PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen mendukung pengembangan talenta muda bulu tangkis Indonesia agar mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

Dalam ajang BWF World Junior Mixed Team Championship 2025, BNI mengapresiasi perjuangan para atlet muda bulu tangkis Indonesia yang tampil penuh semangat dan menunjukkan daya juang tinggi, mental tangguh, serta potensi besar untuk terus berprestasi di level dunia.

Turnamen yang digelar di National Centre of Excellence, Guwahati, Assam, India, pada Sabtu (11/10/2025), mempertemukan tim muda Indonesia dengan skuad kuat asal China di partai final. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Moh. Zaki Ubaidillah dan kawan-kawan berhasil menunjukkan perlawanan sengit di set kedua. Duet Riska Anggraini/Rinjani Kwinnara Nastine bahkan sempat membuka keunggulan 9-5 di gim pertama set kedua.

Pertandingan penentuan di nomor ganda putra berlangsung dramatis. Muhammad Rizki Mubarrok yang menggantikan Alexius Ongkytama Subagio untuk berpasangan dengan Raihan Daffa Edsel Pramono sukses menekan lawan dan memaksa skor imbang hingga 44-44 melawan pasangan Chen Jun Ting/Liu Jun Rong yang dominan di set pertama.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang dinilai telah menunjukkan semangat pantang menyerah dan sportivitas tinggi.

“BNI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet muda Indonesia yang telah berjuang dengan penuh semangat dan sportivitas di ajang bergengsi ini. Mereka menunjukkan potensi besar dan karakter tangguh yang menjadi kebanggaan bangsa,” kata Okki, dikutip dari siaran pers BNI, Senin (13/10).

Sebelum mencapai final, skuad muda Indonesia tampil impresif dengan menyingkirkan tuan rumah India di babak semifinal. Meski sempat tertinggal pada dua gim awal, tim Indonesia mampu membalikkan keadaan lewat kemenangan Moh. Zaki Ubaidillah atas Rounak Chouhan, disusul performa solid pasangan Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinnara Nastine yang memperlebar keunggulan menjadi 36-33 dan memastikan kemenangan 45-35 di set pertama.

Pada set kedua, dominasi Indonesia makin kuat. Kemenangan beruntun dari Raihan Daffa Edsel Pramono/Alexius Ongkytama Subagio, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Zaki Ubaidillah membawa Indonesia unggul 27-15. Kemenangan kemudian dipastikan oleh pasangan Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinnara Nastine, dan ditutup dengan kemenangan meyakinkan Riska Anggraini/Rinjani Kwinnara Nastine atas Aanya Bisht/Angel Punera dengan skor akhir 45-21.

PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) mencatat peningkatan penjualan bersih sebesar 2,1 persen menjadi Rp1,42 triliun pada semester I 2025 dibandingkan Rp1,34 triliun pada periode sama tahun lalu.

Namun, di balik kenaikan penjualan, laba bersih perusahaan turun tajam 65 persen menjadi Rp24,2 miliar akibat meningkatnya beban produksi dan distribusi.

Wakil Direktur Utama AGII, Imelda Harsono, menjelaskan dalam public expose yang digelar Senin (13/10), bahwa kenaikan penjualan didorong oleh peningkatan volume penjualan gas industri, terutama di sektor kesehatan dan manufaktur. Meski demikian, lonjakan biaya operasional menekan profitabilitas perusahaan.

“Margin kami masih terjaga, tetapi ada peningkatan biaya di beberapa pos, terutama distribusi dan overhead,” ujar Imelda.

Penurunan kinerja juga tercermin dari EBITDA yang turun 3,7 persen menjadi Rp411,5 miliar dari sebelumnya Rp427,5 miliar. Sementara total aset meningkat 2,7 persen menjadi Rp8,21 triliun, liabilitas naik 4,6 persen menjadi Rp4,43 triliun, dipicu penarikan fasilitas pinjaman bank untuk kebutuhan operasional dan pengembangan infrastruktur.

Meskipun dihadapkan pada tekanan biaya dan perlambatan global, Samator Indo Gas tetap mempertahankan posisi sebagai pemain dominan di industri gas nasional.

Perusahaan memiliki jaringan 58 pabrik dan 103 stasiun pengisian gas di 29 provinsi dengan produk utama berupa oksigen, nitrogen, argon, hidrogen, dan karbon dioksida yang digunakan untuk berbagai sektor seperti rumah sakit, makanan, dan semikonduktor.

Wakil Direktur Utama AGII, Sigit Purwanto, menyatakan perusahaan masih optimistis terhadap prospek bisnis ke depan dan menargetkan pertumbuhan pendapatan 2–2,5 kali dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.

“Kami akan fokus pada ekspansi organik dan efisiensi operasional melalui penerapan teknologi otomasi, termasuk sistem auto-invoicing dan optimasi rantai pasok,” ujar Sigit.

Ia menambahkan, Samator juga memperkuat penjualan gas campuran dan gas spesialitas sebagai upaya diversifikasi produk untuk mempertahankan margin di tengah kenaikan biaya bahan baku. Selain itu, kekuatan jaringan distribusi dan diversifikasi pelanggan menjadi faktor utama yang menjaga ketahanan bisnis.

“Dengan basis pelanggan yang beragam, risiko kami lebih terdistribusi. Dua puluh pelanggan utama hanya menyumbang sekitar 20 persen dari total pendapatan,” jelas Sigit

Hingga akhir 2025, Samator menargetkan penyelesaian dua pabrik baru di Batam untuk memperkuat pasokan gas industri di wilayah barat Indonesia. Perluasan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menjaga efisiensi biaya produksi.

Dengan langkah ekspansi dan efisiensi tersebut, Samator berharap dapat menyeimbangkan tekanan margin dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri gas nasional, di tengah dinamika biaya dan perlambatan ekonomi global.

Industri pergadaian nasional mencatat kinerja positif sepanjang tahun ini. Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, menyebutkan jumlah perusahaan tumbuh 12 persen, total aset meningkat 23 persen, pendapatan naik 37,5 persen, dan hasil usaha bertambah 9 persen.

“Data ini menunjukkan model pembiayaan pergadaian sangat relevan bagi banyak masyarakat. Selain itu, transformasi menjadi keharusan. Masyarakat kini didominasi oleh generasi muda, terutama generasi Z, yang menginginkan layanan cepat, praktis, dan tanpa hambatan,” ujar Damar saat peluncuran Road Map Pergadaian, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, perubahan perilaku konsumen mendorong pelaku industri untuk memperkuat layanan digital, tak heran jika saat ini banyak sekali anggota industri pergadaian yang meluncurkan platform digital.

Selain itu, Damar menyebut jika digitalisasi bisa membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis, terutama dalam memperluas akses pembiayaan dan efisiensi operasional.

"Ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi telah membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis pergadaian," jelas Damar.

Damar menambahkan, asosiasi mendorong seluruh perusahaan anggota untuk menjadikan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 sebagai pedoman utama dalam memperkuat tata kelola dan melindungi konsumen.

“Kami di asosiasi akan terus membuka ruang dialog dan diskusi dengan seluruh anggota agar implementasi roadmap ini berjalan efektif dan sejalan dengan harapan regulator,” ujar Damar.

Adanya transisi menuju kendaraan listrik dipandang bukan hanya langkah menuju emisi nol, tetapi juga penggerak terbentuknya lapangan kerja hijau dan rantai pasok industri nasional.

Dengan ekosistem kendaraan listrik dinilai mampu menciptakan kemandirian ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi dan adopsi teknologi dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh R. Hanggoro Ananta dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) dalam sesi IISF 2025 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transisi kendaraan listrik akan menciptakan efek berganda bagi industri nasional.

“Transisi kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju nol emisi, tetapi jalan menuju ekonomi hijau yang memperkuat kemandirian bangsa dan membuka lapangan kerja berkualitas,” ujar Hanggoro, Senin (13/10/2023).

Menurutnya, rantai pasok domestik menjadi elemen kunci agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas.

“Untuk mencapainya, kita perlu memperkuat rantai pasok lokal, mengembangkan riset teknologi baterai, dan mengintegrasikan energi terbarukan agar industri ini tumbuh dari inovasi dalam negeri, bukan dari ketergantungan pada impor,” jelasnya.

Saat ini, AISMOLI menaungi lebih dari 57 perusahaan aktif yang mencakup manufaktur, komponen, hingga konversi sepeda motor listrik.

Dengan perkembangan tersebut, industri motor listrik nasional diproyeksikan menciptakan lebih dari 150 ribu teknisi dan tenaga kerja baru pada 2030.

Seiring peningkatan kapasitas produksi dan adopsi kendaraan listrik nasional, sektor ini diyakini akan memperkuat daya saing industri sekaligus memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersama mitra konsorsiumnya resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk proyek Jalan Tol Bogor–Serpong (via Parung). Penandatanganan dilakukan melalui perusahaan patungan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yakni PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS).

BSIS merupakan hasil kolaborasi antara konsorsium swasta dan BUMN yang memenangkan lelang proyek jalan tol tersebut antara lain PT Persada Utama Infra (PUI) sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 52%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) sebesar 26%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar 12%, dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebesar 10%.

Tol ini akan menjadi penghubung strategis antara kawasan permukiman di Bogor dan pusat komersial di Tangerang, sekaligus bagian penting dari rencana besar pengembangan wilayah Jabodetabek.

Proyek Tol Bogor–Serpong (via Parung) sendiri merupakan bagian dari jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 3, dengan panjang total 32,03 kilometer. Jalur ini terbentang sepanjang 27,83 km di wilayah Jawa Barat dan 4,20 km di Banten, serta terbagi menjadi empat seksi pembangunan.

Dengan nilai investasi mencapai Rp12,35 triliun, proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan memiliki masa konsesi selama 40 tahun.

Rencananya, proses pengadaan lahan akan dimulai pada 2026, sementara pembangunan konstruksi dijadwalkan berlangsung mulai Oktober 2026 hingga Agustus 2028. Proyek diharapkan mulai beroperasi pada akhir 2028.

“ADHI berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional. Melalui sinergi BUMN dan swasta, proyek ini tidak hanya memperkuat jaringan transportasi Jabodetabek, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah dan pemerataan ekonomi nasional,” ujar Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi Mukhson.

Lebih jauh, ADHI berharap kehadiran tol Bogor–Serpong (via Parung) mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan logistik, meningkatkan konektivitas antarjaringan jalan tol maupun non-tol, serta mendorong pertumbuhan kawasan permukiman dan pusat ekonomi baru di wilayah Bogor hingga Tangerang.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan jika masih banyak ditemukan praktik pegadaian ilegal di berbagai daerah, bahkan di lokasi yang sangat dekat dengan kantor OJK.

Temuan itu disampaikannya dalam peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 di Jakarta.

“Ini saya saksikan sendiri. Masih terdapat gadai-gadai yang ilegal di berbagai tempat. Bahkan di satu kota, gadai yang ilegal ini berdiri kira-kira dua blok jaraknya dari kantor OJK,” cerita Mahendra dikutip Senin (13/10/2025).

Ia mengaku terkejut dengan keberadaan usaha ilegal yang berdiri begitu dekat dari lembaga pengawas keuangan.

“Saya sampai bertanya-tanya, mungkin mereka memang tidak tahu. Pertama, itu kantor OJK. Dan kedua, untuk mendirikan dan berusaha di pergadaian perlu izin. Jadi dia berdiri dulu,” kata Mahendra.

Mahendra menilai kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap regulasi perizinan di sektor pergadaian. Ia meminta jajaran OJK memperkuat sistem pengawasan dan memastikan semua kegiatan pegadaian berada dalam kerangka hukum yang jelas.

“Kalau apa pun alasannya, teman-teman dari OJK ya harus memasukkan itu dalam kerangka perizinan dan tentu pengawasan yang baik,” tegasnya.

Menurut Mahendra, OJK tidak bisa hanya menyalahkan pihak pelaku usaha semata, tetapi juga perlu memperkuat pengawasan di lapangan agar praktik serupa tidak terus berulang. Ia menekankan bahwa pengawasan yang baik menjadi bagian penting dari komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pegadaian.

Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 menjadi salah satu langkah OJK memperkuat tata kelola industri tersebut. Mahendra menyebut peta jalan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku usaha pegadaian dalam menjalankan operasional secara profesional.

“Roadmap ini diharapkan menjadi pedoman dan juga komitmen bersama dari seluruh pelaku usaha pegadaian dalam beroperasi secara profesional serta memberikan pelindungan optimal bagi masyarakat,” tutur Mahendra.

Adanya elektrifikasi transportasi publik dinilai mampu menjadi solusi efisien bagi kota besar dalam menekan biaya operasional dan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Selain berdampak pada efisiensi fiskal, langkah ini juga dinilai berpotensi menurunkan biaya mobilitas masyarakat secara langsung.

Hal tersebut disampaikan Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Gonggomtua Sitanggang dalam sesi “Memaksimalkan Manfaat Ekonomi dan Sosial dari Transisi Kendaraan Listrik” pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta.

“Elektrifikasi bus dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar melalui efisiensi biaya operasional hingga 30% dan berpotensi mengurangi subsidi bahan bakar minyak dibanding bus berbahan bakar fosil,” ujarnya, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, efisiensi tersebut memungkinkan kota memperluas layanan transportasi publik.

“Penghematan ini memungkinkan kota memperluas cakupan rute dan menambah jumlah armada dan pada akhirnya menurunkan biaya transportasi masyarakat,” katanya.

Menurut ITDP, manfaat ekonomi elektrifikasi transportasi publik hanya dapat tercapai dengan dukungan regulasi dan insentif yang kuat.

“Namun, manfaat ini hanya dapat tercapai dengan komitmen kuat dari pemerintah, insentif yang tepat dan didukung regulasi yang menekan biaya pengadaan kendaraan,” tambahnya.

Tercatat pada ITDP bahwa penerapan bus listrik di kota besar seperti Jakarta memberikan benefit cost ratio (BCR) sebesar 2,4 yang mana setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp2,4 manfaat ekonomi dan sosial, mulai dari penghematan energi dan biaya perawatan hingga peningkatan kualitas udara dan kesehatan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewaspadai potensi penyalahgunaan usaha pegadaian ilegal sebagai sarana pencucian uang dan penadahan barang-barang ilegal. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan industri pergadaian beroperasi sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menegaskan pihaknya bekerja sama dengan asosiasi pergadaian untuk memantau jumlah dan aktivitas pelaku usaha ilegal.

“Kita juga bekerja sama dengan asosiasi pergadaian, yaitu Perkumpulan Perusahaan Pergadaian Indonesia. Kita juga bisa tahu dari asosiasi ini, dari PPGI ini, berapa kira-kira jumlah yang ilegal,” ujar Agusman saat Press Conference Peluncuran Road Map Pergadaian, Senin (13/10/2025).

Agusman menjelaskan, OJK hanya dapat menindak pelaku usaha yang memiliki izin resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, keberadaan pegadaian tanpa izin dinilai berisiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

“Kalau dia tidak ada izin, tentu saja kita tidak bisa menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat luas ini menjadi dirugikan karena mereka yang tidak ada izinnya ini,” kata Agusman.

Menurut Agusman, OJK akan memastikan pelaku pegadaian berizin memenuhi ketentuan secara konsisten, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

“Kalau sudah berizin kami, tentu saja kami akan fokus kepada bagaimana mereka ini secara konsisten memenuhi ketentuan yang berlaku, sekaligus melindungi konsumen secara jelas,” ujar Agusman.

Agusman menekankan, OJK tidak ingin industri pegadaian disalahgunakan untuk tindak kejahatan.

“Kami juga tentu saja jangan sampai industri yang baik ini digunakan untuk mencuci uang misalnya. Atau untuk penadahan barang-barang yang ilegal. Tentu saja kita tidak mau seperti itu,” katanya.

Ia menegaskan, izin usaha dari OJK tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, tetapi juga memastikan perlindungan konsumen dan ketenangan masyarakat. “Dengan adanya izin dari kami, kita memastikan bahwa tidak hanya prudentiality, tetapi juga bagaimana perlindungan konsumen ini kita utamakan dan membuat tentram kehidupan masyarakat,” pungkas Agusman.

PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) memastikan bahwa Perseroan dan entitas anak yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit melakukan pengembangan dan budi daya tanaman kelapa sawit di atas lahan yang telah dilengkapi dengan perizinan berusaha yang sah.

Dalam hal ini, izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha yang diterbitkan oleh instansi maupun pejabat pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati begitu, dalam perkembangannya, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola telah melakukan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mempunyai dampak terhadap usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya perubahan peraturan dan kebijakan di bidang tata ruang dan kawasan hutan.

Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi antara lain berupa perlu diperolehnya perizinan dan persetujuan tambahan oleh pelaku usaha di bidang perkebunan kelapa sawit.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah berupaya memenuhi persyaratan dan melakukan proses sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memperoleh perizinan/persetujuan tambahan khususnya yang berkenaan dengan penyesuaian terhadap perubahan tata ruang sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan pelaksanaannya," kata Sekretaris Perusahaan SGRO, Eris Ariaman.

Apabila dalam memproses perizinan atau persetujuan tambahan tersebut Perseroan dikenai kewajiban untuk melakukan pembayaran denda, Perseroan akan melakukan penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada fakta dan data yang ada di lapangan.

"Untuk saat ini Perseroan belum dapat membuat perkiraan/estimasi dampak material apabila terdapat pengenaan denda terhadap laporan keuangan Perseroan," ujar Eris.

Namun, Perseroan terus bersikap proaktif untuk menuntaskan proses permohonan perizinan dan persetujuan tambahan tersebut agar legalitas bidang-bidang tanah perkebunan kelapa sawit Perseroan yang terkena dampak dari perubahan peraturan dan kebijakan di bidang tata ruang dan kawasan hutan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di seluruh lini agar jalannya usaha Perseroan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik (best practices) di sektor usaha perkebunan kelapa sawit sehingga keberadaan dan usaha Perseroan dapat memberikan dampak dan kontribusi yang optimal terhadap seluruh pemangku kepentingan," pungkas Eris.

Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia mengajak masyarakat hidup sehat dan cerdas finansial melalui acara One Fine Day di area Car Free Day Jakarta, Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (12/10/2025).

Acara ini merupakan bagian dari peringatan bulan Inklusi Keuangan sekaligus menyambut Hari Asuransi Nasional (HAS) 2025 bertema “Literasi Asuransi untuk Negeri: Pahami, Miliki, Lindungi.”

Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji, mengatakan kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan aplikasi One by IFG, platform digital terpadu yang mengintegrasikan produk asuransi, penjaminan, investasi, dan layanan kesehatan seperti telekonsultasi.

Hingga Oktober 2025, pengguna aktif aplikasi ini mencapai 300 ribu atau meningkat signifikan dari 22 ribu pengguna pada akhir 2024. “One by IFG merupakan wujud nyata transformasi layanan keuangan berbasis pelanggan. Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses perlindungan dan investasi dengan cara yang mudah, cepat, dan transparan,” ujar Denny.

Lima anggota holding turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, yakni IFG Life, Mandiri Inhealth, Jasa Raharja Putera, Bahana TCW Investment Management, dan Bahana Sekuritas. Masing-masing menghadirkan booth interaktif untuk memberikan edukasi finansial yang dekat dengan masyarakat.

Denny menambahkan, IFG menegaskan komitmennya dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan nasional melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. “Hari yang baik dimulai dengan langkah kecil yang membawa dampak besar: bergerak, belajar, dan melindungi diri serta keluarga,” tutup Denny.

Mengusung semangat ‘Sehat, Cerdas, Terlindungi bersama One by IFG’, IFG menghadirkan beragam aktivitas seperti fun run sejauh 5 kilometer, senam zumba, medical check-up gratis, serta games edukatif seputar asuransi dan investasi. Ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan yang dikemas ringan dan interaktif.

Bisnis bullion atau perdagangan emas mencatat pertumbuhan signifikan di industri pergadaian. Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, menyebutkan kinerja bullion mencapai 22,7 ton dengan total nasabah aktif sebanyak 4 juta orang hingga 2025.

"Bahwa Bisnis bullion yang pernah memenuhi izin tahun 2025 Awal kemarin hingga 2025 Ini kinerja mencapai 22,7 ton Dengan nasabah 4 juta Nasabah aktif," ujar Damar saat peluncuran Road Map Pergadaian 2026-2030, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, digitalisasi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan tersebut. Layanan berbasis teknologi dinilai mampu memperluas jangkauan nasabah dan meningkatkan efisiensi operasional.

Damar pun menyebut jika seakrang ini di industri pergadaian banyak perusahaan yang meluncurkan layanan digital sehingga industri bullion semakin meningkat.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi telah membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis pergadaian,” kata Damar.

Di sisi lain, Industri pergadaian nasional pun mencatat pertumbuhan signifikan sepanjang tahun ini, baik dari sisi aset, pendapatan, maupun hasil usaha.

"Jumlah perusahaan tumbuh 12 persen, total aset meningkat 23 persen, pendapatan tumbuh 37,5 persen, dan hasil usaha naik 9 persen Data ini menunjukkan Mode pembiayaan pergadaian sangat relevan Bagi banyak masyarakat. Selain itu Transformasi kita menjadi keharusan. Masyarakat kini Didominasi oleh generasi muda Terutama generasi z Yang menginginkan layanan cepat, praktis Dan tanpa hambatan," jelas Damar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 sebagai pedoman baru dalam memperkuat peran sektor pergadaian nasional. Peta jalan ini menegaskan komitmen OJK untuk menjadikan pegadaian bukan sekadar penyedia pinjaman, tetapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan peluncuran roadmap ini menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha pergadaian untuk beroperasi secara profesional dan memberikan pelindungan optimal bagi masyarakat.

“Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekadar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujar Mahendra saat peluncuran Road Map Pergadaian, Senin (13/10/2025).

Mahendra menyoroti masih adanya praktik pegadaian ilegal di berbagai daerah, bahkan di sekitar kantor OJK sendiri. Ia menilai fenomena tersebut menunjukkan pentingnya penegakan izin usaha dan pengawasan yang lebih kuat.

“Masih terdapat gadai-gadai yang ilegal di berbagai tempat. Bahkan di satu kota, gadai ilegal ini berdiri kira-kira dua blok jaraknya dari kantor OJK. Saya sampai bertanya-tanya, mungkin mereka memang tidak tahu bahwa untuk mendirikan dan berusaha di pergadaian perlu izin,” kata Mahendra.

Menurut Mahendra, kondisi ini menjadi catatan penting bagi OJK untuk memperluas jangkauan pengawasan serta memastikan setiap pelaku usaha pegadaian berizin dan beroperasi sesuai ketentuan. Ia menegaskan, seluruh aktivitas pergadaian harus masuk dalam kerangka perizinan dan diawasi dengan baik demi menjaga kepercayaan masyarakat.

“Roadmap ini diharapkan menjadi pedoman dan komitmen bersama dari seluruh pelaku usaha pegadaian dalam beroperasi secara profesional serta memberikan pelindungan optimal bagi masyarakat,” tegas Mahendra.

OJK berharap implementasi roadmap tersebut akan memperkuat tata kelola industri pergadaian, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing.