Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ihwal temuan Inspektorat Jenderal soal dugaan penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di kementerian itu.

Pertemuan itu digelar, Selasa (10/6/2025). KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan korupsi.

Pertemuan tersebut di antaranya sebagai tindak lanjut atas hasil temuan investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian PU. KPK pun menyampaikan dan mengimbau agar pihak kementerian melaporkan dugaan gratifikasi itu.

"Dalam pertemuan itu, KPK menyampaikan dan mengimbau agar laporan gratifikasi di lingkungan Kementerian PU dapat disampaikan secara lengkap dan benar.

KPK juga mengimbau jika ada penerimaan gratifikasi lain agar dapat segera dilaporkan ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

Sebelumnya, temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PU mengungkap temuan bahwa ada pejabat yang diduga menerima gratifikasi untuk pernikahan anaknya.

Atas temuan itu, KPK mengingatkan bahwa lembaga tersebut mengatur agar batas maksimal penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara dalam rangka pernikahan senilai Rp1 Juta.

"Apabila lebih dari nilai tersebut, penyelenggara negara atau ASN wajib melaporkannya ke KPK," jelas Budi.

Di sisi lain, KPK juga mengimbau agar aturan internal terkait pengendalian gratifikasi dapat diperbaharui dan disesuaikan termasuk adanya pengaturan atas pengendalian konflik kepentingan.

"KPK juga mengharapkan agar terdapat batasan melibatkan rekan kerja dalam kegiatan atau acara yang berada di ranah pribadi," pungkas Budi.

Petani membutuhkan bibit berkualitas untuk mendorong produksi tanaman pangan. Oleh karena itu, anggota Holding Pangan ID FOOD PT Sang Hyang Seri mendorong penyaluran bibit tersebut ke petani.

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Sang Hyang Seri dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional tentang kerja sama produksi dan distribusi benih tanaman pertanian. Penandatangan berlangsung Rabu (11/6).

Direktur Utama Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan distribusi benih sekaligus meningkatkan partisipasi petani dalam ekosistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.

"KTNA merupakan mitra strategis yang memiliki jaringan kuat hingga ke tingkat petani di lapangan. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi kami sebagai produsen benih nasional dan memastikan benih unggul hasil produksi Sang Hyang Seri bisa lebih cepat dan tepat sampai ke tangan petani," ujar Adhi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

Dalam kerja sama ini, PT Sang Hyang Seri juga mendorong penerapan sistem one day payment sebagai bentuk komitmen dalam menjamin kepastian dan kenyamanan mitra petani dalam pembelian gabah calon benih. Skema ini memungkinkan pembayaran hasil panen petani dilakukan maksimal dalam waktu satu hari setelah benih diterima, ditimbang dan diverifikasi.

"Melalui pendekatan one day payment, kami ingin membangun kepercayaan dan hubungan kerja yang sehat dengan petani mitra. Ini adalah bentuk konkret komitmen kami dalam mewujudkan pertanian yang adil, cepat, dan berorientasi pada kesejahteraan petani," terang Adhi.

Ketua Umum KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor, menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi konkret antara BUMN dan organisasi petani dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kami percaya kolaborasi ini akan memberikan dampak positif langsung kepada petani, terutama dalam hal akses terhadap benih yang berkualitas, sesuai kebutuhan lokal, dan tepat waktu," jelas Yadi.

Yadi juga menyoroti masih banyaknya petani di lapangan yang belum menggunakan benih bersertifikat secara optimal.

"Kami masih menemukan petani yang menggunakan benih dari hasil tanam yang sama selama tiga hingga lima kali musim. Ini sangat memengaruhi hasil panen. Saya yakin PT Sang Hyang Seri bisa meningkatkan ketersediaan dan penggunaan benih padi bersertifikat agar produktivitas petani semakin meningkat, karenannya dengan kerja sama ini, kami berharap SHS dan KTNA dapat menampilkan benih terbaik kepada pemerintah." tambahnya.

Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat untuk melakukan pertukaran informasi dan teknologi, menyusun strategi pendampingan petani, serta memperkuat sistem logistik dan jaringan distribusi benih padi.

Penandatanganan MoU ini juga sejalan dengan arahan pemerintah untuk mempercepat peningkatan produktivitas pertanian nasional dan memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi multipihak.

angka kemiskinan itu sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program food estate. Semua itu tidak menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ingin metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia direvisi.

Luhut menyebut anggotanya telah mulai mengevaluasi angka garis kemiskinan (GK). DEN siap memberikan laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” kata Luhut saat ditemui dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis.

Dia menjamin, pihaknya turun berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam evaluasi garis kemiskinan.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo yang akan mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah dia menyetujui angkanya.

Luhut tidak merinci target penyelesaian revisi angka garis kemiskinan. Namun, dia optimistis sudah memiliki data yang lengkap untuk melakukan revisi.

“Balik lagi, angka kemiskinan itu sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program food estate. Semua itu tidak menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan,” ujar Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau "purchasing power parity" (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh "International Comparison Program" (ICP) pada Mei 2024. Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

Dengan penerapan PPP 2021, standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas menjadi 8,30 dolar AS dari sebelumnya 6,85 dolar AS.

Perubahan ini menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

Pada periode laporan Bank Dunia sebelumnya, BPS telah memberikan penjelasan terkait perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan versi resmi pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, penerapan PPP oleh Bank Dunia menyesuaikan daya beli antarnegara. Garis tersebut dihitung berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara, bukan spesifik pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai dolar AS yang digunakan pun bukan kurs saat ini.

Di sisi lain, BPS menghitung garis kemiskinan dengan mempertimbangkan pengeluaran minimum penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Sejumlah ekonom menyarankan BPS untuk memperbarui metode pengukuran tingkat kemiskinan.

Misalnya, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar berpendapat pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sudah tidak lagi relevan, seiring dengan perkembangan ekonomi-sosial kontemporer yang makin kompleks dan multidimensional.

Di sisi lain, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah sehingga perlu penyesuaian secara gradual dengan pendekatan Bank Dunia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bos Lippo Group James Riady buka suara usai disebut sebagai sosok yang mengusulkan pemangkasan luasan minimal rumah subsidi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi.

"Bukan, bukan. Itu adalah permintaan dari kementerian untuk dicari titik masuk yang bisa affordable," ujar James usai menghadiri rapat di Gedung DJKN, Kemenkeu, pada Rabu (11/6), seperti dikutip Detik.

"Bukan dari kita," tegasnya seraya masuk ke dalam lift.

Terkait rapat yang dihadirinya hari itu, James mengungkapkan topik yang dibahas adalah upaya pemerintah meningkatkan pemilikan rumah.

"Khususnya, mereka yang selama ini yang tidak dapat kesempatan kepemilikan rumah, bagaimana bisa mereka memiliki titik masuk yang realistis terhadap rumah yang layak dihuni. Jadi itu yang dibicarakan," ujar James.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menekankan, pihaknya saat ini masih menghimpun segala bentuk masukan dan kritikan dari berbagai pihak mengenai kebijakan tersebut.

Menurut Sri, James memang menjadi salah satu pihak yang diminta masukan karena dianggap memiliki pengalaman dengan desain rumah kecil meskipun belum pernah masuk ke program FLPP.

"Oh enggak, ini kita terbuka semua, Pak James memang kita minta masukan gitu, kan tapi bukan hanya James. Kalau mau lihat list yang kita undang di tanggal yang di DJKN, itu semua asosiasi sama perusahaan-perusahaan besar kita undang selain para Ketum (asosiasi)," jelas Sri.

Berdasarkan laporan Detik, usulan pemangkasan luasan rumah subsidi itu bermula dari pertemuan seusai rapat dengan Komisi V DPR di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada akhir Mei lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), perwakilan DJKN, perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perwakilan dari asosiasi pengembang properti, Mendagri Tito Karnavian, juga Mochtar Riady dan James Riady dari Lippo Group. Agendanya adalah untuk membahas dan meminta saran terkait rumah subsidi.

Ketua Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna yang hadir saat itu mengungkapkan James menyiapkan tiga usulan ide luasan minimum rumah dan tanah yang ditampilkan dalam rapat tersebut.

Usulan tersebut termasuk mengenai luasan rumah 18 meter persegi dengan luas tanah 25 meter persegi termasuk di dalam pemaparannya.

"Dia (James) presentasi. Kita kan nggak tahu kan apakah ini dia punya tanah, harganya mahal, dan pengin kembangkan, kan kita nggak tahu. Tapi ya Pak Menteri sih positif saja ya, karena terjangkau, enggak berpikir lain sih kalau Pak Menteri," ujar Syawali kepada detikX, seperti dikutip, Selasa (10/6).

Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono yang saat itu juga hadir dalam pertemuan juga mengungkapkan James memberikan beberapa usulan mengenai rumah subsidi. Salah satunya adalah rumah dengan luasan lahan 25 sampai 30 meter persegi.

Baca berita selengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana untuk mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah tapak.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa upaya menaikkan PPN untuk rumah tapak itu dilakukan guna meningkatkan minat masyarakat tinggal di hunian vertikal.

“Bagaimana caranya supaya orang hidup [di hunian] vertikal? Maka yang vertikal disubsidi lebih banyak supaya murah. Yang landed tentunya akan jadi lebih mahal,” jelasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI), Kamis (12/6/2025).

Pada saat yang sama, Fahri juga menepis kebijakan tersebut bakal membebankan calon konsumen rumah tapak nantinya. Dia bilang, upaya itu dilakukan guna menyiasati minimnya lahan yang tersedia di perkotaan.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan subsidi silang untuk pemberian insentif atau subsidi bagi konsumen rumah vertikal ke depan.

“Tidak ada mengorbankan rumah tapak. Tapi di kota-kota besar, tanah mahal, rumah tapak pasti mahal. Karena itu pemerintah harus menyubsidi rumah vertikal supaya orang hidupnya vertikal,” tegasnya.

Adapun, regulasi mengenai pemberian insentif bagi hunian vertikal itu ditargetkan bakal mulai rampung pada bulan depan.

“Sedang berjalan aturan regulasi, petunjuk teknisnya sedang disiapkan,” pungkasnya.

Tak hanya berencana mengerek pajak bagi rumah tapak di perkotaan, pemerintah juga sebelumnya berencana untuk memangkas luas rumah tapak subsidi dari semula 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi.

Rencana perubahan tersebut telah diatur dalam draf perubahan Keputusan Menteri PKP Nomor --/KPTS/M/2025 tentang batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai).

Dalam beleid itu, ditetapkan bahwa luas tanah paling rendah rumah subsidi yakni 25 m2 dan paling tinggi yakni 200 m2. Sementara itu, luas lantai rumah paling rendah yakni 18 m2 dan paling tinggi 36 m2.

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp53.002.689.545 untuk tahun buku 2024. Hal ini sesuai dengan hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 5 Juni 2025.

"Kurang lebih sebesar 28,43% atau sekitar Rp53.002.689.545 dari laba tahun berjalan yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan atau sebesar Rp3,25 per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan," kata Presiden Direktur JKON, Umar Ganda.

Sepanjang 2024, JKON mencetak laba bersih sebesar Rp186.416.286.000. Perseroan juga memiliki saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp133.413.596.455 dan total ekuitas mencapai Rp3.176.637.277.000.

Bagi investor yang ingin menikmati dividen ini, simak jadwal lengkap pembagiannya!

• Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi: 17 Juni 2025
• Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi: 18 Juni 2025
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 19 Juni 2025
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 20 Juni 2025
• Recording Date (DPS): 19 Juni 2025
• Pembayaran Dividen: 11 Juli 2025

Selain soal dividen, RUPST juga menetapkan susunan terbaru anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut!

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: LetJen TNI (Purn.) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso, S.H.

Komisaris: Masagoes Ismail Ning

Komisaris Independen: Frans Satyaki Sunito

Komisaris Independen: Kristianto Indrawan

Direksi

Presiden Direktur: Budi M Sianipar

Wakil Presiden Direktur: Agus Setiadi Lukita

Direktur: Yerri Go

Direktur: Indrajanti

Direktur: Tri Wibowo

Ini mencerminkan kenaikan aktivitas perdagangan dan minat yang meningkat dari para pelaku pasar domestik. Pasar melihat Bitcoin bukan hanya sebagai aset alternatif, tetapi sebagai komponen strategis dalam bagian ekonomi digital yang baru

Jakarta (ANTARA) - Pelaku pasar aset kripto dalam negeri menyebutkan kembalinya harga Bitcoin menyentuh nilai 110.000 dolar AS mendorong meningkatnya transaksi domestik.

Vice President Marketing Indodax, Antony Kusuma mengungkapkan harga Bitcoin (BTC) kembali menembus level 110.000 dolar AS pada 10 Juni 2025, setelah sebelumnya sempat terkoreksi hingga di bawah 101.000 dolar AS pada 5 Juni lalu.

Volume transaksi di platform Indodax, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis juga menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan lonjakan harga BTC yang mana pada 10 Juni 2025, total volume transaksi tercatat sebesar Rp707,8 miliar.

"Ini mencerminkan kenaikan aktivitas perdagangan dan minat yang meningkat dari para pelaku pasar domestik. Pasar melihat Bitcoin bukan hanya sebagai aset alternatif, tetapi sebagai komponen strategis dalam bagian ekonomi digital yang baru," katanya.

Menurut dia, kenaikan harga BTC ini menandai penguatan hampir 9 persen dalam sepekan terakhir dan menempatkannya hanya sekitar 2 persen dari harga tertingginya di lebih dari 111.000 yang dicapai pada Mei lalu.

Kenaikan harga ini terjadi di tengah sentimen positif dari pasar global, khususnya perkembangan hubungan dagang antara AS dan Tiongkok yang kembali menunjukkan tanda-tanda positif dan meredanya ketegangan. Investor global pun merespons potensi kesepakatan dagang baru yang berimbas pada aset berisiko seperti kripto.

"Bitcoin kini tak lagi berada di bagian terpinggirkan dari sistem keuangan global, aset digital tersebut sudah menjadi bagian dari percakapan inti antar pemerintah, pelaku industri, dan lembaga-lembaga keuangan besar," ujar Antony.

Di pasar domestik, lanjutnya, lonjakan harga ini juga berpengaruh terhadap kenaikan volume. Hal ini ditunjukkan dari antusiasme investor ritel Indonesia kembali menguat seiring pergerakan harga BTC yang positif.

"Ini sinyal penting bahwa market lokal turut berkontribusi terhadap dinamika pasar global," katanya.

Menurut dia, momentum saat ini menjadi peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk lebih adaptif di sektor blockchain dan aset digital.

"Indonesia punya potensi besar, baik dari sisi demografi, penetrasi digital, maupun komunitas kripto yang aktif. Tapi tantangannya adalah bagaimana menjadikan diri kita bukan sekadar pasar konsumen, melainkan pemain yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan
kebijakan global,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Mei 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga, tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan tersebut yang tetap berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 117,5.

"Terjaganya keyakinan konsumen pada Mei 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimis," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

IKE dan IEK masing-masing tercatat sebesar 106,0 dan 129,0, meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 113,7 dan 129,8.

BI mencatat IKE Mei 2025 didukung oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang berada pada level optimis masing-masing tercatat sebesar 118,1 dan 104,1, meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 125,4 dan 113,9.

Sedangkan, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) tercatat turun ke level pesimis sebesar 95,7.

Selanjutnya, pada IEK, BI mencatat IEK yang tetap terjaga bersumber dari komponen Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) Mei 2025 tercatat sebesar 123,8, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 123,5.

Sementara, komponen Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) pada Mei 2025 masing-masing tercatat sebesar 135,4 dan 127,8, masih berada pada level optimis meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 137,5 dan 128,5.

Survei BI yang sama juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Mei 2025 yang tercatat sebesar 74,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya yaitu sebesar 74,8 persen.

Proporsi pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) tercatat sedikit meningkat menjadi sebesar 10,8 persen pada Mei 2025 dari 10,5 persen pada April 2025, sedangkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) relatif stabil sebesar 14,9 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih kontrak baru senilai Rp 396,6 miliar pada kuartal dua 2025. Kali ini perseroan dipercaya mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Kepala Divisi Operasi II Waskita Karya Mochamad Waskito Adi sebagai Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) dan Pejabat Pembuat Komitmen XIII-2025 Satuan Kerja Otorita IKN (OIKN) Almi Madhani. Hadir pula Kepala OIKN Basuki Hadimuljono serta Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto guna menyaksikan langsung momentum bersejarah itu.

"Waskita Karya mendukung rencana pemerintah dalam membangun IKN. Maka, peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan pusat pemerintahan untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di sana," ujar Dhetik dalam keterangan resmi, Kamis (12/6/2025).

Melalui peningkatan jalan ini, lanjutnya, diharapkan dapat terwujud infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, kata dia, Waskita Karya sudah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai mencapai Rp 8,2 triliun. Proyek tersebut di antaranya Gedung Sekretariat dan Bangunan Pendukung, Rumah Susun ASN 3, serta Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT-Karingau-Simpang Tempadung yang dilengkapi Jembatan Satwa.

"Ada pula beberapa proyek IKN yang sudah kami selesaikan pembangunannya. Sebut saja Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3, dan Kemenko 4," jelasnya.

Sebagai BUMN konstruksi, lanjut Dhetik, perseroan akan terus mendukung berbagai program pemerintah. “Ketepatan waktu dan mutu menjadi prioritas kami," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pengukuhan Hakim 2025 di Balairung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025). Ada 1.451 orang calon hakim baru yang resmi diangkat hari ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Prabowo tiba sekitar pukul 10.30 WIB hari ini bersama dengan Ketua MA Sunarto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Beberapa pejabat tinggi negara lainnya juga terlihat hadir sebelumnya seperti Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Ketua MA Sunarto dalam sambutannya menyampaikan, para calon hakim yang akan dikukuhkan hari ini telah menjalani Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Sunarto menyebut terdapat total 1.451 orang calon hakim yang akan dikukuhkan di tengah kehadiran Presiden Prabowo juga.

"Calon Hakim Peradilan Umum sebanyak 921 orang, Calon Hakim Peradilan Agama sebanyak 362 orang, Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 143 orang, dan Calon Hakim Peradilan Militer sebanyak 25 orang," jelas Sunarto, Kamis (12/6/2025).

Adapun, para hakim yang dikukuhkan nantinya akan ditempatkan di satuan kerja dari empat lingkungan peradilan, yaitu 144 Pengadilan Negeri Kelas II, 173 Pengadilan Agama kelas II, 22 Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe b dan c, serta 11 Pengadilan Militer Tipe a dan b, yang tersebar di seluruh tanah air.

Dengan dikukuhkannya 1.451 orang hakim hari ini, maka akan menambah jumlah hakim yang sudah ada yaitu 7.260 orang sehingga menjadi 8.711 orang hakim.

"Jumlah tersebut, tentu masih belum dapat dikatakan ideal jika dibandingkan dengan beban perkara yang diterima sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 3.081.090 perkara," papar Sunarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten petrokimia milik taipan Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) memutuskan untuk menebar dividen sebesar US$30 juta atau Rp487,8 miliar (kurs Rp16.260 per dolar AS) atas laba ditahan pada 2018.

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) TPIA pada kemarin, Rabu (11/6/2025), TPIA memutuskan untuk melakukan perubahan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018.

Dalam RUPS pada 13 Mei 2019 lalu, TPIA memang telah menyetujui untuk menempatkan sisa dari laba bersih tahun buku 2018 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$123,55 juta sebagai laba ditahan.

Kemudian, Manajemen TPIA menjelaskan bahwa sebagai bentuk penghargaan dari perseroan kepada para pemegang saham atas dukungannya yang berkelanjutan, RUPST kali ini menyetujui untuk membagikan tambahan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan.

Dengan begitu, sebesar US$30 juta dari laba bersih tahun buku 2018 akan diberikan sebagai tambahan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan tahun ini.

Lalu, sisa sebesar US$93,55 juta dari laba bersih tahun buku 2018 sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan.

Sebagai informasi, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) mencatatkan rugi bersih 2 tahun berturut-turut pada 2023 dan 2024. Rugi bersih TIPA tercatat sebesar US$33,57 juta pada 2023 dan membengkak menjadi US$69,16 juta pada 2024.

RUPST pun menyetujui sejumlah pengunduran diri dari beberapa anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi TPIA, serta pengangkatan beberapa anggota Direksi, yang terhitung efektif sejak penutupan rapat hingga ditutupnya RUPST pada 2027.

Deretan nama yang undur diri dari posisi Direktur TPIA antara lain Sarayuth Vorapruekjaru, Petch Niyomsen, Jirathpol Sunsap, Anawat Chansaksoong, Phuping Taweesarp dan Boedijono Hadipoespito.

Kemudian, Chantanida Sarigaphuti dan Suracha Udomsak undur diri dari jabatannya selaku Komisaris.

Lalu, Nongnapat Saisuthi, Wittaya Guntawang, Ronald Sihombing dan Hamim Thohari diangkat sebagai Direktur baru TPIA.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang sekolah memberikan pekerjaan rumah alias PR pada siswa.

Legislator PKB ini menilai pemberian PR merupakan bagian strategi pembelajaran yang menjadi kewenangan guru, bukan kepala daerah.

“Guru adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan karakteristik siswanya. Karena itu, keputusan untuk memberikan PR atau tidak seharusnya diserahkan kepada guru, bukan dibatasi secara sepihak oleh kepala daerah,” singgungnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/6/2025).

Sebab itu, dia menilai guru yang bisa menentukan metode belajar paling sesuai untuk siswanya. Menurutnya, strategi belajar seperti PR bisa relevan untuk sebagian siswa dalam menguatkan pemahaman materi.

Tak sampai di situ, Lalu mengingatkan agar kepala daerah jangan sampai mengabaikan prinsip-prinsip pedagogi dan profesionalitas guru. Meskipun di satu sisi dia pun menilai ada baiknya menciptakan suasana belajar yang lebih inovatif.

“Kami di Komisi X mendukung inovasi dalam dunia pendidikan, tapi inovasi itu harus tetap berpijak pada keilmuan dan masukan para praktisi pendidikan. Jangan sampai kebijakan populis justru mengebiri otonomi profesional guru,” tambahnya.

Lebih jauh, dia juga mendorong pemerintah pusat, terkhusus Kemendikdasmen untuk memberikan pedoman yang lebih jelas soal batasan kewenangan kepala daerah dalam membuat kebijakan pendidikan di daerah.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran larangan bagi guru di sekolah memberikan PR pada siswa-siswinya, hal ini akan berlaku efektif pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026.

“Kami hari ini mengeluarkan surat edaran, itu larangan membuat PR bagi guru untuk sisiwa-sisiwanya,” katanya di Bale Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya anak-anak sudah diberikan pembatasan berupa jam malam dan waktu belajar yang dimajukan lebih pagi, maka Pemprov Jabar menghapus PR bagi mereka.

"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban rumah, di rumah anak-anak tidur rileks, baca buku, olahraga, fokus membantu orang tua," sambungnya.