Pergerakan harga kripto tetap stabil namun lesu pada perdagangan di Kamis (13/11). Harga bitcoin terpantau berjuang mempertahankan level sekitar US$103.000. Namun, pada akhirnya perlahan turun hingga US$101.000.

Aktivitas harga yang datar telah menjadi ciri pasar kripto dalam beberapa pekan terakhir, seiring bergesernya sentimen investor di Amerika Serikat (AS). Pasar kini tengah menantikan kejelasan soal ketidakpastian terkait arah kebijakan dari Federal Reserve (The Fed).

Ketidakpastian meningkat sejak pertemuan bank sentral pada Oktober. Awalnya dianggap akan mengarah pada pemangkasan suku bunga pada akhir tahun, namun kini berubah menjadi perdebatan internal dalam kalangan pembuat kebijakan.

Pejabat The Fed dilaporkan terbelah antara kekhawatiran terhadap inflasi yang masih tinggi dan pelemahan pasar tenaga kerja. Perbedaan pandangan itu membuat prospek pemotongan suku bunga akhir tahun menjadi jauh lebih tidak pasti dibanding beberapa minggu sebelumnya.

AS yang diterpa penutupan sementara pemerintahan baru-baru ini kekurangan data ekonomi penting seperti inflasi dan ketenagakerjaan. Hal itu turut memperdalam perbedaan pandangan antarpejabat karena mereka kini mengandalkan data privat dan laporan swasta.

Dengan kondisi tersebut, pemangkasan suku bunga akhir tahun kini dipandang sebagai tossup atau peluang seimbang, dan bahkan jika diputuskan, kemungkinan akan disertai panduan yang lebih ketat untuk pemangkasan berikutnya.

Sejak pertemuan bank sentral bulan lalu, produk investasi bitcoin yang terdaftar dalam negara itu sendiri mencatat arus keluar bersih lebih dari US$1,8 Miliar.

Pasar menilai hal itu menandakan ketidakpastian kebijakan moneter dan ketiadaan pemicu positif baru masih menekan sentimen dalam pasar kripto.

Bank Jakarta menegaskan dukungannya terhadap percepatan pencapaian program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/Open Defecation Free (ODF), yang merupakan pilar pertama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Hal tersebut diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pembangunan Instalasi Tangki Septic Komunal dengan Pemanfaatan Biogas (Biodigester) di wilayah Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Program yang merupakan kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Jakarta terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan peresmian dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, Jajaran Pimpinan Baznas DKI Jakarta, serta perwakilan PMI DKI Jakarta dan masyarakat Kelurahan Pekayon, pada Kamis (13/11).

Melalui dukungan pendanaan, Bank Jakarta dan PMI DKI Jakarta berkontribusi dalam pembangunan instalasi biodigester sebagai teknologi yang menampung limbah domestik untuk difermentasi secara anaerob sehingga menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif ramah lingkungan bagi masyarakat, seperti untuk kebutuhan memasak dan penerangan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan bahwa sinergi antara Bank Jakarta dan PMI DKI Jakarta merupakan bentuk kolaborasi nyata dalam mendorong terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,

“Bank Jakarta berkomitmen untuk berperan aktif mendukung program pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni. Melalui program CSR ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari fasilitas sanitasi yang memadai, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan dari limbah domestik,” ujar Agus, dikutip dari siaran pers Bank Jakarta, Kamis (13/11).

Implementasi program CSR Biodigester Komunal di Pekayon ini juga sejalan dengan komitmen Bank Jakarta dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya kualitas hidup perkotaan yang aman, bersih, dan inklusif.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memberikan manfaat sosial secara langsung kepada masyarakat Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tanggal 6 November 2025. Dengan keputusan ini, perusahaan yang beralamat di Jl. Tebet Raya No. 34 Blok A Persil No. 4, Tebet Timur, Jakarta Selatan, tidak lagi diperbolehkan beroperasi di sektor layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Langkah pencabutan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan, dan menandai berakhirnya seluruh kegiatan operasional Crowde di industri peer-to-peer lending. OJK menegaskan bahwa pencabutan dilakukan karena perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, sebagaimana tercatat dalam Keputusan Izin Usaha Nomor KEP-102/D.05/2025 tertanggal 17 September 2021.

"Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas OJK dikutip dari keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Dalam keterangannya, OJK menegaskan bahwa setelah pencabutan izin usaha, PT Crowde Membangun Bangsa dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang LPBBTI dalam bentuk apa pun. Selain itu, perusahaan wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada debitur, kreditur, serta pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Crowde juga diwajibkan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pengguna layanan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban, termasuk menunjuk penanggung jawab dan pegawai sebagai gugus tugas dan pusat layanan. Gugus tugas ini berfungsi melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai terbentuknya Tim Likuidasi.

Lebih lanjut, OJK mewajibkan perusahaan untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memutuskan pembubaran badan usaha dan membentuk Tim Likuidasi yang bertanggung jawab atas proses penyelesaian aset serta kewajiban perusahaan.

Pencabutan izin PT Crowde Membangun Bangsa menambah daftar entitas fintech lending yang izin usahanya dihentikan OJK dalam upaya menjaga integritas industri pendanaan digital di Indonesia. OJK menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending untuk memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kapasitas humas kementerian dan lembaga agar lebih tanggap menghadapi krisis di ruang digital melalui pembekalan bertajuk “Social Media Ready: Verify, Clarify, Respond”. Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media ini merupakan bagian dari rangkaian Anugerah Media Humas (AMH) 2025, dan diikuti para pejabat humas secara luring dan daring, Rabu (12/11).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan pentingnya kecepatan dan empati dalam komunikasi publik, terutama saat krisis. “Media sosial bukan hanya ruang cerita, tetapi menjadi ruang utama pembentukan opini publik. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar luas membentuk persepsi bahkan mempengaruhi sebuah kebijakan,” ujarnya dalam sambutan pembuka.

Menurut Fifi, tiga prinsip utama yang diangkat dalam pelatihan ini — verify, clarify, dan respond — harus menjadi pedoman kerja humas pemerintah. Verifikasi berarti memastikan setiap data dan visual yang dibagikan telah teruji kebenarannya. Klarifikasi menuntut keberanian meluruskan informasi keliru dengan cara yang santun dan berbasis fakta. Sementara respons menekankan pentingnya kehadiran cepat di ruang digital dengan pesan yang jelas dan menenangkan publik.

“Kecepatan memang penting, namun tanpa akurasi dapat menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, akurat tanpa respons cepat dapat membuat narasi liar lebih dahulu membentuk opini. Keseimbangan antara verifikasi, klarifikasi, dan respons menjadi kunci utama komunikasi publik di era media sosial,” kata Fifi.

Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia kini melampaui 80%. Sementara survei dari University of Southern California Center for Public Relations menunjukkan 53% responden menilai media sosial akan menjadi kanal paling relevan untuk komunikasi publik pada 2030. Kondisi ini menuntut humas pemerintah untuk semakin cermat dan tanggap dalam mengantisipasi krisis akibat hoaks maupun ketidaktepatan informasi.

Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Latief Siregar, mengingatkan bahwa tantangan komunikasi krisis di media sosial semakin kompleks karena tingginya ekspektasi publik terhadap pemerintah. “Mengapa isu-isu pemerintah cepat membesar? Karena pemerintah memiliki otoritas, sehingga ekspektasi masyarakat begitu tinggi dan kekecewaan cepat terakumulasi,” jelasnya.

Latief memperkenalkan metode PRIME — Prepare, Response, Intercept, Message, dan Engage — sebagai panduan dalam menghadapi krisis. Ia menekankan bahwa reputasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh fakta, tetapi juga oleh persepsi, emosi, dan kecepatan dalam menanggapi isu di media sosial.

Penggiat media sosial Enda Nasution menambahkan bahwa tim komunikasi krisis yang efektif harus bekerja secara preventif. “Waktu yang paling pas saat mengatasi krisis adalah ketika krisis belum terjadi. Mitigasi ibarat mendeteksi hotspot sebelum terjadi kebakaran hutan. Semakin cepat ditemukan, semakin kecil biayanya,” ujarnya.

Senada dengan itu, praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho menilai isu kecil yang tidak segera dikelola berpotensi menjadi krisis besar di media sosial. “Sinyal harus segera ditangkap dan dikelola dengan baik. Ada tiga kunci respons krisis yakni cepat dan faktual, dahulukan empati, dan amankan narasi,” tegasnya.

Kegiatan pembekalan juga dilengkapi dengan simulasi penanganan krisis yang melibatkan peserta dari berbagai instansi. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyusun strategi komunikasi publik yang komprehensif dan adaptif di era digital. Dengan pembekalan ini, Komdigi berharap humas pemerintah mampu menghadapi krisis dengan lebih cepat, akurat, dan berempati terhadap publik.

Investor kripto global mulai melakukan rotasi aset dari Bitcoin ke privacy coin seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap daya tahan jaringan Bitcoin. Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menyebut pergeseran ini terjadi di tengah rebound tipis Bitcoin pasca-berakhirnya shutdown pemerintah AS.

“Ketika whale lama mulai menjual, biasanya mereka melihat risiko tertentu di depan. Salah satunya bisa jadi isu quantum computing atau kekhawatiran terhadap keamanan jangka panjang jaringan Bitcoin,” ujar Fyqieh dikutip dari keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, sebagian dana yang keluar dari Bitcoin mengalir ke aset kripto berfokus privasi seperti Zcash (ZEC), Decred (DCR), dan Monero (XMR). Ketiganya mencatat kenaikan antara 20–100% dalam sebulan terakhir.

“Rotasi ke privacy coin menunjukkan investor mencari alternatif dengan privasi dan keamanan lebih tinggi. Ini menjadi sinyal bahwa pasar sedang mencari narasi baru di luar Bitcoin,” tambahnya.

Meski demikian, Fyqieh mengingatkan bahwa tren ini belum tentu bersifat permanen. Ia menilai pasar masih menunggu katalis fundamental dari sektor makroekonomi maupun perkembangan regulasi seperti persetujuan ETF spot Bitcoin oleh SEC.

Saat ini, penguatan dolar AS (DXY) turut menekan minat terhadap aset berisiko. Sementara itu, inflow ke ETF Bitcoin senilai US$524 juta belum cukup untuk mendongkrak harga BTC ke atas level psikologis US$106.000.

PT PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholdernya di Jawa Barat, salah satunya dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).

Pertemuan antara PLN Group Se-Jabar dengan Kejaksaan Kejati Jabar dilaksanakan dalam rangka mengupayakan adanya pendampingan hukum terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa Barat. Pendampingan ini dimaksudkan agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

General Manager PLN UIP JBT, Widya Anggoro Putro mengatakan bahwa langkah ini menjadi upaya dari PLN untuk memastikan langkah yang digunakan selama proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sinergitas ini juga diharapkan mampu mendukung PLN dalam mengamankan aset-aset perusahaan serta memitigasi risiko terhadap kemungkinan yang dapat terjadi.

“Tentunya koordinasi dan kolaborasi dengan Kejaksaan sangat dibutuhkan oleh PLN. Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang kami miliki ini,” kata Anggoro, Kamis (12/11/2025)

Anggoro menjelaskan bahwa saat ini PLN terus berfokus pada transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) dimana salah satu upayanya adalah menambah pembangkit listrik bertenaga EBT.

Jawa Barat kini menjadi salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan bauran EBT di Indonesia. Lebih lanjut Anggoro menjelaskan penguatan di sisi transmisi juga menjadi hal utama yang dikerjakan oleh PLN demi meningkatan keandalan sistem kelistrikan khususnya di Jawa Barat.

“Pada masa transisi energi ini, PLN terus berfokus menyediakan pembangkit-pembangkit EBT. Salah satu yang sedang kami kerjakan saat ini adalah PLTA Cisokan yang nantinya akan menjadi PLTA dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Selain itu juga pembangunan di sisi transmisi dan gardu induk terus kami kerjakan juga untuk semakin menguatkan keandalan karena seperti yang kita ketahui saat ini bahwa pertumbuhan konsumsi listrik terus meningkat,” jelas Anggoro.

PLN terus berupaya meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan demi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara penguatan sistem kelistrikan dengan adanya infrastruktur yang baru. PLN juga memastikan menjungjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaan pekerjaan. PLN optimis dapat mewujudkan pemerataan akses listrik yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Sementara itu, Kepala Kejati Jabar, Hermon Dekristo, didampingi Asisten Pembinaan dan Asisten Tindak Pidana Khusus menyampaikan dukungannya kepada PLN untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam rangka pembangunan daerah.

Pihaknya siap untuk memberikan dukungan pendampingan hukum khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara. Namun, Hermon tetap menegaskan agar setiap pekerjaan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal. Namun, kami juga ingatkan agar pekerjaan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung kemandirian ekonomi keluarga, Kartini Bluebird, wadah pemberdayaan bagi istri dan putri pengemudi Bluebird yang telah berdiri sejak 2014, kini sudah berusia 11 tahun.

Pencapaian ini menandai lebih dari satu dekade perjalanan program dalam menciptakan ruang bagi perempuan untuk tumbuh, berdaya, dan berkontribusi aktif bagi kesejahteraan keluarganya.

Saat ini, lebih dari 1.300 anggota Kartini Bluebird telah mengikuti berbagai pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan, mulai dari keterampilan praktis seperti tata boga, menjahit, dan tata rias, hingga pembekalan kewirausahaan seperti pengelolaan keuangan, teknik penjualan di media sosial, dan strategi promosi di platform e-commerce.

Kisah inspiratif datang dari Mutamimah atau kerap dipanggil Bu Tami, istri pengemudi Bluebird Pool Ciputat, yang kini sukses dengan usaha roti “Dapur Mitmut”.

Awalnya, Bu Tami menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara keluarga dan keinginannya untuk berkembang. Dengan membawa anaknya setiap menghadiri kelas, ia tetap bisa mengikuti pelatihan.

Ilmu yang didapat dari pelatihan boga kemudian ia modifikasi, menghasilkan roti dengan cita rasa khas yang menjadi andalan usahanya. Dari berbagi ke tetangga dan menerima pesanan via WhatsApp, produknya kini dipasarkan hingga ke kantin Kartini Bluebird Mampang.

“Sekarang saya merasa lebih independen sehingga beban ekonomi tidak hanya bertumpu pada suami. Program Kartini benar-benar sangat membantu kami,” ujar Bu Tami.

Bluebird juga mendirikan kantin Kartini Bluebird sebagai sarana bagi anggota untuk berkreasi dan memperoleh penghasilan tambahan. Dimulai dari satu kantin di Pool Sutoyo pada 2018, inisiatif ini berkembang dengan hadirnya kantin di Mampang dan lokasi Caready. Beroperasi 24 jam bagi pengemudi dan karyawan, kantin ini dibangun dengan semangat “dari kita untuk kita” sebagai ruang belajar mengasah kemampuan memasak dan mengelola keuangan usaha.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk., Adrianto (Andre) Djokosoetono, menegaskan bahwa dukungan terhadap Kartini Bluebird merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun kesejahteraan keluarga besar Bluebird. “Pengemudi adalah tulang punggung layanan kami, dan keluarga mereka adalah fondasi pendukung. Melalui Kartini Bluebird, kami ingin memberikan wadah agar para istri dan putri pengemudi bisa berkembang, mandiri, sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi keluarga,” jelas Andre.

Selama 11 tahun, Kartini Bluebird terus mengembangkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ibu dan tren bisnis rumahan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, komunitas ini mendorong kemandirian ekonomi anggotanya. Para ibu juga aktif dalam kegiatan dan aksi sosial di internal perusahaan, membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan membawa dampak positif bagi keluarga dan komunitas.

Saat ini, Kartini Bluebird telah hadir di 10 pool di Jakarta (Sutoyo, Margamulya, Pondok Cabe, Japos, Narogong, Bintaro, Raden Inten, Daan Mogot, dan Cimanggis) serta telah meluas ke Bandung dan Surabaya, dengan rencana pengembangan ke berbagai kota lain tempat Bluebird beroperasi.

Bitcoin (BTC) sempat menguat ke kisaran US$102.400 setelah berakhirnya shutdown pemerintah Amerika Serikat selama 43 hari. Namun, analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menilai penguatan tersebut hanya bersifat teknikal dan belum menunjukkan awal tren bull market baru.

“Rebound Bitcoin kali ini lebih bersifat dead cat bounce, kenaikan sesaat setelah tekanan jual besar. Fundamental Bitcoin belum cukup kuat untuk menembus resistensi di atas US$106.000 atau sekitar Rp1,77 miliar,” kata Fyqieh dikutip dari keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, perbaikan sentimen global akibat dibukanya kembali lembaga pemerintah AS seperti SEC dan CFTC belum menjadi katalis kuat bagi pasar kripto.

“Investor masih menunggu kejelasan dari SEC soal ETF spot Bitcoin dan arah kebijakan fiskal AS. Dengan DXY yang terus menguat, pelaku pasar memilih menahan posisi aset berisiko seperti bitcoin,” ujar Fyqieh.

Data menunjukkan inflow ke ETF Bitcoin senilai US$524 juta belum mampu mendorong harga secara signifikan. Penguatan dolar AS membuat minat terhadap aset berisiko, termasuk kripto, masih terbatas.

Fyqieh menambahkan, selama Bitcoin gagal menembus level US$106.000–US$108.000 dengan volume kuat, pergerakan jangka pendeknya cenderung sideways ke bearish.

“Area support kuat saat ini berada di kisaran US$98.000, sementara potensi kenaikan baru terbuka jika BTC menutup harian di atas US$110.000,” katanya.

Ia menegaskan, euforia berakhirnya shutdown belum cukup untuk menghidupkan kembali sentimen bullish di pasar kripto tanpa dukungan faktor fundamental yang kuat.

Setelah 43 hari shutdown, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani rancangan undang-undang pendanaan yang mengakhiri penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah AS.

Namun, kabar positif ini belum mampu mendorong euforia di pasar kripto. Bitcoin (BTC) hanya menguat tipis sekitar 1% ke level US$102.400 atau sekitar Rp1,71 miliar (kurs Rp16.730), sementara Ethereum (ETH) naik 2% dan XRP menguat 4%.

Analis Tokocrypto Fyqieh Fachrur menilai, meski data pergerakan harga tampak hijau, kenaikan tersebut belum mencerminkan perubahan tren yang solid.

“Rebound Bitcoin kali ini lebih bersifat dead cat bounce, kenaikan sesaat setelah tekanan jual besar. Sentimen global memang mulai pulih setelah shutdown AS berakhir, tapi kekuatan fundamental Bitcoin belum cukup kuat untuk menembus resistensi di atas US$106.000,” ujar Fyqieh dikutip dari keteranga resmi, Kamis (13/11/2025).

Berakhirnya shutdown memungkinkan lembaga seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kembali beroperasi, sehingga proses persetujuan exchange-traded fund (ETF) spot Bitcoin dapat dilanjutkan. Meski demikian, Fyqieh memperkirakan efek positifnya tidak akan langsung terasa di pasar.

“Investor masih menunggu kepastian dari SEC soal ETF kripto dan arah kebijakan fiskal AS ke depan. Dengan Indeks Dolar AS (DXY) yang terus menguat, banyak pelaku pasar justru memilih menahan posisi di aset berisiko seperti Bitcoin,” katanya.

Data pasar menunjukkan inflow ke ETF Bitcoin senilai US$524 juta belum mampu mendongkrak harga secara signifikan. Penguatan dolar AS membuat minat terhadap aset alternatif seperti kripto tetap terbatas. Fyqieh menambahkan, selama Bitcoin gagal menembus area US$106.000–US$108.000 dengan volume kuat, arah jangka pendek masih cenderung sideways hingga bearish.

PT Sanwoo Electronics, perusahaan penyedia solusi pendinginan komersial dan peralatan rumah tangga, resmi berpartisipasi dalam pameran internasional Salon International de l’Alimentation (SIAL) Interfood 2025 yang digelar di Hall C1 JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 12–15 November 2025.

Keikutsertaan Sanwoo dalam ajang pameran makanan dan minuman terbesar di Asia ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai mitra andalan sektor food and beverage (F&B) serta hotel, restaurant, and café/catering (Horeca) dalam menyediakan peralatan berteknologi tinggi, efisien energi, dan ramah lingkungan.

Marketing Director PT Sanwoo Electronics, Tofan, menilai SIAL Interfood sebagai wadah penting untuk memperkenalkan inovasi dan kualitas produk Sanwoo kepada pasar yang lebih luas.

“Di era efisiensi energi seperti sekarang, Sanwoo ingin menjadi bagian dari solusi yang mendukung keberlanjutan industri F&B,” ujar Tofan dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (13/11/2025)

Selama pameran, pengunjung dapat menjelajahi berbagai produk unggulan Sanwoo, mulai dari frameless cooler, chiller dan freezer, open front chiller, gas rice steamer, hingga ice maker.

Sanwoo juga memperkenalkan lini home appliances yang dirancang untuk mendukung efisiensi energi di rumah tangga modern, seperti low carbo pressure cooker, microwave oven grill, electric steamer stainless steel, dan smokeless grill.

Partisipasi Sanwoo di SIAL Interfood 2025 tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan produk, tetapi juga memperkuat hubungan dengan para pelaku industri, distributor, dan mitra bisnis di seluruh Indonesia.

Tofan menegaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengguna melalui teknologi hemat energi dan desain yang tahan lama.

“SIAL Interfood menjadi momentum penting bagi Sanwoo untuk memperlihatkan kualitas dan inovasi kami secara langsung kepada publik,” ujarnya.

Transformasi organisasi PT PLN (Persero) kembali membuahkan hasil konkret. Perusahaan listrik pelat merah itu resmi meraih sertifikasi Great Place to Work (GPTW) Indonesia 2025, sebuah pengakuan global atas keberhasilan menciptakan lingkungan kerja terbaik dan membahagiakan pegawai.

Hasil asesmen GPTW Indonesia menunjukkan 92 persen pegawai PLN menilai PLN sebagai tempat terbaik untuk bekerja, jauh melampaui skor minimum sertifikasi sebesar 65 persen. Capaian ini menjadi bukti bahwa transformasi organisasi yang dijalankan PLN telah menumbuhkan budaya kerja baru yang kuat, inklusif, dan kolaboratif di seluruh lini.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari perjalanan panjang transformasi yang menempatkan manusia sebagai pusat perubahan.

“Transformasi organisasi di PLN bukan hanya tentang sistem dan teknologi, tetapi tentang manusia. Kami membangun budaya yang menumbuhkan rasa saling menghargai, kesetaraan, dan inklusivitas di setiap lini. Di PLN, semua orang memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi dan berprestasi, tanpa melihat latar belakang atau gender,” jelas Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Ia menambahkan, budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif kini menjadi kekuatan utama PLN dalam menghadapi tantangan dan melahirkan inovasi.

“Dengan lingkungan kerja yang saling mendukung, kita tidak hanya menciptakan produktivitas tinggi, tetapi juga kebahagiaan dan makna dalam bekerja. Itulah esensi dari budaya PLN yang terus kami bangun,” imbuhnya.

Sertifikasi GPTW ini juga menegaskan keberhasilan PLN dalam membangun budaya kerja berkelas dunia melalui berbagai inisiatif budaya yang terintegrasi.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan budaya kerja yang menjadi fondasi transformasi organisasi, yaitu GRC Culture (Governance, Risk, and Compliance), Collaboration and Performance Culture, dan Customer Centric Culture.

“Tiga fokus ini menjadi fondasi bagi PLN menuju perusahaan kelas dunia yang berkelanjutan dan terpercaya. Kami juga menerapkan program-program prioritas budaya mulai dari Customer Centric, Safety Culture, Efisiensi atau Menghilangkan Kemubadziran, hingga Wellbeing yang memastikan kebahagiaan insan PLN menjadi prioritas,” terang Didi.

Didi menjabarkan, tujuh program prioritas budaya PLN meliputi: Customer Centric Culture, Next Process is Our Customer, Budaya Peningkatan Pendapatan, Budaya Penghapusan Kemubadziran, Wellbeing, Beyond kWh Revenue, dan Safety Culture.

Implementasi nilai dan perilaku tersebut dijalankan oleh lebih dari 11.000 culture ranger di seluruh unit PLN Group. Dampaknya, Employee Engagement Index PLN mencapai skor 89, jauh di atas rata-rata benchmark perusahaan di Indonesia, Asia, dan bahkan Fortune 500.

“Skor GPTW sebesar 92 ini menjadi tolak ukur kualitas organisasi yang baik, bahwa PLN adalah rumah bagi para insan yang merasa dihargai, dipercaya, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Transformasi organisasi yang kami lakukan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan membahagiakan,” pungkas Didi.

Dengan capaian ini, PLN meneguhkan diri bukan hanya sebagai perusahaan energi terbesar di Tanah Air, tetapi juga sebagai tempat kerja terbaik yang menumbuhkan kesejahteraan, kesetaraan, dan kebahagiaan pegawai sebagai fondasi keberlanjutan bisnis jangka panjang.

PT Pertamina (Persero) menegaskan posisinya di pasar karbon global dengan mencatat transaksi penjualan 37 ribu ton kredit karbon pada ajang COP30 di Belèm, Brasil. Langkah ini menegaskan komitmen Pertamina mendorong dekarbonisasi bisnis sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon dunia.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono mengatakan, transaksi dilakukan dengan Bank Mandiri dan CIMB Niaga melalui sesi Seller Meet Buyer, salah satu platform perdagangan karbon internasional yang digelar di Paviliun Indonesia, COP30.

"Kehadiran Pertamina untuk memanfaatkan peluang di COP30 terutama di Paviliun Indonesia salah satunya seller meet buyer yang merupakan platform pertemuan penjual dan pembeli kredit karbon,” ujar Agung Wicaksono** di sela-sela KTT – COP30, Belèm, Brasil (12/11/2025).

Kredit karbon tersebut berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Sei Mangkei di Sumatra Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong di Sulawesi Utara. Dengan tambahan ini, total penjualan kumulatif Pertamina mencapai 864 ribu ton CO₂e, senilai lebih dari USD 3 juta, sejak peluncuran perdagangan karbon perdananya pada September 2023.

Agung menegaskan, Pertamina telah menyiapkan internal carbon pricing untuk memperhitungkan nilai ekonomi karbon dalam setiap keputusan investasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong efisiensi energi dan pengembangan bisnis rendah karbon, termasuk proyek energi baru terbarukan (EBT) seperti geothermal, PLTBg, serta solusi berbasis alam (nature-based solutions).

“Pertamina punya banyak proyek geothermal. Dari proyek-proyek geothermal tersebut, proyek-proyek energi baru terbarukan lainnya seperti PLTBg, maupun yang berbasis nature based solution seperti penghijauan kembali itu bisa menghasilkan karbon kredit,” imbuh Agung.

Pertamina juga tengah menerapkan mekanisme Measurement, Registration, and Verification (MRV) untuk memastikan proyek-proyek EBT memiliki kredibilitas dan dapat diakui di pasar karbon domestik maupun global.

“Proyek-proyek itu bukan hanya green tetapi juga gold, karena itu kita perlukan untuk bangun Indonesia lebih bersih, lebih hijau, lebih maju dan lebih kaya,” tandas Agung.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menambahkan bahwa Pertamina menjadi perusahaan pertama yang menjual kredit karbon melalui IDXCarbon sejak 26 September 2023. Hingga kini, total penjualan karbon Pertamina telah mencapai 864 ribu ton CO₂e, termasuk 249 ribu ton CO₂e dari sektor energi terbarukan tahun 2025.

“Pertamina melalui subholding Pertamina NRE menghasilkan kredit karbon dari proyek panas bumi dan limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan dukungan Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Pertamina akan memimpin dekarbonisasi dan memperluas ekosistem perdagangan karbon di Indonesia,” pungkas Baron.