Peralihan menuju ekonomi rendah karbon merupakan ujian besar bagi Indonesia dalam situasi perubahan politik dan krisis iklim global. Hal ini menjadi inti pesan dari Stories to Watch 2025 and Beyond yang diselenggarakan WRI Indonesia hari ini, dengan tema “Getting Transition Right for People, Nature, and Climate.”

Tahun ini, Stories to Watch menitikberatkan pada momen-momen kritis dalam perjalanan Indonesia memulai fase baru pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan pemerintah yang baru, dengan orientasi ekonomi yang berbeda, serta dorongan untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris, yaitu membatasi pemanasan global tidak lebih dari 1,5°C. Indonesia dituntut melakukan transisi yang menyeluruh bagi manusia, alam, dan iklim.

Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadhi menegaskan, “Transisi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tantangannya bukan hanya seberapa cepat kita melakukannya, tapi bagaimana memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas dan melibatkan seluruh pihak termasuk kelompok rentan, adil untuk alam dan juga iklim.”

WRI Indonesia mengajak publik melihat lebih dalam tiga sistem yang saling berkelindan dan menentukan masa depan Indonesia: pangan, lahan, dan air; kota berketahanan iklim; serta energi dan industri. Ketiganya bukan sekadar sektor pembangunan, tetapi fondasi bagi arah transisi nasional.

Sektor pangan, lahan, dan air berkontribusi sekitar 25% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Namun, sektor ini juga merupakan sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat dan tulang punggung kedaulatan pangan nasional. Tak heran, sektor ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah nasional.

WRI Indonesia terus mengusung kolaborasi untuk mendorong transformasi pada sektor pangan, lahan, dan air. Di sektor pangan, WRI Indonesia mengedepankan konsep eko-regionalisasi sistem pangan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal di masing-masing wilayah.

Pada sektor lahan, WRI Indonesia terus mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan produktivitas lahan agar dapat terus mendukung kehidupan masyarakat. Dalam sektor air, WRI Indonesia mendukung upaya- upaya pemerintah dan para pihak untuk mencapai swasembada air di Indonesia. Hal terpenting adalah, seluruh upaya ini harus berpusat pada masyarakat lokal agar mampu melindungi alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Di sektor perkotaan, urbanisasi yang pesat diperkirakan akan mendorong lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2045. Tantangan pun meningkat, dari polusi udara, keterbatasan hunian layak, hingga ketergantungan pada transportasi berbahan bakar fosil. Melalui berbagai inisiatif WRI Indonesia mendukung pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota yang inklusif, tangguh, dan rendah karbon, mencakup peningkatan sistem inventarisasi emisi di sektor transportasi, penguatan integrasi lintas moda, serta pengembangan skema pembiayaan untuk transisi menuju kendaraan listrik. WRI Indonesia

melalui berbagai kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta mendorong peralihan ke penggunaan kendaraan berbasis listrik untuk dekarbonisasi sektor transportasi, termasuk untuk mobilitas pribadi, umum dan kendaraan berat, di Jakarta, Bali, Surabaya dan Makassar.

Di saat yang sama, WRI Indonesia juga mendorong peningkatan kualitas hunian dan perlindungan ruang terbuka hijau yang penting bagi udara bersih dan ketahanan lingkungan, sehingga kota-kota Indonesia menjadi tempat hidup yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi semua.

Sektor energi dan industri menjadi mesin utama bagi produktivitas nasional, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, dengan 18,9% PDB Indonesia berasal dari industri manufaktur yang menyerap 19,3 juta tenaga kerja. Namun sektor ini menjadi tantangan besar dalam pencapaian reduksi emisi Indonesia, karena sektor energi menyumbang 752 juta ton CO₂e, atau 55% dari total emisi nasional per 2023 sebagian besar berasal dari penggunaan batu bara, bahan bakar cair, dan gas, sedangkan industri manufaktur berkontribusi sekitar 34% karena masih bergantung pada energi fosil.

Dalam transisi ini, WRI Indonesia bermitra dengan pemerintah dan sektor swasta memperkuat fondasi kebijakan berbasis sains dan mempercepat dekarbonisasi melalui penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Industri dan Peta Jalan Dekarbonisasi Nikel, serta mendukung inovasi pembiayaan dan pengembangan teknologi energi bersih yang terjangkau dan inklusif. Hal ini sejalan dengan arah RUPTL yang menargetkan 76% tambahan kapasitas listrik dari energi terbarukan. Dengan ekosistem yang saling memperkuat ini, Indonesia berpotensi besar menjadi kekuatan manufaktur hijau di Asia Tenggara.

Yenny Wahid, Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia dan Direktur Wahid Foundation, serta salah satu tokoh masyarakat yang aktif memperjuangkan nilai-nilai keberagaman dan keberlanjutan, menyoroti pentingnya kepemimpinan bangsa dalam menentukan arah transisi. “Kebijakan publik yang diambil oleh para pemimpin pemerintahan akan menentukan masa depan rendah karbon kita. Kepemimpinan iklim sejati membutuhkan keberanian moral, bukan sekadar strategi ekonomi,” tegas Yenny.

Acara ini juga menyuguhkan tiga panel diskusi bertajuk Akselerasi Ambisi Iklim Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi; Mendorong Transisi Energi untuk Perkotaan dan Industri; dan, Membangun Dampak Bermakna Bagi Manusia dan Alam Melalui Transformasi Sistem Pangan, Lahan dan Air. Pembicara di setiap panel adalah tokoh-tokoh nasional pada bidang-bidang terkait, antara lain Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah; Julmansyah, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Kehutanan; William P. Sabandar, Presiden Intelligent Transport System (ITS) Indonesia; Joko Tri Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup; dan masih banyak lainnya.

Sebagai penutup Stories to Watch 2025 C Beyond peneliti-peneliti muda WRI Indonesia menegaskan perlunya keterlibatan setiap pihak yang hadir untuk mendukung inisiatif transisi untuk manusia, alam dan iklim, dan mendukung WRI Indonesia sebagai lembaga riset berbasis sains yang menjadi mitra terpercaya untuk pemerintah dan bisnis. Acara ini diselenggarakan setiap tahun untuk menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

PT Timah Tbk (TINS) mengumumkan pemberhentian sementara terhadap Nur Adi Kuncoro sebagai Direktur Operasi dan Produksi Perseroan, terhitung sejak 13 Oktober 2025.

"Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris, Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi Pemberhentian Sementara Sdr. Nur Adi Kuncoro dari Jabatan sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk karena terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan," jelas Sekretaris Perusahaan TINS, Rendi Kurniawan.

Sebagai tindak lanjut, Direktur Utama PT Timah Tbk ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Operasi dan Produksi, mulai 13 Oktober 2025 hingga keputusan baru ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdekat.

Pihak perusahaan memastikan bahwa keputusan ini tidak berpengaruh terhadap operasional, keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. "Perseroan akan menyampaikan apabila terdapat informasi lebih lanjut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Rendi.

Sebagai informasi, Nur Adi Kuncoro diangkat sebagai Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk dalam RUPS Tahunan pada 15 Juni 2023. Ia merupakan lulusan Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tahun 1997, dan meraih gelar Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2013.

Pria kelahiran Temanggung, 1 Januari 1973, ini telah berkarier di PT Timah sejak 1997. Beberapa jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Direktur Utama PT Timah Tanjung Alam Jaya (2022–2023), Kepala Divisi Perencanaan & Pengendalian Produksi (2019–2021), serta Kepala Divisi Pengadaan (2019).

Terdapat keyakinan yang kian menguat terhadap ekspor nasional seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk-produk bernilai tambah dari Indonesia. Menanggapi peluang ini, Bank Mandiri memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekspor melalui digitalisasi, pengembangan pasar baru, serta peningkatan kapasitas para pelaku usaha lokal.

Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 2025 di ICE BSD City, Tangerang, menjadi momen penting untuk mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia ke kancah pasar global. Pada pameran yang menargetkan nilai transaksi sebesar USD 16,5 miliar dengan partisipasi lebih dari 1.500 peserta pameran dan 5.000 pembeli internasional tersebut, Bank Mandiri berperan sebagai Mitra Utama.

Kehadiran ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperluas akses ekspor dan memperkuat sinergi lintas instansi demi mendukung ketahanan ekonomi nasional serta memberikan nilai tambah positif kepada masyarakat. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan, sektor UMKM merupakan motor utama perekonomian nasional.

Sebabnya, kontribusi sektor UMKM telah melampaui 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Namun, proporsi UMKM yang menembus pasar ekspor masih punya potensi yang besar. (Diangkat dalam RUPSLB 2025 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK).

Untuk itu, bank berkode emiten BMRI ini terus mendorong akselerasi peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai inisiatif, termasuk pendampingan menyeluruh lewat Rumah BUMN, Rumah Ekspor, dan pemanfaatan platform digital yang didesain khusus untuk pelaku usaha, Kopra by Mandiri.

“Sebagai lembaga keuangan nasional dan mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri hadir untuk mempertegas peran sebagai pendorong percepatan ekspor nasional,” ujar Henry di Tangerang, Rabu (15/10).

Tidak hanya itu, hingga pertengahan 2025, terdapat 23 Rumah BUMN kelolaan Bank Mandiri yang secara aktif membina lebih dari 15.000 UMKM di seluruh Indonesia. Program pembinaan tersebut meliputi lebih dari 1.500 pelatihan yang berfokus pada literasi digital, pengelolaan keuangan, strategi ekspor, dan penguatan daya saing produk.

Henry menambahkan, dalam ajang TEI 2025, UMKM binaan Bank Mandiri juga berkesempatan mengikuti business matching dengan pembeli internasional untuk memperluas jaringan serta memperkenalkan produk unggulan ke pasar nontradisional.

“Kami berkomitmen mendorong akselerasi UMKM menuju pasar global melalui pendampingan terstruktur dan membangun sinergi lintas instansi agar ekosistem ekspor Indonesia semakin kuat,” imbuhnya.

Komitmen dan Kolaborasi untuk Ekosistem Ekspor

Komitmen Bank Mandiri dalam penguatan sektor ekspor diwujudkan melalui program “UMKM Melangkah Menuju Pasar Global”. Inisiatif ini memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang siap memperluas pasar ke luar negeri. Peserta program diseleksi secara ketat melalui kurasi formulir dan wawancara, lalu dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan ekspor.

Materi pelatihan meliputi manajemen produk, strategi pemasaran digital, tata kelola pengiriman, sertifikasi internasional, serta literasi keuangan yang terintegrasi dengan ekosistem digital Kopra by Mandiri. Setelah pelatihan, peserta tetap mendapatkan pendampingan berkelanjutan secara daring maupun luring untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan usahanya.

Selain itu, bank berlogo pita emas ini konsisten memperluas kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan mitra internasional guna membuka akses pelatihan, pendanaan, serta peluang kemitraan. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat jaringan ekspor nasional, mempersingkat waktu distribusi, dan menekan biaya logistik.

Henry menjelaskan, langkah Bank Mandiri dalam mendukung ekspor tidak hanya bertujuan meningkatkan transaksi perdagangan luar negeri, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah. Dengan semakin banyak UMKM yang mampu menembus pasar global, dampak ekonomi positif dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sejalan dengan semangat HUT ke-27 Bank Mandiri yang mengusung tema Sinergi Majukan Negeri, inisiatif ini menjadi bukti komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung akselerasi ekspor nasional dan memperkuat daya saing Indonesia.

“Bank Mandiri optimistis langkah sinergis ini akan memperluas peluang ekonomi, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara eksportir yang kompetitif di kawasan regional dan global,” pungkasnya.

PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) bersiap melaksanakan aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:2. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Oktober 2025 lalu.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Kamis (16/10/2025), stock split tersebut akan menggandakan jumlah saham BUAH dari 1 miliar menjadi 2 miliar lembar. Sementara itu, nilai nominal per saham akan turun dari Rp50 menjadi Rp25 per saham.

Berikut jadwal pelaksanaannya:

• Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar: 21 Oktober 2025
• Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan negosiasi: 22 Oktober 2025
• Mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai: 24 Oktober 2025
• Akhir penyelesaian saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi: 23 Oktober 2025
• Recording Date: 23 Oktober 2025
• Saham dengan nilai nominal baru hasil pemecahan saham didepositokan dan didistribusikan oleh KSEI kepada pemegang rekening: 24 Oktober 2025
• Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai: 24 Oktober 2025
• Dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal baru: 24 Oktober 2025

Diberitakan sebelumnya, manajemen BUAH menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan menjaga stabilitas harga di pasar. “Meningkatkan jumlah investor domestik di tanah air, karena dengan harga per lembar saham yang lebih murah dan terjangkau, akan meningkatkan jumlah investor yang berminat untuk berinvestasi di saham Perseroan,” jelas manajemen.

Selain membuat harga saham lebih ramah bagi investor ritel, aksi stock split ini juga diharapkan dapat memperluas basis pemegang saham serta menciptakan peluang perdagangan yang lebih aktif di pasar modal.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih perkasa pada sesi siang perdagangan Kamis, 16 Oktober 2025. Merujuk data RTI, IHSG menanjak 74,55 poin atau setara 0,93% ke level 8.125,72.

Perlu diketahui bahwa pada perdagangan pagi tadi IHSG sempat jatuh ke zona merah dan menempati posisi terendahnya di level 8.030,77. Sementara posisi tertingginya berada di level 8.144,34.

Pergerakan saham pada siang hari ini didominasi oleh tren positif. Total ada 411 saham terapresiasi, 239 saham terkoreksi, dan 152 saham stagnan.

Hingga pertengahan hari ini, IHSG sudah membukukan nilai transaksi sebesar Rp11,14 triliun. Hal itu diperoleh dari adanya perdagangan 14,47 miliar lembar saham dengan frekuensi 1.290.821 kali.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menjadi saham top gainers LQ45 dengan kenaikan 7,83% ke level Rp1.240, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang menguat 7,63% ke Rp1.975 dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang menanjak 5,99% ke Rp1.150.

Di posisi top losers ada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) yang merosot -3,64% menjadi Rp424. Disusul PT Indosat Tbk (ISAT) yang ambruk -3,64% ke Rp1.855 dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) yang terperosok -3,52% ke level Rp2.470.

PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDI Group) memperluas portofolio bisnisnya di sektor energi dan logistik sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui anak usahanya, PT Krakatau Chandra Energi (KCE), perseroan tengah mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 4,7 megawatt peak (MWp) di Cilegon, Banten, yang ditargetkan beroperasi pada November 2025.

Dengan proyek tersebut, total kapasitas PLTS CDI Group akan meningkat menjadi 11 MWp. “Pencapaian ini menjadi langkah penting bagi CDI Group dalam memperkuat kontribusi terhadap bauran energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia,” ujar Presiden Direktur CDI Group, Fransiskus Ruly Aryawan, dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan, “Portofolio PLTS CDI Group dengan total kapasitas 11 MWp yang tersebar di Kawasan Industri Krakatau maupun di lokasi lain pada skala nasional ini menunjukkan komitmen kami dalam menghadirkan energi bersih yang tidak hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional yang nantinya dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan Indonesia.”

Langkah ekspansi energi bersih ini memperkuat posisi CDI Group sebagai pemain penting dalam mendukung target pengurangan emisi karbon nasional. Portofolio PLTS tersebut diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 10 ribu ton CO₂ ekuivalen per tahun—setara dengan penyerapan karbon dari lebih dari 469 ribu pohon.

Selain di sektor energi, CDI Group memperkuat lini logistiknya melalui pembelian dua kapal chemical vessel berkapasitas 9.000 deadweight tonnage (DWT) dari Jepang. Kapal ini akan digunakan untuk mengangkut bahan kimia di rute pelayaran domestik maupun internasional dan dijadwalkan mulai beroperasi pada semester I 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi integrasi vertikal CDI Group untuk memperkuat rantai pasok energi dan industri kimia nasional.

Pada semester I 2025, CDI Group mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan laba bersih mencapai US$ 74,4 juta, naik signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Total aset perseroan mencapai US$ 1,5 miliar, dengan posisi likuiditas kuat senilai US$ 527,6 juta.

“Kinerja kami pada semester pertama 2025 menunjukkan ketahanan sekaligus disiplin strategi pertumbuhan CDI Group. Kami mencatatkan hasil audit yang kuat dengan laba bersih naik signifikan menjadi US$ 74,4 juta, disertai likuiditas yang solid sebesar US$ 527,6 juta,” kata Direktur CDI Group, Jonathan Kandinata.

CDI Group juga memperkuat struktur permodalannya melalui strategi pendanaan terdiversifikasi. Perseroan memperoleh pinjaman jangka panjang senilai Rp 2 triliun dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, menerima penyertaan modal tambahan sebesar US$ 185 juta dari pemegang saham strategis Chandra Asri Group dan EGCO Group, serta menyelesaikan initial public offering (IPO) dengan perolehan dana Rp 2,4 triliun.

Kombinasi ekspansi energi, penguatan logistik, dan disiplin keuangan menunjukkan strategi CDI Group untuk tumbuh berkelanjutan dan memperkuat posisinya sebagai emiten infrastruktur terdiversifikasi di Indonesia.

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama, siap menggelar layanan 5G Fixed Wireless Access (FWA) berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau Rp100.000 per bulan dan kecepatan hingga 100 Mbps di Region 1, yang mencakup Pulau Jawa, Papua, dan Maluku. Wilayah ini mewakili lebih dari 60 persen potensi pasar broadband nasional.

Langkah ini menyusul kemenangan SURGE dalam lelang pita frekuensi radio 1.4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA) yang diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada awal Oktober 2025. Berdasarkan hasil seleksi resmi, Telemedia Komunikasi Pratama ditetapkan sebagai pemenang Region 1 dengan nilai penawaran Rp403,76 miliar.

Region 1 mencakup Pulau Jawa—yang menampung sekitar 56,1 persen populasi nasional—serta Papua dan Maluku yang menambah sekitar 4–5 persen. Secara keseluruhan, wilayah ini merepresentasikan lebih dari 60 persen potensi pengguna broadband di Indonesia. Dengan kepadatan penduduk tinggi dan kesiapan infrastruktur yang matang, Region 1 menjadi kawasan paling strategis untuk pengembangan internet berkecepatan tinggi.

SURGE memanfaatkan keunggulan Pulau Jawa yang telah memiliki infrastruktur pendukung seperti backbone fiber, tower telekomunikasi, pasokan listrik, dan akses jalan yang terintegrasi. Kondisi ini memungkinkan biaya investasi spektrum per pelanggan (spectrum investment cost per subscriber) ditekan hingga level terendah dibandingkan wilayah lain.

Efisiensi ini juga mempercepat waktu balik modal dan memungkinkan harga layanan lebih terjangkau bagi masyarakat, termasuk bagi pengguna rumah tangga dan pelaku usaha kecil menengah. SURGE telah memiliki jaringan backbone fiber optik nasional yang membentang sepanjang jalur rel kereta di Pulau Jawa. Dengan tambahan frekuensi 1.4 GHz, perusahaan dapat memperluas jangkauan layanan broadband wireless berkecepatan tinggi dengan efisiensi tinggi.

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Yune Marketatmo, menegaskan bahwa integrasi ini akan mempercepat pemerataan konektivitas digital. “Region 1 mewakili lebih dari 60% populasi Indonesia, dan dengan backbone fiber kami yang sudah terhubung di Pulau Jawa, biaya investasi per pelanggan dapat ditekan secara signifikan. Ini adalah langkah strategis untuk memperluas konektivitas digital kecepatan tinggi dengan harga terjangkau di Pulau Jawa hingga Papua dan Maluku dengan efisiensi maksimal,” ujarnya.

SURGE menargetkan implementasi awal frekuensi 1.4 GHz untuk layanan internet residensial dan fixed wireless broadband berkecepatan tinggi di wilayah padat permukiman dan pusat aktivitas ekonomi. Perusahaan juga membuka peluang kolaborasi dengan penyedia layanan internet lokal (ISP) guna memperluas jangkauan dan pemerataan akses di seluruh Indonesia. Skema kerja sama komersial dengan ISP mitra dijadwalkan diumumkan dalam waktu dekat.

Kemenangan SURGE di Region 1 dinilai memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia layanan broadband berbasis infrastruktur terpadu di Indonesia. Dengan potensi cakupan lebih dari 60 persen populasi nasional, pengelolaan efisien pita frekuensi 1.4 GHz diharapkan meningkatkan margin EBITDA dan mempercepat arus kas positif.

Selain efisiensi investasi, langkah ini juga membuka peluang monetisasi terhadap aset backbone fiber optik yang telah dimiliki perusahaan, sekaligus menjadi pondasi keuangan stabil untuk ekspansi ke wilayah lain.

SURGE menyebut langkah strategis ini sebagai bagian dari komitmen menyediakan “internet rakyat” dengan kualitas tinggi, kecepatan stabil, dan harga yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah mewacanakan kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang menunggak, dengan nilai mencapai Rp7,6 triliun.

Dengan adanya langkah ini diperkirakan akan berdampak terhadap arus kas BPJS Kesehatan dan menuntut strategi baru dalam menjaga keberlanjutan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa penghapusan iuran ini akan difokuskan bagi masyarakat miskin yang tidak lagi mampu melunasi tunggakan.

“Tapi paling tidak itu yang dulu itu dia sektor informal kan ada kesulitan. Terus sudah masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran), masih utang kan? Dianggapnya utang, masih ditagih-tagih terus,” kata Ghufron di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mencakup peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah (pemda) namun masih memiliki denda.

“Terus ada lagi yang Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, terus kemudian dibayaari oleh Daerah, dulunya dia sektor informal kan? Nah, itu masih nunggak itu, nah, itu yang dihapus,” ujarnya.

Menurut Ghufron, besaran total tunggakan yang akan diputihkan mencapai Rp7,691 triliun, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih dalam proses verifikasi.

“Nominalnya ya Rp7,691 triliun, paling tidak itu ya, plus tunggakan yang lain,” ucapnya.

Meski memberikan ruang napas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kebijakan pemutihan ini menimbulkan pertanyaan terkait dampak fiskal terhadap keberlanjutan dana JKN.

Pasalnya, dana tersebut menjadi penopang utama layanan kesehatan bagi 270 juta peserta aktif.

Ghufron memastikan, nantinya rencana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk merumuskan mekanisme yang tidak mengganggu stabilitas pembiayaan JKN.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menetapkan susunan pengurus baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (15/10/2025) di Gedung Manajemen Garuda, Cengkareng.

Perombakan manajemen ini menjadi bagian dari langkah strategis perseroan dalam memperkuat proses restrukturisasi dan penyehatan bisnis pascaprogram penyelamatan yang dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham yang mewakili 68,65 miliar lembar saham atau 75,04 persen dari total saham berhak suara menyetujui pengangkatan Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menggantikan Wamildan Tsani, yang menjabat sejak November 2024.

Selain Glenny, pemegang saham juga menunjuk Thomas Sugiarto Oentoro sebagai Wakil Direktur Utama, Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi, dan Frans Dicky Tamara sebagai Komisaris. Sementara posisi Komisaris Utama tetap dipegang oleh Fadjar Prasetyo.

Manajemen baru ini diharapkan mampu memperkuat arah transformasi Garuda dalam memperbaiki kinerja operasional dan keuangan.

“Agenda perubahan susunan pengurus ini merupakan bagian dari langkah strategis perseroan dalam memperkuat proses restrukturisasi penyehatan,” tulis manajemen Garuda dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Perseroan menyebut, langkah tersebut telah memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Indonesia selaku pemegang saham utama, serta berada di bawah pengawasan BPI Danantara Indonesia.

Kolaborasi ini mencakup optimalisasi model bisnis, penguatan struktur pendanaan jangka panjang, dan perbaikan tata kelola untuk memastikan keberlanjutan restrukturisasi perusahaan.

Garuda Indonesia menegaskan bahwa perombakan ini juga sejalan dengan strategi nasional pemerintah dalam memperkuat konektivitas udara domestik dan internasional, serta mendukung pemulihan sektor pariwisata nasional.

Perusahaan penerbangan pelat merah ini diharapkan berperan penting dalam memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat penerbangan regional di kawasan Asia Tenggara.

Restrukturisasi Garuda yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir masih menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga keberlanjutan maskapai nasional.

Dengan susunan manajemen baru, Garuda diharapkan dapat menyeimbangkan mandat pelayanan publik dan kebutuhan efisiensi komersial di tengah ketatnya persaingan industri penerbangan.

Dalam jangka panjang, restrukturisasi ini diharapkan turut mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana Garuda Indonesia akan berperan sebagai flag carrier nasional yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global, termasuk dalam menghubungkan wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

PT Buma Internasional Grup Tbk (DOID) buka suara soal anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), yang dituding ikut ambil untung dalam kasus kontrak penjualan solar nonsubsidi yang ditengarai dilakukan dengan harga di bawah bottom price dan bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP) PT Pertamina.

Direktur DOID, Iwan Fuad Salim, dalam keterbukaan informasi yang dilansir Kamis (16/10), menyatakan bahwa Perseroan belum dapat memberikan keterangan dan penjelasan lebih lanjut terkait pemberitaan tersebut.

"Hal ini dikarenakan kami belum mendapatkan pemahaman yang lengkap dan akurat terkait isu dalam Pemberitaan tersebut. Manajemen tengah mempelajari dan menelaah isi Pemberitaan tersebut secara hati-hati dan seksama untuk selanjutnya ditetapkan langkah- langkah yang diperlukan," katanya.

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa selama hampir tiga dekade beroperasi di Indonesia, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), sebagai anak perusahaan Perseroan, secara konsisten menegakkan standar tata kelola perusahaan yang baik dan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Grup Perseroan senantiasa berupaya menjaga integritas dan tanggung jawab seluruh karyawannya dalam menjalankan setiap kegiatan usaha, serta bekerja sama secara profesional dengan seluruh mitra dan pemangku kepentingan guna mendukung kelangsungan operasional Perseroan," ujarnya.

Sebagai perusahaan yang menghormati prinsip keterbukaan dan transparansi, Perseroan pun berkomitmen untuk terus memantau perkembangan dari pemberitaan tersebut dan berupaya untuk menjaga kepercayaan dari seluruh pemangku kepetingan.

"Sepanjang pengetahuan Perseroan, hingga saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik," tutup Iwan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengeluarkan pengumuman Unusual Market Activity (UMA) usai terpantau adanya lonjakan harga saham yang tak biasa pada beberapa emiten.

“Dalam rangka perlindungan investor, dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham PT Soho Global Health Tbk (SOHO) yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity),” ujar P.H. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi, Danny Yuskar Wibowo.

Saham SOHO dalam sepekan melesat 36,20%, bahkan mencapai kenaikan 50% dalam sebulan terakhir. Namun, setelah pengumuman UMA, harga sahamnya pada Kamis (16/10) pukul 11.00 WIB justru terkoreksi tajam sebesar -12,25% ke level Rp1.110 per saham.

Selain SOHO, beberapa saham lain juga ikut masuk radar pengawasan. Saham PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) naik 66,50% dalam sepekan dan 70,71% dalam sebulan, kini masih menguat 9,39% ke Rp1.690.

Lalu, PT Estee Gold Feet Tbk (EURO) mencatat kenaikan 57,42% dalam sepekan dan 70,63% sebulan terakhir, kini bertengger di Rp488 atau naik 9,91%. Saham PT Martina Berto Tbk (MBTO) juga tak kalah mencolok, melesat 133,57% dalam sepekan dan 160,94% dalam sebulan.

Bahkan setelah pengumuman UMA, masih naik 24,63% ke Rp334. Sementara PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) tumbuh 35,19% dalam sepekan dan 68,20% dalam sebulan, serta masih menguat 5,80% ke Rp1.820.

Danny menegaskan bahwa pengumuman UMA tidak berarti ada pelanggaran terhadap peraturan pasar modal. “Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan para investor agar lebih berhati-hati. Investor disarankan memperhatikan tanggapan perusahaan terhadap permintaan konfirmasi Bursa, mencermati kinerja dan keterbukaan informasi, meninjau kembali rencana aksi korporasi jika belum mendapat restu RUPS, serta mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan investasi.

Bank DBS Indonesia bersama DBS Foundation kembali menunjukkan komitmennya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menyalurkan dana hibah senilai Rp48 miliar. Dana tersebut diberikan melalui kerja sama dengan dua mitra baru, Yayasan Mercy Corps Indonesia dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia).

Kolaborasi ini bertujuan untuk membuka akses lebih luas bagi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat meningkatkan literasi keuangan, manajemen bisnis, serta pemasaran digital.

Tak hanya itu, program ini juga akan membekali kaum muda, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, dengan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, kemampuan perencanaan keuangan, serta akses informasi peluang kerja yang lebih baik.

“DBS Foundation hadir dengan visi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat rentan, termasuk kaum muda dan perempuan yang memiliki keterbatasan akses. Dengan dana hibah Rp48 miliar yang dikucurkan untuk program ini, kami percaya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas,” ujar Head of Group Strategic Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang DBS Foundation sejak 2023 untuk menyalurkan pendanaan hingga SGD 1 miliar selama sepuluh tahun di kawasan Asia. Fokusnya adalah memperkuat inklusi sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui berbagai program berkelanjutan

Sebelumnya, pada Januari 2025, DBS Indonesia dan DBS Foundation telah meluncurkan program sosial pertama bersama The Asia Foundation, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, serta Dicoding, dengan total dana sebesar SGD 9 juta atau lebih dari Rp100 miliar untuk tiga tahun ke depan.

“Selain memberikan bantuan pendanaan, kami juga memastikan seluruh program kemitraan ini dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi seluruh penerima manfaat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Tentunya seluruh upaya ini sejalan dengan pilar keberlanjutan kami yang ketiga, Impact Beyond Banking,” tambah Mona.