bukanlah wajah Israel," tulis Gideon.

Kemlu RI

Sementara itu, Kemlu RI telah mengutuk tindakan Israel dalam memperlakukan para relawan yang ditahan. Pemerintah RI menilai perilaku itu jauh dari prinsip kemanusiaan.

"Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya pada Kamis (21/5/2026).

Kemlu juga menekankan menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah pun menyatakan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap agar bisa pulang ke Tanah Air sesegera mungkin.

"Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga se

luruh WNI dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air secepatnya," pungkasnya.

PARIS - Prancis menolak gagasan NATO berperan dalam misi internasional untuk memungkinkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pernyataan itu diungkap seiring desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk peran NATO di Selat Hormuz.

“Posisi kami jelas dan konsisten. Yaitu bahwa Perjanjian Atlantik Utara berlaku untuk Atlantik Utara. Bukan tujuan perjanjian tersebut, dan pada kenyataannya bukan aliansi yang tepat, untuk kemudian berfokus pada masalah di Timur Tengah dan di Hormuz,” tegas juru bicara kementerian luar negeri Prancis.

Sementara itu, Iran telah “tetap membuka pintu diplomasi” dengan AS dan tidak memiliki “tuntutan maksimalis”, menurut Ali Akbar, peneliti di Pusat Studi Strategis.

Ia mengatakan posisi AS tampaknya adalah Iran harus menyerah atau menandatangani kesepakatan yang sepenuhnya memuaskan Trump, atau menghadapi tindakan militer AS.

“Itu tidak berhasil,” katanya, menambahkan Pakistan telah membantu mempersempit kesenjangan, tetapi belum ada perubahan besar di lapangan dari kedua belah pihak.

“Sambil tetap membuka jalur diplomasi, Iran fokus pada persiapan,” katanya.

“Iran tidak perlu mengalahkan AS secara militer – mereka hanya perlu membuat perang begitu mahal sehingga Trump menganggapnya tidak dapat diterima secara diplomatik untuk melanjutkan perang. Itulah yang sedang diupayakan Iran.”

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.318 pada Rabu (20/5) sore. Indeks saham melemah 52,17 poin atau turun 0,82 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp22,12 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40,88 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 208 saham menguat, 483 terkoreksi, dan 126 lainnya stagnan.

Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral merah, terdalam adalah sektor basic dan transportasi yang masing-masing melemah 4,6 persen dan 4,34 persen.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,23 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,57 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan turun 0,86 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,04 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,17 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis naik 0,32 persen.

Senada dengan Asia, bursa saham AS kompak melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,67 persen, indeks NYSE Composite turun 0,45 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,84 persen.

[Gambas:Youtube]

PARIS - Pasukan polisi Prancis telah menangkap enam orang aktivis setelah mereka mengibarkan bendera Palestina berukuran besar di Menara Eiffel, Paris. Aksi itu sebagai demonstrasi menandai peringatan ke-78 Nakba atau Bencana Besar tahun 1948.

Nakba adalah tragedi pengusiran paksa lebih dari 800.000 penduduk Palestina dari tanah mereka sendiri untuk pendirian negara Israel pada 1948. Tragedi kemanusiaan ini diperingati warga Palestina setiap tahun pada 15 Mei.

Menurut laporan surat kabar Le Parisien, para aktivis kampanye lingkungan Extinction Rebellion menampilkan bendera tersebut di lantai pertama menara pada hari Jumat.

Seorang pejabat polisi, yang dikutip secara anonim, mengatakan bahwa individu-individu tersebut ditangkap atas dugaan memasuki area yang dilindungi tanpa izin dan membahayakan keselamatan orang lain.

Jaksa penuntut dilaporkan telah menerima pengaduan resmi, meskipun belum jelas siapa yang akan mengajukannya.

Insiden tersebut memicu reaksi politik di Prancis dan di luar negeri, sebagaimana dilaporkan Anadolu, Minggu (17/5/2026).

Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa keturunan Prancis-Palestina, mengkritik penangkapan tersebut di media sosial. Dia membandingkan dengan demonstrasi politik sebelumnya di tempat bersejarah tersebut.

Menurutnya, mantan Wali Kota Paris Anne Hidalgo pernah menerangi Menara Eiffel dengan warna bendera Israel setelah serangan Oktober 2023, dan mencatat bahwa tidak ada penangkapan yang dilakukan dalam kasus tersebut.

Menara Eiffel juga telah digunakan untuk proyeksi simbolis lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Pada September 2025, bendera Palestina dan Israel dipajang secara bersamaan di monumen tersebut sebagai dukungan terhadap inisiatif Presiden Emmanuel Macron yang terkait dengan pengakuan negara Palestina.

Selain di Paris, demo untuk memperingati Nakba juga digelar London, pada hari Sabtu. Para demonstran membawa bendera Palestina, spanduk, dan plakat sambil meneriakkan slogan-slogan untuk menuntut diakhirinya konflik Gaza.

Aksi unjuk rasa ini bergabung dengan serangkaian demonstrasi global yang menyerukan intervensi internasional dan perlindungan nyawa warga sipil di wilayah Palestina.

PARIS - Kantor Kejaksaan Anti-Terorisme Nasional (PNAT) Prancis mengumumkan akan membuka penyelidikan kasus pembunuhan jurnalis pembangkang Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di Konsulat Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Langkah itu diambil setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) mengajukan pengaduan terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dalam kasus tersebut.

Kasus pembunuhan ini telah mengguncang Pangeran MBS dan Kerajaan Arab Saudi karena jadi sorotan dunia internasional.

Khashoggi, seorang jurnalis pembangkang Arab Saudi yang kerap menulis kritik tentang kerajaan di The Washington Post, dicekik dan kemudian dimutilasi di dalam konsulat pada 2 Oktober 2018.

Dalam laporan tahun 2021, laporan intelijen AS mengeklaim bahwa Putra Mahkota MBS bertanggung jawab langsung atas pembunuhan tersebut.

Namun, Presiden Donald Trump kemudian membantah peran MBS dengan mengatakan bahwa sang putra mahkota tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Khashoggi.

Perusahaan tempat Khashoggi bekerja, Democracy for the Arab World Now (DAWN), dan kelompok hak asasi manusia Trial International telah mengajukan petisi ke pengadilan Prancis mengenai masalah ini selama kunjungan MBS ke Prancis pada Juli 2022.

Mereka kemudian bergabung dengan pengaduan dari pengawas kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF).

"Seorang hakim investigasi dari unit kejahatan terhadap kemanusiaan sekarang akan menyelidiki pengaduan atas penyiksaan dan penghilangan paksa," demikian konfirmasi PNAT kepada AFP, Minggu (17/5/2026).

Langkah PNAT ini muncul setelah bertahun-tahun perselisihan hukum, di mana kantor kejaksaan menentang pembukaan kasus di Prancis dengan alasan penerimaan bukti.

Namun dalam keputusan yang dikeluarkan pada hari Senin lalu, pengadilan banding memutuskan mendukung kelompok HAM, yang dipuji DAWN sebagai langkah kunci menuju keadilan atas pembunuhan jurnalis tersebut.

"Kejahatan yang menimpa Jamal Khashoggi adalah kejahatan keji, yang diputuskan dan direncanakan di tingkat tertinggi negara Saudi, yang mengeksekusi seorang jurnalis yang merupakan pembangkang dan suara independen," kata Emmanuel Daoud, pengacara RSF.

Pengacara Trial International, Henri Thulliez, mengatakan: "Seharusnya tidak ada lagi hambatan untuk membuka penyelidikan yudisial atas kejahatan keji yang dilakukan terhadap Jamal Khashoggi."

Pada tahun 2019, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Agnès Callamard—sekarang kepala Amnesty International—menerbitkan investigasi yang mengecam apa yang disebut oleh lembaga pengawas tersebut sebagai “kematian tidak sah Jamal Khashoggi”.

Berdasarkan wawancara dengan personel Saudi, agen intelijen Turki, rekaman percakapan telepon, dan kamera keamanan, laporan tersebut mengeklaim bahwa pembunuhan Khashoggi merupakan pembunuhan di luar hukum, yang menjadi tanggung jawab Kerajaan Arab Saudi.

Callamard mengatakan pembunuhan itu juga merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, larangan penggunaan kekuatan di luar wilayah hukum pada masa damai, tindakan penyiksaan berdasarkan ketentuan Konvensi Menentang Penyiksaan, yang diratifikasi oleh Arab Saudi.

Dewan Syura Majelis Arab Saudi menolak mentah-mentah temuan laporan tersebut.

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat ditampar Ibu Negara Brigitte Macron tepat sebelum mereka keluar dari pesawat dalam kunjungan ke Vietnam tahun lalu. Menurut sebuah buku baru, sang presiden ditampar istri setelah ketahuan saling berikirim chat genit—berupa pesan teks—dengan aktris Iran; Golshifteh Farahani.

Insiden penamparan itu direkam oleh kamera Associated Press pada Mei tahun lalu dan dilaporkan media-media internasional. Itu memicu spekulasi negatif tentang hubungan Macron yang berusia 48 tahun dengan istrinya yang berusia 73 tahun.

Para pejabat Prancis menepis klaim tentang pertengkaran antara Macron dan istrinya saat itu, dengan mengatakan bahwa pasangan kepala negara itu hanya bercanda dan sedang bermain-main.

Namun, buku yang baru diterbitkan oleh jurnalis Prancis; Florian Tardif, berjudul "An (Almost) Perfect Couple", menyebutkan bahwa Brigitte marah setelah melihat pesan teks dari Farahani yang berusia 42 tahun kepada suaminya.

Tardif mengeklaim bahwa Macron mengirim pesan teks kepada Farahani yang mengatakan hal-hal seperti "Aku menganggapmu sangat cantik". Sementara Farahani mengirim pesan teks kepada pemimpin Prancis itu, "Aku menganggapmu sangat menarik".

Brigitte dilaporkan membaca pesan-pesan itu di ponsel Macron tepat sebelum mereka akan turun dari pesawat di Ibu Kota Vietnam, Hanoi, dan insiden penamparan itu pun terjadi.

Terlepas dari sifat genit pesan-pesan teks tersebut, Tardif mengatakan bahwa hubungan antara Farahani dan Macron murni platonis.

"Itulah yang berulang kali dikatakan kepada saya oleh orang-orang di sekitar mereka," kata jurnalis tersebut.

Aktris Iran itu juga beberapa kali membantah tuduhan perselingkuhan antara dirinya dan Macron, setelah akun media sosial Iran mulai menyebarkan rumor tentang hal ini.

"Itu datang bergelombang, muncul, menghilang. Saya menonton, saya mengamati: apa yang bisa saya lakukan? Itu bahkan tidak membuat saya jengkel. Apa gunanya? Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang tertarik pada cerita semacam ini? Saya pikir ada kekurangan cinta pada sebagian orang, dan mereka perlu menciptakan kisah asmara seperti ini untuk mengisinya," kata Farahani, menurut laporan Euronews, Jumat (15/5/2026).

Golshifteh Farahani memulai kariernya di Iran tetapi telah tinggal di Prancis sejak 2008, setelah membintangi film Hollywood "Body of Lies".

Pihak berwenang Iran menuduhnya mempromosikan "propaganda Amerika" sambil mengecamnya karena tampil tanpa hijab dalam film tersebut, dan dia tidak diizinkan untuk kembali ke Iran.

Sejak saat itu, dia sering mengkritik pemerintah Iran, mengecam pembatasan terhadap perempuan dan kebebasan artistik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima laporan sedikitnya 11 perusahaan Prancis masih menahan realisasi investasi di Indonesia akibat persoalan regulasi dan kepastian aturan.

Di depan Purbaya, Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohammad Oemar mengatakan investor Prancis sangat memperhatikan kepastian regulasi sebelum menanamkan modal di suatu negara.

"Investor ingin lebih kepada predictability sehingga rencana investasi bisa diperkirakan berjalan sesuai perusahaan," ujar Oemar secara daring dalam International Seminar on Debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia mengungkapkan selama empat tahun terakhir, terdapat 11 perusahaan asal negara tersebut yang hingga kini masih menunda investasi di Indonesia.

"Berbagai catatan selama empat tahun bertugas, 11 perusahaan Prancis masih dalam proses pending terkait beberapa rencana peraturan yang masih kekurangan predictability," katanya.

Merespons hal itu, Purbaya memastikan pemerintah siap membantu menyelesaikan hambatan investasi melalui Satgas Debottlenecking atau Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE).

Menurut Purbaya, keberadaan satgas tersebut diharapkan menjadi jalur penyelesaian cepat bagi investor asing yang menghadapi kendala birokrasi maupun regulasi di Indonesia.

"Jadi kalau yang sebelas tadi lapor, sebelas-sebelasnya pasti masuk," ujar Purbaya kepada wartawan usai acara.

Ia memperkirakan setidaknya separuh dari proyek investasi tersebut bisa segera direalisasikan apabila kendalanya dilaporkan secara resmi kepada satgas.

"Let's say 50 persen itu akan bisa tertangani dalam waktu yang enggak terlalu lama kalau mereka lapor. Tapi kalau mereka enggak lapor ya kita enggak tahu," katanya.

Purbaya juga menegaskan pemerintah akan memberikan disinsentif kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dinilai menghambat investasi.

"Saya baru tahu, saya punya kekuatan dalam kendalikan daerah, jadi apa pun yang mengganggu investasi akan kita kasih disinsentif," ujarnya.

Ia memastikan pemerintah akan serius menjalankan hasil sidang Satgas Debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi nasional.

"Jadi saya enggak ngomong saja, karena kita punya power sedikit untuk memastikan semuanya menjalankan keputusan dari sidang debottlenecking," ujar Purbaya.

PARIS - Presiden Emmanuel Macron membantah bahwa Prancis berencana untuk mengerahkan kapal perang langsung ke Selat Hormuz. Bantahan ini disampaikan setelah Iran mengancam Prancis dan Inggris dengan "respons tegas dan segera" terhadap setiap pengerahan militer di jalur perairan strategis tersebut.

Berbicara selama kunjungan resmi ke Kenya, Macron mengatakan Prancis "tidak pernah membayangkan" mengerahkan pasukan Angkatan Laut ke selat itu sendiri. Dia menegaskan bahwa diskusi lebih berfokus pada misi keamanan maritim yang lebih luas yang dikoordinasikan dengan Iran dan negara-negara regional.

"Tidak pernah ada pertanyaan tentang pengerahan, tetapi kami siap," kata Macron.

Dia mengatakan Prancis dan Inggris memimpin misi internasional ad hoc yang melibatkan sekitar 50 negara dan organisasi yang bertujuan untuk memulihkan lalu lintas maritim secara terkoordinasi dengan Iran dan dengan menyelesaikan konflik dengan semua negara di kawasan dan Amerika Serikat (AS).

Macron juga menegaskan kembali penentangannya terhadap blokade atau sistem pungutan tol di Selat Hormuz, dengan mengatakan kebebasan navigasi melalui jalur air tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

Komentar tersebut muncul tak lama setelah Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, memperingatkan bahwa pengerahan Angkatan Laut Prancis atau Inggris bersama pasukan AS akan memicu respons militer dari Teheran.

"Mereka sangat disarankan untuk tidak memperumit situasi lebih lanjut," tulis Gharibabadi di X.

Dia mengatakan hanya Iran yang berhak menjamin keamanan di Selat Hormuz "dalam masa perang dan damai", menolak apa yang dia sebut sebagai campur tangan kekuatan di luar kawasan.

"Selat Hormuz bukanlah milik bersama kekuatan di luar kawasan," tegasnya, seperti dikutip dari The New Arab, Senin (11/5/2026).

Para pejabat Iran juga memperingatkan negara-negara yang mematuhi sanksi AS atau berpartisipasi dalam upaya untuk menekan Teheran dapat menghadapi kesulitan melewati Selat Hormuz—salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, yang biasanya dilalui oleh sekitar seperlima perdagangan minyak global.

Dalam eskalasi lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Serikat Pelayaran Maritim dan Layanan Terkait Iran, Masoud Polmeh, mengeklaim pada hari Senin bahwa semua pelabuhan Teluk Arab pada dasarnya telah berhenti beroperasi karena gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz.

"Semua pelabuhan di negara-negara selatan Teluk telah berhenti beroperasi," katanya.

Polmeh mengeklaim bahwa sekitar 110 kapal tanker minyak, gas, dan produk minyak bumi sebelumnya melewati Selat Hormuz setiap hari, tetapi jumlahnya kini telah turun menjadi "nol per hari".

Dia juga menunjuk pada dampak pada pelabuhan Jebel Ali di Dubai, salah satu pusat pengiriman terbesar di kawasan itu, dengan mengatakan bahwa kelumpuhan pelabuhan-pelabuhan utama di Teluk menyebarkan gangguan ekonomi dan ketidakaktifan komersial di seluruh wilayah.

"Ketika kapal tidak melewati Selat Hormuz, masuk dan keluar ke pelabuhan-pelabuhan negara-negara regional berhenti, dan aktivitas komersial mereka terganggu," katanya.

Prancis sebelumnya mengumumkan bahwa kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle telah melewati Terusan Suez ke Laut Merah sebagai persiapan untuk kemungkinan misi maritim multinasional di wilayah tersebut.

Inggris juga mengumumkan pengerahan kapal perusak HMS Dragon sebagai bagian dari "perencanaan yang bijaksana" untuk upaya internasional di masa depan guna mengamankan navigasi di Selat Hormuz setelah kondisi memungkinkan.

Para pejabat Inggris dan Prancis menekankan bahwa pengerahan tersebut dimaksudkan sebagai langkah-langkah persiapan, bukan intervensi langsung di dalam selat itu sendiri.

Menurut para pejabat Inggris, lebih dari 40 negara diharapkan akan berpartisipasi dalam diskusi tentang kemungkinan koalisi maritim multinasional yang dipimpin oleh London dan Paris untuk memulihkan kepercayaan pada pelayaran komersial melalui Teluk.

Masalah ini menjadi semakin mendesak sejak Iran memperketat pembatasan di Selat Hormuz selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, yang berkontribusi pada kenaikan tajam harga minyak dan gangguan pada pelayaran global.

Amerika Serikat menanggapi dengan memberlakukan blokade sendiri terhadap pelabuhan Iran dan meluncurkan operasi angkatan laut "Project Freedom" yang berumur pendek yang bertujuan untuk mengawal kapal-kapal komersial melalui selat tersebut.

Presiden AS Donald Trump sejak itu mengancam akan melakukan intervensi yang lebih luas. Kampanye militer dan Angkatan Laut yang dijuluki "Project Freedom Plus" diluncurkan setelah menolak tanggapan terbaru Teheran terhadap usulan gencatan senjata Washington.

TEHERAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi merespons langkah Prancis dan Inggris yang mengerahkan kapal induk dan kapal perang ke dekat Selat Hormuz, memperingatkan bahwa langkah itu akan dihadapi dengan respons yang tegas dan segera.

Gharibabadi dalam sebuah unggahan di X menulis: "Selat Hormuz bukanlah milik bersama kekuatan-kekuatan di luar kawasan; ini adalah jalur air sensitif yang berdekatan dengan negara-negara pesisir, dan pelaksanaan kedaulatan oleh Republik Islam Iran atas selat ini dan penentuan pengaturan hukumnya adalah hak Iran sebagai negara pesisir."

"Kami mengingatkan mereka bahwa, baik dalam masa perang maupun damai, hanya Republik Islam Iran yang dapat menegakkan keamanan di selat ini dan tidak akan mengizinkan negara mana pun untuk ikut campur dalam masalah tersebut," lanjut Gharibabadi.

"Ditekankan bahwa kehadiran kapal perang Prancis dan Inggris, atau kapal perang negara lain mana pun yang berpotensi menyertai tindakan ilegal dan melanggar hukum internasional Amerika Serikat di Selat Hormuz, akan ditanggapi dengan respons yang tegas dan segera dari angkatan bersenjata Republik Islam Iran," imbuh dia, seperti dikutip dari Newsweek, Senin (11/5/2026).

Gharibabadi menyatakan bahwa pengerahan dan penempatan kapal perusak ekstra-regional di sekitar Selat Hormuz, dengan dalih "melindungi pelayaran", tidak lain adalah peningkatan krisis, militerisasi jalur air vital, dan upaya untuk menutupi akar sebenarnya dari ketidakamanan di kawasan tersebut.

"Keamanan maritim tidak dapat dipastikan melalui pameran kekuatan militer; terutama bukan oleh aktor yang, melalui dukungan, partisipasi, atau keheningan mereka dalam menghadapi agresi dan pengepungan, justru merupakan bagian dari masalah itu sendiri," paparnya.

Koalisi Multinasional untuk Amankan Selat Hormuz

Inggris dan Prancis mengumumkan rencana untuk mengerahkan kapal perang ke dekat Selat Hormuz—jalur perairan vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia—sebagai bagian dari operasi multinasional untuk mengawal pelayaran melalui selat tersebut, jika dan ketika pelayaran memungkinkan.

Hal ini terjadi ketika Selat Hormuz masih dibatasi, dan dampak dari perang Iran terus mengancam ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia.

Prancis dan sekutu Eropa lainnya segera menolak penggunaan kekuatan ketika Iran menutup selat tersebut pada awal Maret, berupaya memastikan jalur aman sementara Iran memberikan kelonggaran tertentu bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik untuk melewatinya.

Inggris mengerahkan HMS Dragon, kapal perusak tipe 45, untuk bergabung dalam inisiatif tersebut, yang terdiri dari sekitar 40 negara, termasuk sekutu NATO. Pemerintah Inggris mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut hanya akan mempertahankan "posisi awal" untuk memulai operasi setelah berakhirnya permusuhan antara Iran dan koalisi AS-Israel.

“Penempatan awal HMS Dragon adalah bagian dari perencanaan yang bijaksana yang akan memastikan bahwa Inggris siap, sebagai bagian dari koalisi multinasional yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis, untuk mengamankan selat tersebut, ketika kondisi memungkinkan,” kata Kementerian Pertahanan Inggris.

Presiden Prancis Emmanuel Macron kemudian pada hari Minggu dalam konferensi pers di Nairobi mengklarifikasi bahwa Prancis tidak berniat menggunakan kekuatan militer untuk membuka jalur air tersebut. Dia menegaskan kembali komitmen terhadap upaya keamanan yang "dikoordinasikan dengan Iran".

JAKARTA - Rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun memicu perdebatan besar di negara tersebut.

Karena semakin banyak orang tua mengakui bahwa mereka hampir tidak berdaya melawan ketergantungan anak-anak mereka pada ponsel pintar dan platform digital.

Semakin banyak keluarga Prancis memandang pengelolaan penggunaan telepon dan media sosial anak-anak mereka sebagai sumber utama ketegangan keluarga.

Pertengkaran berkepanjangan, anak-anak yang bereaksi agresif, membanting pintu, atau mencoba menghindari kontrol orang tua menjadi hal yang biasa.

Julien Joly, seorang arsitek di Prancis dan ayah dari dua remaja, mengatakan bahwa ia telah mencoba berbagai metode seperti mengambil ponsel setelah makan malam atau memasang perangkat lunak pengontrol waktu layar.

Namun, akhirnya ia menyerah karena "terlalu lelah." Menurutnya, mengontrol ponsel anaknya telah menjadi "bentuk peperangan teknologi."

Sebuah survei oleh Institut Penelitian Opini Publik Prancis (IFOP), yang diterbitkan pada akhir tahun 2025, menunjukkan bahwa 94% orang tua dengan anak berusia 8-15 tahun telah menetapkan setidaknya satu aturan terkait perangkat digital, dan 68% telah menggunakan alat kontrol orang tua.

Namun, efektivitas sebenarnya masih terbatas, karena banyak anak menemukan cara untuk menghindari aturan dengan menggunakan ponsel kerabat atau membuat akun media sosial tanpa sepengetahuan orang tua mereka.

Najat Vallaud-Belkacem, mantan Menteri Pendidikan Prancis dan penulis buku "Digital Addiction," berpendapat bahwa penggunaan media sosial telah menjadi sumber konflik nomor satu di banyak keluarga Prancis.

Menurutnya, semakin banyak orang tua merasa tidak berdaya dan bersalah karena tidak mampu mengendalikan anak-anak mereka, sementara orang dewasa sendiri menjadi bergantung pada telepon dan media sosial.

Para psikolog dan pendidik berpendapat bahwa mengambil ponsel pintar jauh lebih sulit daripada bentuk pengendalian sebelumnya seperti mematikan TV atau membatasi permainan video.

Profesor Grégoire Borst, profesor psikologi perkembangan dan ilmu saraf kognitif dalam pendidikan, mengatakan bahwa bagi remaja, dunia digital kini merupakan "perpanjangan" dari kehidupan nyata, yang terkait erat dengan interaksi sosial, rasa otonomi, dan identitas pribadi. Oleh karena itu, pembatasan atau pencabutan akses ke media sosial seringkali dianggap sebagai ketidakadilan oleh mereka.

Banyak sekolah di Prancis kini menggunakan aplikasi digital seperti Pronote atau EcoleDirecte untuk mengirimkan tugas, memperbarui jadwal, mencatat kehadiran, dan bertukar informasi dengan orang tua.

Hal ini membuat ponsel pintar hampir tak tergantikan bagi siswa, sekaligus mempersulit banyak keluarga untuk membatasi waktu penggunaan layar.

Sementara itu, banyak orang tua percaya bahwa jika pemerintah Prancis benar-benar menerapkan larangan media sosial untuk anak-anak di bawah 15 tahun mulai September, mereka akan memiliki dasar hukum dan psikologis yang lebih kuat untuk memperketat akses anak-anak mereka ke media sosial.

Beberapa psikolog juga percaya bahwa memiliki kerangka hukum yang jelas akan membantu anak-anak menerima batasan tersebut dengan lebih mudah, daripada hanya melihatnya sebagai keputusan orang tua semata.

Meskipun demikian, banyak keluarga tetap skeptis tentang efektivitas praktis larangan tersebut, mengingat media sosial telah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kaum muda.

Bagi banyak orang tua, harapan terbesar saat ini adalah anak-anak mereka secara bertahap menyadari dampak buruk dari waktu yang dihabiskan di depan layar seiring bertambahnya usia.