JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 44.028.306 batang rokok ilegal hasil penindakan yang berstatus barang milik negara (BMMN). Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp65,18 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp32,95 miliar.

“Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Djaka mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik dari operasi mandiri Bea Cukai maupun hasil sinergi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Lapang Alun-alun Kabupaten Garut. Selanjutnya, seluruh barang dimusnahkan di fasilitas PT Mukti Mandiri Lestari di Purwakarta dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersama unit vertikal di bawahnya mencatat 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 49,05 juta batang rokok ilegal. Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp72,93 miliar.

Selain penindakan administratif, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan satu penyidikan tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam periode yang sama, Bea Cukai Jawa Barat turut menyelesaikan 28 perkara melalui mekanisme ultimum remedium yang menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Djaka menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai.

Menurut Djaka, pemusnahan secara terbuka merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga iklim industri legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan dua truk dalam operasi terpisah di jalur Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni. Dari penindakan tersebut, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan sebesar Rp7,9 miliar.

"Dari kedua penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan total 8.262.000 batang rokok ilegal. Seluruhnya diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp12,68 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp7,9 miliar, mencakup nilai cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT)," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam jumpa pers di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Jumat (12/6/2026).

Djaka menjelaskan penindakan bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan melintasi wilayah pengawasan Bea Cukai Merak. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Banten melakukan patroli darat di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Dalam operasi pertama, petugas menghentikan sebuah truk Colt Diesel yang dikemudikan JFR dengan kernet berinisial JER. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 182 karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek OK Bold tanpa pita cukai dengan total mencapai 2.912.000 batang.

Tak lama berselang, petugas kembali menghentikan sebuah truk Hino Fuso yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Dari pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, petugas menemukan 535 karton rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 5.350.000 batang rokok.

Saat ini, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan JFR sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, yang bersangkutan diduga terlibat dalam sedikitnya lima kali pengiriman rokok ilegal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju Sumatra.

Djaka mengatakan penyidik tidak akan berhenti pada penetapan sopir sebagai tersangka, melainkan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik maupun penerima manfaat utama dari jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

"Pastinya dengan kami secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, kami akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi, kami memerlukan proses pendalaman lebih lanjut," ujarnya.

Atas kasus tersebut, para pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di jalur-jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang kena cukai ilegal guna melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

JAKARTA - DPR mendesak aparat kepolisian untuk membongkar tuntas jaringan sindikat motor ilegal yang beroperasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Desakan ini muncul setelah Polda Metro Jaya menggerebek gudangyang berisi1.494 unit motor ilegal.

Penggerebekan ini mengungkap fakta mencengangkan mengenai aktivitas ekspor kendaraan tanpa izin dalam skala masif. Jumlahnya pun mencengangkan, yakni mencapai puluhan ribu unit.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada penetapan satu tersangka. Mengingat aksi ini diduga telah berlangsung selama empat tahun sejak 2022, ia meyakini adanya keterlibatan jaringan yang sangat terorganisir.

“Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Aksi yang sudah berlangsung selama empat tahun ini pasti tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi sindikat yang terorganisir. Kami minta kepolisian mengungkap secara jelas dan cepat siapa saja yang terlibat,” ujar Hasbi di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan data yang terungkap, sindikat ini diduga telah mengekspor sekitar 99.000 sepeda motor ke Tahiti di Pasifik Selatan dan Togo, Afrika Barat. Hasbi menyoroti besarnya kerugian negara akibat praktik ekonomi ilegal ini, mulai dari hilangnya potensi pajak kendaraan, bea masuk, hingga pendapatan negara lainnya.

“Negara dirugikan karena motor-motor ini diperjualbelikan tanpa mekanisme resmi dan kontribusi pajak. Ini menciptakan praktik ekonomi ilegal yang tidak boleh dibiarkan karena merugikan keuangan negara secara nyata,” tegasnya.

Hasbi secara khusus meminta kepolisian mendalami bagaimana ribuan motor tersebut bisa meloloskan diri ke luar negeri selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya pembiaran atau keterlibatan oknum tertentu dalam jalur distribusi dan proses pengapalan.

Hingga saat ini, polisi baru menetapkan WS, Direktur PT Indobike Dua Enam, sebagai tersangka. Namun, Komisi III DPR RI mendorong penyelidikan lebih dalam terkait modus operandi, jalur distribus, hingga jaringan internasional yang mungkin terlibat dalam sindikat perdagangan motor illegal tersebut.

“Bagaimana proses pengirimannya bisa lolos selama bertahun-tahun? Apakah ada pihak yang sengaja membiarkan atau membantu meloloskan? Ini harus diungkap secara terang benderang oleh kepolisian demi memenuhi rasa keadilan masyarakat,” pinta Hasbi.

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar praktik ekspor motor ilegal yang diduga telah berlangsung sejak 2022 di sebuah gudang kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Dari bisnis ilegal itu, perusahaan bernama PT Indo Bike 26 disebut telah mengekspor sekitar 99 ribu unit sepeda motor dan meraup keuntungan hingga Rp26 miliar.

Polda Metro Jaya juga akan memeriksa sejumlah dealer maupun perusahaan motor yang mereknya ditemukan di gudang tersebut. Dalam penggerebekan itu, polisi menetapkan Direktur PT Indo Bike 26 berinisial WS sebagai tersangka.

Berikut Fakta-fakta Gudang Motor Ilegal Bernilai Miliaran

1. Polda Metro Jaya membongkar gudang penyimpanan motor ilegal di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dikelola PT Indo Bike 26. Polisi menyebut aktivitas ilegal itu sudah berjalan sejak tahun 2022.

2. PT Indo Bike 26 diduga telah mengekspor secara ilegal sekitar 99 ribu unit sepeda motor. Dari aktivitas ekspor ilegal tersebut, perusahaan disebut meraup keuntungan hingga Rp26 miliar.

3. Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Noor Maghantara mengungkapkan keuntungan diperoleh dari penjualan motor hasil tindak pidana.

4. Ribuan motor yang disimpan di gudang diduga berasal dari pengalihan jaminan fidusia. Polisi masih mendalami asal-usul data identitas yang dipakai untuk pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor.

5. Penyidik membuka kemungkinan adanya praktik ilegal akses data pribadi untuk pengajuan kredit motor. Sebanyak 1.499 unit sepeda motor siap ekspor disita dari gudang ilegal tersebut.

6. Polisi menduga ekspor motor dilakukan tidak melalui jalur resmi atau prosedur legal yang berlaku. Aktivitas ekspor ilegal sejak 2022 disebut menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp177 miliar.

7. Nilai kerugian negara dihitung dari potensi pajak yang seharusnya diterima apabila transaksi dilakukan secara resmi dan sah.

JAKARTA - Majelis hakim menaksir kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) mencapai Rp5,2 triliun. Hal itu disampaikan majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam selaku mantan konsultan di Kemendikbudristek, Selasa (12/5/2026).

"Yang secara langsung membuktikan keterlibatan operasional terdakwa dalam aktivasi Chrome Device Management yakni instrumen utama yang menyebabkan kerugian negara USD44.054.426 setara dengan Rp621.387.678.730," ujar Hakim Anggota Sunoto.

Terdapat penggelembungan harga atau mark up laptop dari harga pasar mencapai tiga kali lipat. "Dan secara matematis sederhana menunjukan adanya mark up sebesar Rp4 juta per unit atau tiga kali lipat dari harga pasar," katanya.

Sehingga, jumlah kerugian negara melebihi dari yang sudah dihitung BPKP. "Apabila dikalikan dengan jumlah pengadaan sebanyak 1.159.327 unit Chromebook setara dengan kerugian Rp4 triliunan lebih yang justru jauh lebih besar dari perhitungan BPKP sebesar Rp1.567.888.602.716,74," ucapnya.

Jika dijumlah, maka Rp4 juta (harga mark up) dikali 1.159.327 (jumlah pengadaan), hasilnya Rp4.637.308.000.000 (Rp4,6 triliun). Dengan demikian, taksiran kerugian negara terkait kasus tersebut mencapai Rp5,2 triliun.

Sebelumnya, Ibam divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Majelis hakim meyakini Ibam terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan laptop Chromebook dan CDM.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam, karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5/2026). Ibam juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar gudang penyimpanan motor ilegal atau hasil kejahatan yang berada di Jalan Kemandoran VIII, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gudang yang dikelola PT Indo Bike 26 itu ternyata telah mengekspor 99 ribu unit.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2022. Adapun motor-motor itu diekspor menuju dua negara utama yakni Tahiti dan Togo.

"Jumlah kendaraan yang sudah terjual selama durasi pelaksanaan penjualan yang dilakukan tersangka sejak tahun 2022 sekitar 99 ribu motor. Kami amankan 1.499 unit," ujar Iman, Senin (11/5/2026).

Potensi kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp177 miliar. Ini merupakan perhitungan dari potensi pajak apabila kendaraan-kendaraan ini dijual dalam proses legal.

"Berpotensi dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp177 miliar di mana itu adalah pembayaran pajak yang seharusnya diterima negara dari penjualan kendaraan bermotor," ucapnya.

Masyarakat juga terdampak langsung akibat tindak pidana ini. Dalam penyelidikan awal, polisi menduga adanya penggunaan data pribadi ilegal yang digunakan perusahaan itu untuk mengambil motor secara ilegal.

"Dapat berpotensi merugikan masyarakat di mana data masyarakat yang digunakan jaringan pelaku untuk mengaktifkan aplikasi, jaminan fidusia atau pinjaman ini masyarakat tidak bisa menggunakan data pribadinya kembali karena data tersebut bermasalah," katanya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Direktur PT Indo Bike 66 berinisial WS jadi tersangka. Kini polisi tengah mendalami pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat membuka Seminar Internasional Persatuan Jaksa Indonesia (Perjasa), Selasa (5/5/2026). Diketahui, dalam acara itu, Jaksa Agung mendorong penerapan denda damai (schikking) untuk tindak pidana ekonomi sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan.

Langkah tersebut dinilai lebih efektif mempercepat pemulihan kerugian negara dengan denda yang proporsional dan memberi efek jera. Sahroni berpendapat, pendekatan penegakan hukum saat ini memang harus lebih menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara sekaligus tetap memberi efek jera kepada pelaku.

“Komisi III sangat mendukung arahan Jaksa Agung agar jajaran kejaksaan memprioritaskan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk denda damai,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

“Karena di era hukum modern, orientasi penegakan hukum bukan lagi sekadar berfokus pada pemenjaraan badan pelaku, tetapi bagaimana negara bisa mengambil kembali apa yang telah dirampas. Jadi dikejar dulu pengembalian kerugiannya, baru setelahnya bicara ranah pidana fisiknya. Itu yang jauh lebih membuat jera sekaligus berdampak langsung bagi masyarakat,” sambungnya.

Menurut dia, banyak perkara pidana ekonomi berakhir pada pemidanaan tanpa optimal mengembalikan kerugian negara, padahal dananya sangat dibutuhkan untuk program prioritas yang menyentuh rakyat. “Daripada negara hanya memenjarakan pelaku tanpa mendapatkan kembali kerugian yang ditimbulkan, lebih baik kita paksa mereka mengembalikan kerugian tersebut dengan jumlah yang sesuai aturan, bahkan bisa berkali-kali lipat,” ujarnya.

“Uang itu kemudian bisa kembali dipakai untuk membiayai program-program negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi hukum benar-benar menjadi alat pemulihan dan keadilan,” tegas Sahroni.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus dugaan korupsi tambang ilegal Samin Tan telah mempertimbangkan secara matang strategi pemulihan kerugian negara, termasuk melalui penelusuran dan pemblokiran aset. Dia menyebut pendekatan yang dilakukan Kejagung menunjukkan orientasi kuat pada asset recovery atau pengembalian kerugian negara secara optimal.

“Kejagung pasti sudah memperhitungkan masalah pemblokiran dan mengejar aset-aset Samin Tan. Karena mereka (Kejagung) berorientasi mengembalikan kerugian negara atau aset recovery,” kata Suparji Ahmad, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, langkah pemblokiran aset menjadi bagian krusial untuk memastikan negara memiliki dasar pemulihan kerugian apabila terdakwa terbukti bersalah di pengadilan. Hal ini mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan kerugian negara secara maksimal.

Langkah pemblokiran aset yang dimiliki Samin Tan perlu dilakukan. Hal ini untuk mengamankan aset yang diduga bersumber dari melawan hukum, sehingga jika proses hukum membuktikan terdakwa bersalah, maka sudah ada sumber dari uang pengganti yang akan dijatuhkan kepadanya.

Lebih lanjut, Suparji menegaskan bahwa langkah Kejagung membawa perkara ini ke ranah pidana korupsi bukan sekadar perubahan pendekatan, melainkan strategi yang lebih komprehensif dalam menindak dan memulihkan kerugian negara.

“Ini bukan peralihan tapi sebuah pola yang berbeda. Tipikor (tindak pidana korupsi) lebih pada bagaimana mengembalikan kerugian perekonomian nasional,” ungkap Suparji.

Mengejar kerugian perekonomian nasional bisa lebih besar nilainya dibanding denda administratif. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pidana korupsi memungkinkan perhitungan kerugian yang lebih luas dibandingkan sekadar pelanggaran administratif, termasuk aspek kerugian perekonomian nasional dan lingkungan serta keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Dia menjelaskan, denda administratif dari Satgas PKH hanya menghitung pelanggaran administrasi yang terjadi dan dilihat kerugiannya berapa. Sedangkan untuk pidana Tipikor ada beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya kerugian perekonomian nasional, kerugian lingkungan, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

Terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk penyelenggara negara, Suparji menilai proses hukum yang sedang berjalan masih terbuka untuk pengembangan lebih lanjut oleh Kejagung. Mengenai kemungkinan adanya penyelenggara negara yang akan dijerat Kejagung dalam kasus Samin Tan ini, Suparji memperkirakan akan ada yang dijerat.

“Kemungkinan akan ada penyelenggara negara yang kena (ditetapkan sebagai tersangka terkait Samin Tan). Sekarang mungkin belum saja,” kata Suparji.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini proses hukum terus dilakukan Kejagung. Dan dalam konstruksi pidana korupsi, menurut Suparji, biasanya ada penyelenggara negara ada yang terlibat. “Permintaan pertanggungjawaban penyelenggara negara pasti ada. Tunggu saja,” pungkasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara berwenang melakukan audit kerugian negara. Adapun putusan perkara nomor: 28/PUU-XXIV/2026 diputuskan pada Senin, 9 Februari 2026.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa jika ditelaah secara seksama dan cermat seluruh pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan secara terang bahwa kewenangan konstitusional untuk menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Putusan ini memperkuat posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Fahri menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional (mandatory constitutional), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fahri memandang bahwa dalam putusan ini, MK telah menjalankan fungsinya sebagai "the final interpreter of constitution" untuk menghilangkan kerancuan kewenangan antarlembaga dalam menentukan kerugian negara.

“Artinya, secara faktual lembaga lain sering dilibatkan, tetapi secara mandatory hanya temuan atau hasil perhitungan BPK yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional dalam menentukan jumlah kerugian riil (declare final),” tuturnya.

Dia melihat hal ini sejalan dengan paradigma hukum tipikor, yaitu hanya kerugian yang bersifat faktual (actual loos) yang menjadi pijakan penentuan kerugian keuangan negara, bukan total loos atau potential loos. “Itu merupakan kaidah dan prinsip dasar dalam persoalan ini,” katanya.

Fahri menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 9 Februari 2026 secara expressis verbis bahwa BPK adalah lembaga yang memiliki wewenang konstitusional tunggal untuk menyatakan, menghitung, dan menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Walaupun secara teknis putusan ini menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan norma Pasal 603 dan 604 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), tetapi dalam pertimbangan hukum yang mengikat (ratio decidendi) terdapat penegasan bahwa norma Pasal 603 dan 604 KUHP merupakan delik materiil,” jelasnya.

Fahri pun menguraikan bahwa basis fundamental politik hukum atas penormaan pranata ini, secara historis jembatan "Bridging" ketentuan Pasal 603 dan 604 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) adalah delik inti (core crime) korupsi yang diadopsi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sekaligus menandai peralihan delik korupsi ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional.

Pasal 603 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri atau korporasi, sementara Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan. “Keduanya berfokus pada kerugian keuangan negara, sehingga menurut saya keberadaan kerugian keuangan negara menjadi unsur utama (element of crime) dan dalam prinsip pembuktian atas elemen kerugian keuangan negara mutlak mempedomani kaidah "beyond a reasonable doubt" yang harus dibuktikan,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut dia, proses penegakan hukum seharusnya didasarkan pada perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan lebih dahulu oleh BPK. Fahri Bachmid menyimpulkan bahwa melalui putusan MK itu mempertegas hanya BPK (bukan BPKP, Kejaksaan, atau instansi lain) yang berwenang melakukan audit dan perhitungan resmi kerugian keuangan negara. Secara filosofis, sambung dia, putusan MK ini menegaskan kepastian hukum.

Pertimbangan MK berfokus pada perlunya kerugian negara yang nyata dan pasti (aktual), bukan sekadar potensi kerugian. Artinya, kata dia, hasil perhitungan BPK menjadi dasar hukum yang mengikat dalam proses peradilan pidana. Fahri berpendapat bahwa secara konstitusional, pada pertimbangan hukumnya, MK mengacu pada penjelasan norma Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta norma Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan konteks penjelasan kaidah Pasal 603 UU 1/2023 tersebut, lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Fahri menguraikan dalam "ratio decidendi" pertimbangan hukum putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, disebutkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tegas menyatakan, BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Kewenangan BPK untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, dalil para pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian menjadi tidak beralasan menurut hukum karena MK telah memberikan kejelasan pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023.

Fahri menekankan bahwa mandat konstitusional sebagaimana ternyata dalam MK ini, agar DPR secara teknokratis melakukan harmonisasi atau revisi undang-undang terkait tindak pidana korupsi, sehingga selaras dengan putusan MK ini, yakni meniadakan penghitungan kerugian negara di luar BPK serta memperkuat peran eksklusif BPK.

Dia berpendapat bahwa lembaga penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan lembaga lain untuk menentukan kerugian negara dalam kasus tindak pidana. “Putusan ini pada dasarnya mempersempit ruang subjektivitas penegak hukum dan memastikan penegakan hukum korupsi bertumpu pada temuan lembaga audit negara yang kredibel,” pungkasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Parulian Paidi Aritonang menekankan pentingnya dukungan hakim terhadap langkah progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani perkara korupsi, khususnya terkait perluasan pendekatan kerugian negara. Menurut Dekan Fakultas Hukum UI ini, Kejagung telah menunjukkan terobosan dalam penanganan kasus korupsi dengan tidak lagi semata menggunakan pendekatan kerugian riil (actual loss), tetapi juga memasukkan potensi kerugian perekonomian negara sebagai bagian dari tuntutan.

Dia berpendapat bahwa langkah tersebut patut diapresiasi karena sejalan dengan perkembangan praktik hukum di berbagai negara. “Di luar Indonesia juga sudah banyak yang mengusahakan (menuntut) kerugian perekonomian negara,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Parulian melihat selama ini pendekatan yang hanya berfokus pada kerugian nyata dinilai belum mampu memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku korupsi. Akibatnya, tidak sedikit koruptor yang hanya mengganti kerugian sesuai kemampuan tanpa merasakan dampak hukuman yang signifikan.

Dalam konteks itu, Parulian menyoroti pentingnya peran hakim untuk turut mendukung langkah Kejagung. Dia menilai hakim tidak seharusnya terpaku secara kaku pada pendekatan lama, melainkan perlu melihat tujuan utama pemidanaan, yakni menciptakan efek jera.

Dia pun mengkritisi putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kerugian negara hanya sebatas kerugian aktual. Parulian memandang bahwa pendekatan tersebut belum sepenuhnya mendukung upaya penguatan efek jera terhadap koruptor.

“Ini tidak membuat efek jera, karena koruptor selama ini hanya membayar kerugian negara yang sanggup ia bayar,” jelasnya.

Dia juga menekankan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial langsung, tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian secara lebih luas, baik dari sisi mikro maupun makro. Maka itu, kerugian perekonomian negara dinilai layak diperhitungkan dalam proses penegakan hukum.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara metodologis, kerugian ekonomi tersebut dapat dihitung melalui berbagai pendekatan, termasuk dampak terhadap lingkungan, dunia usaha, serta aspek sosial ekonomi. Parulian juga merujuk pada praktik internasional, termasuk pendekatan yang digunakan dalam program United Nations Development Programme (UNDP), yang menilai bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial aktual, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan manusia.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, ia menilai pendekatan yang lebih luas ini dapat menjadi instrumen penting, terutama di tengah belum optimalnya pengembalian kerugian negara. Selain itu, belum adanya regulasi seperti RUU Perampasan Aset juga menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Dengan demikian, Parulian menegaskan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, khususnya Kejagung dan hakim, menjadi kunci dalam memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif. “Hakim harus melihat apakah putusan yang ada benar-benar mendukung efek jera atau tidak,” ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa dukungan terhadap pendekatan Kejagung, termasuk dalam menuntut kerugian perekonomian negara baik terhadap individu maupun korporasi, merupakan langkah penting untuk memperkuat sistem hukum dan mencegah praktik korupsi berulang.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara . KPK mengaku akan tunduk dan mematuhi putusan tersebut.

"KPK tentu menghormati dan patuh atas putusan MK yang menguji terkait dengan Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (6/4/2026).

Budi menambahkan, KPK melalui Biro Hukum selanjutnya akan mempelajari putusan tersebut. Ia menambahkan hal ini dilakukan dalam rangka penanganan kasus yang sedang berjalan di lembaga antirasuah itu.

Menurutnya, putusan ini justru memberikan kepastian hukum rangka penegakan hukum. Ia menilai putusan ini bisa membantu KPK agar tidak ada celah hukum dalam penanganan perkara rasuah.

"Dalam putusan tersebut MK memberikan tafsir bahwa lembaga yang punya kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK," kata Budi.

Untuk itu, kata Budi, KPK melalui Biro Hukum tentunya akan mempelajari terkait dengan putusan MK tersebut khususnya untuk penanganan perkara-perkara ke depan, yang terkait dengan dugaan kerugian keuangan negara atau Pasal 603, 604 KUHP. "Atau sebelumnya kalau kita menggunakan Undang-Undang Tipikor pasal 2 pasal 3, sehingga ini sekaligus untuk memastikan ya agar proses-proses penanganan perkara yang KPK lakukan itu tidak ada celah baik pada sisi formil maupun sisi materiilnya."

Budi mengatakan, KPK juga akan mempelajari efek putusan itu terhadap fungsi accounting forensic di KPK. Sebab menurutnya, sejauh ini accounting forensic KPK mempunyai kewenangan yang sama dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

"Apakah kemudian dengan putusan itu, (accounting forensic) masih bisa melakukan dan punya kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atau tidak. Nah itu masih akan terus dipelajari."

MK Putuskan BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

MK menyatakan bahwa BPK RI merupakan lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Dalam pertimbangannya, MK berpandangan bahwa kerugian negara dapat dihitung berdasarkan hasil temuan lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, MK menegaskan bahwa lembaga yang dimaksud adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri," demikian bunyi putusan MK.

Hakim konstitusi juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Ia menyinggung kewenangan BPK termuat jelas di beleid tersebut untuk menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

JAKARTA - Kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun akibat kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim disebut nyata dan pasti. Hal itu diungkap Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekaligus Ketua Tim Penghitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook Dedy Nurmawan Susilo.

Dedy mengungkapkan hal itu saat dimintai pendapatnya sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk tiga terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/4/2026). Tiga terdakwa itu adalah Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus KPA Sri Wahyuningsih, Mantan Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arief, serta Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mulyatsyah.

“Saya ingin memastikan apakah Saudara selaku ketua tim dari BPKP bersama tim Saudara dalam melakukan audit yang menyatakan secara profesional bahwa kerugian negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 atau Rp1,5 triliun dalam perkara ini adalah kerugian yang nyata, pasti dan telah terjadi? Bukan asumsi atau potensi kerugian? Bukan perkiraan atau asumsi?" tanya Jaksa Roy Riady dalam persidangan.

“Iya. Menurut kami kerugian itu sudah nyata dan pasti,” jawab Dedy.

Dedy menuturkan, aspek nyata bisa dinilai dari pengadaan yang telah dilakukan. Sedangkan aspek terjadi terpenuhi karena ada uang negara sudah digelontorkan untuk pengadaan Chromebook.

“Nyata itu terkait dengan occurrence-nya, keterjadiannya. 'Terjadi' memang uang sudah keluar, berdasarkan apa? Berdasarkan dari data dari Kementerian Keuangan, memang telah terjadi belanja pemerintah baik di tingkat pusat di kementerian maupun di pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti itu,” ujar Dedy.

Sementara untuk faktor pasti dipenuhi karena angka perhitungan kerugian negara tersebut sudah dihitung dengan metode yang sesuai prosedur BPKP. “Lalu pasti, angkanya juga sudah melalui suatu metode, suatu prosedur yang sebagaimana kami jelaskan tadi, sudah kami lakukan analisis, kami teliti sehingga kami mendapatkan angka yang sudah akurat tadi begitu,” jelas Dedy.

Dia menjelaskan, perhitungan kerugian keuangan negara itu bukan dari prediksi maupun perkiraan. “Jadi, sifatnya bukan asumsi, bukan prediksi maupun perkiraan, tapi itu semua based on evidence, berdasarkan bukti-bukti yang telah kami peroleh dan kami analisis, seperti itu,” ungkap Dedy.

Selain nilai kerugian negara, skema aliran dana sebesar Rp809 miliar yang diduga mengalir ke korporasi yang terafiliasi dengan Nadiem Makarim juga turut dicecar Jaksa Roy Riady. Dia mengungkapkan bahwa jaksa telah mengendus adanya upaya penyamaran transaksi.

"Untuk menguji aliran 809 Miliar itu adalah transaksi tidak wajar yang memperkaya Nadiem lewat korporasi PT Gojek Indonesia adalah uang Rp809 miliar itu berasal dari PT AKAB yang pemiliknya adalah Nadiem sendiri. Walaupun Nadiem berusaha menyamarkan seolah-olah dibuat alibi transaksi hutang piutang, namun jaksa tidak bodoh," kata Roy Riady.

Dia menuturkan, hal tersebut justru membuka aib Nadiem karena dalam satu hari dana Rp809 miliar itu ditransfer kembali ke PT Gojek Indonesia ke PT AKAB. Dia melanjutkan, dalam 1 hari merupakan bentuk transaksi tidak lazim karena dalam catatan AHU dana tersebut merupakan penyetoran modal.

“Layaknya modal seharusnya diperuntukkan untuk usaha. Selain itu, diberikan saham PT Gojek Indonesia ke PT AKAB menunjukkan kalau skema dibangun untuk menyamarkan transaksi namun tetap penerima manfaatnya Nadiem. Inilah kejahatan white collar crime, apalagi kekayaan Nadiem meningkat mencapai 5 triliun saat menjabat sebagai menteri," ujarnya.

Adapun total kerugian negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebutkan mencapai Rp2,1 triliun. Selisih angka tersebut berasal dari sektor Chrome Device Management (CDM).

JPU menghitung kerugian sebesar Rp600-an miliar dari CDM berdasarkan harga per unit sebesar USD 38 (menggunakan patokan harga terendah) yang dikalikan dengan total 1,5 juta unit pengadaan. Langkah ini diambil JPU lantaran fakta di lapangan mengungkapkan bahwa CDM tersebut sebenarnya tidak diperlukan atau manfaatnya tidak optimal bagi dunia pendidikan, sehingga seluruh anggaran yang dikeluarkan untuk fitur tersebut dianggap sebagai kerugian negara.

Angka kerugian negara dalam kasus Chromebook mencapai Rp2,1 triliun. Namun, angka tersebut terbagi menjadi dua pengadaan yang berbeda, yaitu untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management (CDM).

Kerugian negara untuk pengadaan Chromebook ditaksir mencapai Rp1.567.888.662.716,74 atau Rp 1,5 triliun. Sedangkan pengadaan CDM, negara mengalami kerugian sebesar 44.054.426 dollar Amerika Serikat atau jika dikonversi dengan kurs terendah antara 2020-2020 sebesar Rp14.105 sebesar Rp621.387.678.730 atau Rp 621,3 miliar.

Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa harga 1 unit laptop Chromebook hanya Rp3,6 juta. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.

Nadiem Makarim didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB. Sementara, Mulyatsyah disebut menerima 120.000 dollar Singapura dan 150.000 dollar Amerika Serikat.

Karena itu, Nadiem mendapat keuntungan dari investasi Google meningkat hartanya menjadi Rp5 triliun lebih. Padahal, diketahui produk Google Chrome OS pernah gagal di Kemendikbud namun dipaksakan digunakan lagi.

Perbuatan tersebut dilakukan Nadiem bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief, Mulyatsyah, serta Sri Wahyuningsih. Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.