Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan alasan Indonesia mengukur garis kemiskinan menggunakan data pengeluaran, bukan data pendapatan sebagai salah satu penentuan parameter.

Amalia mengatakan banyak negara berkembang menggunakan data pengeluaran dalam mengukur garis kemiskinan. Pasalnya, dalam data administrasinya tidak mudah untuk memperoleh data pendapatan.

"Kalau negara maju memang sudah data administrasinya sudah sangat baik, nah itu data pendapatan bisa diperoleh dengan presisi," ujar Amalia dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia, Kamis (28/5).

Ia pun juga menegaskan Bank Dunia menyebutkan untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memang biasanya lebih mudah dan tepat untuk mengumpulkan data pengeluaran.

"Oleh sebab itu kami di BPS setiap setahun dua kali melakukan survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas, datangnya ke rumah tangga, dan kita menanyakannya juga adalah mengidentifikasikan data pengeluaran rumah tangga itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan garis kemiskinan rumah tangga satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini bergantung terhadap standar hidup di wilayah masing-masing tersebut.

"Contoh kita lihat di DKI Jakarta saja. Garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta ada sekitar Rp4,5 juta per bulan. Kemudian kalau misalnya di Sulawesi Utara itu garis kemiskinannya rumah tangganya Rp3 juta," kata Amalia.

Ia juga menjelaskan perbedaan garis kemiskinan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yakni harga barang dan jasa, pola konsumsi dari masyarakat, serta jumlah rata-rata anggota rumah tangga miskin setiap wilayah juga berbeda.

"Misalnya di suatu daerah banyak mengkonsumsi misalnya singkong. Di tempat lain belum tentu. Jadi bobot antara bobot konsumsi dari masing-masing wilayah juga berbeda-beda untuk suatu produk atau suatu barang," pungkasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti meluruskan salah tafsir pembacaan ukuran kemiskinan yang dipakai adalah pengeluaran sebesar Rp20 ribu per hari. Hal ini memicu perdebatan standar garis kemiskinan di masyarakat.

Amalia menjelaskan garis kemiskinan adalah nilai dalam rupiah yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar paling minimum dalam waktu sebulan. Ia pun menegaskan garis kemiskinan itu bukan ukuran kaya atau miskin menurut perasaan.

"Ini adalah nilai standar yang memang untuk mengukur apakah seseorang punya pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan paling dasar terhadap kebutuhan makanan dan minuman, serta yang non-makanan, minuman," terang Amalia dalam wawancara khusus bersama CNNIndonesia.com, Kamis (28/5).

Amalia juga menyebutkan kebutuhan dasar minimum masyarakat terdiri dari makanan dan minuman sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen lainnya adalah kebutuhan yang bukan makanan.

"Kebutuhan manusia dalam sebulan itu kan tidak hanya makanan saja, tetapi juga ada kebutuhan yang non-makanan. Seperti apa, llistrik, air, sewa rumah, kebutuhan untuk membersihkan badan, kebutuhan untuk mencuci baju, dan lain-lain," tambahnya.

Selain itu, ia juga menerangkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan itu bisa dikeluarkan oleh individu atau pun bersama-sama dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, garis kemiskinan itu tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai garis kemiskinan per individu, tetapi per rumah tangga.

"Untuk membeli beras enggak mungkin beli beras sendiri, tetapi (buat) dalam satu rumah. Kemudian bayar listrik kan dilakukannya dalam satu rumah," kata Amalia.

Dalam paparannya, Amalia mengatakan garis kemiskinan per September 2025 rata-rata secara nasional ialah Rp641.443 per kapita per bulan atau Rp3.053.269 per rumah tangga per bulan.

"Jadi waktu kita menerjemahkan garis kemiskinan, sekali lagi bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca dalam konteks rumah tangga. Jadi kalau ditanya berapa batas garis kemiskinan per rumah tangga, yaitu Rp3 juta," papar Amalia.

"Karena angka Rp20 ribu, orang-orang menerjemahkannya seolah-olah ini dibagi 30 hari. Tetapi sekali lagi itu tidak tepat menerjemahkan statistik yang kita hasilkan. Sekali lagi bahwa dikatakan rumah tangga itu miskin atau tidak. Kalau rumah tangga tersebut batasnya tadi garis kemiskinannya adalah Rp3 juta," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen.

Angka ini menurun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,32 persen poin dibandingkan September 2024.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 23,36 juta orang, berkurang 0,49 juta orang dari Maret 2025 dan turun 0,70 juta orang dibandingkan September 2024.

SHUTTERSTOCK/PERFECTLAB Ilustrasi kemiskinan, angka kemiskinan.

Di balik angka tersebut, terdapat komponen penting yang membentuk garis kemiskinan, yakni nilai minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Struktur komoditas penyusun garis kemiskinan menjadi indikator krusial dalam memahami beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Garis kemiskinan naik jadi Rp 641.443 per kapita

BPS mencatat Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan.

Angka ini meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan naik 7,76 persen dibandingkan September 2024.

Secara komposisi, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 478.955 atau 74,67 persen dari total GK, sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp 162.488 atau 25,33 persen.

Peran komoditas makanan masih dominan. Pada September 2025, kontribusi GKM terhadap GK di perkotaan mencapai 73,81 persen dan di perdesaan sebesar 76,11 persen.

jdih.sukoharjokab.go.id Ilustrasi kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau setara 23,36 juta orang. Jumlah itu turun sekitar 490.000 orang dibandingkan Maret 2025.

Beras jadi penyumbang terbesar

Dalam daftar komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan, beras masih menjadi kontributor utama, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Di perkotaan, beras menyumbang 21,10 persen terhadap GK. Sementara di perdesaan, kontribusinya bahkan lebih besar, yakni 24,62 persen.

Komoditas kedua dengan kontribusi terbesar adalah rokok kretek filter. Di perkotaan, rokok kretek filter menyumbang 10,41 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan sebesar 9,11 persen.

Selain itu, sejumlah komoditas pangan lain yang memberi kontribusi signifikan antara lain sebagai berikut.

Perkotaan:

• Telur ayam ras: 4,48 persen
• Daging ayam ras: 4,35 persen
• Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,39 persen
• Mie instan: 2,35 persen
• Kue basah: 2,20 persen
• Roti: 2,02 persen
• Bawang merah: 1,92 persen
• Tempe: 1,78 persen
• Tahu: 1,76 persen
• Gula pasir: 1,68 persen

Perdesaan

• Telur ayam ras: 3,71 persen
• Daging ayam ras: 3,42 persen
• Kopi bubuk dan kopi instan (sachet): 2,38 persen
• Gula pasir: 2,34 persen
• Bawang merah: 2,13 persen
• Mie instan: 2,04 persen
• Kue basah: 1,99 persen
• Roti: 1,84 persen
• Tongkol/tuna/cakalang: 1,76 persen
• Tempe: 1,62 persen

UNSPLASH/JORDAN OPEL Ilustrasi kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau setara 23,36 juta orang. Jumlah itu turun sekitar 490.000 orang dibandingkan Maret 2025.

Struktur ini menunjukkan, sebagian besar pengeluaran minimum rumah tangga miskin masih terserap pada kebutuhan pangan pokok dan konsumsi harian.

Perumahan dan bensin dominasi komponen nonmakanan

Untuk komponen bukan makanan, perumahan menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan.

Di perkotaan, perumahan menyumbang 9,00 persen terhadap GK, sedangkan di perdesaan sebesar 9,08 persen.

Selain perumahan, komoditas nonpangan yang berkontribusi besar antara lain sebagai berikut.

Perkotaan

• Bensin: 2,88 persen
• Listrik: 2,65 persen
• Pendidikan: 2,02 persen
• Perlengkapan mandi: 1,25 persen
• Perawatan kulit, muka, kuku, rambut: 0,78 persen
• Pakaian jadi perempuan dewasa: 0,73 persen

Perdesaan

• Bensin: 2,90 persen
• Listrik: 1,64 persen
• Pendidikan: 1,25 persen
• Perlengkapan mandi: 1,11 persen
• Sabun cuci: 0,75 persen
• Kesehatan: 0,68 persen

Data ini memperlihatkan, selain kebutuhan pangan, pengeluaran untuk tempat tinggal dan energi masih menjadi komponen penting dalam struktur kemiskinan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO Ilustrasi Kemiskinan

Kesenjangan penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,72 persen.

Dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan sebanyak 11,18 juta orang dan di perdesaan 12,18 juta orang.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 sebesar 1,290, menurun dibandingkan Maret 2025 sebesar 1,365 dan September 2024 sebesar 1,364.

Apabila dibandingkan menurut wilayah, P1 di perkotaan sebesar 1,040, sedangkan di perdesaan lebih tinggi yakni 1,661.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada September 2025 tercatat 0,303, turun dari 0,319 pada Maret 2025 dan 0,322 pada September 2024.

Di perkotaan, P2 sebesar 0,245 dan di perdesaan sebesar 0,390.

Garis kemiskinan rumah tangga tembus Rp 3,05 juta

BPS juga mencatat Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada September 2025 sebesar Rp 3.053.269 per bulan. Angka ini naik 6,19 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 2.875.235 per bulan.

Rata-rata anggota rumah tangga miskin pada September 2025 tercatat 4,76 orang, meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar 4,72 orang.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Ilustrasi kemiskinan.

Artinya, secara rata-rata, rumah tangga miskin membutuhkan pengeluaran minimal di atas Rp 3 juta per bulan untuk tidak dikategorikan miskin menurut pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) yang digunakan BPS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

BPS mencatat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada September 2025, antara lain sebagai berikut.

• Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen secara tahunan (y-on-y).
• Pengeluaran konsumsi rumah tangga kuartal III 2025 sebesar Rp 1.786,7 triliun, meningkat 4,89 persen dibandingkan kuartal III 2024.
• Penyerapan tenaga kerja sepanjang Agustus 2024 sampai Agustus 2025 sebanyak 1,90 juta orang.
• Realisasi penyaluran bantuan sosial hingga akhir September 2025 mencapai Rp 112,7 triliun atau 75,5 persen dari target APBN Rp 154 triliun.

Seluruh komponen tersebut menjadi bagian dari dinamika yang memengaruhi perkembangan tingkat kemiskinan dan struktur pengeluaran minimum rumah tangga di Indonesia.

Penurunan angka kemiskinan nasional kembali menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Profil Kemiskinan Indonesia September 2025. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,25%, menurun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang, berkurang hampir setengah juta orang dalam enam bulan terakhir. Bagi sebagian kalangan, angka ini segera dibaca sebagai kabar baik. Namun bagi pembuat kebijakan, statistik ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membaca dinamika kemiskinan secara lebih dalam, bukan titik akhir untuk berpuas diri.

Tren penurunan kemiskinan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5%, peningkatan serapan tenaga kerja, serta berlanjutnya belanja perlindungan sosial menjadi faktor penting yang menopang perbaikan ini. Data BPS juga menunjukkan konsumsi rumah tangga kembali menguat dan sektor pertanian mengalami peningkatan produksi pada 2025. Semua ini memberi konteks makro yang masuk akal atas penurunan kemiskinan. Namun, tantangan utama justru terletak pada bagaimana membaca angka tersebut secara proporsional agar tidak menutup mata terhadap masalah struktural yang masih mengakar.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau cost of basic needs. Pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Pada September 2025, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Angka ini kerap disederhanakan di ruang publik menjadi batas harian sekitar Rp20.000, seolah-olah itu adalah standar hidup layak. Penyederhanaan semacam ini keliru dan menyesatkan.

Garis kemiskinan bukanlah ukuran kesejahteraan, melainkan batas minimum untuk bertahan hidup secara paling dasar. Ia disusun dari paket komoditas yang mencerminkan pola konsumsi riil masyarakat, kebutuhan kalori minimum, serta harga yang berlaku di masing-masing wilayah. Karena itu, garis kemiskinan bersifat kontekstual dan berbeda antardaerah. Data September 2025 menunjukkan garis kemiskinan di perkotaan mencapai Rp663.081 per kapita per bulan, sementara di perdesaan Rp610.257. Bahkan di sejumlah provinsi dengan biaya hidup tinggi, seperti DKI Jakarta dan Papua Pegunungan, garis kemiskinan per kapita telah mendekati atau melampaui Rp1 juta per bulan. Fakta ini penting agar diskursus publik tentang kemiskinan tidak terjebak pada narasi simplistik.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa mereka yang tercatat sebagai penduduk miskin. Statistik sering kali kehilangan wajah manusianya, padahal di balik angka terdapat kelompok yang secara sosial berada pada posisi paling rentan. Untuk memahami hal ini, kemiskinan dapat dibaca melalui lensa the last, the least, the lowest, and the loss. Mereka yang termasuk the last adalah kelompok yang selalu berada di urutan paling belakang dalam menikmati hasil pembangunan. Akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial sering kali datang terlambat atau bahkan tidak pernah sampai.

Kelompok the least menggambarkan mereka yang memiliki sangat sedikit, baik dari sisi aset, pendapatan, maupun kesempatan. Kekurangan yang dialami tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial, berupa lemahnya jaringan, minimnya keterampilan, dan terbatasnya mobilitas ekonomi. The lowest merujuk pada mereka yang berada di lapisan sosial ekonomi paling bawah dan kerap luput dari jangkauan kebijakan, termasuk pekerja informal rentan, masyarakat di wilayah terpencil, serta mereka yang tidak tercatat secara administratif. Sementara itu, the loss menggambarkan dimensi kehilangan yang lebih dalam, kehilangan rasa aman, jaminan sosial, dan harapan untuk keluar dari kemiskinan.

Karakteristik penduduk miskin Indonesia memperlihatkan pola yang relatif konsisten dari waktu ke waktu. Mayoritas rumah tangga miskin masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan memiliki tingkat pendidikan rendah, umumnya sekolah dasar ke bawah. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan eksternal, mulai dari fluktuasi harga pangan hingga perubahan iklim.

Hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang dilakukan BPS memberi gambaran yang relevan. Hampir separuh rumah tangga pertanian menyatakan pendapatan usahanya belum cukup atau sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekitar 46% lainnya menilai pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan dasar, tanpa ruang untuk menabung atau berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pertanian yang selama ini dicapai belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani.

Masalah struktural lain yang menonjol adalah penguasaan lahan. Sekitar 60% petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan luas lahan kurang dari setengah hektare. Skala usaha yang sempit membatasi potensi pendapatan dan meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan biaya input, volatilitas harga, serta risiko iklim. Dalam banyak kasus, pendapatan dari usaha tani hanya menjadi salah satu sumber nafkah, sehingga rumah tangga petani harus mencari pekerjaan tambahan di sektor informal yang sering kali tidak stabil dan tanpa perlindungan.

Dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan, data September 2025 memberikan sinyal perbaikan yang patut dicatat. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan sama-sama menurun dibandingkan September 2024. Artinya, rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil dan ketimpangan di antara penduduk miskin sedikit berkurang. Namun, nilai kedua indeks tersebut masih lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan, menandakan bahwa kemiskinan di perdesaan cenderung lebih dalam dan lebih parah.

Keseluruhan temuan ini membawa pesan penting bagi perumusan kebijakan. Penurunan angka kemiskinan adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dibaca secara sempit. Masih ada lebih dari 23 juta penduduk miskin yang hidup dalam kondisi rentan dan menghadapi keterbatasan struktural. Statistik kemiskinan seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga kompas untuk mengarahkan intervensi yang lebih presisi.

Membaca statistik kemiskinan dengan kacamata yang jernih berarti menempatkan angka dalam konteks sosial ekonomi yang utuh. Kebijakan perlu diarahkan tidak hanya untuk menurunkan persentase, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup, memperkuat ketahanan rumah tangga miskin, dan membuka jalur mobilitas ekonomi. Tanpa itu, penurunan kemiskinan berisiko menjadi sekadar fluktuasi angka, bukan kemajuan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengalami kenaikan pada September 2025, sekaligus mengakhiri tren penurunan yang konsisten dalam 30 bulan terakhir.

Tingkat kemiskinan di Kaltim cenderung mengalami penurunan beberapa waktu lalu, seperti pada September 2022 di level 6,44 dan terus konsisten turun hingga Maret 2025 sebesar 5,17. Namun, pada September 2025 kemiskinan mengalami kenaikan baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Meski peningkatannya terbilang tipis, kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan ekonomi yang perlu diwaspadai.

Kepala BPS Kalimantan Timur Mas'ud Rifai menyatakan persentase penduduk miskin mencapai 5,19% atau setara 202.040 jiwa pada September 2025.

"Meningkat 0,02% dibandingkan Maret 2025 sebesar 5,17%, dan menurun 0,32% terhadap September 2024," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Dia menambahkan, dibandingkan September 2024, persentase kemiskinan turun 0,32% dengan berkurangnya 9.840 jiwa dari kategori miskin.

Fenomena menarik terlihat dari pola sebaran kemiskinan berdasarkan wilayah. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin justru melonjak 4.870 orang, dari 112.080 pada Maret 2025 menjadi 116.950 jiwa. Persentasenya pun naik dari 4,16% menjadi 4,31%.

Sementara itu, di wilayah perdesaan terjadi penurunan sebanyak 2.540 orang, dari 87.630 menjadi 85.090 jiwa. Persentase kemiskinan desa turun dari 7,48% menjadi 7,24%.

Sementara itu, Mas'ud mengungkapkan bahwa garis kemiskinan pada September 2025 tercatat Rp897.759 per kapita per bulan, atau naik 3,64% dari Maret 2025 sebesar Rp866.193.

Komposisinya didominasi kebutuhan makanan dengan kontribusi 70,13% (Rp629.611), sedangkan kebutuhan non-makanan menyumbang 29,87% (Rp268.148).

Komoditas yang paling berpengaruh terhadap garis kemiskinan tetap didominasi beras dengan kontribusi 17,17% di perkotaan dan 21,28% di perdesaan. Posisi kedua ditempati rokok kretek filter dengan sumbangan 12,78% di kota dan 13,86% di desa.

Dengan demikian, untuk kebutuhan rumah tangga miskin yang rata-rata beranggotakan 5,14 orang, dibutuhkan pengeluaran minimum Rp4.614.481 per bulan agar tidak tergolong miskin.

Meski angka kemiskinan naik, terdapat kabar baik dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 0,878 pada Maret 2025 menjadi 0,833 pada September 2025. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,222 menjadi 0,183.

Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan masih terlihat mencolok. Indeks kedalaman kemiskinan perdesaan mencapai 1,392, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 0,591. Artinya, penduduk miskin di desa rata-rata memiliki tingkat kekurangan yang lebih dalam terhadap garis kemiskinan.

Mas'ud menyebutkan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi dinamika kemiskinan periode Maret—September 2025.

Inflasi tahunan tercatat 1,77% dengan inflasi makanan mencapai 3,61% atau lebih tinggi dari inflasi umum.

Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 sebesar 5,18%, naik 0,04% poin dari tahun sebelumnya. Sektor konstruksi mengalami kontraksi 1,39% secara tahunan pada kuartal III/2025 yang mengindikasikan perlambatan aktivitas pembangunan.

Di sisi lain, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit pada September 2025 mengalami penurunan dibanding Maret 2025. Padahal, Nilai Tukar Petani (NTP) September 2025 masih naik 1,27% menjadi 146,50, sehingga secara umum daya beli petani relatif terjaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan. Angka tersebut naik 5,30 persen dibandingkan Maret 2025 dan meningkat 7,76 persen dibandingkan September 2024.

Amalia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi seseorang agar tidak dikategorikan miskin dalam satu bulan. “Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dengan memperhatikan komponen GK yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), Amalia mengatakan peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan komoditas bukan makanan. Ia menyampaikan besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2025 di perkotaan sebesar 73,81 persen dan di perdesaan sebesar 76,11 persen.

“Pada September 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama,” lanjutnya.

Amalia mengatakan beras masih memberikan sumbangan terbesar, yakni sebesar 21,10 persen di perkotaan dan 24,62 persen di perdesaan. Selanjutnya, rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap GK, masing-masing sebesar 10,41 persen di perkotaan dan 9,11 persen di perdesaan.

Ia menambahkan sejumlah komoditas lain yang turut berkontribusi terhadap GK, antara lain telur ayam ras sebesar 4,48 persen di perkotaan dan 3,71 persen di perdesaan, daging ayam ras sebesar 4,35 persen di perkotaan dan 3,42 persen di perdesaan, kopi bubuk dan kopi instan (sachet) sebesar 2,39 persen di perkotaan dan 2,38 persen di perdesaan, serta mi instan sebesar 2,35 persen di perkotaan dan 2,04 persen di perdesaan.

“Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan maupun perdesaan, adalah perumahan sebesar 9,00 persen di perkotaan dan 9,08 persen di perdesaan, bensin sebesar 2,88 persen di perkotaan dan 2,90 persen di perdesaan, serta listrik sebesar 2,65 persen di perkotaan dan 1,64 persen di perdesaan,” ucap Amalia.

Amalia melanjutkan, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin menggambarkan nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada September 2025 tercatat sebesar Rp 3.053.698 per bulan atau meningkat 6,21 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp 2.875.235 per bulan.

Angka Penduduk Miskin Turun

Ia menambahkan, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan menurun 0,32 persen poin dibandingkan September 2024. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang, turun 0,49 juta orang dibandingkan Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang dibandingkan September 2024.

Amalia menilai penurunan tingkat kemiskinan pada September 2025 tidak terlepas dari sejumlah faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III 2025.

“Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2025 tercatat sebesar Rp 1.786,7 triliun atau meningkat 2,62 persen dibandingkan kuartal I 2025 dan naik 4,89 persen dibandingkan kuartal III 2024,” lanjutnya.

Sepanjang Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja pada kegiatan formal mencapai 61,84 juta orang atau 42,20 persen pada Agustus 2025, meningkat 0,15 persen poin dibandingkan Agustus 2024.

Amalia juga menyampaikan tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2025 menurun sebesar 0,08 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Menurut dia, fenomena ketenagakerjaan tersebut berlanjut hingga kuartal IV 2025.

“Luas panen padi pada September 2025 tercatat sebesar 1,13 juta hektare, meningkat 48,68 persen dibandingkan Februari 2025 sebesar 0,76 juta hektare, serta naik 9,71 persen dibandingkan September 2024 sebesar 1,03 juta hektare,” sambungnya.

Ia menambahkan, produksi padi untuk konsumsi pangan penduduk pada September 2025 mencapai 5,97 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini meningkat 50,76 persen dibandingkan Februari 2025 sebesar 3,96 juta ton GKG dan naik 8,74 persen dibandingkan September 2024 sebesar 5,49 juta ton GKG.

“Realisasi penyaluran bantuan sosial hingga akhir September 2025 mencapai Rp 112,7 triliun atau 75,5 persen dari target APBN sebesar Rp 154 triliun. Angka tersebut tumbuh 1,0 persen secara tahunan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 111,6 triliun,” kata Amalia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau menurun 0,22 persen poin terhadap Maret 2025 dan menurun 0,32 persen poin terhadap September 2024. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang atau turun 0,49 juta orang terhadap Maret 2025 dan menurun 0,70 juta orang terhadap September 2024.

Amalia mengatakan persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen atau naik dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 6,73 persen. Sementara itu, lanjut dia, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72 persen atau menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 11,03 persen.

"Dibanding Maret 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 berkurang sebanyak 0,09 juta orang (dari 11,27 juta orang pada Maret 2025 menjadi 11,18 juta orang pada September 2025)," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, pada periode yang sama, sambung dia, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 0,40 juta orang (dari 12,58 juta orang pada Maret 2025 menjadi 12,18 juta orang pada September 2025). Amalia mengatakan Garis Kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443,00 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp478.955,00 (74,67 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp162.488,00 (25,33 persen).

"Secara umum, pada periode September 2014–September 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022," ucap dia.

Amalia menyampaikan tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut tercatat pada Maret 2015, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Amalia menyebut peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 dan September 2022 terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Sementara itu, kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia," lanjutnya.

Amalia menilai kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan yang mulai berangsur turun dari Maret 2021 hingga September 2025. Dia menyampaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang.

"Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin menurun 0,49 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2024, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,70 juta orang," sambung dia.

Amalia mengatakan persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,22 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,02 persen.

"Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,32 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,88 juta orang)," kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 23,36 juta orang Indonesia masih merupakan penduduk miskin sampai dengan September 2025.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026), yang juga merilis data pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,11% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, angka 23,36 juta penduduk miskin itu turun apabila dibandingkan dari periode sebelumnya yakni Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sebanyak 490.000 orang disebut telah keluar dari kemiskinan.

"Secara persentase maka tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan Maret 2025," terangnya.

Adapun jumlah penduduk miskin juga turun dari September 2024 yakni 24,06 juta orang. Tren penurunan itu, terang Amalia, terus terjadi sejak yang ditemukan pada Survei Ekonomi Sosial Nasional BPS pada Maret 2023. Saat itu, penduduk miskin berjumlah 25,9 juta orang.

Dari segi kewilayahan, tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 6,6% atau mengalami penurunan 0,13 persentase poin jika dibandingkan Maret 2025 yakni 6,73%.

Sementara itu, tingkat kemiskinan perdesaan September 2025 10,72% atau mengalami penurunan 0,31 persentase poin dibandingkan Maret 2025.

Berdasarkan hasil survei yang sama, BPS menemukan bahwa garis kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2025 mengalami peningkatan 5,3% dari Maret 2025. Hal itu berdasarkan perhitungan garis kemiskinan secara rata-rata satu rumah tangga dengan 4,76 anggota rumah tangga.

"Garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.053.269 per bulan. Sebagai catatan garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan provinsi, kota, desa," terang Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah dan tingkat kemiskinan nasional pada September 2025, meskipun di saat yang sama garis kemiskinan mengalami kenaikan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen atau setara 23,36 juta orang.

Angka tersebut turun 490.000 orang dibandingkan Maret 2025, atau turun 0,22 persen poin secara persentase.

Tren penurunan ini, menurut Amalia, telah berlangsung konsisten sejak Maret 2023.

“Penurunan kemiskinan ini terjadi meskipun garis kemiskinan pada September 2025 meningkat 5,30 persen dibandingkan Maret 2025,” jelasnya dalam Rilis BPS di Jakarta pada Kamis (5/2/2026).

BPS mencatat, kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi oleh peningkatan harga kebutuhan minimum makanan dan non-makanan.

Pada September 2025, rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,76 anggota keluarga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp 3.053.269 per bulan.

Amalia menekankan, garis kemiskinan lebih tepat dipahami dalam konteks kebutuhan bulanan rumah tangga, bukan konsumsi harian per individu.

Penurunan Kemiskinan di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan

Penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Di mana tingkat kemiskinan perkotaan turun menjadi 6,60 persen, sementara kemiskinan perdesaan menurun ke level 10,72 persen.

Penurunan di perdesaan tercatat lebih dalam dibandingkan perkotaan, seiring membaiknya kinerja sektor pertanian dan meningkatnya produksi pangan.

Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang sepanjang Agustus 2024 hingga Agustus 2025, dengan peningkatan jumlah pekerja formal.

Konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi pun terus menguat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 yang mencapai 5,04 persen.

Selain jumlah penduduk miskin, kualitas kemiskinan juga menunjukkan perbaikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada September 2025 tercatat menurun dibandingkan Maret 2025.

Distribusi Penduduk Miskin di Indonesia

Secara spasial, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan 12,32 juta orang atau sekitar 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional.

Namun, penurunan kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan terdalam tercatat di Maluku dan Papua.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui Gini Ratio juga mengalami perbaikan.

Pada September 2025, Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,363, turun 0,012 poin dibandingkan Maret 2025.

Meski ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan, keduanya sama-sama menunjukkan tren penurunan.

“Secara keseluruhan, profil kemiskinan dan ketimpangan Indonesia pada September 2025 menunjukkan perbaikan, baik dari sisi jumlah, kedalaman, maupun ketimpangan,” kata Amalia.

Bisnis.com, GARUT - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Garut, Jawa Barat menunjukkan tren penurunan pada 2025. Namun demikian, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam catatan tersebut jumlah penduduk miskin mencapai 252.600 jiwa atau 9,39% dari total populasi. Angka ini turun dari 259.301 atau 9,68% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Garut Nevi Hendri menyebutkan meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, sebagian besar warga miskin masih menggantungkan hidup pada sektor informal dengan produktivitas rendah.

“Penurunan kemiskinan tahun ini memang positif, tapi kita tidak boleh puas. Sebab, sebagian masyarakat masih berada sangat dekat dengan garis kemiskinan,” ujar Nevi, Rabu (12/11/2025).

Berdasarkan laporan Profil Kemiskinan Kabupaten Garut 2025, tren kemiskinan di Garut mengalami fluktuasi dalam sembilan tahun terakhir. Sejak Maret 2016 hingga 2019, angka kemiskinan turun dari 11,64% menjadi 8,98%.

Namun, dia mengatakan pandemi covid-19 pada 2020–2021 memukul ekonomi lokal, terutama sektor pertanian rakyat dan perdagangan kecil, sehingga angka kemiskinan naik menjadi 10,65% pada 2021.

Nevi menjelaskan penurunan kembali mulai terlihat sejak 2022 seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, terutama setelah sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan pulih.

“Pemulihan ini didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.

Kesenjangan Ekonomi Tak Berkurang

Meski demikian, dia mengingatkan penurunan persentase kemiskinan tidak otomatis berarti kesenjangan berkurang. Berdasarkan data BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2025 tercatat 1,38, turun tipis 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,34, juga turun 0,05 poin.

“Artinya, kondisi ekonomi kelompok miskin memang sedikit membaik, tetapi jarak antara penduduk miskin dengan mereka yang hampir miskin masih sempit. Ini menunjukkan adanya kelompok rentan yang sewaktu-waktu bisa kembali jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi,” jelas Nevi.

BPS juga mencatat kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang mencapai Rp407.191 per kapita per bulan pada Maret 2024, naik dari Rp367.681 pada 2022.

Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum hidup akibat inflasi harga pangan dan nonpangan.

“Biaya hidup naik, sementara pendapatan masyarakat tidak semuanya menyesuaikan. Ini menjadi salah satu faktor mengapa penurunan kemiskinan berjalan lambat,” ujar Nevi.

Dia menambahkan komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih mendominasi dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap total GK.

Dengan kebutuhan kalori minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, tekanan inflasi bahan pangan membuat kelompok miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Meski berbagai program bantuan sosial telah digulirkan, Nevi menilai langkah jangka panjang harus diarahkan pada transformasi ekonomi desa.

Sebab, lebih dari dua pertiga penduduk miskin Garut masih tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung pada pertanian tradisional.

“Selama struktur ekonomi desa masih bertumpu pada pertanian subsisten tanpa nilai tambah, penurunan kemiskinan akan terus berjalan lambat,” ujarnya.

BPS merekomendasikan peningkatan akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan pasar. Selain itu, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, industri olahan hasil pertanian, serta ekowisata berbasis komunitas dapat menjadi penopang baru.

Nevi juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan statistik dan kebijakan pembangunan daerah.

"Data harus menjadi dasar perencanaan. Kami berharap data kemiskinan ini tidak berhenti di laporan, tetapi menjadi acuan nyata bagi kebijakan yang berpihak pada masyarakat bawah,” pungkasnya.