Harga minyak turun pada perdagangan di Senin (17/11). Hal ini terjadi setelah kegiatan pemuatan kembali berjalan normal dalam terminal ekspor dari Novorossiysk, Rusia.

Dilansir dari Reuters, Selasa (18/11), Minyak Brent melemah 0,3% menjadi US$64,20. Sementara West Texas Intermediate (WTI) turun 0,3% ke US$59,91.

Aktivitas Novorossiysk kembali dilanjutkan, namun serangan militer terhadap infrastruktur energi tetap menjadi perhatian pasar karena mengurangi pasokan dari Rusia.

“Kelemahan harga terjadi lebih awal karena pemuatan dalam wilayah tersebut telah dilanjutkan, namun tidak berlangsung lama,” kata Energy Specialist TP ICAP Group, Scott Shelton.

Militer Ukraina menyatakan pihaknya menyerang kilang minyak dari Ryazan di Rusia. Staf Umum Ukraina juga melaporkan bahwa pihaknya menargetkan kilang dari Novokuibyshevsk.

Investor turut memantau dampak sanksi terhadap pasokan dan arus perdagangan minyak dari Rusia. Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memberlakukan larangan transaksi dengan perusahaan minyak dari Rusia, Lukoil dan Rosneft.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan pihaknya sedang menyiapkan legislasi yang akan menjatuhkan sanksi terhadap negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Rusia.

Organisasi Negara Pengekspor minyak (OPEC) bulan ini sepakat menaikkan target output sebesar 137.000 di Desember. Pihaknya juga menahan peningkatan produksi pada kuartal pertama tahun depan.

Australia dan Turki tak akan menjadi co-host konferensi tingkat tinggi soal perubahan iklim dari Conference of the Parties 31 (COP31). Hal ini menambah kepanjangan kebuntuan berkepanjangan mengenai negara mana yang akan menjadi tuan rumah konferensi tersebut tahun depan.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa pihaknya tak akan dapat berkolaborasi dengan Turki. Hal ini karena penyelenggaraan bersama tidak diatur dalam aturan dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

"Tidak, kami tidak akan menjadi tuan rumah bersama karena penyelenggaraan bersama tidak diatur dalam aturan dari UNFCCC," kata Albanese, dilansir dari Reuters, Selasa (18/11).

"Itu bukan pilihan, dan orang-orang tahu itu bukan pilihan, itulah sebabnya hal itu telah dikesampingkan," tambahnya.

COP sendiri merupakan forum utama dunia untuk mendorong aksi iklim. Seiring perkembangan, konferensi tersebut telah berubah dari pertemuan diplomatik menjadi ajang besar tempat negara tuan rumah dapat mempromosikan peluang ekonomi mereka.

Penunjukan tuan rumah sangat penting karena negara itu akan mengatur agenda serta memimpin diplomasi untuk mencapai kesepakatan global.

Australia dan Turki sama-sama mengajukan diri sebagai tuan rumah COP31. Keduanya belum menarik kembali pencalonannya, menciptakan kebuntuan yang harus diselesaikan pada pertemuan dari COP30.

Jika Australia dan Turki tetap bertahan pada tuntutannya, tugas penyelenggaraan akan dialihkan ke Jerman. Negara tersebut merupakan negara dimana kantor pusat perubahan iklim dunia berada. Namun pejabat setempat telah menyatakan mereka tidak ingin menjadi tuan rumah dari COP31.

Hedge Fund Milik Peter Thiel, Thiel Macro telah menjual seluruh kepemilikannya dalam Nvidia di Kuartal III. Hal ini semakin memicu kekhawatiran soal potensi gelembung kecerdasan buatan (AI).

Dilansir Selasa (18/11), Thiel Macro menjual sekitar 537.742 saham dari perusahaan tersebut selama periode tersebut. Berdasarkan harga penutupan pada bulan terakhir pada periode itu, nilai kepemilikan itu diperkirakan mencapai sekitar US$100 juta.

Aksi jual ini menyusul langkah serupa oleh SoftBank. Hal ini memperbesar kekhawatiran investor saham bahwa euforia yang mendorong lonjakan valuasi saham-saham teknologi telah mencapai puncaknya. Kondisi ini dinilai dapat mengancam triliunan dolar investasi yang sudah digelontorkan ke sektor dar AI.

Para investor kini menunggu laporan kinerja kuartal ketiga dari Nvidia. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah hasil tersebut dapat meredam kekhawatiran mengenai potensi gelembung.

Nvidia saat ini menjadi perusahaan paling bernilai di dunia. Ia dianggap sebagai indikator utama permintaan akal imitasi berkat chip-chipnya yang banyak digunakan dalam pusat data dan server skala besar.

Penasihat Ekonomi Gedung Putih/Pemerintahan Donald Trump, Kevin Hassett menyatakan pasar tenaga kerja terdampak oleh perkembangan teknologi akal imitasi (AI) di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari CNBC International, Selasa (18/11), Hasset menyebut bahwa pasar tenaga kerja mulai menunjukkan sinyal beragam, yang dapat mengindikasikan perlambatan, meskipun indikator output ekonomi tetap kuat.

Ia mengatakan terdapat “sinyal campuran” dalam pasar tenaga kerja, sementara pasar output justru menampilkan perkembangan yang sangat positif.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan kondisi perusahaan yang kini cenderung tidak menambah tenaga kerja baru karena teknologi kecerdasan buatan (AI) telah meningkatkan produktivitas karyawan secara signifikan.

“Mereka tidak harus merekrut lulusan baru karena AI membuat para pekerja jauh lebih produktif,” ujar Hasset.

Adapun potensi pelemahan pasar tenaga kerja tersebut dapat mendorong pemangkasan suku bunga acuan sebesar dua puluh lima basis poin pada bulan depan oleh Federal Reserve (The Fed).

Derivatif Singapore Exchange (SGX) mengumumkan akan meluncurkan perdagangan perpetual futures untuk aset kripto bitcoin dan ether dalam platformnya.

Dilansir Selasa (18/11), Singapura menyebutkan bahwa produk derivatif tersebut akan mulai diperdagangkan pada 24 November. Ia akan hanya tersedia bagi investor terakreditasi serta investor institusional.

Perpetual futures merupakan instrumen derivatif yang memungkinkan pelaku pasar berspekulasi terhadap harga aset tanpa tanggal kedaluwarsa.

Instrumen ini menawarkan akses perdagangan dua puluh empat jam serta tingkat leverage tinggi. Hal tersebut membuatnya populer dalam pasar yang bergerak cepat seperti kripto.

Investor sendiri umumnya memanfaatkan derivatif untuk lindung nilai, meningkatkan potensi imbal hasil, atau berspekulasi tanpa perlu memiliki aset dasarnya.

Adapun pasar aset kripto sempat melesat sepanjang tahun ini, didorong ekspektasi pelonggaran regulasi global dan meningkatnya selera risiko. Bitcoin bahkan mencetak rekor tertinggi baru pada Oktober.

Namun reli tersebut mulai mereda akibat menurunnya minat risiko seiring kekhawatiran terhadap prospek pemangkasan suku bunga dan pelemahan ekonomi dari Amerika Serikat (AS).

Harvard University meningkatkan eksposur bitcoinnya secara signifikan pada kuartal ketiga. Hal itu dilakukan dengan menambah besar kepemilikannya pada exchange-trade funds kripto milik BlackRock.

Dilansir Selasa (18/11), Harvard Management Company memegang 6,8 juta saham dari iShares Bitcoin Trust (IBIT) di 30 September 2025. Kepemilikan tersebut tercatat dengan nilai sekitar US$442,8 juta.

Porsi tersebut relatif kecil dibandingkan dana abadi universitas yang mencapai US$56,9 Miliar. Namun langkah ini menandai perubahan strategi investasi dan pandangan instituasi tersebut terhadap bitcoin.

Peningkatan eksposur tersebut mencerminkan tren lebih luas, di mana institusi, baik korporasi maupun pemerintah, semakin bersedia menempatkan aset pada bitcoin melalui struktur yang diatur, terutama setelah hadirnya investment spot bitcoin yang dapat diperlakukan selayaknya saham tradisional.

Harvard bukan satu-satunya universitas besar yang mengalokasikan dana ke Bitcoin ETF. Brown University tercatat memiliki saham dalam investment spot serupa senilai US$13,8 juta.

Sementara Emory University melaporkan peningkatan signifikan pada posisinya dengan memegang 1 juta saham dari Grayscale Bitcoin Mini Trust. Kepemilikan tersebut tercatat dengan nilai US$52 juta.

Harga bitcoin sempat melemah sebelum memangkas sebagian kerugian pada Senin (17/11). Sentimen pasar kripto tetap berada pada level extreme fear.

Dilansir dari Coinmarketcap, harga bitcoin diperdagangkan, dan sempat jatuh hingga US$93.000. Crypto Fear & Greed Index kembali bertahan dalam zona ketakutan ekstrem setelah mencatat level yang sama pada akhir pekan.

Analis Kripto, Ali Martinez mengatakan bahwa bitcoin telah keluar dari saluran pergerakan sebelumnya, yang menurutnya dapat membuka peluang penurunan lanjutan menuju sekitar US$83.500.

Tekanan tambahan datang dari Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent. Ia menegaskan bahwa proposal untuk memberikan pembayaran “dividen” yang didanai tarif kepada masyarakat akan membutuhkan persetujuan dari Kongres.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengangkat optimisme pasar lewat wacana tersebut karena investor menilai peningkatan belanja konsumen dapat mengalirkan likuiditas ke aset kripto jika dana tersebut terealisasi.

Namun sentimen negatif ini bukan tanpa sisi positif. Lonjakan fear ekstrem kerap dianggap sebagai sinyal potensi terbentuknya titik bawah pasar.

Santiment mencatat bahwa volume percakapan terkait bitcoin melonjak ke level tertinggi dalam empat bulan saat harga tergelincir di bawah US$95.000.

Menurut Santiment, lonjakan dominasi sosial seperti ini kadang meningkatkan peluang pembalikan arah, meski tidak dapat dijadikan jaminan.

Desakan agar pemerintah segera menetapkan Harga Patokan Mineral (HPM) timah menguat dari parlemen. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai sektor timah tidak bisa lagi dibiarkan berjalan tanpa standar harga yang jelas, karena kondisi itu hanya memperpanjang ketidakpastian bagi penambang rakyat sekaligus membuka ruang ketidaktertiban dalam tata niaga.

Menurutnya, harga timah di lapangan selama ini berlangsung tanpa keseragaman, minim transparansi, dan membuat penambang rakyat berada dalam posisi yang paling dirugikan.

“Kami mengajak Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk mempercepat penetapan HPM timah agar tercipta kepastian harga yang adil dan terukur, terutama bagi penambang rakyat,” ujar Bambang dalam keterangannya, dikutip Senin, (17/11/2025).

Ia menekankan bahwa penyusunan HPM harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Bambang bahkan menargetkan agar HPM timah sudah ditetapkan dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026, sehingga seluruh pelaku industri memiliki standar harga yang pasti dan seragam.

Tak hanya menyoal harga, Bambang juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berbasis koperasi. Ia menilai pendekatan koperasi adalah solusi yang paling realistis untuk menata aktivitas penambangan rakyat, karena memberi ruang legalitas yang jelas sekaligus mempermudah pengawasan.

“Penetapan WPR berbasis koperasi akan membuat aktivitas penambangan rakyat lebih terorganisasi, mudah diawasi, dan ramah lingkungan,” jelasnya.

Bambang menegaskan bahwa pembenahan tata kelola dan tata niaga timah memiliki implikasi besar bagi negara. Dengan tata kelola yang rapi, kesejahteraan penambang rakyat dapat meningkat, penerimaan negara dari PNBP akan lebih optimal, aturan dapat ditegakkan dengan lebih efektif, dan keberlanjutan lingkungan dapat tetap dijaga.

“Jika tata kelola dan tata niaga timah diperbaiki secara menyeluruh, kita bisa memastikan masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih layak, negara memperoleh pemasukan optimal, dan keberlanjutan lingkungan tidak dikorbankan,” tegas legislator asal Bangka Belitung tersebut.

Menutup pernyataannya, Bambang mengajak seluruh pemangku kepentingan — pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, hingga komunitas penambang rakyat — untuk memanfaatkan momentum reformasi tata kelola ini demi membangun sektor pertimahan nasional yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) resmi memulai proses ore feeding di Tambang Emas Pani, Pohuwato, Gorontalo, pada 12 November 2025. Tahap ini menandai dimulainya operasi pabrik pengolahan setelah fase konstruksi berjalan sejak 2022, dan menjadi langkah penting menuju produksi emas pertama (first gold pour) pada kuartal I-2026.

“Ore feeding menandai babak baru bagi EMAS — dari konstruksi menuju operasi. Kami bersyukur proyek berjalan sesuai rencana menuju produksi emas pertama di awal 2026,” ujar Presiden Direktur EMAS, Boyke Poerbaya Abidin dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Boyke menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja seluruh tim dan dukungan pemangku kepentingan. “Kami berkomitmen mengoperasikan tambang secara aman, efisien, dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi investor dan masyarakat,” katanya.

Hingga akhir Oktober 2025, capaian konstruksi Tambang Emas Pani telah mencapai 83 persen, mencakup pembangunan heap leach pad, fasilitas ADR, dan infrastruktur pendukung. Pani memiliki cadangan bijih (ore reserve) sebesar 190 juta ton dengan kandungan emas sekitar 4,8 juta ons, dan sumber daya mineral mencapai 7 juta ons emas.

Proyek ini dirancang sebagai tambang berbiaya rendah dengan umur operasi jangka panjang. EMAS juga telah bekerja sama dengan PLN untuk pemanfaatan listrik energi terbarukan melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon.

Tambang Pani menjadi aset strategis Grup Merdeka (PT Merdeka Copper Gold Tbk, IDX: MDKA) dalam memperkuat portofolio multi-logam perusahaan. Bila beroperasi penuh, Pani diproyeksikan menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik.

EMAS menargetkan operasi heap leach 7 juta ton bijih per tahun pada tahap awal, sebelum ekspansi fasilitas carbon-in-leach (CIL) hingga 12 juta ton pada 2030. Puncak produksi ditargetkan mencapai 500.000 ons per tahun pada 2032.

Dengan progres konstruksi yang tepat waktu dan sumber daya besar, perusahaan menyatakan optimistis proyek ini akan memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat sekitar.

Direksi PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan inspeksi langsung ke wilayah operasional RU IV Cilacap melalui kegiatan Management Walkthrough (MWT) pada 11–12 November 2025. Agenda ini menjadi langkah strategis memastikan keandalan layanan maritim dan penerapan standar keselamatan di salah satu titik paling vital rantai pasok energi Indonesia.

Direktur Utama PTK, I Ketut Laba, turun langsung ke lapangan bersama Direktur Operasi PTK, Yudi Wibisono, serta jajaran manajemen lintas fungsi. Mereka meninjau Jetty Area 70 RU IV untuk melihat kesiapan peralatan, kepatuhan penggunaan APD, dan pelaksanaan prosedur HSSE oleh perwira PTK yang bertugas.

“Cilacap adalah salah satu titik terpenting dalam rantai suplai energi nasional. Oleh karena itu, setiap aktivitas layanan maritim harus dijalankan dengan standar keamanan tertinggi. Keselamatan, keandalan, dan profesionalisme bukan hanya standar, melainkan budaya yang harus hidup dalam setiap insan PTK,” tegas Direktur Utama PTK, I Ketut Laba dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Selain inspeksi dermaga, jajaran direksi menggelar dialog terbuka dengan perwira PTK lapangan untuk mengevaluasi risiko operasional dan mendengar langsung kendala di lapangan.

Direktur Operasi PTK, Yudi Wibisono, menegaskan bahwa MWT tidak hanya bersifat pengawasan. “MWT bukan hanya kegiatan monitoring, tetapi ruang dialog bagi perwira untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman operasional. Interaksi semacam ini memperkuat rasa memiliki, meningkatkan awareness HSSE, dan memastikan setiap insan PTK bekerja dengan standar tinggi yang mendukung operasional kilang secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, manajemen PTK juga melakukan courtesy visit kepada GM RU IV KPI untuk menyelaraskan strategi operasional dan memastikan layanan maritim berjalan responsif dan adaptif terhadap kebutuhan kilang. Agenda dilanjutkan dengan pemaparan capaian operasional, evaluasi risiko, hingga rencana tindak lanjut peningkatan efisiensi layanan di Cilacap.

PT PLN (Persero) memperkuat langkah transisi energi melalui kolaborasi strategis dengan Uni Eropa, KfW Development Bank, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk mengembangkan proyek pembangkit energi baru terbarukan berbasis pumped storage hydropower berskala besar di Sumatra Utara dan Jawa Timur.

Melalui kerja sama ini, Uni Eropa dan KfW memberikan bantuan teknis penyusunan feasibility study untuk proyek Indonesia Sumatra Pumped Storage di Simalungun, Sumatra Utara dan Grindulu Pumped Storage di Pacitan, Jawa Timur dengan total dukungan sekitar EUR 6 juta. PLN, PT SMI, dan KfW juga meneken Head of Agreement terkait bantuan teknis pengembangan proyek, menandai penguatan komitmen bersama mempercepat infrastruktur energi hijau.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menegaskan proyek EBT menjadi langkah strategis PLN dalam mempercepat transisi energi sekaligus membuka keran pendanaan berkelanjutan.

“Transisi energi membutuhkan dukungan semua pihak dan skema pembiayaan inovatif. Melalui kerja sama dengan Uni Eropa, KfW, dan PT SMI, PLN dapat mengakses berbagai potensi technical assistance untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi portofolio investasi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Sinthya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Executive Vice President Keuangan Korporat PLN Maya Rani Puspita menambahkan, kerja sama ini menjadi tonggak penting untuk mencapai target Net Zero Emissions tahun 2060.

“Proyek pumped storage akan memperkuat fleksibilitas sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung integrasi energi terbarukan dalam skala besar,” kata Maya dalam kegiatan Stakeholder Meeting, Jumat (7/11/2025).

Proyek Sumatra Pumped Storage memanfaatkan Danau Toba sebagai waduk bawah dan membangun waduk atas dengan sistem ring dam, dengan nilai investasi sekitar USD 582 juta. Sementara itu, proyek Grindulu Pumped Storage dirancang memiliki empat unit dengan total kapasitas 1.000 MW dan nilai investasi USD 1,08–1,3 miliar.

Kedua proyek ini menjadi bagian dari paket pembiayaan Team Europe senilai EUR 3,4 miliar untuk mendukung program transisi energi Indonesia.

Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia Jerome Pons menegaskan komitmen penuh pihaknya mendukung infrastruktur energi hijau di Indonesia.

“Melalui inisiatif Global Gateway, Uni Eropa berkomitmen membantu Indonesia mengembangkan sistem tenaga listrik modern, tangguh, dan rendah emisi. Pumped storage merupakan elemen penting untuk menyeimbangkan sistem tenaga listrik berbasis energi terbarukan,” ujar Pons.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faris Pranawa juga menegaskan komitmen lembaganya menjadi katalis pembiayaan hijau di dalam negeri.

“PT SMI siap berperan memastikan proyek pumped storage berjalan berkelanjutan. Sinergi PLN, SMI, Uni Eropa, dan KfW menjadi contoh nyata kolaborasi global untuk masa depan energi Indonesia,” ungkap Faris.

Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut kesepakatan kerja sama pada COP28 Dubai 2023 dan menjadi langkah nyata mewujudkan transisi energi berkeadilan sejalan dengan komitmen global pengendalian perubahan iklim.

Tingginya pergantian nomor ponsel di Indonesia disebut menjadi salah satu faktor yang mempermudah terjadinya penipuan digital (scam). Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengungkapkan fenomena tersebut terjadi karena proses aktivasi nomor baru di Indonesia sangat mudah dan berlangsung dalam jumlah besar setiap hari.

Menurut Edwin, terdapat sedikitnya 500 ribu aktivasi nomor baru per hari, dan pada hari-hari tertentu angkanya mencapai 1 juta.

“Artinya dalam satu bulan bisa terjadi nomor baru itu keluar masuk 15 sampai 20 juta nomor,” ujar Ediwn di Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Dengan tren yang sama, total aktivasi di Indonesia dapat mencapai 180 juta hingga 240 juta nomor per tahun.

Edwin menilai tingginya perputaran nomor membuat pelacakan identitas pengguna semakin sulit sehingga memunculkan ruang bagi pelaku scam dan aktivitas ilegal lain. Kondisi ini juga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan industri telekomunikasi.

“Tahun ini saja yang sudah melaporkan terjadinya loss dan scam sampai Oktober itu Rp7 triliun. Bayangkan Rp7 triliun. Ini baru yang dilaporkan,” kata Edwin.

Ia Berpendapat, banyak korban tidak membuat laporan resmi, terutama masyarakat di luar pusat perkotaan, sehingga angka kerugian sesungguhnya diperkirakan lebih besar. Selain itu, 65–70 persen pengguna ponsel disebut menerima spam call setiap hari atau setiap minggu, menandai urgensi pembenahan ekosistem digital nasional.

Kemkomdigi kini menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat tanggung jawab identitas pengguna ponsel. Salah satu kebijakan yang tengah disusun adalah integrasi proses registrasi kartu SIM dengan data biometrik melalui kerja sama dengan Dukcapil.

“Kerja sama dengan Dukcapil, apakah akan segera dijalankan? Insya Allah, iya. Sekarang kita dalam proses konsultasi publik,” kata Edwin.

Melalui mekanisme verifikasi biometrik, pemerintah berharap pemilik nomor lebih mudah diidentifikasi sehingga tidak lagi terjadi peminjaman identitas seperti KTP atau kartu keluarga untuk mendaftar nomor baru. “Kalau dulu minjemin KTP, kartu keluarga kan gampang saja. Tapi kalau minjemin muka kan lain. Orangnya harus datang,” ujarnya.

Kemkomdigi menegaskan bahwa penguatan regulasi ini ditujukan untuk menciptakan industri telekomunikasi yang tidak hanya tumbuh sehat, tetapi juga bertanggung jawab dalam melindungi konsumen dari risiko penipuan digital.