JAKARTA - Istiqlal Global Fund (IGF) resmi menjalin kerja sama dengan PT Simpan Asset Management dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk untuk pengelolaan Dana Abadi Istiqlal. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di ruang VVIP Al-Malik, Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (14/10).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama IGF Ahsanul Haq, Investment Director PT Simpan Asset Management Armand Adhirama Marthias, dan Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Anung Rony Hascaryo. Acara turut disaksikan oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. KH. Nasaruddin Umar.

Prof. Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut dan mengingatkan pentingnya menjaga niat luhur dalam setiap langkah pengelolaan dana umat. "Kemauan yang sangat luhur, insyaAllah akan didengar oleh malaikat dan Allah subhanahu wata’ala. Jika program ini dioptimalkan, umat akan hebat. Percayalah, niat yang tulus lillahita’ala akan dibantu oleh Allah," ujarnya.

Ia juga menegaskan pengelolaan wakaf dan dana abadi harus dijalankan secara tertib dan transparan agar dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. "Wakaf ini harus beraturan. Jika semua pundi-pundi diatur dengan baik, maka umat akan menjadi kaya," katanya.

Direktur Utama IGF Ahsanul Haq menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kerja sama tersebut. Ia menyebut kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dana abadi berbasis wakaf produktif. "Kami bersyukur dan gembira bisa bergandengan dengan Simpan Asset dan Trimegah Sekuritas," ucapnya.

Ahsanul menjelaskan, melalui kemitraan ini IGF berupaya menghadirkan wadah yang mempertemukan para muwakif dengan mauquf ‘alaih (penerima manfaat) secara langsung. "Kami ingin menyediakan ruang interaksi yang memudahkan masyarakat mengakses instrumen keuangan syariah dalam format ZAWA, yang juga mencakup kegiatan filantropi seperti infak dan sedekah," kata dia.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan ini juga diisi dengan sesi talkshow yang menghadirkan sejumlah pakar di bidang keuangan syariah. Akademisi pasar modal Yoyok Prasetyo membahas pengenalan pasar modal dan reksa dana syariah.

Sementara, Head of Retail Mutual Fund Strategy & Partnerships PT Trimegah Sekuritas Hasbie Sukaton mengatakan materi tentang "Konsep Dana Abadi Istiqlal melalui Wakaf Uang Produktif" dan Investment Director PT Simpan Asset Management Armand Adhirama Marthias menjelaskan produk "Simpan Cash Syariah Fund Kelas Dana Abadi Istiqlal".

YOGYAKARTA - Transportasi darat memegang peranan penting dalam sistem logistik nasional, sehingga menuntut standar keselamatan, efisiensi, dan pelayanan yang tinggi. Penanganan ODOL di Indonesia juga tidak bisa lagi ditunda.

Pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dimulai dari serius menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan muatan hingga menekankan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. AHY Ungkap 5 Tantangan Utama Realisasikan Zero ODOL

Hal ini disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan saat membuka Mukernas IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) 2025 periode 2021-2026 di Yogyakarta, Selasa (14/10/2025). Dalam acara ini, Aan mengetengahkan tema "Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Angkutan Jalan dalam Penanggulangan ODOL dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat."

”Masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek. Mulai dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur jalan, penurunan umur kendaraan, dan peningkatan polusi udara," katanya.

Keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah. Misalnya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. RAN ini melibatkan 9 rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha.

Kemudian, Optimalisasi Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Hingga Juni 2025, total perusahaan yang telah lulus SMK-PAU mencapai 220 perusahaan yang terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang dan 78 angkutan orang.

Selanjutnya yaitu Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID). Tanda Uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan, mempermudah penindakan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pencatatan kendaraan. ”Sistem BLUe ini juga terintegrasi dengan berbagai pihak seperti MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri," ujarnya.

Berikutnya, Optimalisasi Pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang. Hingga tahun lalu, terdapat 89 UPPKB yang telah beroperasi dan beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi Weigh In Motion (WIM).

Yang tidak kalah penting juga ialah penyelenggaraan Diklat Pengemudi dan Training of Trainer (TOT). Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum dan 110 kali TOT sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengemudi. 5 Sekolah Kedinasan Transportasi Darat Kemenhub 2025, Lulus Jadi CPNS

Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 mengalami penurunan 22,38% dibandingkan Maret 2025. ”Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran 2025," paparnya.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan pelarangan kendaraan ODOL pada 1 Januari 2027. "Kebijakan Zero ODOL diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4% dan menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun," jelasnya.

JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan kewajiban kepada nasabah dengan mencatat total pembayaran klaim yang signifikan sejak perusahaan berdiri pada Oktober 2020. Hingga September 2025, IFG Life telah menunaikan pembayaran klaim melebihi Rp22,5 triliun kepada lebih dari 450.000 peserta.

"Pembayaran klaim lebih dari Rp22,5 triliun sejak berdiri ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan hak-hak pemegang polis terpenuhi sesuai ketentuan," ujar Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi, di Jakarta, Selasa (14/10).

Kinerja positif tersebut juga terlihat dalam perolehan premi konsolidasi perusahaan sepanjang kuartal III-2025. Periode Januari hingga September 2025, IFG Life membukukan pendapatan premi sebesar Rp3,74 triliun.

Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,5 persen atau senilai Rp165 miliar, melampaui pertumbuhan premi industri asuransi jiwa nasional yang tercatat 3,6 persen pada semester I 2025, berdasarkan data AAJI.

Meskipun terdapat kerugian setelah pajak sebesar Rp119 miliar pada periode yang sama, secara keseluruhan IFG Life tetap mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan membukukan laba komprehensif sebesar Rp465,4 miliar.

Lebih lanjut, fundamental keuangan IFG Life tercatat jauh di atas ambang batas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan mencatat ekuitas sebesar Rp5,96 triliun, yang mana jauh di atas batas ekuitas minimum yang diwajibkan OJK untuk perusahaan asuransi jiwa komersial, yaitu Rp500 miliar pada tahun 2026 dan Rp1 triliun pada 2028.

Solidnya keuangan perusahaan juga ditopang oleh Rasio Kecukupan Modal atau Risk Based Capital (RBC) sebesar 214,97 persen. Angka ini jauh melampaui batas minimum OJK, yaitu 120 persen, menjadi penanda fundamental keuangan IFG Life yang tetap kuat dan sehat.

"IFG Life akan terus menegakkan prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam setiap kebijakan bisnis. Kami memastikan kewajiban dalam bentuk pembayaran klaim kepada pemegang polis tetap terlaksana dengan tepat waktu," tutup Gatot.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga 30 September 2025 mengalami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau setara dengan 1,56% dari Produk Domestik Bruto (PDB).Diterangkan oleh Menkeu bahwa defisit APBN tetap terjaga sehingga keseimbangan primer yang masih tercatat surplus Rp18 triliun adalah positif yang menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut.

“Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB dan keseimbangan primer yang positif,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Adapun untuk pendapatan negara tercatat Rp1.863,3 triliun atau sudah 65,05% terhadap Outlook yang ditetapkan.

"Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang," jelas Purbaya.

Untuk penerimaan perpajakan, lanjut Purbaya, tercatat Rp1.516,6 triliun, terkontraksi 2,9% yoy. Dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun dan bea cukai Rp221,3 triliun.

Menurut Purbaya, penurunan harga komoditas batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan.

JAKARTA - Berbalik arah, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) hari ini ditutup ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan dengan penurunan tajam mencapai160,68 poin atau 1,95% ke 8.066,52. Pada penutupan IHSG , Selasa (14/10/2025) terdapat 144 saham menguat, 614 saham melemah dan 198 saham stagnan.

Transaksi perdagangan hari ini tercatat mencapai Rp31,8 triliun dari 46,8 miliar saham yang diperdagangkan. Indeks LQ45 turun 2,05% ke 771,89, indeks JII turun 2,35% ke 557,93, indeks IDX30 turun 2,14% ke 403,13 dan indeks MNC36 turun 2% ke 318,13.

Untuk indeks sektoral di antaranya energi turun 3,34%, konsumer non siklikal turun 1,83 persen, konsumer siklikal turun 1,43%, keuangan turun 2,90%, infrastruktur turun 2,53%, properti menguat 0,03%, bahan baku turun 2,14%, transportasi turun 3,99%, industri turun 0,46%, teknologi turun 2,08%, kesehatan melemah 0,18%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK) naik 34,78% ke Rp93, PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 34,46% ke Rp199 dan PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 34,38% di Rp258.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) turun 15% ke Rp340, PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) turun 14,98% ke Rp6.950 dan PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) turun 14,95% ke Rp4.210.

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menyambut baik program Pemerintah terkait pemanfaatan Bioetanol sampai dengan 10%. Selain sudah menjadi best practice di negara-negara maju, langkah tersebut dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk green energy serta salah satu upaya menuju kemandirian energi.

"Sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang bahan bakar minyak (BBM), kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM, kami menyambut baik bahwa pabrikan otomotif juga telah mengantisipasi dengan teknologi kendaraan yang mampu menggunakan Bioetanol sebagai bahan bakarnya, hal ini tentunya membuka ruang kepada kami selaku penyedia layanan BBM untuk bersama-sama pabrikan otomotif, akademisi dan praktisi dalam melakukan edukasi publik untuk mendukung program Pemerintah", ungkap Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dalam keterangan resmi, Selasa (14/10/2025).

Terkait kerja sama dengan Badan Usaha Non Pertamina (Swasta), lanjut dia, saat ini proses negosiasi Business to Business (B2B) masih terus berjalan dengan skema win-win solution serta mengedapankan semangat saling menghormati dan memahami internal prosedur masing-masing perusahaan agar layanan kepada masyarkat secara luas dapat segera terlayani dengan baik.

Mars Ega menegaskan, Pertamina Patra Niaga terbuka atas masukan dan saran dari segenap lapisan masyarakat dan berkomitmen terus melakukan perbaikan. Dia mengakui bahwa gal ini tidak mudah, namun sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pertamina Patra Niaga untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Saat ini kami mengakselerasi perbaikan layanan di sektor Ritel SPBU melalui Program Retail Make Over, diantaranya dengan terus melakukan perbaikan dan penataan toilet dan mushala, kepastian kualitas BBM dan house keeping SPBU agar dapat memberikan kenyamanan konsumen selama di SPBU," papar Mars Ega.

Selain itu untuk memberikan apresiasi kepada konsumen, Pertamina Patra Niaga juga memberikan program undian MyPertamina Tebar Hadiah dimana masyarakat dapat mengikuti dengan menukar poin MyPertamina sampai dengan akhir Oktober 2025 ini.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat atas kepercayaan, kepedulian dan masukan yang diberikan kepada kami, baik secara langsung melalui Contact Center 135 atau tidak langsung untuk kebaikan perusahaan," tutupnya.

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) . Tahun ini, BKI menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum 2025 secara daring, bekerja sama dengan Eduvokasi Solusi Negeri, DPC IPERINDO Kalimantan Timur, serta mendapat dukungan dari PT Garuda Systrain Interindo.

Executive Director Eduvokasi, Tasya Juwita mengatakan, melalui program ini, BKI terus berkomitmen mencetak lebih banyak tenaga kerja terlatih dan bersertifikat di bidang K3.

"BKI berkomitmen mencetak tenaga kerja terampil di sektor kemaritiman, agar dapat turut memastikan industri maritim Indonesia semakin tangguh dan berdaya saing tinggi," katanya.



Kegiatan yang dibuka secara resmi pada 24 September 2025 ini dihadiri oleh Arief Bijaksana Prawira Negara, Kepala Unit TJSL BKI, yang menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri nasional.

Turut hadir pula Tasya Juwita, Executive Director Eduvokasi, serta H. Muhammad Budiansyah, S.T., Sekretaris Jenderal DPC IPERINDO Kalimantan Timur. Setelah sesi pembukaan, peserta mendapatkan arahan terkait jadwal dan tata tertib pelatihan yang berlangsung hingga 7 Oktober 2025, dipandu oleh tim dari PT Garuda Systrain Interindo.

Melalui program ini, BKI terus berkomitmen mencetak lebih banyak tenaga kerja terlatih dan bersertifikat di bidang K3, khususnya di sektor kemaritiman, agar dapat turut memastikan industri maritim Indonesia semakin tangguh dan berdaya saing tinggi.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa dirinya belum berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) . Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepadanya untuk secara langsung mengurus reformasi pajak dan bea cukai demi mengoptimalkan penerimaan negara ke depan.

"Untuk sementara kayaknya enggak akan dibangun. Pajak dan Bea Cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan membawahi sendiri, jadi itu bagian saya pajak dan bea cukai," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya memastikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Ia akan melanjutkan proses reformasi di dua otoritas utama penerimaan negara tersebut. Upaya ini dilakukan dengan memastikan sistem pengumpulan pajak dan cukai berjalan lebih efektif serta efisien.

"Karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak," tegasnya.

Melalui reformasi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Purbaya optimistis dapat meningkatkan rasio penerimaan perpajakan atau tax ratio sekitar 0,5% pada tahun depan dari posisi saat ini yang berada di kisaran 10%.

"Ke depan saya harap sih tahun depan dengan mulai hidupnya sektor riil, tax ratio-nya naik otomatis itu setengah persen, ada tambahan income Rp110 triliun lebih, mudah-mudahan itu terjadi," jelas Purbaya.

JAKARTA - Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menjaga likuiditas perekonomian tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi cash management pemerintah agar kas negara tidak hanya aman, tetapi juga produktif dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau kita lihat, pertumbuhan angkanya yang grafik merah itu 13,2% adalah M0 atau base money. Tadinya di posisi 0, dan ketika kita melakukan injeksi sebesar Rp200 triliun, M0 naik menjadi 13,2%. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah signifikan, jadi harusnya ke depan ekonomi akan tumbuh juga," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2025 total dana pemerintah yang ditempatkan di empat bank Himbara mencapai Rp200 triliun. Dari jumlah itu, realisasi penyaluran kredit mencapai Rp112,4 triliun atau sekitar 56% dari total dana yang ditempatkan.

Secara rinci, Bank Mandiri memperoleh penempatan dana Rp55 triliun dengan realisasi penyaluran kredit Rp40,6 triliun (74%), Bank BRI Rp55 triliun dengan realisasi Rp33,9 triliun (62%), Bank BNI Rp55 triliun dengan realisasi Rp27,6 triliun (50%), Bank BTN Rp25 triliun dengan realisasi Rp4,8 triliun (19%), dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun dengan realisasi Rp5,5 triliun (55%).

Menurut Purbaya kebijakan tersebut berhasil mendorong pertumbuhan base money (M0) menjadi 13,2% pada September 2025, naik dari 8,5% pada Agustus dan 7,6% pada Juli 2025. Peningkatan ini menunjukkan jumlah uang beredar tumbuh signifikan setelah penempatan dana pemerintah dilakukan.

"Sampai September, lebih dari Rp112 triliun sudah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk likuiditas produktif. Artinya, lebih dari separuh dana yang ditempatkan sudah bekerja menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan penempatan dana ini tidak hanya menjaga likuiditas perbankan, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian melalui penurunan cost of fund, perluasan pembiayaan sektor riil, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia.

JAKARTA - PTPP (Persero) tbk (PTPP) merampungkan pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg (Kataraja) Seksi 1. Jalan tol ini beroperasi gratis hingga 20 Oktober 2025. Tol Kataraja Seksi 1 menjadi penghubung utama antara Bandara Internasional Soekarno–Hatta dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 , kota mandiri modern yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group di pesisir utara Jakarta.

Kehadiran tol ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi logistik, serta membuka akses ekonomi baru di wilayah Tangerang Utara, khususnya Kosambi, Teluknaga, dan Rajeg.

Tol Kataraja atau Gate 1 Tol PIK 2 dibuka untuk mendukung penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025. Jalur ini beroperasi secara fungsional tanpa tarif pada 9 hingga 20 Oktober 2025 pukul 06.00–22.00 WIB.

Pengguna kendaraan dari Bandara Internasional Soekarno - Hatta menuju PIK 2 hanya perlu membayar Tol Sedyatmo, sedangkan akses dari PIK 2 menuju Jakarta (Tol Dalam Kota dan JORR) juga gratis untuk Tol Kataraja/Gate 1 PIK 2.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menyampaikan, bahwa pembukaan tol ini merupakan momentum penting dalam memperkuat konektivitas nasional. Kehadiran tol baru ini diharapkan mampu memperluas konektivitas di utara Jakarta.

"Dibukanya Tol Kataraja Seksi 1 menjadi tonggak baru dalam pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan bandara dengan kawasan ekonomi strategis di utara Jakarta," lanjutnya.

Joko menambahkan, Tol Kataraja Seksi 1 terhubung langsung dengan Tol Prof. Dr. Sedyatmo di Jakarta Utara dan menjadi bagian awal dari jaringan tol Kataraja hingga Rajeg yang nantinya akan terkoneksi dengan Tol Serbaraja (Serpong - Balaraja).

Jalur ini akan menjadi alternatif baru pengurai kemacetan di koridor barat Jabodetabek, terutama ruas Jakarta - Merak, sekaligus memperkuat rantai pasok dan efisiensi logistik lintas provinsi.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Group, Subholding Gas Pertamina, kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih 7 penghargaan dalam ajang Stevie International Business Awards 2025 di Portugal, (10/10/2025). Hal ini menunjukkan apresiasi besar dari kancah internasional atas pencapaian PGN Group melalui kompetisi global yang diikuti berbagai perusahaan di seluruh dunia.

Dalam ajang bergengsi tersebut, PGN berhasil meraih penghargaan Gold Winner untuk kategori Company of The Year dan kategori Innovating Utility Through Web, atas program pemasaran perusahaan yang terus bertransformasi dan berinovasi sepanjang tahun 2024.

“PGN berhasil mengenalkan produk LNG di tahun 2024 yang dialirkan kepada industri domestik, hal ini merupakan bentuk inovasi sekaligus menjawab tantangan pasokan gas untuk pemenuhan kebutuhan energi,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman dalam keterangannya.

Optimalisasi website bisnis PGN (www.pgas.id) turut memperkuat pengalaman calon pelanggan B2B dalam memperoleh informasi terkait layanan gas bumi. Melalui fitur on-demand meeting, calon pelanggan dapat melakukan online meeting dengan tim PGN, sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

“Sepanjang 2024, sebanyak 40 calon pelanggan B2B telah memanfaatkan fitur on-demand meeting untuk mendapatkan informasi terkait layanan gas bumi PGN secara langsung. Hal ini menandai langkah awal transformasi digital dalam akuisisi pelanggan korporasi,” sebut Fajriyah.

Selain itu, PGN juga mengikutsertakan Annual Report (AR) 2024 yang mengangkat tema “Resilience to Deliver”, dan meraih Bronze Winner untuk kategori Best Annual Report – Publicly Held Corporations. Annual Report PGN 2024 dinilai menyampaikan tema yang kuat dan mendukung misi perusahaan. Kinerja operasi dan keuangan PGN sepanjang tahun 2024 ditampilkan dengan lengkap didukung oleh data yang komprehensif. Termasuk di dalamnya mengenai ekspansi infrastruktur, penggunaan teknologi dan kolaborasi strategis dengan berbagai partner.

“Terlepas dari kinerja positif yang diraih, kami menyampaikan kondisi perusahaan dengan transparan melalui Annual Report sebagai bentuk penerapan GCG (Good Corporate Governance) serta laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Selain itu, dapat menjadi media informasi untuk mendukung pengambilan keputusan stakeholder PGN lainnya sekaligus untuk memperkuat relationship bisnis,” lanjut Fajriyah.

Selain PGN, Anak Perusahaan PGN juga berhasil meraih penghargaan Best Annual Report – Privately-Owned Companies dalam ajang Stevie International Business Awards 2025. Terdapat 4 Anak Perusahaan yang meraih penghargaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia sebagai Silver Winner, PT PGN LNG Indonesia sebagai Silver Winner, PT Permata Graha Nusantara sebagai Bronze Winner, dan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara sebagai Bronze Winner.

Penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat citra positif PGN Group di mata publik dan pemangku kepentingan, serta menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi di masa mendatang.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI mengajukan permintaan tambahan penempatan dana kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa , menyusul keberhasilan bank tersebut dalam menyalurkan dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang telah dialokasikan sebelumnya.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, usai pertemuan antara Menkeu Purbaya dengan para direktur utama bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta, dan investor di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025) malam.

"Tadi (BRI) sudah minta tambah. Dikasih (kapan akan diberikan) tergantung bapak (Menteri Keuangan Purbaya) ya. Saat ini realisasi 90,4 persen sudah hampir selesai,” ujar Hery.

Menkeu Purbaya menyatakan pemerintah terbuka untuk memberikan tambahan penempatan dana ke bank Himbara, namun keputusan akhir akan sangat mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara efektif.

"Belum, saya enggak tahu mereka (Himbara) sanggup berapa. Kan kalau ketemu orang kan seperti itu, kami sanggup, kami sanggup. Begitu dikasih bingung,” kata Purbaya.

Purbaya menilai penempatan dana pemerintah ke Himbara adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan bunga yang lebih rendah dari pasar, bank dapat memperluas penyaluran kredit, meskipun marginnya mungkin sedikit turun.

Peluang penambahan dana ini juga dipertimbangkan karena laju pertumbuhan uang beredar (base money atau M0) di masyarakat masih dianggap rendah.

"Karena laju pertumbuhan uangnya baru 13 persen, M0-nya, base money-nya. Saya pikir seharusnya idealnya 20 persen lebih sedikit,” ucapnya.

Menkeu mencatat bahwa pemerintah masih memiliki dana sekitar Rp250 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia dan dapat digunakan sewaktu-waktu untuk menambah likuiditas. “Nanti kita lihat seperti apa,” katanya.

Purbaya kembali menegaskan bahwa pengalihan dana pemerintah ke bank Himbara, yang bertujuan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung pembiayaan sektor produktif, bukan merupakan bagian dari ekspansi fiskal.

“Saya enggak mengubah anggaran sama sekali. Ini hanya uangnya dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi supaya sektor swasta bisa tumbuh,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Purbaya juga meyakinkan investor bahwa kebijakan fiskal pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan tanpa melampaui batas defisit dan rasio utang, dengan fokus menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor riil.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menempatkan total dana Rp200 triliun di lima bank Himbara, terdiri dari Rp55 triliun masing-masing untuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI; Rp25 triliun untuk BTN; serta Rp10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI).