JAKARTA - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu mengungkapkan, Indonesia sempat kehilangan potensi investasi sebesar Rp1.500 triliun. Satu di antara penyebab unrealisasi investasi ini terjadi akibat proses izin berusaha yang berlapis di masa lampau.

Kebanyakan korporasi yang sudah berproses izin berusaha melalui sistem One Singgle Submission (OSS) hanya mentok di tahapan seperti memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Padahal masih ada tahapan panjang sampai memperoleh izin beroperasi.

"Komitmen berinvestasi ada semua tapi laporan realisasinya tidak, ini karena memang belum tereksekusi. Dan salah satu kontribusi yang memberikan itu adalah dalam apa namanya sektor pelayanan perizinan," ujar Todotua di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kejar Investasi Rp13.000 Triliun, Pemerintah Gencarkan Kemudahan Izin Usaha lewat OSS



Dia lantas mencontohkan Vietnam sebagai negara yang pertumbuhan industri dan investasinya progresif lantaran didukung kemudahan memperoleh izin berusaha. Tahapan proses mendapatkan izin berbisnis dibuat tak berlapis dan bertele-tele, sehingga realisasi arus investasi terhadap usaha yang akan dibentuk gampang mengalir.

"Untuk berbicara investasi itu salah satu yang menjadi selalu parameter kami head to head itu dalam investasi itu adalah Vietnam," katanya.

Adapun merujuk data Trading Economics, investasi langsung asing (FDI) di Vietnam tumbuh 9,0% secara year-on-year menjadi USD 27,62 miliar pada tahun 2025. Capaian ini menjadi evel tertinggi yang tercatat dalam lima tahun terakhir.

Todotua menitikberatkan, alur pemberian izin usaha di Vietnam begitu ringkas dan cepat dibanding Indonesia. Ini turut mempengaruhi seberapa cepat dan besarnya arus investasi yang masuk.

"Kalau di Vietnam, mungkin cycle investasi adalah masa waktu konstruksi itu sendiri. Sedangkan di negara kita memang to be honest cycle investasi ini kita masih relatif mungkin 4 tahun, 5 tahunan, karena di situ salah satu ada kontribusi daripada pelayanan perizinan yang membuat realisasi investasi itu tidak bisa tereksekusi secara cepat," ungkapnya.

Pemerintah Terus Dukung UMKM Wastra lewat Kemudahan Izin Usaha



Oleh karena itu, pemerintah bakal memperbaiki sistem perizinan berusaha di Tanah Air untuk memantik iklim investasi. Kementerian Investasi/BKPM sendiri mereformasi rezim perizinan berusaha melalui penguatan sistem One Singgle Submission (OSS).

Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem OSS, pemerintah menargetkan realisasi investasi dapat terkerek naik setelah adanya kepastian dan kemudahan izin berusaha.

Adapun regulasi yang terbit pada pertengahan 2025 tersebut memuat garis besar mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanksme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.

"Jadi dalam PP 28 ini ada yang namanya konsep service level agreement, berbicara terhadap fiktif positif, memberikan kepastian. Jadi dalam berusaha itu, berbisnis itu, dunia usaha itu yang dibutuhkan adalah kepastian," tuturnya.

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi mencapai Rp13.032 triliun hingga 2029, yang berasal dari skema Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Atas dasar itu, pemerintah terus menggencarkan sosialiasi agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sistem One Singgle Submission (OSS) , dapat masif dipahami para pelaku usaha.

"Ada angka konsolidasi dalam 5 tahun pemerintahan ini realisasi investasi sekitar 13.000 triliun. Pelayanan perizinan ini adalah salah satu hal yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap pergerakan angka realisasi investasi," kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Investasi 2025 Tembus Rp1.931 T Belum Selaras dengan Keamanan dan Kesejahteraan Pekerja



Todotua menekankan, PP 28/2025 soal perizinan berusaha pada sistem OSS ini merupakan reformasi pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum pada dunia usaha maupun investor. Mulai dari kepastian batas waktu proses perizinan berusaha hingga memastikan mekanisme perizinan satu pintu hanya melalui sistem OSS.

"Jadi dalam berusaha, berbisnis, dunia usaha itu yang dibutuhkan adalah kepastian. Salah satunya misalnya, pelayanan perizinan perhotelan, itu 28 hari kita sudah bisa memberikan kepastian izinnya pasti keluar. Pelaku usahanya sudah bisa apa namanya merealisasikan investasinya," ujar dia.

Ia juga menitikberatkan kemudahan bagi perizinan usaha bakal berkolerasi dengan iklim investasi. Seturut itu, investasi yang masif akan mendatangkan keuntungan perekonomian nasional.

70% Modal Asing, Proyek Hilirisasi Sepanjang 2025 Tarik Investasi Rp581 Triliun



Efek keuntungan ekonomi dari investasi ini, dikatakan Todutua sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di akhir pemerintahannya.

Dalam catatan BKPM, setidaknya Indonesia membutuhkan realisasi investasi dari PMA maupun PMAD sebesar Rp13.000 triliun sampai 2029 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hampir dua digit tersebut. Adapun pada 2026 ini, ditargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.175 triliun atau bisa mengerek pertumbuhan ekonomi setara 6,30%.

"Bagaimana growth daripada investment ini bisa tumbuh dan tercapai sesuai dengan target yang diberikan, tetapi juga tidak secara angka saja, tetapi juga value daripada pertumbuhan investasi itu sendiri," kata Todotua.