PT PrismaLink International (Plink) dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menandai sepuluh tahun kemitraan strategis dalam penguatan ekosistem pembayaran digital nasional. Kolaborasi yang dimulai sejak 2015 itu berperan memperluas kanal pembayaran, meningkatkan kecepatan transaksi, serta mendukung efisiensi layanan keuangan di Indonesia melalui integrasi teknologi payment gateway dan layanan digital perbankan.

Plink dan J Trust Bank memulai kerja sama untuk menjawab kebutuhan peningkatan efisiensi transaksi serta perluasan layanan pembayaran digital. Dalam satu dekade, kolaborasi tersebut berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang bertumpu pada inovasi dan keamanan teknologi pembayaran bagi individu maupun pelaku usaha.

Plink menyediakan teknologi payment gateway, virtual account, dan solusi pembayaran terintegrasi yang mendukung penguatan infrastruktur digital J Trust Bank. Pengembangan ini membantu bank meningkatkan kenyamanan transaksi nasabah, mempercepat proses pembayaran, dan memperluas akses layanan keuangan modern.

CEO Plink, Laksono, menyatakan bahwa peringatan sepuluh tahun kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua institusi dalam membangun fondasi pembayaran digital yang inklusif.
“Perayaan 10 tahun kemitraan ini bukan sekadar penanda waktu, tetapi refleksi dari perjalanan panjang kami bersama J Trust Bank dalam membangun fondasi ekonomi digital Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi menghadirkan solusi pembayaran digital yang inklusif, aman, dan dapat dipercaya,” ujar Laksono.

Dukungan teknologi Plink juga memperkuat arah transformasi J Trust Bank yang fokus pada peningkatan layanan digital. Sinergi tersebut mendorong peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pengalaman nasabah.

“Kemitraan J Trust Bank dan Plink selaras dengan visi perusahaan, yaitu menjadi bank yang membahagiakan masyarakat Indonesia dengan memberikan pelayanan yang menyenangkan melalui produk dan layanan inovatif. Kami bangga tumbuh bersama Plink yang senantiasa berinovasi dalam menghadirkan layanan transaksi digital yang lebih cepat, aman, nyaman untuk nasabah kami,” kata Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai.

Plink, yang berdiri pada 2011, telah bekerja sama dengan 10 bank terbesar di Indonesia. Seluruh sistem pembayaran yang dikembangkan perusahaan mengikuti standar keamanan dan kepatuhan Bank Indonesia, menjadikannya mitra strategis lembaga perbankan dalam memperluas adopsi transaksi digital.

Pertumbuhan transaksi digital nasional memperkuat kebutuhan inovasi tersebut. Data Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi mobile banking mencapai 15,91 miliar sepanjang Januari–Agustus 2025, naik 28,62% dibanding periode yang sama tahun lalu. Nilai transaksinya meningkat 19,45% menjadi Rp17.613 triliun, mencerminkan percepatan adopsi pembayaran digital di masyarakat.

Ke depan, Plink dan J Trust Bank berkomitmen memperluas layanan digital, termasuk penguatan fasilitas Virtual Accountdan Electronic Data Capture (EDC). Pengembangan ini ditujukan mendorong masyarakat dan pelaku usaha beralih ke sistem pembayaran yang modern dan transparan, serta memperkuat inklusi keuangan digital di Tanah Air.

International Conference on Circular Economy and Sustainability (ICCES), yang diselenggarakan di Bali pada 17-18 November 2025, menyoroti urgensi transisi dari model ekonomi linier ke ekonomi sirkular. Perubahan ini menjadi mendesak agar Sumber Daya Alam (SDA) dari sisa produksi dapat didaur ulang menjadi material yang bernilai, bukan sekadar dibuang. Konferensi ini menjadi wadah untuk mengumpulkan saran dari berbagai pihak guna memitigasi dampak pemanasan global, polusi udara, serta mengatasi masalah keterbatasan SDA.

Suharman Noerman, selaku Ketua Institute for Circular Economy and Sustainability Transformation (ICEST), menjelaskan risiko jika praktik ekonomi linier yakni siklus mengambil, memproduksi, dan membuang limbah terus dilanjutkan. Ia memprediksi bahwa pada tahun 2050, populasi global akan memerlukan sumber daya setara dengan tiga planet agar dapat hidup secara sehat dan layak.

"Atas dasar itu, kami terpanggil untuk mendengar masukan dari sejumlah pihak seperti wakil perusahaan, pemerhati lingkungan, PPN/Bappenas, Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta sejumlah pihak lainnya untuk mendengar masukan mereka. Kami juga akan memberikan penghargaan (award) bagi perusahaan yang telah menjalankan ekonomi sirkular dengan baik," ungkap Suharman Noerman pada Selasa (18/11) saat acara ICCES 2025 berlangsung di Grand Mercure Seminyak Bali.

Untuk mendukung sistem ekonomi sirkular menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru, PT Petrokimia Gresik sebagai pabrik pupuk, menurut Ir. Majus Luther Sirait, ST selaku direktur operasi dan produksi, pihaknya telah mengalihkan penggunaan listrik dari PLN menjadi penggunaan listrik dari solar cell.

"Saat ini kebutuhan listrik sebesar 1,3 mega watt telah dipenuhi dari solar cell dan pada tahun 2026 kami akan menambah kapasitas listrik dari solar cell sebesar 1,3 mega watt lagi. Kami juga telah menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sebagai kendaraan operasional perusahaan berbasis listrik menuju go green," jelas Majus Luther.

Untuk mewujudkan ekonomi sirkular yang salah satunya diinisiasi oleh ICCES, Petrokimia, lanjut Majus Luther memiliki roadmap hingga tahun 2050 mendatang. Adapun salah satu misi roadmap di 2030 yang hendak dicapai tandas Majus adalah menurunkan emisi sebesar 30% sesuai dengan program pemerintah.

"Hingga saat ini, pihak kami telah melakukan menurunkan emisi sebesar 400 ribu ton ekuivalen CO2. Kita akan kembangkan hingga tahun 2030 untuk menurunkan emisi sebesar 1 juta ton ekuivalen CO2," jelas Majus Luther.

Untuk mewujudkan ekonomi sirkular, PT PLN UIP3B Kalimantan juga melakukan hal sejenis dengan hal yang telah dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik. Menurut General manager PT PLN UIP3B - Riko Ramadhano Budiawan, isolator yang sudah tidak layak pakai digunakan oleh perusahaan dipakai untuk membangun terumbu karang.

"Isolator tidak terpakai digunakan sebagai media transplantasi dan restorasi terumbu karang buatan. Sejumlah isolator kami benamkan disepanjang pantai di Kalimantan timur dan struktur terumbu karang buatan ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan perlindungan bagi biota laut, mirip dengan terumbu karang alami," urai Riko Ramadhano menambahkan.

Agar seluruh Sumber Daya Alam tidak ada yang terbuang sia-sia, PLN UIP3B Kalimantan tambah Riko juga melakukan banyak hal lain lainnya. Hal-hal tersebut berupa pembuatan kompos dari tanaman yang ditebang disekitar kabel listrik ataupun gardu induk.

"Selain itu bongkaran tower dengan material yang masih baik juga kembali dimanfaatkan untuk memperkuat transmisi di sejumlah wilayah lainnya. Adapun fly ash dan bottom ash limbahnya dapat dipergunakan untuk pembuatan batako dan paving block," lanjut Riko Ramadhano.

Seperti diketahui sebelumnya, giat ICCES 2025 di Bali selain mendengarkan masukan dan saran dari segenap stakeholder, puncak acara akan ditutup oleh pemberian penghargaan (award) kepada 20 perusahaan yang telah menjalankan ekonomi sirkular. Pada malam anugerah pemberian award tersebut, terdapat 44 award program ekonomi sirkular serta 4 orang/aktor yang telah menerapkan ekonomi sirkular.

Mangrove memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut, hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi, penyerap karbon alami, serta penopang ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari komitmen Uni Eropa (EU) dan ASEAN dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir, EU menggelar kegiatan “EU–ASEAN Mangrove Planting for a Sustainable Future” di Suaka Margasatwa Angke Kapuk, Jakarta Utara. Inisiatif ini menjadi rangkaian EU Green Diplomacy Weeks 2025 di ASEAN, menegaskan komitmen EU terhadap aksi nyata keberlanjutan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.

Kegiatan penanaman mangrove melibatkan sekitar 80 peserta, terdiri dari perwakilan Misi EU untuk ASEAN, negara anggota EU, negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, hingga pelajar dan perwakilan pemuda. Ratusan bibit mangrove ditanam di area konservasi Angke Kapuk.

“Melalui kegiatan ini, Uni Eropa ingin menunjukkan bahwa diplomasi hijau bukan hanya retorika, tetapi komitmen nyata untuk melindungi masa depan planet,” ujar Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, Sujiro Seam dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (18/11/2025).

Ia menambahkan bahwa restorasi mangrove merupakan investasi jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

“Kolaborasi lintas negara diyakini dapat memperkuat dampak aksi keberlanjutan di tingkat lokal,” katanya.

Adapun, kegiatan penanaman mangrove ini memiliki beberapa tujuan utama yaitu, menegaskan kembali komitmen EU–ASEAN terhadap keberlanjutan lingkungan, Meningkatkan kesadaran tentang peran mangrove dalam mitigasi perubahan iklim, Memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai praktik konservasi, dan Memperkuat kolaborasi antarnegara dan komunitas dalam pembangunan berkelanjutan.

Program diawali dengan sesi edukasi mengenai jenis-jenis mangrove dan teknik penanaman ramah lingkungan. Peserta kemudian menanam bibit mangrove bersama tim konservasi lokal. Acara ditutup dengan tur konservasi serta diskusi “Eco Talks” bertema Green Future, Shared Responsibility.

Kegiatan ini mempertegas bahwa aksi lingkungan adalah tanggung jawab global yang dimulai dari individu. Upaya penanaman mangrove ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian lingkungan, tetapi juga investasi sosial dan ekologis bagi masa depan komunitas pesisir Indonesia dan dunia.

Inisiatif ini terlaksana melalui kolaborasi dengan Langit Biru Pertiwi, yang berharap aksi ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam pelestarian ekosistem pesisir.

“Kami berharap inisiatif seperti ini mampu mendorong lebih banyak pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan nyata melindungi lingkungan dan memastikan masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang,”

Optik Melawai melalui kegiatan Optik Melawai Peduli secara simbolis melakukan penyerahan donasi sebanyak 1.000 pasang kacamata kepada warga Jakarta Barat.

Pada kesempatan ini plakat simbolis donasi diberikan oleh Bapak James Hadisurjo, selaku General Manager Operation Optik Melawai kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Pak Uus Kuswanto. Kegiatan Optik Melawai Peduli ini merupakan agenda rutin sebagai wujud nyata kepedulian Optik Melawai terhadap kesehatan mata masyarakat.

Kegiatan sosial yang berlangsung selama 7 hari di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat ini diikuti oleh 1.000 warga Jakarta Barat yang membutuhkan. Mereka diantaranya warga prasejahtera, lansia, pelajar, dan penyandang disabilitas.

Dengan demikian, di sepanjang tahun 2025 Optik Melawai melalui Optik Melawai Peduli telah memberikan bantuan kepada 4.500 warga yang membutuhkan di wilayah Jakarta.

Adapun setiap warga yang akan menerima donasi kacamata harus mengikuti serangkaian pemeriksaan mata untuk mendapatkan resep sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mata.

Dalam rangkaian pemeriksaan, ada dua tahap pemeriksaan refraksi mata yang dilayani oleh tenaga kesehatan optometris Optik Melawai. Tahap pertama yaitu pemeriksaan menggunakan alat auto refractometer untuk mengukur kondisi refraksi secara otomatis. Pada tahap kedua dilakukan pemeriksaan menggunakan Digital Chart Projector untuk memastikan ketepatan resep lensa pada kacamata yang akan diterima warga.

Setelah melewati pemeriksaan refraksi mata, warga dapat memilih frame yang sesuai dengan bentuk wajah dan resep kacamata yang diberikan.

Medco E&P Grissik Ltd. (Medco E&P), bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mencatat hasil positif dari kegiatan kerja ulang Sumur Suban-22ST2 di Blok Corridor, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Uji produksi menunjukkan tambahan gas mencapai 9 Million Standard Cubic Feet per Day (juta standar kaki kubik per hari MMSCFD, jauh di atas target awal 2 MMSCFD.

Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan, menyatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan efektivitas pelaksanaan program optimasi sumur.

“Kami bersyukur atas keberhasilan ini. Hasil Suban-22ST2 membuktikan bahwa optimalisasi sumur eksisting melalui pendekatan teknis yang lebih tepat dan efisiensi operasional dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi nasional,” ujar Ronald dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan kerja ulang dilakukan secara rigless, sehingga proses berlangsung lebih cepat dan efisien. Pekerjaan berjalan selama 12 hari dan rampung tepat pada 10 November 2025.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, turut menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan tersebut. Ia menyebut kegiatan kerja ulang Sumur Suban-22ST2 yang dimulai pada 30 Oktober 2025 dan selesai pada 10 November 2025 berpotensi memberikan tambahan gas signifikan.

“Keberhasilan kegiatan kerja ulang (work over) Sumur Suban-22ST2 di Blok Corridor dengan potensi tambahan gas sebesar 9 MMSCFD akan memperkuat pasokan gas nasional dan mendukung program ketahanan energi,” imbuhnya

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan pertukaran data di sektor keuangan, pelindungan data pribadi menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian. Data nasabah bukan sekadar informasi finansial, melainkan wujud kepercayaan yang diberikan kepada lembaga pengelola risiko. Karena itu, penguatan tata kelola data dan penerapan prinsip Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi suatu keharusan bagi seluruh pelaku industri.

Sebagai perusahaan reasuransi nasional yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan industri asuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (“Indonesia Re”) berkomitmen mendorong peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi di seluruh rantai bisnis asuransi. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan iLearn Seminar dengan tema “Reinforcing Insurance Governance through Data Management and PDP Alignment,” yang menjadi wadah diskusi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas tata kelola industri perasuransian nasional.

Acara ini diselenggarakan di bilangan Jakarta Pusat dan menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan seperti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rachmat Wibowo, Wakil Komisioner Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, dan Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Bernard Wijaya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat No. S-2/D.05/2025, yang menekankan dua aspek penting: penyediaan data pertanggungan yang granular dan penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu, menegaskan bahwa di tengah pesatnya transformasi digital, kualitas tata kelola data yang baik merupakan landasan utama bagi keberlangsungan industri asuransi.

“Keamanan dan integritas data bukan hanya kewajiban hukum, melainkan inti dari kepercayaan publik. Industri perasuransian harus memastikan bahwa setiap sistem dan proses yang dibangun tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan aman. Melalui iLearn Seminar, kami ingin memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola data yang sesuai prinsip privacy by design dan sejalan dengan regulasi Pelindungan Data Pribadi,” ujar Benny.

Penguatan tata kelola data selaras dengan implementasi IFRS 17/PSAK 117 Kontrak Asuransi, yang menuntut penyediaan data pertanggungan yang lebih detail dan akurat untuk mendukung transparansi serta analisis risiko yang lebih komprehensif.

“Kami percaya, keberlanjutan industri perasuransian ditentukan oleh kekuatan tata kelola dan kepercayaan. Dengan tata kelola data yang baik, perlindungan privasi yang ketat, dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat membangun industri yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing global,” tegas Benny.

Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Bernard Wijaya, turut menegaskan bahwa transformasi digital merupakan salah satu pilar utama dalam roadmap OJK untuk penguatan industri asuransi dan reasuransi.

“Dalam industri perasuransian, OJK telah menetapkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama penguatan industri di dalam roadmap asuransi dan reasuransi. Teknologi mempercepat proses, tetapi governance yang menjaga integritas. Inovasi digital harus mendorong inklusi keuangan dengan tetap menjamin transparansi dan keadilan bagi nasabah,” jelas Bernard.

Di sisi lain, dengan diberlakukannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), industri perasuransian tidak hanya dituntut untuk mematuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membangun sistem dan budaya pelindungan data yang menyeluruh. Hal ini mencakup keamanan pertukaran data, kontrol akses, enkripsi, serta pengelolaan risiko kebocoran informasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dalam kesempatan tersebut menyoroti bahwa tantangan utama industri saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik di tengah transformasi digital yang cepat.

“Di era digital, tantangan terbesar dalam membangun kepercayaan publik adalah bagaimana memastikan transparansi antar pelaku industri dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya data protection officer yang jumlahnya masih terbatas.” ujar Dave.

Hal ini diamini oleh Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rachmat Wibowo yang menegaskan bahwa peningkatan ancaman siber di Indonesia kini menuntut kewaspadaan kolektif lintas sektor, termasuk sektor asuransi dan reasuransi yang mengelola data sensitif dalam volume besar.

“Peningkatan kejahatan di era ini banyak dipicu oleh munculnya taktik-taktik penipuan baru berbasis AI yang semakin sulit dibedakan dengan komunikasi asli,” ujar Rachmat. Ia menambahkan bahwa penerapan sistem keamanan siber yang adaptif, kolaboratif, dan terukur menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan industri keuangan digital.

Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, menekankan bahwa semakin banyaknya data sensitif yang dikumpulkan oleh industri perasuransian. Oleh Karena itu, pelindungan data tidak lagi cukup ditempatkan sebagai kewajiban kepatuhan (compliance), tetapi harus ditransformasikan menjadi budaya perusahaan. Kesadaran akan pentingnya keamanan data, menurut Nezar, harus tumbuh dari hulu ke hilir dalam setiap lini organisasi.

“Pelindungan data yang melekat sebagai budaya perusahaan akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan regulator. Dari kepercayaan itulah industri perasuransian membangun keunggulan kompetitifnya,” tegas Nezar.

Acara ini juga diisi dengan sesi panel discussion yang membahas berbagai perspektif strategis mengenai penguatan tata kelola data dan keamanan informasi di industri perasuransian nasional. Sesi panel diskusi pertama satu membahas tentang “Transformasi Industri Perasuransian melalui Penguatan Fondasi Data dan Infrastruktur Teknologi.” Dalam lanskap industri perasuransian global, integrasi lintas sistem menjadi kunci bagi efisiensi, transparansi, dan ketepatan analisis risiko. Sedangkan sesi panel diskusi kedua mengangkat tema Pelindungan Data sebagai Budaya Industri. Kedua panel diskusi tersebut menekankan bahwa keamanan dan tata kelola data harus menjadi bagian dari budaya korporasi di setiap lini—dari direksi hingga staf operasional,

Melalui penyelenggaraan iLearn Seminar, Indonesia Re tidak hanya berupaya memperluas pemahaman mengenai tata kelola data dan pelindungan data pribadi di industri perasuransian, tetapi juga meneguhkan perannya sebagai katalis transformasi pengetahuan di sektor keuangan nasional. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif bagi regulator, pelaku industri, akademisi, serta praktisi teknologi untuk membahas praktik terbaik (best practices) dalam manajemen data, tata kelola risiko, serta penerapan prinsip Pelindungan Data Pribadi (PDP) secara menyeluruh di ekosistem perasuransian.

Ke depan, Indonesia Re melalui Indonesia Re Institute akan terus memperluas cakupan iLearn Program dengan menghadirkan rangkaian kegiatan edukatif dan forum berbagi pengetahuan (knowledge sharing) yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan aspek keberlanjutan di industri keuangan. Program ini menjadi wujud nyata dari komitmen Indonesia Re untuk membangun knowledge-based reinsurance company, di mana literasi, keahlian, dan tata kelola menjadi satu kesatuan strategis dalam memperkuat daya saing korporasi maupun industri.

Selain memperkuat ekosistem pembelajaran dan inovasi, Indonesia Re juga berkomitmen untuk mengintegrasikan hasil diskusi dari iLearn Seminar ke dalam kebijakan internal perusahaan, khususnya dalam pengembangan sistem manajemen data, tata kelola teknologi informasi, dan keamanan siber. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Re untuk menjadi perusahaan reasuransi nasional yang berdaya saing global, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berkontribusi aktif terhadap stabilitas serta keberlanjutan industri asuransi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia Re juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Seleris, platform berbasis Artificial Intelligence (AI) karya anak bangsa yang berfokus pada employee wellness management. Platform ini memungkinkan dilakukannya otomatisasi pemantauan kesehatan, memberikan wawasan perawatan preventif secara real-time, dan membantu mengoptimalkan program kesehatan sekaligus mengurangi biaya medis hingga 20%. Kolaborasi ini bertujuan mendukung pemantauan kesehatan karyawan secara preventif dan efisien, serta membantu optimalisasi manajemen premi dan klaim kesehatan bagi klien asuransi.

“Teknologi Seleris selaku perusahaan start-up ini membantu kami memetakan risiko kesehatan dan klaim secara lebih personal, efisien, dan cepat,” ungkap Delil Khairat, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re.

Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, memaparkan bahwa “transparency as a governance principle” tidak hanya meningkatkan akuntabilitas industri, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan regulator dan hubungan kepercayaan antara pelaku industri dan publik. “Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan seiring dengan responsibility under UU PDP, yang menegaskan kewajiban perusahaan asuransi dan reasuransi untuk melindungi hak privasi individu melalui kebijakan data minimization, access control, dan pemrosesan data yang proporsional serta tidak berlebihan.” ujar Arya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Yanuar Walid, yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan data, tata kelola, dan kompetensi sumber daya manusia.

“Sebagai perusahaan reasuransi sekaligus badan publik, kami mengelola data dengan sensitivitas tinggi. Karenanya, setiap insan Indonesia Re harus memahami pentingnya menjaga kredensial dan kualitas data. Indonesia Re memiliki Data Privacy Office dan pedoman pengelolaan risiko yang terukur melalui Key Risk Indicators (KRI) untuk memastikan pengawasan berkelanjutan.”

Key Risk Indicators juga menjadi alat untuk mengukur risiko di luar kemampuan perusahaan. “Jika kemampuan perusahaan sudah mencapai batas tertentu dan tidak dapat lagi menampungnya, maka kita harus mengambil keputusan untuk memitigasinya,” ujar Robbi.

Popularitas investasi digital di Indonesia terus meningkat, begitu pula risiko penipuan online, phishing, dan akun palsu yang mengatasnamakan perusahaan. Sebagai aplikasi trading dan investasi multi-aset terlengkap di Indonesia, Pluang mempertegas komitmennya terhadap keamanan dan kepercayaan pengguna dengan menghadirkan Sistem Keamanan Tiga Lapis (3L) yang mencakup liveness check dan Two-Factor Authentication (2FA) untuk memberikan perlindungan menyeluruh pada setiap aktivitas pengguna Pluang.

Phishing, impersonation & Scam: Ancaman Nyata bagi Investor

Dalam beberapa tahun terakhir, industri investasi digital Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus penipuan, mulai dari grup investasi palsu di media sosial hingga situs ataupun aplikasi tiruan yang meniru platform resmi. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari meminta pengguna membagikan OTP, kata sandi, hingga mengklik tautan dan download APK mencurigakan yang dapat menyebabkan kehilangan akses dan dana.

“Keamanan dan kepercayaan pengguna adalah prioritas utama kami di Pluang. Di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital, kami terus memperkuat sistem keamanan serta memberikan edukasi agar pengguna dapat berinvestasi dengan aman,” ujar Claudia Kolonas, CEO & Co-Founder Pluang.

Sebagai bagian dari komitmen edukasi publik, Pluang mengimbau seluruh pengguna untuk memahami dan menerapkan beberapa panduan keamanan dasar berikut:

• Selalu akses aplikasi atau website Pluang melalui kanal resmi: www.pluang.com atau Google Play Store / App Store
• Aktifkan Two-Factor Authentication (2FA) dan buat PIN transaksi yang kuat dan unik
• Waspadai pesan, panggilan, atau tautan yang mencurigakan dan mengatasnamakan Pluang atau lembaga resmi
• Jangan pernah membagikan OTP, PIN, atau kata sandi Anda ke siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai karyawan Pluang. Pluang tidak akan pernah meminta informasi ini ke pengguna
• Jangan bergabung dengan grup Telegram, WhatsApp, atau media sosial yang tidak resmi dari Pluang

Fitur Keamanan Baru untuk Perlindungan Maksimal

Sebagai langkah terbaru dalam memperkuat perlindungan pengguna dan juga bagian utama dari Sistem Keamanan Tiga Lapis (3L) kami, Pluang kini menghadirkan fitur verifikasi wajah “Liveness Check” sebuah sistem verifikasi biometrik yang memastikan bahwa proses verifikasi identitas dilakukan oleh pengguna asli, bukan foto atau video, bot, atau penipu, untuk aktifitas penting seperti penarikan saldo dan crypto dari perangkat baru dan juga proses reset PIN.

Selain fitur baru tersebut, Pluang juga terus menyempurnakan berbagai fitur keamanan inti yang telah ada sebelumnya, seperti:

• PIN/Verifikasi Biometrik & OTP untuk semua aktifitas penting seperti login
• Two-Factor Authentication (2FA) untuk verifikasi dua langkah di setiap proses transfer aset crypto

Pluang juga menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi yang ketat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memastikan seluruh aktivitas keamanan berjalan sesuai dengan standar terbaik di industri teknologi finansial.

Kanal Resmi Pluang

Untuk menghindari penyalahgunaan nama dan menjaga kejelasan komunikasi, Pluang mengimbau pengguna untuk hanya mengakses dan berinteraksi melalui kanal resmi berikut:

• Website Resmi: https://pluang.com
• Email Layanan Pelanggan: [email protected]
• Call Center: (021) 8063 0065 (Senin–Jumat pukul 09.00–18.00 WIB, kecuali hari libur)
• Nomor WhatsApp Resmi (Satu Arah): +62 855-7467-0393

Dan melalui media sosial resmi berikut:

• Instagram: pluang_id
• TikTok: pluang_id
• X: pluang_id
• YouTube: pluang_id
• Facebook: Pluang.ID
• Telegram: OfficialPluang

Gunakan hanya sepuluh kanal resmi yang disebutkan diatas; nomor, website, alamat email serta akun lain TIDAK mewakili Pluang dan perlu segera dilaporkan ke Customer Support Pluang agar dapat ditindak.

Sebagai informasi, per November 2025, Pluang melayani 12 juta pengguna terdaftar dan menyediakan akses ke lebih dari 2.000 produk investasi—meliputi aset crypto, saham global dan ETF, saham Indonesia (segera hadir), emas, crypto futures, options trading, hingga reksadana.

PT PLN (Persero) terus memperkuat langkah menuju transisi energi bersih melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Uni Eropa, KfW Development Bank, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk proyek pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) pumped storage hydropower berskala besar di Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Sebagai bagian dari kolaborasi tersebut, Uni Eropa dan KfW memberikan bantuan teknis berupa penyusunan dokumen feasibility study untuk proyek Indonesia Sumatra Pumped Storage di Simalungun, Sumatra Utara dan Indonesia Grindulu Pumped Storage di Pacitan, Jawa Timur dengan total dukungan pendanaan persiapan proyek mencapai sekitar EUR 6 juta. Selain itu, PLN, PT SMI, dan KfW telah menandatangani Head of Agreement terkait bantuan teknis untuk pengembangan kedua proyek tersebut, menandai penguatan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan infrastruktur EBT.

Kedua proyek ini akan berperan penting dalam memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam jaringan PLN sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menjelaskan bahwa pengembangan proyek EBT merupakan langkah strategis PLN dalam mempercepat transisi energi. Untuk itu PLN terus membuka keran investasi yang yang berkelanjutan dengan berbagai mitra strategis.

“Transisi energi membutuhkan dukungan semua pihak dan memerlukan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan berbagai mitra seperti Uni Eropa, KfW, dan PT SMI, PLN dapat mengakses berbagai potensi technical assistance yang memungkinkan PLN untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan portofolio investasi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Sinthya.

Sementara itu, Executive Vice President Keuangan Korporat PLN Maya Rani Puspita menyampaikan apresiasi atas dukungan pembiayaan dan kerja sama teknis dari Uni Eropa, KfW, dan PT SMI.

“Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pencapaian target Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. Proyek pumped storage akan memperkuat fleksibilitas sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung integrasi energi terbarukan dalam skala besar,” ujar Maya di acara Stakeholder Meeting, Jumat (7/11).

Proyek Indonesia Sumatra Pumped Storage akan memanfaatkan Danau Toba sebagai waduk bawah dan membangun waduk atas dengan sistem bendungan cincin (ring dam). Investasi proyek ini mencapai sekitar USD 582 juta. Sementara itu, proyek Indonesia Grindulu Pumped Storage akan memiliki empat unit berkapasitas total 1.000 MW dengan estimasi investasi USD 1,08–1,3 miliar. Kedua proyek ini menjadi bagian dari paket pembiayaan Team Europe senilai EUR 3,4 miliar yang difokuskan untuk mendukung program transisi energi Indonesia.

Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia Jerome Pons menegaskan komitmen Uni Eropa dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi bersih di Indonesia.

“Melalui inisiatif Global Gateway, Uni Eropa berkomitmen membantu Indonesia mengembangkan sistem tenaga listrik yang modern, tangguh, dan rendah emisi. Pumped storage merupakan elemen penting untuk menyeimbangkan sistem tenaga listrik berbasis energi terbarukan,” ujar Pons.

Dari sisi pembiayaan domestik, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faris Pranawa, menyampaikan bahwa kolaborasi ini mencerminkan sinergi kuat lintas lembaga dalam mempercepat proyek-proyek transisi energi di Indonesia.

“PT SMI siap berperan sebagai katalis pembiayaan hijau untuk memastikan proyek pumped storage dapat berjalan berkelanjutan. Sinergi antara PLN, SMI, Uni Eropa, dan KfW menjadi contoh nyata kolaborasi global untuk masa depan energi Indonesia,” ungkap Faris.

Kolaborasi ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama yang ditandatangani pada COP28 Dubai 2023. Implementasi ini menjadi langkah nyata komitmen PLN dan para mitra internasional dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, sejalan dengan komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, kembali mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas agar menjaga etika bermedia sosial serta tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa ruang digital adalah ruang publik yang sarat tanggung jawab moral sehingga setiap unggahan dapat berpengaruh langsung pada persepsi dan ketenangan masyarakat.

Dalam Diskusi Publik “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth: Fatwa, Etika, dan Sikap Kita” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asrorun menekankan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam kehati-hatian.

“Kalau imam hanya model tenar namun tidak mengikatkan diri pada aturan sebagai imam yang layak, maka dia bukan hanya tidak boleh diikuti, bahkan ketika mengikuti dia hukumnya batal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan bukan hanya atas tindakannya, tetapi juga atas dampak sosial dari komunikasinya.

Asrorun menilai bahwa fenomena konten digital dari pejabat publik sering kali mengabaikan prinsip tabayyun sehingga memunculkan misinformasi yang dapat berkembang menjadi disinformasi. Ia menyebut konten yang dibuat terburu-buru demi perhatian publik berpotensi menyesatkan. “Dalam konteks ruang digital hari ini, satu unggahan bisa menyebar ke mana-mana dalam hitungan detik, dan efeknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pembuatnya,” katanya.

Ia kemudian menyinggung inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke sebuah perusahaan air minum dalam kemasan di Subang yang dipublikasikan secara terbuka di media sosial. Menurutnya, tindakan itu dilakukan tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu sehingga menimbulkan kesimpulan keliru di masyarakat. “Ini yang saya sebut dhala fa dhala — sesat dan menyesatkan. Karena publik tidak diberi konteks yang utuh, tidak diberi data yang benar, tapi langsung digiring pada satu kesimpulan tertentu,” ujarnya.

Asrorun menambahkan bahwa klarifikasi yang muncul setelah unggahan itu dinilai tidak cukup untuk menghapus dampak sosial dan reputasi yang terganggu. “Sudah ada korban yang dihakimi publik. Narasi yang kadung berkembang itu sulit ditarik kembali. Pelaku publikasi harus memahami bahwa tanggung jawab moralnya jauh lebih besar daripada sekadar membuat konten,” katanya. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang diwajibkan pejabat publik. “Kalau pejabat tidak hati-hati, masyarakat pun menjadi ikut terseret dalam kegaduhan digital yang tidak perlu,” lanjutnya.

Ia mengatakan perilaku demikian bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial. Fatwa tersebut menekankan bahwa pengguna media sosial dilarang menyebarkan hoaks, gibah, fitnah, ujaran kebencian, dan segala informasi yang tidak memiliki dasar kebenaran. “Ruang digital harus mengangkat sisi baik manusia dan melipatgandakan manfaat, bukan memperluas mudarat. Ini prinsip dasar syariah yang relevan dengan zaman apa pun,” kata Asrorun.

Guru Besar Fiqh itu juga mengingatkan bahwa media digital saat ini telah menjadi penentu cara berpikir masyarakat sehingga kesalahan informasi dapat menggiring opini publik pada arah yang berbahaya. “Dalam era post-truth, orang sering percaya pada sesuatu bukan karena benar, tapi karena viral. Ini tantangan besar bagi kita semua, terutama pejabat yang unggahannya selalu ditafsirkan sebagai sikap resmi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) RI, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa literasi digital kini tidak lagi cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Ia menekankan bahwa moralitas adalah komponen penting dalam penggunaan ruang digital. “Ruang digital itu ruang sosial. Yang kita bicarakan bukan hanya soal mengunggah, tetapi soal menjaga kualitas demokrasi, kualitas dialog, dan kualitas kemanusiaan,” katanya.

Fifi mengingatkan anak muda dan pejabat publik agar tidak tergesa-gesa membuat atau membagikan konten. “Setiap unggahan ada konsekuensinya, baik sosial maupun hukum. Kita harus sadar bahwa jempol kita bisa menjadi alat kebaikan atau sumber kerusakan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang cepat tidak boleh membuat masyarakat kehilangan pedoman. “Teknologi boleh berubah cepat, tetapi nilai kejujuran dan akhlakul karimah adalah kompasnya. Ruang digital harus membangun peradaban, bukan merusak kemanusiaan. Manfaat harus didahulukan daripada mudarat,” katanya.

Menurut Fifi, tanggung jawab menciptakan ruang digital yang sehat tidak bisa dibebankan pada pemerintah saja. “Ini kerja bersama. Pemerintah membuat regulasi, platform mengatur ekosistemnya, tetapi pengguna adalah garda terdepan. Tanpa tanggung jawab dari pengguna, apa pun aturannya akan sulit diterapkan,” ujarnya.

Diskusi publik tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, peneliti kebijakan digital, dan praktisi komunikasi. Penyelenggara berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kembali prinsip-prinsip bermedia sosial yang berlandaskan etika, kebenaran, dan kemaslahatan publik.

Pada momentum peringatan Hari Pahlawan, PT PLN (Persero) hadir untuk menyalakan harapan bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Melalui program Light Up The Dream (LUTD), sepuluh warga kini dapat menikmati akses listrik mandiri yang selama ini mereka nantikan.

Program LUTD merupakan program sosial PLN untuk memberikan sambungan listrik gratis dan layak kepada masyarakat prasejahtera, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), yang berasal dari dana donasi sukarela pegawai PLN.

Salah satu penerima manfaat, Sofyanto, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya, ketika kini ia dapat menikmati akses listrik yang telah lama ia impikan.

“Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan (pemasangan) listrik gratis ini. Sebelumnya saya menyalur listrik dari tetangga. Sekarang, dengan adanya meteran kWh sendiri, saya bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami,” ungkap Sofyanto saat penyalaan sambungan listrik gratis pada Minggu (16/11).

Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa yang turut hadir dalam penyalaan simbolis pemasangan listrik gratis menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN memiliki tanggung jawab memastikan akses listrik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas insan PLN. Melalui LUTD, PLN ingin memastikan seluruh keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” ujar Ali Masykur.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menekankan bahwa program LUTD merupakan semangat gotong royong insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan hingga seluruh pelosok tanah air.

“Bagi PLN, LUTD tidak hanya sekadar program bantuan, melainkan komitmen perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia agar dapat merasakan manfaat listrik. Kami pastikan tidak ada satu pun keluarga di Indonesia yang tertinggal dalam menikmati energi listrik,” kata Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah mencatat bahwa UID Sulselrabar telah menyalakan mimpi 5.866 keluarga sejak program LUTD diluncurkan pada tahun 2020.

“Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik, dan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi,” jelas Edyansyah.

Edyansyah menegaskan bahwa tujuan PLN adalah menumbuhkan semangat berbagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera.

“Dengan gotong royong, kita dapat membantu mewujudkan akses listrik bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025 yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 - 6 November 2025.

Mengusung tema “Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global. “Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional,” ujarnya.

Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan PRABU Expo merupakan wujud nyata sinergi BRI dengan pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor UMKM. “Melalui partisipasi BRI di PRABU Expo, kami ingin menegaskan komitmen BRI untuk terus mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM. Kami percaya, penguatan kapasitas dan modernisasi produksi adalah kunci agar UMKM Indonesia semakin berdaya saing,” ungkap Dhanny.

Selain menghadirkan booth pameran dan layanan konsultasi pembiayaan, BRI juga berpartisipasi dalam sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan investor, supplier, dan marketplace, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam rangkaian acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, Bank Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai sinergi pengembangan UMKM dalam pembiayaan, riset, dan inovasi produksi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi UMKM naik kelas. Sementara Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyoroti pentingnya riset terapan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Partisipasi BRI dalam PRABU Expo 2025 mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif. “Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global”, ungkap Dhanny.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dengan prinsip syariah melalui penyediaan solusi transaksi keuangan syariah untuk seluruh jejaring kekuatan ekonomi umat terutama di lingkup Amal Usaha Muhammadiyah (“AUM’’). Penguatan kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (“MOU”) antara BSI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Bandung. MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Dr. H. Haedar Nashir Msi.

Penandatanganan dilakukan masih dalam satu rangkaian Milad Muhammadiyah ke –113 (1912-2025) yang akan dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat. Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Komisaris Utama BSI Prof Muhadjir Effendi, Direktur Ritel Banking BSI Kemas Erwan Husainy serta disaksikan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kedua pihak sepakat untuk kerjasama dalam bidang pemanfaatan layanan perbankan dengan prinsip syariah yang mencakup cash management mencakup solusi pengelolaan likuiditas dll, pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan mudharabah, giro dan deposito, dll, pemanfaatan produk-produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kerja sama usaha/bisnis lainnya di antaranya pembukaan loket Payment Point Online Bank (PPOB) Co-Branding dalam bentuk Kartu Anggota/Pegawai/Mahasiswa dengan multifunction card, serta kerja sama yang bersifat non- komersial untuk pengembangan kemandirian ummat terutama dalam pengembangan komunitas UMKM.

Selain kerjasama tersebut, BSI juga nantinya akan bergabung dalam aplikasi Muhammadiyah Aisyiah SuperApp (MASA). Saat ini SuperApps tersebut sedang dalam pengembangan dan nantinya akan memayungi seluruh platform digital termaasuk SatuMu, platform digital terpadu yang mendukung tata kelola dan membangun Satu Data Muhammadiyah melalui integrasi layanan keanggotaan (KTAM), organisasi (DOM), iuran (IuranMU), Tatakelola AUM, Kesehatan dan layanan lainnya.

SatuMu memiliki total enam fitur dan saat ini telah live dua fitur, yakni Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah yang merekam 3 juta anggota dan Direktori Organisasi Muhammadiah (DOM) yang mencatat struktur organisasi tingkat PP hingga Ranting. Sementara masih ada 4 fitur yang masih dalam rencana development, yakni: IuranMU, JDIH (Jaringan Informasi dan Dok Hukum), Sistem Manajemen AUM, Sistem Manajemen Kesehatan (PKU)

BSI selaku bank syariah terbesar akan menyediakan platfom pembayaran iuran Muhammadiyah bagi anggota melalui aplikasi BYOND serta platfom manajemen AUM.

BSI bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini juga menyerahkan bantuan beasiswa bagi 31 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung yang diperuntukan untuk membantu biaya kuliah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Dr. H. Haedar Nashir Msi. mengatakan berterima kasih atas komitmen bank untuk saling mendukung ekonomi dan perbankan sekaligus kesejahteraan umat yang menjadi komitmen utama bank syariah. Di mana, kata dia, Muhammadiyah terus bergerak untuk memajukan umat, sementara BSI sebagai bank syariah milik pemerintah juga berkomitmen mensejahterakan umat. ‘’Mudah-mudahan MOU ini juga bermanfaat untuk umat,’’ katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan bersyukur dan bangga bisa melayani dan berkolaborasi dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apalagi Muhammadiyah memiliki gerakan dakwah Islam yang bersifat sosial keagamaan dan kesejahteraan melalui aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. ‘’Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua dan sekaligus inisiator ekonomi syariah yang dalam sejarah harus diakui telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dan pengembangan ekonomi syariah.’’

Selanjutnya Anggoro mengatakan BSI siap mendukung kegiatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar melalui 1.039 cabang di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah ibarat sinergi menciptakan ekosistem kebaikan. Ekosistem kebaikan itu dapat diimplementasikan dengan kegiatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, integrasi sharia digital transaction platform, system zakat, infak, sedekah yang terintegrasi melalui aplikasi BAIQ Core, serta kemitraan strategis lainnya antara BSI dan AUM Muhammadiyah.

Saat ini BSI telah berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hampir 6 ribu rekening AUM yang mencakup jasa Kesehatan, Pendidikan dan lainnya. BSI berharap dapat terus menjalin lebih luas lagi Kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah lainnya. BSI juga telah melayanai ekosistem AUM termasuk pegawai, guru, dosen, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan jumlah nasabah di atas 50 ribu.