Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil rebalancing atau tinjauan berkala indeks saham untuk November 2025. Dua saham asal Indonesia, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), resmi masuk ke daftar MSCI Global Standard Indexes.

Perubahan tersebut diumumkan MSCI pada Rabu (5/11/2025) dan akan berlaku efektif setelah penutupan perdagangan pada 24 November 2025, dengan penerapan resmi mulai 25 November 2025. Dalam daftar yang sama, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) dikeluarkan dari indeks global tersebut.

MSCI menyoroti masuknya BREN sebagai salah satu dari tiga saham terbesar yang ditambahkan ke MSCI Emerging Markets Index, bersama Zijin Gold International dan GF Securities Co H asal Tiongkok. Langkah ini mencerminkan peningkatan bobot saham Indonesia di pasar negara berkembang.

Selain indeks utama, MSCI juga memperbarui komposisi MSCI Small Cap Indexes. Terdapat tujuh saham Indonesia yang ditambahkan, yakni PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT MNC Studios International Tbk. (MSIN), PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Timah Tbk. (TINS).

Sementara itu, tiga saham dikeluarkan dari kelompok small cap: BRMS, PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM), dan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk. (ULTJ).

Secara global, MSCI mencatat penambahan 69 saham dan penghapusan 64 saham dari MSCI ACWI Index, yang mencakup pasar saham negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Untuk MSCI Global Small Cap Indexes, terdapat 207 saham baru dan 224 saham yang dikeluarkan. Adapun pada MSCI Global Investable Market Indexes, sebanyak 199 saham ditambahkan dan 211 saham dihapus, sementara MSCI Global All Cap Indexes menambah 175 saham dan menghapus 71 saham.

Pada kategori MSCI Frontier Markets Index, delapan saham baru masuk dan dua saham dikeluarkan. Tiga penambahan terbesar berasal dari Vietnam Airlines JSC (Vietnam), Meezan Bank (Pakistan), dan Bank Al Etihad (Yordania).

MSCI menyampaikan bahwa perubahan komposisi untuk pasar Bangladesh belum diberlakukan karena kendala aksesibilitas pasar di negara tersebut.

Perubahan struktur indeks global ini menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi aliran modal asing, terutama pada saham-saham yang masuk atau keluar dari indeks MSCI. Pergeseran ini juga dinilai mencerminkan dinamika pasar global dan potensi pertumbuhan saham negara berkembang, termasuk Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan belum ada kebijakan pelonggaran atau penundaan terkait ketentuan pemenuhan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi yang akan berlaku mulai 2026, meskipun industri tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PDP) OJK Ogi Prastomiyonomengatakan, otoritas tetap mendukung penguatan permodalan industri asuransi untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan serta melindungi kepentingan pemegang polis.

“OJK senantiasa mendukung penguatan permodalan industri asuransi untuk memastikan ketahanan dan stabilitas keuangan perusahaan serta perlindungan pemegang polis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

Ogi menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan untuk melonggarkan atau menunda penerapan ketentuan ekuitas minimum yang telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023.

“Sampai saat ini, belum terdapat kebijakan relaksasi terkait penundaan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum yang berlaku mulai tahun 2026,” katanya.

Ia menilai kebijakan penguatan modal merupakan langkah strategis agar industri asuransi memiliki daya tahan terhadap gejolak ekonomi dan risiko keuangan. Konsistensi pelaksanaan kebijakan permodalan juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“OJK tetap berkomitmen agar kebijakan permodalan dilaksanakan secara konsisten guna mewujudkan industri asuransi yang sehat dan berdaya saing,” tegas Ogi.

Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan agar OJK memberikan relaksasi pemenuhan ekuitas minimum dengan alasan tekanan ekonomi yang masih tinggi, seperti inflasi, volatilitas pasar investasi, serta perlambatan pertumbuhan premi yang memengaruhi kemampuan sejumlah perusahaan memenuhi ketentuan modal.

Berdasarkan POJK Nomor 23 Tahun 2023, perusahaan asuransi dan reasuransi, termasuk unit syariah, wajib memenuhi ketentuan ekuitas minimum paling lambat 31 Desember 2026. Adapun perusahaan asuransi konvensional diwajibkan memiliki ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar, sementara perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar.

OJK menegaskan penerapan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur industri keuangan non-bank agar lebih tahan terhadap risiko sistemik dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor asuransi nasional.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai masih berpotensi menembus level 9.000 hingga akhir tahun 2025 jika digerakkan oleh saham-saham berkapitalisasi besar (big cap). Namun, Praktisi Pasar Modal, Hans Kwee, mengingatkan bahwa kenaikan tersebut belum didukung oleh faktor fundamental yang solid.

“Naikin indeks itu sebenarnya gampang. Kita tarik ke saham gede-gede itu, sampai 9.000,” ujar Hans kepada media di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Meski secara teknikal indeks berpeluang menguat, Hans menilai pergerakan tersebut bersifat semu apabila tidak dibarengi dengan penguatan ekonomi riil. Ia menyebut level IHSG saat ini di kisaran 8.384 sudah cukup wajar dan tidak perlu dipaksakan naik terlalu cepat.

“Kalau mereka mau, pasti bisa (IHSG 9.000). Tapi saya jujur saja, indeks di 8.384 sudah oke. Kita tidak perlu memaksakan sampai 9.000, biarkan ada ruang untuk tahun depan,” katanya.

Hans menjelaskan, tren penguatan IHSG dalam beberapa waktu terakhir banyak digerakkan oleh saham-saham konglomerasi. Dominasi saham besar ini menyebabkan arah indeks tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
“Sesudah saham konglomerasi itu naik, kita seperti kehilangan arah. Kalau indeks kita tanpa saham konglo, mungkin cuma di level 6.000-an,” ungkapnya.

Ia menilai, struktur pasar modal Indonesia masih timpang karena sebagian besar pergerakan indeks ditentukan oleh emiten besar. Di sisi lain, investor ritel masih menjadi penggerak utama perdagangan harian, sementara investor institusional cenderung berhati-hati.

“Institusi sekarang tidak bisa banyak bergerak. Kalau dana pribadi rugi, ya rugi. Tapi kalau dana institusi rugi, nanti dikaitkan dengan kerugian negara. Jadi mereka hati-hati,” jelas Hans.

Lebih lanjut, ia menyoroti perubahan arah kebijakan otoritas pasar modal yang kini lebih menekankan kualitas ketimbang kuantitas dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO). Dari target sekitar 60 perusahaan, hingga saat ini baru 24 emiten yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Sekarang otoritas memperketat. Kita punya pilihan antara kuantitas dan kualitas, dan mereka geser ke kualitas,” ujarnya.

Menurut Hans, langkah tersebut positif untuk menjaga kredibilitas pasar serta melindungi investor dari risiko perusahaan dengan fundamental lemah. Ia juga menilai kebijakan lain seperti penerapan Full Call Auction (FCA) dan perbaikan indeks MSCI perlu dikaji dengan keseimbangan antara aturan ketat dan fleksibilitas bagi emiten.

“Kita tidak perlu mengejar angka 9.000 semata. Lebih penting membangun pasar yang stabil dan kredibel,” pungkas Hans.

Praktisi pasar modal Hans Kwee menilai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini banyak digerakkan oleh saham-saham konglomerasi besar. Kondisi tersebut menunjukkan arah indeks belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pasar karena sebagian besar pergerakan masih bergantung pada emiten berkapitalisasi besar yang dikendalikan grup konglomerat.

“Indeks kita sudah sangat sulit diprediksi. Setelah saham-saham konglo naik, pasar seperti kehilangan arah. Kalau indeks kita tanpa saham konglo, mungkin cuma di level 6.000-an,” ujar Hans kepada awak media, Kamis (6/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa dominasi saham konglomerasi mencerminkan ketimpangan struktur pasar modal Indonesia, di mana sebagian kecil saham memiliki pengaruh besar terhadap IHSG. Meski demikian, Hans menegaskan saham konglomerasi tidak dapat dikategorikan sebagai saham gorengan.

“Saham konglo tidak bisa dibilang gorengan. Mereka punya kinerja masa lalu yang bagus dan prospek yang jelas, hanya valuasinya mahal,” tegasnya.

Hans menambahkan, istilah saham gorengan sebenarnya tidak diatur dalam regulasi pasar modal. Yang diatur adalah tindakan manipulasi pasar. “Kalau kita cari di undang-undang, tidak ada definisi saham gorengan. Yang ada itu saham yang dimanipulasi. Jadi kalau naik tanpa dasar jelas, itu baru berbahaya,” jelasnya.

Sebagai contoh, Hans menyebut saham PANI sebagai salah satu emiten konglomerasi yang memiliki potensi jangka panjang karena nilai bisnisnya belum sepenuhnya terealisasi. Ia menilai penting bagi investor untuk membedakan antara spekulasi tanpa fundamental dengan kenaikan harga yang didorong prospek bisnis kuat.

Selain pengaruh saham konglomerasi, Hans juga menyoroti dominasi investor ritel di pasar modal. “Investor ritel kita dominan sekali. Mereka yang paling aktif di pasar. Kalau cuan, senang; kalau rugi, marah,” ujarnya.

Sementara itu, investor institusional seperti dana pensiun, BPJS, dan manajer investasi dinilai masih pasif karena cenderung berhati-hati mengelola dana publik. “Kalau dana pribadi rugi, tidak masalah. Tapi kalau dana institusi rugi, bisa dibilang kerugian negara. Karena itu, institusi lebih memilih saham-saham besar dan aman seperti BCA, Mandiri, dan BRI,” kata Hans.

Ia menilai situasi ini membuat pergerakan pasar modal lebih volatil karena dipengaruhi sentimen jangka pendek dari investor ritel. Namun, Hans optimistis dinamika tersebut dapat berubah seiring meningkatnya literasi keuangan dan kepercayaan institusi terhadap pasar.

“Kalau subscription dari nasabah masuk, manajer investasi baru bisa menambah portofolio. Tapi sejauh ini, mereka masih menunggu,” ujarnya. Hans mengimbau investor tetap berhati-hati dan berinvestasi berdasarkan fundamental, bukan euforia pasar.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah) menetapkan Maqasid Syariah sebagai panduan utama dalam pengelolaan bisnis dan produk perlindungan berbasis prinsip syariah. Pendekatan ini menandai transformasi model bisnis perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum Islam, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia, Elmie A. Najas, menjelaskan bahwa penerapan Maqasid Syariah menjadi kompas baru dalam setiap pengambilan keputusan, pengembangan produk, dan layanan perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada lima pilar utama, yakni perlindungan terhadap keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

“Dengan berbasis Maqasid Syariah sebagai kompas perlindungan, kami ingin melangkah lebih jauh. Allianz Syariah menghadirkan proposisi perusahaan yang menyeluruh pada setiap produk, layanan, dan keputusan yang melampaui patuh syariat, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan secara finansial, spiritual, dan sosial,” ujar Elmie dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, dunia asuransi syariah perlu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-ekonomi agar prinsip ta’awun(tolong-menolong) dapat diterapkan secara lebih nyata. Dengan panduan Maqasid Syariah, Allianz Syariah berupaya memperkuat peran industri dalam memberikan perlindungan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga membawa manfaat luas bagi masyarakat.

Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN–MUI, Adiwarman A. Karim, menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting dalam memperkuat relevansi industri keuangan syariah di era modern.

“Syariah bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi tentang bagaimana prinsip tersebut membawa manfaat nyata bagi kehidupan. Langkah Allianz Syariah ini menjadi contoh penerapan Maqasid Syariah dalam industri asuransi syariah modern yang beretika dan berkeadilan,” ujar Adiwarman.

Elmie mengungkapkan, hingga September 2025 Allianz Syariah telah melayani sekitar 120.000 nasabah dengan kinerja positif. Pendapatan kontribusi neto perusahaan tumbuh 43,38% secara tahunan, dari Rp413,61 miliar menjadi Rp593,05 miliar. Sementara itu, beban klaim neto juga meningkat 4,69% dari Rp910,32 miliar menjadi Rp953,09 miliar pada periode yang sama.

Menurut Elmie, pencapaian tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi berbasis nilai syariah yang tidak hanya melindungi risiko finansial, tetapi juga berlandaskan nilai keberkahan dan keadilan.

Revisi aturan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan penerapan Full Call Auction (FCA) menjadi dua tantangan baru yang dihadapi emiten serta otoritas pasar modal Indonesia. Kedua kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas harga saham domestik jika tidak diantisipasi dengan langkah kebijakan yang tepat.

Praktisi pasar modal, Hans Kwee, menjelaskan bahwa revisi aturan MSCI berkaitan dengan evaluasi terhadap free floatdan struktur kepemilikan publik emiten di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan likuiditas saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks global tersebut.

“MSCI mau revisi aturan. Kalau hitungan free float-nya diturunkan, bobot saham Indonesia bisa ikut turun. Dampaknya, harga saham kita bisa langsung terkoreksi,” ujar Hans kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Ia menjelaskan, perubahan kebijakan ini dipicu oleh kekhawatiran pengelola indeks terhadap keakuratan data kepemilikan publik di pasar modal Indonesia. “Ada pihak yang menyampaikan ke pengendali indeks bahwa pemilik di bawah lima persen itu sebenarnya bukan publik. Jadi MSCI mulai hati-hati,” jelasnya.

Menurut Hans, otoritas pasar modal perlu segera memberikan klarifikasi kepada MSCI untuk memastikan data free floatyang digunakan selama ini telah sesuai dan transparan. “Otoritas kita harus bisa yakinkan mereka bahwa ini free float-nya benar, jangan sampai aturan direvisi sepihak,” tegasnya.

Selain revisi MSCI, kebijakan Full Call Auction yang diterapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjadi perhatian. FCA merupakan mekanisme perdagangan yang dirancang untuk menekan volatilitas saham dan menjadi tahapan transisi sebelum suatu saham berpotensi delisting.
“FCA itu jembatan. Kalau langsung delisting, investor bisa marah. Jadi saham bermasalah dimasukkan ke FCA dulu. Kalau kinerja membaik, bisa kembali ke papan reguler. Kalau tidak, baru delisting,” paparnya.

Namun, Hans menilai sejumlah kriteria dalam penerapan FCA perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi emiten yang masih memiliki potensi pemulihan. “Ada 11 kriteria di FCA. Bursa harus meninjau mana yang efektif dan mana yang tidak. Tidak semua yang masuk ke FCA itu buruk,” ujarnya.

Menurutnya, BEI telah menunjukkan keterbukaan untuk mengevaluasi mekanisme tersebut. “Bursa buka diri. Tadinya semua yang bermasalah dikumpulkan dulu, sekarang hasilnya mulai dievaluasi,” tambahnya.

Hans menilai, tantangan bagi emiten saat ini adalah menjaga stabilitas harga saham sekaligus memenuhi kriteria agar dapat masuk ke indeks MSCI tanpa terkena ketentuan FCA. Ia juga menekankan pentingnya menjaga fundamental bisnis dan tata kelola perusahaan untuk mempertahankan minat investor global.
“Sekarang passive fund berkembang pesat. Jadi saham yang masuk MSCI jadi penting sekali karena aliran dananya besar. Kalau keluar, arus dana juga bisa berbalik arah,” katanya.

Menurut Hans, dinamika ini menjadi momentum bagi otoritas untuk memperkuat kredibilitas regulasi pasar modal nasional di mata global. Transparansi dan kebijakan yang proporsional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah perubahan regulasi internasional.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan memperluas pembiayaan produktif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Upaya ini merupakan bagian dari strategi BNI untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor riil.

Hingga September 2025, BNI mencatatkan pertumbuhan positif di segmen pembiayaan produktif. Kredit segmen menengah tumbuh 14,3% secara tahunan (YoY), sementara kredit UMKM non-KUR meningkat 13,9% (YoY) hingga mencapai Rp46,3 triliun.

Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa bank pelat merah ini berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha lokal melalui pembiayaan yang tepat sasaran.

“BNI terus memperkuat peran sebagai bank milik negara yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit produktif kepada UMKM, baik melalui program internal maupun dukungan terhadap program pemerintah,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Menurut Iqbal, potensi ekspansi kredit UMKM di Indonesia masih terbuka lebar. Karena itu, BNI mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor unggulan seperti industri padat karya, pembiayaan perumahan, serta mendukung berbagai program pemerintah, antara lain Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus ini diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya di dalam negeri, BNI juga membuka jalan bagi pelaku UMKM untuk menembus pasar global. Melalui program BNI Xpora dan Diaspora Loan, BNI membantu pelaku usaha berorientasi ekspor agar mampu memperluas pasar dan memperkuat daya saing di kancah internasional.

Agar penyaluran pembiayaan berjalan efektif dan berkelanjutan, sejak 2024 BNI telah menerapkan robust credit scoring tools untuk menilai kelayakan kredit dengan lebih akurat. Selain itu, penerapan Tactical Account Planning (TAP) juga dilakukan untuk mengoptimalkan profitabilitas nasabah dari sisi pembiayaan maupun layanan non-pembiayaan.

BNI turut memperkuat sinergi antara Commercial Banking, Corporate Banking, dan Institutional Banking guna memaksimalkan peluang pembiayaan dalam ekosistem bisnis nasabah korporasi.

Di sisi lain, transformasi outlet menjadi capability-enhanced outlets juga terus digalakkan agar dapat berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan solusi keuangan menyeluruh bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

“Kami akan terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang tangguh, dengan kebijakan pembiayaan yang adaptif serta dukungan terhadap regulasi pemerintah,” tegas Iqbal.

Dengan strategi komprehensif tersebut, BNI menegaskan komitmennya sebagai bank nasional yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Melalui pembiayaan produktif yang inklusif, BNI berharap dapat mencetak UMKM yang lebih kuat, kompetitif di pasar global, dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

BRI Insurance (BRINS) kembali memperoleh dua penghargaan bergengsi di Top Human Capital Award 2025, yaitu Top Human Capital Award 2024 #5 Star dengan kategori The Most Committed Human Capital Leader 2025 yang diberikan kepada Bapak Heri Supriyadi. Acara ini berlangsung pada Selasa (4/11/2025) sore di Hotel Raffles Jakarta.

Ratusan perusahaan ternama dari berbagai sektor industri menerima penghargaan TOP Human Capital Awards 2025. Tema yang diangkat untuk TOP Human Capital tahun ini adalah The Role of Talent Mobility and HCMS as Strategic Business Partner.

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Bapak Heri Supriyadi selaku Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, Bapak Jimmy Prawiradigja selaku Technical Senior Executive Vice President, dan Bapak Isad selaku Pimpinan Divisi Human Capital BRI Insurance.

“Terima kasih kepada seluruh dewan juri dari Top Human Capital Award 2025 yang telah memberikan penilaian secara komprehensif sekaigus pemberian penghargaan untuk BRI Insurance, semoga penghargaan ini manjadi penyemangat BRI Insurance untuk tetap konsisten dengan terus memperkuat strategi dalam membangun kualitas human capital melalui berbagai transformasi budaya kerja di Perusahaan. Ujar Heri”

Tahun ini ada peningkatan peserta sebanyak 29% dibanding tahun 2024, dengan total 133 perusahaan mengikuti seluruh tahapan penilaian lengkap di tahun 2025. Proses penilaian terkenal obyektif dan akuntabel, melibatkan Dewan Juri dari akademisi, praktisi, dan konsultan berpengalaman. Prof. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan RI, dalam sambutannya sebagai keynote speaker menyoroti tantangan future of work, termasuk munculnya meaningfull work, AI, dan tuntutan Milenial & Gen Z yang mendominasi 58,7% angkatan kerja Indonesia. Kondisi ini mendorong pentingnya “people centric organization“.

“Peningkatan kompetensi pekerja, peningkatan dan penguatan budaya kerja merupakan bagian dari fokus strategi perusahaan saat ini dan kedepannya agar tetap mampu bersaing secara kompetitif di tengah semakin tingginya persaingan untuk menghasilkan kinerja Perusahaan yang sehat, kuat dan berkelanjutan. Kami yakin dan siap untuk tetap tumbuh” Ucap Budi Legowo selaku Direktur Utama BRI Insurance saat dimintai konfirmasi

Penghargaan bergengsi dalam ajang tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi BRI Insurance. Terutama berdasarkan penilaian yang komprehensif terhadap kinerja keuangan, inovasi produk, serta kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Industri Asuransi.

Dalam rangka memperkuat loyalitas dari segmen nasabah super kaya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan layanan BTN Private. Sebuah layanan eksklusif untuk nasabah yang telah memiliki aset menembus Rp 15 miliar. Sehingga siap melangkah lebih tinggi setelah melampaui segmen BTN Prioritas.
Pada Grand Launching BTN Private di Jakarta, Rabu (5/11/2025) yang dihadiri sekitar 100 nasabah BTN Private, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan, inovasi BTN Private sejalan dengan arah bisnis Beyond Mortgage atau lebih dari sekadar bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).
“Itulah kenapa tema malam ini adalah “The Symphony of Private Banking: Harmony in Legacy & Lifestyle.” BTN ingin menjadi bagian dari harmoni itu. Mendampingi bapak/ibu dalam setiap fase kehidupan, baik pribadi, keluarga, maupun bisnis,” ujar Nixon dalam sambutannya.

Nixon mengatakan, BTN Private dirancang untuk individu yang memiliki visi jangka panjang. Bukan hanya dalam hal membangun kekayaan, melainkan juga dalam hal menjaga nilai kekayaan, memperluas dampaknya, hingga mewariskannya kepada ahli waris sebelum tutup usia.

“BTN Private kami rancang untuk mereka yang punya visi jauh ke depan. Yang bukan hanya ingin membangun kekayaan, tapi juga ingin menjaga values atau nilainya, memperluas dampaknya, dan mewariskannya,” jelasnya.

Sebelum adanya segmen khusus BTN Private, lanjut Nixon, BTN membagi segmentasi nasabah ritelnya menjadi empat segmen. Yakni, Mass Segment atau segmen terbawah yang akuisisinya dilakukan melalui aplikasi Bale by BTN. Lalu, BTN Prima atau Upper Mass Segment untuk nasabah dengan saldo sekitar Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.

Kemudian, BTN Prospera atau Emerging Affluent Segment dengan saldo sekitar Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Sementara di level teratas adalah BTN Prioritas dengan dana kelolaan sekitar Rp 500 juta hingga Rp 15 miliar.

Nixon mengungkapkan, perseroan terus membukukan pertumbuhan positif dana kelolaan nasabah BTN Prioritas. Hingga akhir September 2025, fund under management (FUM) BTN telah mencapai Rp 54,3 triliun. Meningkat 11,3% year-on-year (YoY) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 48,8 triliun.

Bahkan, kenaikan dana per nasabah BTN Prioritas konsisten melebihi benchmark Rp 15 miliar. Berdasarkan data internal, nasabah yang telah memiliki dana kelolaan dengan kisaran Rp 15 miliar sampai Rp 100 miliar mencapai 450 orang. Hingga kini, total FUM nasabah kategori tersebut mencapai Rp 21 triliun.

Nixon menuturkan, BTN Private di-desain dengan kata kunci “experience” atau pengalaman layanan premium yang personal, modern, dan penuh makna. Tercermin dari sejumlah benefit eksklusif dan privilege khusus dan Private Banking Relationship Manager yang didedikasikan untuk setiap nasabah. Selain mendapatkan kartu debit BTN Private berupa Visa Infinite Debit Card, nasabah BTN Private dapat menikmati benefit lainnya. Di antaranya, cashback hingga Rp37,5 juta untuk penempatan dana baru, menginap gratis di hotel bintang limat bagi nasabah baru, cashback Rp5 juta untuk transaksi debit di tiga bulan pertama, dan layanan Concierge Premium, yang termasuk reservasi jet pribadi, wellness trip, hingga medical evacuation.

“Semua ini dirancang agar nasabah BTN Private bisa menikmati layanan yang tidak hanya eksklusif, tetapi juga effortless dan berkelas, karena BTN Private tidak hanya bicara soal produk keuangan, tetapi juga tentang gaya hidup dan nilai hidup. Kami percaya, setiap perjalanan sukses butuh partner yang mengerti ritmenya, seperti harmoni dalam sebuah simfoni,” tutur Nixon.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau mengakhiri perdagangan Kamis (6/11/2025) dengan perkasa. Merujuk data RTI, IHSG naik 18,53 poin atau 0,22% ke 8.337,05 usai bergerak dari rentang level 8.289,89 ke 8.362,91 sepanjang sesi perdagangan.

Pergerakan saham pada penutupan perdagangan hari ini didominasi oleh tren positif. Sebanyak 394 saham menguat, 259 saham melemah dan 158 saham lainnya stagnan.

Hingga sore ini, IHSG sudah memperjualbelikan 25,89 miliar lembar saham dengan frekuensi 2.391.774 kali. Adapun nilai transaksi yang dibukukan mencapai Rp18,29 triliun.

Saham terlaris hari ini adalah PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dengan nilai transaksi Rp1,21 triliun, disusul PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) sebesar Rp1,01 triliun dan PT Petrosea Tbk (PTRO) senilai Rp942,52 miliar.

PT Green Power Group Tbk (LABA) menjadi saham top gainers dengan lonjakan 34,67% ke level Rp268. Diikuti PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) yang meroket 34,52% ke Rp113 dan PT City Retail Developments Tbk (NIRO) yang terbang 25% ke Rp350.

Sementara di jajaran top losers ada PT Multitrend Indo Tbk (BABY) yang anjlok -14,71% ke Rp342, PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) yang merosot -14,63% menjadi Rp700 dan PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) yang terkoreksi -13,19% ke Rp1.250.

Beragam tolak ukur kesejahteraan sosial mencatatkan perbaikan yang signifikan di Indonesia, meskipun tantangan besar bagi masyarakat prasejahtera masih tetap ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,47% atau setara 23,85 juta orang, dengan kemiskinan ekstrem turun ke 0,85% atau sekitar 2,38 juta jiwa.

Sementara itu, sektor pengusaha ultra mikro mencatat pertumbuhan impresif, dengan lebih dari 34,7 juta debitur aktif dan total pembiayaan mencapai Rp631,9 triliun hingga Triwulan II 2025. Data-data ini menggarisbawahi satu kesimpulan penting: dukungan pembiayaan, pendampingan, dan akses digital kepada perempuan prasejahtera tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan kekuatan baru yang memperkecil jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Data dari Kementerian Keuangan (2025) lebih lanjut menunjukkan bahwa rata-rata aset pengusaha ultra mikro mengalami kenaikan hingga 38,94%, dan omzet meningkat 18,50% dalam kurun waktu satu tahun setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan. Angka ini memperkuat pandangan bahwa pembiayaan ultra mikro adalah salah satu solusi paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Solusi ini bekerja karena secara langsung menjangkau lapisan masyarakat terbawah, memberikan peluang berusaha, memperkuat pendapatan keluarga, dan mendorong mereka keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Eko Listiyanto, seorang peneliti ekonomi dari INDEF dalam webinar “Urgensi Membangun Ekosistem Ultra Mikro” menyampaikan,“Saat ini ada sekitar 57 juta usaha mikro di Indonesia, di mana 65 persen di antaranya belum mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal.” ujarnya.

Melihat urgensi yang ada, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tampil sebagai lembaga yang paling aktif berperan di sektor ini. Melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), PNM tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga memberikan pendampingan usaha, literasi keuangan dan digital, serta dukungan sosial melalui sistem kelompok nasabah. Hingga Oktober 2025, PNM telah membina lebih dari 22,7 juta perempuan. Mereka belajar mengubah keterbatasan menjadi peluang, yang pada akhirnya mampu membuka pintu rezeki bagi ibu-ibu di sekitar mereka, mulai dari dapur rumah sederhana.

Setiap minggu, para Account Officer (AO) PNM rutin mengadakan pertemuan kelompok dengan seluruh anggota untuk belajar, berdiskusi soal usaha, hingga mengasah kemampuan pemasaran digital para nasabah. Salah satu contohnya adalah melalui program seperti DIVA (Digital, Inovatif, dan Adaptif), nasabah PNM diajarkan cara memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp Business untuk promosi dan transaksi sehingga usaha dan niat naik mereka dapat dikenal lebih banyak pembeli. Meskipun terlihat klise, akan tetapi pendekatan ini terbukti efektif mendorong para pengusaha rumahan agar tak lagi bergantung pada pasar konvensional, melainkan bisa menjangkau konsumen lebih luas, bahkan lintas kota dan provinsi.

Melalui pendekatan pemberdayaan yang menyentuh aspek finansial, intelektual, dan sosial, PNM berhasil membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil di depan rumah para ibu-ibu Indonesia. Dari pertemuan kelompok sederhana, tumbuh keberanian untuk bermimpi dan berusaha. Dari satu usaha rumahan, tercipta lapangan kerja baru dan ekonomi keluarga yang lebih kuat. Melanjuti tanggapan sebelumnya, Eko juga mengungkapkan “Oleh karena itu, cita-cita mewujudkan ekosistem ultra mikro yang kontributif bagi perekonomian nasional dan akses kredit yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha UMi dan UMKM ini perlu menjadi diskursus publik.” ujar Eko.

BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap Program JKN. Salah satu langkah yang dilakukan adalah bekerja sama dengan kalangan civitas academica melalui kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan di Universitas Sriwijaya, Palembang, pada hari Kamis (6/11). Acara ini berfungsi sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan konsep jaminan kesehatan sosial, struktur kelembagaan BPJS Kesehatan, dan berbagai manfaat dari Program JKN, yang saat ini telah mencakup hampir seluruh penduduk di Indonesia.

M. Iqbal Anas Ma’ruf, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, menerangkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian penting dari usaha untuk membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem jaminan sosial nasional, khususnya di kalangan generasi muda. Ia berpandangan bahwa kalangan civitas academica memegang peranan krusial sebagai agen perubahan yang menyadari pentingnya perlindungan kesehatan. Lebih lanjut, mereka juga dinilai berpotensi untuk menjadi pendorong literasi jaminan sosial di lingkungan sekitar mereka.

Iqbal kemudian memaparkan data terkini mengenai capaian program. "Per 1 November 2025, jumlah peserta tercatat sebanyak 282,9 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN. Hal ini menjadikan Program JKN sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat," terang Iqbal.

Iqbal menambahkan bahwa transformasi mutu layanan menjadi fokus utama BPJS Kesehatan. Melalui integrasi data dengan Dukcapil, peserta kini hanya perlu menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP untuk mengakses layanan kesehatan.

"Prinsip pelayanan yang mudah, cepat, dan setara menjadi dasar utama agar peserta JKN dapat merasakan kenyamanan dan kepastian dalam memperoleh hak kesehatannya. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan Aplikasi Mobile JKN agar peserta dapat mengakses berbagai layanan hanya melalui gawai. Mulai dari pendaftaran peserta baru, melakukan perubahan data, hingga pemberian informasi dan penyampaian keluhan, semuanya tersedia dalam satu genggaman," jelas Iqbal.

Sebagai langkah promotif dan preventif, BPJS Kesehatan telah mengembangkan beragam inovasi seperti Skrining Riwayat Kesehatan sebagai upaya promotif preventif, termasuk bagi peserta lanjut usia. Iqbal menjelaskan, Skrining Riwayat Kesehatan dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN, website BPJS Kesehatan, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, atau dibantu petugas di Puskesmas, klinik, maupun praktik dokter mandiri.

"BPJS Kesehatan juga memiliki big data yang dapat dimanfaatkan akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk penelitian serta kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, dapat menjadi ruang berbagi masukan, pengalaman, dan strategi implementasi terkait pelaksanaan Program JKN, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik," kata Iqbal.

Sepanjang tahun 2014 hingga 2024, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan 1.087 triliun rupiah untuk pelayanan kesehatan. Iqbal mengatakan bahwa rata-rata kecepatan pembayaran klaim pun semakin efisien, yaitu 11,36 hari kerja untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 13,61 hari kalender untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Menurut Iqbal, selain meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, Program JKN juga berkontribusi dalam menurunkan risiko kemiskinan akibat biaya berobat, mendorong produktivitas tenaga kerja, serta meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.

"Di lingkungan civitas academica, terutama mahasiswa bisa menjadi pelopor gaya hidup sehat dan turut menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Dari kampus, semangat gotong royong dan solidaritas sosial ini bisa tumbuh dan menyebar," ujarnya.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Prof. Irsan Saleh, mengapresiasi Program JKN yang telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Baginya, dengan semangat gotong royong menjadi inti dari keberhasilan Program JKN.

“Dengan premi yang tidak besar, manfaat yang didapatkan masyarakat sangat besar, terutama bagi yang membutuhkan. Melalui Program JKN, ada rasa kebersamaan dan solidaritas sosial, saling membantu melalui mekanisme iuran. Yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu,” kata Irsan.

Irsan juga mengungkapkan bahwa saat ini mahasiswa Universitas Sriwijaya telah mendapatkan materi pembelajaran tentang BPJS Kesehatan melalui modul akademik yang dikembangkan bersama BPJS Kesehatan. Menurutnya, melalui kegiatan ini dapat membuka pandangan di kalangan civitas academica untuk menciptakan inovasi di bidang kesehatan dan memperkuat kesadaran akan pentingnya jaminan sosial bagi seluruh masyarakat.

"Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya kini telah memasukkan materi tentang BPJS Kesehatan dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional ke dalam kurikulum melalui modul pembelajaran yang dikembangkan bersama BPJS Kesehatan. Harapannya, civitas academica dapat memperluas wawasan dan berinovasi untuk memperkuat sistem JKN,” tuturnya.