SMBC Indonesia menjaga kinerja yang solid sepanjang periode tersebut dengan merespons dinamika pasar serta pergeseran kebijakan moneter secara cepat dan efektif.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) mencatat laba bersih konsolidasi setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,5 triliun hingga kuartal III-2025, menurun 26 persen year on year (yoy).

Adapun pendapatan operasional tercatat sebesar Rp13,8 triliun, meningkat 11 persen yoy. Sementara pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tumbuh 9 persen yoy.

“SMBC Indonesia menjaga kinerja yang solid sepanjang periode tersebut dengan merespons dinamika pasar serta pergeseran kebijakan moneter secara cepat dan efektif,” kata Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebagai catatan, laporan keuangan konsolidasi SMBC Indonesia periode Januari-September 2025 sudah memperhitungkan kinerja keuangan PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF), atau Grup OTO. Keduanya resmi menjadi bagian dari SMBC Indonesia setelah penyelesaian akuisisi pada akhir Maret 2024.

Kontribusi pasca-akuisisi dari Grup OTO turut mendorong peningkatan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) Perseroan menjadi 7,1 persen pada September 2025 dari 6,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit SMBC Indonesia secara konsolidasi mencapai Rp186,2 triliun, meningkat 6 persen yoy dari Rp175,1 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi pendanaan, saldo current account & savings account (CASA) naik 33 persen yoy menjadi Rp50,6 triliun. Pertumbuhan ini mendorong rasio CASA dari 33,6 persen pada September 2024 menjadi 42 persen pada September 2025.

Sedangkan deposito berjangka menurun 7 persen yoy menjadi Rp69,7 triliun. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6 persen yoy menjadi Rp120,3 triliun.

SMBC Indonesia memastikan kualitas aset tetap terjaga, dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto sebesar 2,8 persen per September 2025.

Meski angka ini lebih tinggi dibanding 2,2 persen setahun sebelumnya, namun membaik dari 3,2 persen pada akhir Juni 2025.

Posisi likuiditas dan pendanaan tetap kuat, tercermin dari rasio cakupan likuiditas (liquidity coverage ratio/LCR) sebesar 277,8 persen, rasio pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio/NSFR) sebesar 119,9 persen, serta rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 29,8 persen.

Produk perbankan digital dari SMBC Indonesia, Jenius, turut mencatatkan hasil positif di tengah performa pendanaan dan likuiditas yang kuat.

Jumlah pengguna terdaftar naik 7 persen yoy menjadi 6,3 juta dan DPK tumbuh 13 persen yoy menjadi Rp30,7 triliun. Sementara portofolio kredit Jenius, seperti Flexi Cash, Digital Micro, Kartu Kredit Jenius, dan Jenius Paylater, naik 7 persen yoy menjadi Rp3,5 triliun.

Menurut perseroan, pertumbuhan berkelanjutan ini menegaskan posisi Jenius sebagai pemimpin sektor perbankan digital di Indonesia yang terus mendorong inklusi keuangan melalui solusi digital yang sederhana, mudah diakses, dan inovatif.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk bertanggung jawab atas dana lender (pemberi dana) yang masih tertahan, serta meminta penjelasan mengenai permasalahan di perusahaan tersebut.

Pada Selasa (28/10), OJK telah memfasilitasi pertemuan antara Pengurus DSI dengan para lender di Kantor OJK, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

“OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, OJK menyampaikan bahwa pertemuan ini, juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

Dalam pertemuan, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender untuk membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pada kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025.

Pengenaan sanksi merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap DSI agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari lender maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan.

DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Perlu segera diterjemahkan dalam peraturan presiden (perpres) yang operasional....

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditempuh pemerintah agar pengelolaan APBN tetap prudent seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

“Langkah pertama adalah menetapkan plafon tahunan dan lima tahunan untuk total portofolio pinjaman pemerintah pusat, dipatok sebagai bagian dari ruang pembiayaan dalam APBN serta disejajarkan dengan prioritas pembangunan nasional,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

PP 38/2025 telah mengamanatkan penyusunan kebijakan pemberian pinjaman berperiode lima tahun yang memuat kapasitas fiskal, manajemen risiko, sektor prioritas, serta kriteria penerima.

Hal itu, ujar Josua, perlu segera diterjemahkan dalam peraturan presiden (perpres) yang operasional, termasuk batas akumulasi portofolio per segmen penerima baik pemda, BUMN, maupun BUMD, serta batas eksposur per entitas

Rekomendasi kedua yakni penetapan harga yang mencerminkan risiko. Bunga pinjaman sebaiknya menutup biaya dana pemerintah plus cadangan kerugian yang wajar, dengan tambahan biaya di muka untuk menutup ongkos pengelolaan.

PP mengatur bahwa bunga dan biaya menjadi penerimaan negara bukan pajak. Menurut Josua, pemanfaatan ketentuan ini penting agar skema tidak menjadi subsidi terselubung dan tetap adil bagi kas negara.

“Keringanan biaya dapat diberikan secara terarah hanya untuk proyek dengan manfaat publik yang jelas dan tercatat sebagai kebijakan anggaran yang eksplisit,” ujar dia lagi.

Langkah ketiga yakni memastikan proyek yang dibiayai memiliki arus kas balik atau menghasilkan penghematan belanja yang terukur.

Untuk pemda, prioritas dapat diberikan pada proyek yang menambah pendapatan sah atau menekan biaya layanan dasar.

Sementara untuk BUMN dan BUMD, pemberian pinjaman harus disertai jaminan yang memadai, dengan pengecualian bahwa aset dari penyertaan modal daerah tidak boleh dijadikan agunan sebagaimana penjelasan pasal.

Langkah keempat, membangun jalur pengamanan pembayaran sejak awal. Selain mekanisme pemotongan transfer ke daerah sebagaimana diatur dalam PP, penerima pinjaman perlu menyiapkan rekening khusus penerimaan proyek dan dana cadangan layanan utang.

Pemerintah juga perlu membangun mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi penurunan rasio kemampuan bayar yang mendekati ambang batas.

“PP 38/2025 sendiri mewajibkan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan utang sedikitnya 2,5 serta menata seluruh proses penilaian kelayakan oleh Menteri Keuangan, angka ambang dan tata cara penilaian ini harus dipatuhi tanpa pengecualian,” kata Josua.

Langkah kelima, menyinkronkan skema ini dengan kondisi riil APBN agar tidak mengganggu belanja prioritas.

Laporan APBN Kita menunjukkan penyerapan belanja kementerian/lembaga per akhir September baru sekitar 60 persen dan masih perlu akselerasi, sementara pembiayaan utang untuk menutup defisit diproyeksikan Rp731,5 triliun pada 2025.

“Ini berarti ruang fiskal harus dibagi cermat antara belanja yang langsung dirasakan masyarakat dan penyaluran pinjaman. Jangan sampai pinjaman justru menekan percepatan belanja yang sedang dikejar pemerintah,” kata Josua.

Selanjutnya, langkah keenam, mengutamakan kolaborasi pembiayaan. Untuk proyek yang layak dibiayai perbankan atau pasar, pemerintah sebaiknya menjadi pelengkap yang mengurangi risiko awal, bukan menggantikan seluruh pembiayaan.

Dengan begitu, dana APBN menjadi pemicu dan tidak menyingkirkan peran swasta. Hal ini sejalan dengan tujuan PP untuk mendorong sektor produktif sekaligus menjaga risiko pada tingkat yang bisa ditanggung APBN.

Langkah terakhir atau ketujuh ialah memperkuat keterbukaan portofolio. Josua mengingatkan, pemerintah perlu mempublikasikan daftar pinjaman yang disetujui, kemajuan proyek, status pembayaran, hingga tindakan korektif.

“PP mengatur penatausahaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan bahkan opsi penyelesaian masalah seperti pembatalan sebagian atau seluruh pinjaman bila terjadi penyimpangan. Seluruh kanal ini harus aktif dan dilaporkan berkala,” kata Josua pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.617 per dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ekspektasi bahwa suku bunga acuan The Fed akan bertahan tinggi lebih lama.

“Hal ini menyusul sejumlah data ekonomi AS yang tetap solid, termasuk pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan klaim pengangguran mingguan yang masih stabil,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah sebesar 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.617 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.608 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah di level Rp16.631 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.622 per dolar AS.

Sentimen lain terhadap rupiah berasal dari imbal hasil (yield) obligasi AS yang tetap tinggi turut menahan minat terhadap aset berisiko di kawasan Asia, termasuk kurs rupiah.

Melihat dari faktor domestik, pelaku pasar disebut masih menantikan arah kebijakan lanjutan Bank Indonesia pasca mempertahankan BI-Rate pada level 6,25 persen pada pekan lalu.

“Upaya stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) diperkirakan akan menjaga volatilitas rupiah agar tetap terkendali. Surplus neraca perdagangan dan aliran masuk devisa hasil ekspor (juga) masih menjadi faktor penahan pelemahan lebih dalam,” ungkap Taufan.

Menurut dia, pergerakan rupiah yang relatif datar dalam beberapa hari terakhir mencerminkan fase konsolidasi pasar di tengah katalis baru yang minim.

Pelaku pasar dinyatakan cenderung bersikap wait and see menjelang hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan diumumkan pada Rabu malam waktu AS (30 Oktober 2025).

“Keputusan dan pandangan The Fed terkait Federal Funds Rate (FFR) akan menjadi petunjuk utama arah kebijakan moneter AS ke depan dan berpotensi mempengaruhi sentimen terhadap aset berisiko, termasuk rupiah,” ujar Research and Development ICDX tersebut.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Tanpa disiplin fiskal dan akuntabilitas yang jelas, kebijakan ini justru berisiko menciptakan tekanan baru pada APBN, bukan memperkuatnya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan risiko kebijakan yang memungkinkan pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN dan BUMD dengan menggunakan dana dari APBN.

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat pada 10 September 2025.

“Di atas kertas, kebijakan ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan ekonomi di daerah. Namun, di sisi lain, potensi dampaknya terhadap kesehatan fiskal nasional tidak bisa dianggap ringan,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Mengingat dana berasal dari APBN, Yusuf mengingatkan bahwa setiap risiko gagal bayar dari pemda atau BUMN pada akhirnya akan menambah beban fiskal pusat, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat dan disiplin dalam pengelolaan pinjaman.

Dalam konteks ini, catat Yusuf, pengalaman Tiongkok bisa menjadi pelajaran penting. Skema pembiayaan daerah di negara tersebut memang sempat berhasil mempercepat pembangunan, tetapi kemudian menciptakan tumpukan utang lokal yang besar karena lemahnya pengendalian dan pengawasan fiskal.

“Indonesia perlu berhati-hati agar kebijakan serupa tidak menimbulkan risiko yang sama, yakni terjadinya liabilities tersembunyi yang membebani APBN di masa mendatang,” kata dia.

Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi PP 38/2025 dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (prudential fiscal management).

Setiap permohonan pinjaman harus diseleksi berdasarkan kapasitas fiskal daerah, tingkat kemandirian keuangan dan kelayakan ekonomi proyek yang akan dibiayai.

Pengawasan independen dan transparansi laporan juga menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana atau pembiayaan proyek yang tidak produktif.

“Tanpa disiplin fiskal dan akuntabilitas yang jelas, kebijakan ini justru berisiko menciptakan tekanan baru pada APBN, bukan memperkuatnya,” kata Yusuf.

Dihubungi secara terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga menyampaikan hal senada.

Ia mengingatkan pemberian pinjaman kepada pemda dan BUMN harus dilakukan secara hati-hati, hanya untuk kebutuhan mendesak dan sesuai kapasitas pembayaran.

Pembayaran pokok pinjaman dapat dilakukan secara berkala melalui pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), baik setiap semester maupun setiap tahun.

“Untuk menghindari kepala daerah yang melempar tanggung jawab utang kepada penggantinya, tenor utang harus tidak boleh lebih panjang dari masa jabatan kepala daerah yang menandatangani perjanjian pinjaman. Hal lain, DPRD harus menyetujui rencana pinjaman tersebut,” kata Wijayanto.

Ia menilai kebijakan ini dipicu oleh kekhawatiran pemerintah bahwa pemda tidak mampu membiayai pembangunan, bahkan kebutuhan operasional, akibat pemangkasan TKD.

Selain itu, menurutnya, kebijakan ini mengandung unsur financial engineering sebagai upaya pemerintah menyiasati ketentuan defisit maksimal 3 persen terhadap PDB.

Wijayanto memandang PP 38/2025 membuka peluang bagi pemerintah untuk mengalihkan TKD yang semula tercatat sebagai belanja APBN menjadi pinjaman dari pemerintah pusat yang dikategorikan sebagai pembiayaan APBN.

“Jika ini berlanjut maka kita akan memasuki era di mana defisit APBN di bawah 3 persen tetapi utang pemerintah terus melejit. Ujung-ujungnya adalah semakin buruknya keberlanjutan fiskal kita,” kata dia.

Menurut dia, langkah yang lebih terbuka dan sehat adalah dengan menerbitkan APBN Perubahan untuk menyesuaikan TKD, serta meninjau kembali batas defisit APBN sebesar 3 persen. Meskipun tidak populer, opsi ini dinilai lebih aman dan transparan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp51,43 triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp10 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada 28 Oktober 2025.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp51,43 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri PBS040 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp3,4 triliun dari penawaran masuk Rp9,05 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,39903 persen dengan jatuh tempo 15 November 2030.

Serapan berikutnya berasal dari seri PBSG002 (penerbitan baru) yang dimenangkan sebesar Rp2 triliun dari penawaran masuk Rp10,54 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 5,90919 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2033.

Selanjutnya, dari seri PBS034 (pembukaan kembali) diserap dana sebesar Rp1,8 triliun dari penawaran masuk Rp11,82 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,29517 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.

Dari seri PBS038 (pembukaan kembali), dimenangkan nominal sebesar Rp1,2 triliun dari penawaran masuk Rp5,97 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,61027 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.

Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1 triliun dari seri SPNS13072026 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp6,75 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,60000 persen dengan jatuh tempo pada 13 Juli 2026.

Serapan terakhir berasal dari seri SPNS08122025 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp600 miliar dari penawaran masuk Rp850 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 4,60000 persen dengan jatuh tempo 8 Desember 2025.

Sedangkan dari seri SPNS06042026 (pembukaan kembali) dan PBS030 (pembukaan kembali), pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing seri menerima penawaran masuk sebesar Rp895 miliar dan Rp5,56 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

kolaborasi regional dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan ekonomi kawasan

Jakarta (ANTARA) - Para gubernur bank sentral negara anggota SEACEN sepakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui kolaborasi regional yang lebih erat di tengah ketidakpastian global, transformasi digital dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan bahwa saat ini adalah waktunya negara-negara kawasan bertindak bersama memperkuat ketahanan ekonomi.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar. Karena itu, kolaborasi regional dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan ketahanan ekonomi kawasan,” kata Perry sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

South East Asian Central Banks(SEACEN)Governors' Conference Ke-61 resmi diselenggarakan di Bali, Selasa (28/10).

Konferensi ini menjadi wadah pertukaran gagasan sebagai bagian penguatan kerja sama antarbank sentral di kawasan dalam konteks pengembangan kapasitas, kebijakan dan kelembagaan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI turut membagikan lima langkah utama yang ditempuh Bank Indonesia dalam merespons dinamika dan tantangan, salah satunya dengan memperkuat kerangka bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran agar berjalan terpadu.

Langkah lainnya yakni memperkuat pengawasan sistemik termasuk pendalaman pasar uang dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank, serta mempercepat konektivitas pembayaran digital lintas negara, baik ritel maupun wholesale.

Kemudian, memperkuat kapasitas kelembagaan guna menjaga independensi bank sentral sekaligus memastikan sinergi dengan pemerintah dan sektor riil, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia agar siap menghadapi tantangan kebanksentralan ke depan.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi dinamika geoekonomi global yang bergerak sangat cepat, mengubah arah perdagangan, investasi dan arus teknologi.

Dalam konteks ini, ujar Ricky, pendalaman integrasi keuangan di Asia bukan sekadar tujuan, tetapi menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The SEACEN Centre Cyn-Young Park menambahkan bahwa kerja sama ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membuka potensi pertumbuhan, mendorong inovasi dan memperkuat ketahanan di dunia yang penuh ketidakpastian.

Sebagai informasi, rangkaian pertemuan SEACEN ini menjadi awal masa transisi Bank Indonesia menuju keketuaan SEACEN yang akan resmi dijalankan pada 2026, menggantikan keketuaan SEACEN yang sebelumnya dipegang oleh Bank of Korea.

SEACEN merupakan forum kerja sama antarbank sentral di kawasan Asia-Pasifik yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan riset kebijakan.

Kepemimpinan Bank Indonesia di SEACEN pada 2026 mencerminkan pengakuan terhadap peran aktif Indonesia dalam memperkuat kapasitas kebanksentralan di kawasan, sekaligus mendorong agar hasil riset dan pelatihan SEACEN semakin berkontribusi terhadap kebijakan di negara anggota.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Melalui solusi keuangan digital yang kami sediakan, banyak nasabah terbantu dalam mengelola keuangan dan kehidupan dengan lebih baik

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Jago Tbk membukukan laba bersih setelah pajak (net profit after tax) sebesar Rp199 miliar sepanjang sembilan bulan pertama 2025, meningkat 132 persen yoy dari Rp86 miliar pada periode yang sama tahun 2024.

“Kami bersyukur dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas secara berkelanjutan. Ini terus memotivasi kami untuk berinovasi dan berkolaborasi menyediakan produk dan layanan keuangan digital yang dapat meningkatkan kehidupan jutaan nasabah di Indonesia,” kata Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut perseroan, inovasi berkelanjutan dan kolaborasi yang kuat dengan ekosistem keuangan digital mendorong kinerja Bank Jago di berbagai lini, termasuk jumlah nasabah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), serta penyaluran kredit.

Total nasabah Bank Jago mencapai 18,6 juta hingga akhir kuartal III 2025, termasuk 14,5 juta nasabah funding pengguna Aplikasi Jago dan Jago Syariah.

Total nasabah ini meningkat lebih dari 4,5 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 14,1 juta nasabah.

Pertambahan jumlah nasabah funding sejalan dengan penghimpunan DPK yang mencapai Rp23,9 triliun hingga akhir September 2025, naik 41 persen year on year (yoy) dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp17 triliun.

Arief mengatakan hasil positif ini merupakan bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai ekosistem keuangan digital mampu memberikan nilai tambah bagi nasabah.

“Melalui solusi keuangan digital yang kami sediakan, banyak nasabah terbantu untuk mengelola keuangan dan kehidupannya dengan lebih baik,” kata Arief.

Kolaborasi dengan berbagai mitra (partner), termasuk ekosistem dan platform digital, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya, turut mendorong penyaluran kredit.

Bank Jago membukukan kredit sebesar Rp23,5 triliun hingga akhir September 2025, tumbuh 36 persen yoy dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp17,3 triliun.

Perseroan memastikan penyaluran kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross yang tetap rendah di level 0,4 persen atau di bawah rata-rata NPL perbankan nasional.

Pertumbuhan kredit yang sehat ini mendorong pertumbuhan total aset Bank Jago menjadi Rp34,5 triliun per September 2025, naik 28 persen yoy dari posisi September 2024 sebesar Rp26,8 triliun.

Adapun rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) berada pada 98 persen dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) mencapai 32,9 persen, mencerminkan tingkat likuiditas yang sehat dan kuatnya permodalan Bank Jago untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Permata Tbk (Permata Bank) mencatatkan kinerja positif sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2025, dengan perolehan laba bersih setelah pajak mencapai Rp2,9 triliun atau tumbuh 3,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, laba operasional sebelum pencadangan (pre-provision operating profit/PPOP) meningkat sebesar 4,9 persen yoy menjadi Rp5,0 triliun.

“Kinerja positif Permata Bank sepanjang sembilan bulan ini menjadi landasan penting bagi perjalanan Bank menuju fase pertumbuhan selanjutnya. Pencapaian ini mencerminkan ketangguhan dan komitmen kami untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Permata Bank menyampaikan bahwa pihaknya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas bisnis, khususnya dalam penyaluran kredit, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Selain itu, optimalisasi struktur neraca secara konsisten dilakukan untuk menjaga tingkat likuiditas di level yang memadai. Rasio loan to deposit (LDR) tercatat sebesar 80,9 persen pada kuartal III tahun 2025.

Per September 2025, total aset Permata Bank tumbuh sebesar 5,7 persen yoy menjadi Rp269,3 triliun. Adapun kredit yang disalurkan kepada nasabah tumbuh 5,4 persen yoy menjadi Rp158,9 triliun.

Pertumbuhan kredit ini terutama didorong oleh pertumbuhan dari segmen korporasi yang naik 8,2 persen yoy menjadi Rp93,9 triliun, serta segmen komersial yang tumbuh 10,4 persen yoy menjadi Rp20,9 triliun.

Kualitas kredit tetap terjaga baik dan sehat dengan NPL gross dan loan at risk (LAR) masing-masing pada level 2,1 persen dan 7,0 persen, dibandingkan dengan 2,1 persen dan 8,0 persen pada periode yang sama tahun lalu.

NPL coverage dan LAR coverage ratios juga memadai untuk menjamin kebutuhan cadangan atas potensi penurunan kredit secara konservatif, masing-masing di level 351 persen dan 107 persen. Bank juga secara konsisten melakukan upaya restrukturisasi, litigasi, dan penjualan aset dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah.

Dari sisi pendanaan, simpanan nasabah meningkat 6,9 persen yoy menjadi Rp195,9 triliun, terutama didorong oleh pertumbuhan dana murah (CASA) sebesar 17,3 persen. Rasio CASA Permata Bank pun tercatat naik menjadi 60,5 persen, dibandingkan 55,1 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Struktur likuiditas juga dijaga secara sehat, dengan liquidity coverage ratio (LCR) rata-rata pada level 292,9 persen dan net stable funding ratio (NSFR) pada level 132,9 persen di akhir bulan September 2025.

Dari sisi permodalan, struktur permodalan Permata Bank termasuk rasio CAR dan CET-1 pada sembilan bulan pertama tahun 2025 tercatat kuat masing-masing sebesar 35,0 persen dan 26,8 persen.

Sementara itu, unit usaha syariah (UUS) Permata Bank turut mencatatkan kinerja positif dengan PPOP yang tumbuh sebesar 12 persen yoy mencapai Rp598,6 miliar, didukung dengan pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang tumbuh mencapai 9,4 persen dan konsistensi pengendalian biaya dengan baik.

Adapun simpanan nasabah di UUS Permata Bank mencapai Rp26,9 triliun, didorong oleh pertumbuhan CASA sebesar 15,1 persen yoy. Hal ini menghantarkan rasio CASA UUS Bank meningkat menjadi 66,1 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Palangka Raya (ANTARA) - Di pojok Desa Tumbang Empas saat sang surya perlahan membenamkan diri, tampak sosok seorang pemuda tengah membaur bersama warga di pelataran sebuah rumah .

Narasi lugas terucap namun tersampaikan dengan begitu santai, penjelasan demi penjelasan seputar edukasi keuangan dipaparkan perlahan oleh Andrau Boston Togatorop (21) kepada sejumlah warga.

Cara penyampaian yang tak menggurui apalagi menghakimi, membuat warga yang sebagian berusia lebih tua dibandingkan Andrau tampak dengan nyaman menyimak dan sesekali melemparkan pertanyaan balik seputar dunia keuangan.

Meski berada di desa nyatanya antusiasme warga tak kalah jika dibandingkan warga kota untuk mengetahui berbagai hal seputar dunia keuangan.

Sejumlah warga berupaya memanfaatkan pertemuan dengan Andrau untuk bisa menggali lebih banyak informasi mengenai program di bidang keuangan hingga produk-produk dari lembaga jasa keuangan yang mungkin bisa mereka akses.

Bak gayung bersambut, Andrau pun memanfaatkan momentum tersebut untuk memaparkan ragam hal yang ia ketahui tentang dunia keuangan dengan sebaik-baiknya.

Mulai dari antisipasi dan bahaya investasi ilegal, penipuan berkedok arisan, hingga membantu warga memahami produk-produk pada lembaga jasa keuangan dan cara mengaksesnya.

Pemilihan materi-materi seputar keuangan oleh Andrau juga sangat cermat, menyesuaikan lawan bicara serta potensi keterkaitan mereka dengan hal-hal yang dibahas.

Bahkan dari bincang-bincang tersebut, Andrau juga sempat berbagi kontak kenalannya yang bekerja di salah satu perbankan kepada warga.

Dia berusaha memfasilitasi warga desa agar bisa mengakses layanan maupun produk keuangan yang disediakan perbankan.

Andrau berupaya memanfaatkan waktu yang dia miliki saat menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa tersebut untuk bisa memberi manfaat secara maksimal bagi masyarakat.

"Kehadiran kita memang singkat, namun sudah seharusnya mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi desa maupun masyarakat di sini," kata Andrau.

Andrau merupakan mahasiswa dari Universitas Palangka Raya (UPR) Program Studi Pertanian. Desa Tumbang Empas yang menjadi lokasi KKN berada di Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, sekitar 207 kilometer dari Kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota dari Kalimantan Tengah.

Andrau, LINK dan OJK

Andrau Boston Togatorop berasal dari Kota Palangka Raya. Dia merupakan sosok pemuda yang sudah tak asing lagi dengan dunia keuangan.

Andrau telah menjalani program Training of Trainers (ToT) seputar dunia keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi sosok muda yang kompeten untuk bisa berbagi ataupun mengedukasi.

Dia juga telah memasuki periode ketiga terlibat sebagai salah satu motor penggerak dari Komunitas Literasi dan Inklusi Keuangan (LINK) bentukan OJK Kalteng.

Pun telah memasuki periode kedua sebagai nakhoda LINK Kalteng yang bergerak cepat dalam memacu laju sosialisasi dan edukasi mengenai literasi serta inklusi keuangan kepada masyarakat.

Andrau juga telah dianugerahi Duta OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (Peduli) Segmen Prioritas Terbaik dalam ajang Financial Literacy Award (FLA) 2025 oleh OJK Pusat.

Dengan fasilitasi OJK melalui Komunitas LINK disertai berbagai capaiannya, Andrau bersama pemuda-pemudi Kalteng lainnya telah hadir di tengah masyarakat mendukung gerakan edukasi seputar literasi dan inklusi keuangan.

LINK Kalteng kini telah memasuki generasi kelima, terhitung hadir di Kalimantan Tengah pertama kalinya sejak tahun 2021.

LINK menjadi wadah strategis bagi generasi muda di Kalimantan Tengah untuk berbuat dan terlibat secara aktif dalam mengedukasi masyarakat sehingga memiliki literasi keuangan yang baik.

Sebagai perpanjangan tangan OJK, selama ini LINK telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan terutama dalam mengedukasi masyarakat, sehingga dapat membantu memangkas gap antara tingkat inklusi keuangan dengan literasi keuangan.

OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei telah merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. SNLIK terbaru ini menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.

Hasil SNLIK 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibanding SNLIK 2024 yang sebelumnya indeks literasi keuangan adalah sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen.

Perlahan namun pasti, bertahap dan kian meyakinkan, upaya bersama melalui berbagai kolaborasi tampak menunjukkan hasil yang semakin baik berkaitan dengan literasi maupun inklusi keuangan.

Termasuk gerakan masif edukasi tentang literasi keuangan di Kalimantan Tengah. Kolaborasi OJK bersama pemerintah daerah, berbagai instansi yang tergabung dalam Satgas PASTI, lembaga jasa keuangan, dan pastinya Komunitas LINK mampu menunjukkan begitu berarti serta besarnya dampak dari gerakan bersama yang solid.

Fondasi literasi keuangan sejak dini

Di tahun ketiga melangkah bersama LINK Kalteng, Andrau menekankan penguatan fondasi literasi keuangan sejak dini menjadi salah satu fokus utama.

Didukung OJK dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga jasa keuangan, LINK Kalteng siap melanjutkan sosialisasi dan edukasi keuangan yang telah terlaksana dengan baik selama ini.

"Karena menurut aku, ibarat kawat lebih mudah dibentuk saat dari awal, apabila dibandingkan harus meluruskan terlebih dahulu kawat yang sudah terlanjur bengkok dan kemudian membentuknya lagi," kata dia.

Andrau pun menceritakan pengalamannya bersama LINK saat menyelenggarakan edukasi keuangan kepada kalangan siswa SMP di Kota Palangka Raya.

Walau masih SMP, nyatanya siswa di tingkatan pendidikan ini sudah mampu berpikir secara kritis bahkan berkaitan dengan bidang keuangan.

"Banyak pertanyaan atau pemikiran kritis dari siswa SMP yang saya pernah temui. Contohnya, saya kan masih kecil ya, berarti investasi yang pas apa ya, Kak? Bahkan ada juga dari mereka yang menanyakan tentang bahaya judi online hingga pinjaman online," kata Andrau.

Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat juga dikejutkan dengan ramainya pemberitaan tentang seorang siswa SMP di Kulon Progo, Yogyakarta yang terjerat pinjaman online. Bermula dari permainan atau game online, kemudian ada unsur judi, dan pada akhirnya terjebak pinjaman online.

Memang, menyikapi perkembangan serba cepat dan pesat ini, sudah seharusnya Andrau bersama LINK didukung OJK dan juga kita semua, harus terus memacu laju gerakan edukasi sehingga semakin banyak masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai.

Dengan saling mengedukasi dan mengingatkan, menjadi salah satu cara paling ampuh. Warga jaga warga, seruan yang sempat ramai digunakan namun tampaknya juga cukup tepat digunakan dalam hal ini.

Literasi keuangan yang baik merupakan benteng pertahanan paling mumpuni bagi seseorang dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di dunia keuangan misalnya judi online, penipuan investasi, pinjaman online ilegal atau semacamnya.

Oleh karenanya, literasi keuangan sejak dini sangatlah penting dimiliki, terlebih apabila melihat laju perkembangan zaman maupun teknologi informasi yang begitu pesat.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank BTPN Syariah Tbk membukukan laba bersih konsolidasi yang tumbuh dua digit, yakni sebesar 23 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp945 miliar hingga kuartal III 2025.

Menurut perseroan, kualitas pembiayaan menjadi fondasi utama yang menopang pertumbuhan laba bersih Bank secara konsisten selama tiga kuartal berturut-turut.

"Kedisiplinan dan kekompakan nasabah menjadi kekuatan utama dalam menjaga kualitas pembiayaan dan pertumbuhan kinerja Bank. Kami bersyukur, dapat melewati periode ini dengan baik, memastikan pembiayaan yang terjaga kualitasnya menjadi upaya kami untuk memastikan kinerja keuangan yang tetap solid,” kata Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hingga akhir September 2025, penyaluran pembiayaan BTPN Syariah mencapai Rp9,8 triliun. Rasio keuangan Bank juga tetap kuat dengan return on asset (ROA) sebesar 7,5 persen dan capital adequacy ratio (CAR) sebesar 57,4 persen.

BTPN Syariah membangun empat perilaku unggul nasabah yang disebut “BDKS”, yakni berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu, agar mereka mampu bertahan dan tumbuh dalam berbagai situasi.

Menurut perseroan, kedisiplinan nasabah berdampak langsung pada kelancaran pembayaran angsuran dan solidnya kinerja keuangan Bank. Upaya ini juga tak lepas dari pendampingan intensif yang dilakukan oleh community officer (CO) sebagai ujung tombak dalam melayani masyarakat agar inklusi keuangan dapat terwujud.

BTPN Syariah pun terus memperkuat kapasitas community officer melalui berbagai program pengembangan talenta internal. Bank meyakini bahwa pendampingan intensif yang mereka lakukan menjadi kunci dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mendorong perilaku unggul nasabah.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka, Bank memberikan penghargaan khusus kepada community officer berprestasi, salah satunya dengan kesempatan untuk turut mendampingi nasabah dalam Program Umrah Satu Pesawat untuk sentra inspiratif.

Sementara dari sisi nasabah, BTPN Syariah memberikan apresiasi atas kedisiplinan nasabah melalui berbagai bentuk program reward, tidak hanya Program Umrah Satu Pesawat melainkan juga insentif bagi individu dengan riwayat pembayaran yang baik serta hadiah untuk sentra-sentra yang dinilai menunjukkan sikap BDKS.

Program ini diberikan kepada kelompok nasabah yang secara konsisten menjalankan prinsip BDKS, disiplin dalam membayar angsuran, serta aktif memberi dampak positif bagi komunitas sekitarnya.

Adapun jumlah sentra yang diberangkatkan pada tahun ini meningkat menjadi 18, meningkat signifikan dari 10 sentra pada tahun sebelumnya, dengan total kurang lebih 380 orang.

“Beragam bentuk apresiasi yang kami berikan mencerminkan komitmen BTPN Syariah untuk mempercepat terwujudnya niat baik nasabah,” kata Fachmy.

Fachmy menyampaikan, pihaknya berharap apresiasi ini tidak hanya menjadi motivasi bagi nasabah untuk terus konsisten menjalankan empat perilaku unggul, tetapi juga menjadi inspirasi bagi sentra-sentra lain di berbagai penjuru negeri.

“Ke depan, kami akan terus menghadirkan bentuk apresiasi dan insentif yang relevan dan berdampak bagi jutaan nasabah kami,” tutup Fachmy.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng industri jasa keuangan, salah satunya PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash), untuk memperluas akses pembiayaan digital melalui Financial Expo (FinExpo) 2025.

OJK menggelar FinExpo 2025 sebagai ajang kolaborasi berbagai lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan dan edukasi keuangan di seluruh Indonesia, sekaligus puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan penutup rangkaian Road to BIK yang telah berlangsung sejak September.

“Agenda FinExpo mencakup edukasi, pembukaan rekening dan produk keuangan, fasilitasi pembiayaan, serta kampanye inklusi keuangan secara masif di seluruh Indonesia. Termasuk dukungan kegiatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) oleh kantor OJK setempat,” ujar Yunita Linda Sari.

Melalui partisipasinya, berbagai perusahaan jasa keuangan memperkenalkan layanan pembiayaan digital yang aman dan bertanggung jawab agar masyarakat lebih memahami manfaat serta risiko penggunaan layanan pinjaman daring (pindar).

Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo menuturkan edukasi mengenai perbedaan antara platform berizin dan pinjaman ilegal menjadi fokus utama pihaknya dalam setiap kegiatan literasi keuangan.

“Melalui FinExpo 2025, Easycash melakukan kegiatan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat terutama tentang cara mengelola keuangan pribadi, memahami manfaat dan risiko layanan pindar, serta mengenali perbedaan antara platform pindar berizin dan pinjol ilegal,” katanya.

Ia menyatakan keikutsertaan pihaknya dalam FinExpo 2025 mencerminkan peran aktif perusahaan dalam mendukung visi OJK memperluas inklusi keuangan digital.

“Kami hadir sebagai bagian dari upaya nasional untuk menyediakan alternatif akses layanan keuangan yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat underbanked dan unbanked,” ucap Nucky Poedjiardjo.

Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 93 persen pada 2029 dan 98 persen pada 2045. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks inklusi telah mencapai 80,51 persen, naik 5,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025