Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan data keracunan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah di Indonesia. Dari catatannya ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak keracunan MBG.

Hal itu terlihat dalam paparan Dadan, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). Dari paparannya, penerima manfaat yang terdampak dari Kasus Luar Biasa (KLB) di wilayah I mencapai 1.808 penerima, wilayah II ada 7.925 penerima, dan wilayah III ada 1.907 penerima, sehingga totalnya 11.640 penerima manfaat.

Hanya menurut data Kementerian Kesehatan total penerima manfaat yang mengalami kasus keracunan mencapai 13.371 orang, seperti yang dijelaskan Dadan.

Dadan menjelaskan total kejadian keracunan pangan di Indonesia mencapai 441 kejadian, sementara MBG menyumbang 221 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan di Indonesia.

Adapun dari datanya total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dan harus rawat inap, mencapai 636 orang. Sedangkan dari data Kementerian Kesehatan mencapai 638 orang.

"Kemudian yang rawat jalan di data kami 11.004. Di kemenkes 12.755, sehingga totalnya kalau berbasis laporan kemenkes itu 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi," kata Dadan.

Namun menurut Dadan sebagian besar pemberian Makan Bergizi Gratis mayoritas sudah berjalan baik. Hingga saat ini sudah ada 1,8 miliar porsi yang diberikan kepada penerima manfaat.

"Alhamdulilah sebagian besar berjalan dengan baik," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Sosial menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang melakukan pelanggaran.

Melansir akun Instagram @kemensosri, hingga awal November 2025, sebanyak 400 pendamping PKH telah mendapat sanksi, dan 49 di antaranya diberhentikan karena pelanggaran berat.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertolongan sosial benar-benar sampai kepada keluarga penerima manfaat dan digunakan sesuai peruntukannya," dikutip dari Instagram @kemensosri, Jumat (7/11/2025).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul menegaskan, pendamping PKH harus bekerja jujur dan profesional sementara pengawasan terus diperkuat untuk mencegah penyimpangan.

Gus Ipul juga mengingatkan penerima bansos supaya lebih bijak dalam penggunaan bahan sos. Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara.

"Gunakan untuk kebutuhan dasar, bukan untuk hal negatif ataupun hal yang tidak produktif seperti perhiasan dan gawai," ujarnya.

Program bantuan sosial atau bansos pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang rutin diberikan tiap tahun kini memasuki tahap akhir pencairan untuk periode 2025. Termasuk untuk bansos terbaru yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp 900 ribu secara total untuk keperluan tiga bulan.

Pencairan untuk program bansos berupa PKH itu telah ditetapkan pemerintah pada 2025 melalui empat tahap, yakni Januari-Maret tahap I, April-Juni tahap II, Juli-September tahap III, dan Oktober-Desember tahap IV. Sedangkan untuk BLTs yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi akhir tahun cair khusus untuk Triwulan IV.

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk ke dalam pihak penerima bansos ini dapat melakukan cek di laman resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/. Bila tidak termasuk penerima bansos ini akan muncul notifikasi "Tidak Terdaftar Peserta/PM).

Nominal bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima. Berikut rincian bantuan PKH yang cair tiap tiga bulan:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

- Anak usia dini: Rp750.000 per tahap

- Anak SD: Rp225.000 per tahap

- Anak SMP: Rp375.000 per tahap

- Anak SMA: Rp500.000 per tahap

- Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Untuk pencairan BLTS, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya mengungkapkan telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

"Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data," katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp 900 ribu.

Kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. "Semua sudah dibiayai pemerintah," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

"Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur," ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

"Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

"Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik," tegas Mensos.

Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

"Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat," kata Gus Ipul.

Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

"Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data," katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

"Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi," katanya.

Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

"Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia," katanya.

Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

"Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi," katanya.

Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

"PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas," katanya.

Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. "Semua sudah dibiayai pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

"Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Presiden atau Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perpres itu targetnya selesai pekan depan.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, dalam Perpres itu, turut disusun ketentuan penataan tata kelola dan kelembagaan Unit Pelaksana Tugas MBG melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Termasuk pemenuhan SDM-nya.

"Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional yang melaksanakan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi," kata Rini melalui keterangan tertulis, Rabu (28/10/2025).

Terkait dengan penataan tata kelola dan kelembagaan KPPG atau SPPG, Rini mengatakan, dalam Perpres terbaru ini terdiri dari perencanaan, anggaran, manajemen kinerja dan ASN, pengawasan dan pengendalian, serta pengadaan barang/jasa.

"Kesimpulannya, kami memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait isi bahan untuk merumuskan Perpres," ucap Rini.

Rini juga menjelaskan, dalam mengoptimalkan implementasi Perpres mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, Kementerian PANRB sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pemetaan peran kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) melalui peta proses bisnis dan peta keterkaitan antar-K/L/D.

Selain itu, juga dimasukkan ketentuan aspek percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital untuk mendukung aktivitas program MBG.

Dari sisi digitalisasi ini, Kementerian PANRB menganggap perlu dikembangkan arsitektur pemerintah digital yang berkaitan dengan proses bisnis, layanan, data dan informasi, serta manajemen SDM Aparatur BGN.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat terbatas terkait penyusunan Perpres tata kelola MBG, di Kantor Kemenko Pangan, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Dari rapat itu ada tiga aturan yang dibahas bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Menurut Zulhas Perpres terkait tata kelola penyelenggaraan MBG sudah rampung dibahas. Dalam aturan itu membahas mengenai pengawasan penyaluran MBG maupun tata kelolanya.

"Kemudian juga disepakati hari ini Perpres Tata Kelola penyelenggaraan program MBG. Baik nanti penyelenggaraannya harus sempurna," kata Zulhas usai rapat.

Zulhas juga menjelaskan bahwa dirinya juga menjadi Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, yang dasar aturannya akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Nantinya bentuk aturan untuk Tim Koordinasi ini berupa Keputusan Presiden (Keppres).

"Ya, Insyaallah besok Keppres (Tim Koordinasi) akan ada," katanya.

Selain itu dalam rapat juga dibahas mengenai Perpres mengenai struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Kelembagaan Badan Gizi Nasional. Menurut Zulhas terkait hal ini masih ada satu hal lagi yang harus dibahas.

"Hanya ada tinggal satu lagi yang kami perlu waktu beberapa hari ini untuk mengurusnya. Insyaallah, Perpres struktur organisasi dan tata kerja kita akan selesaikan minggu depan," katanya.

Nantinya setelah tim koordinasi sudah terbentuk, maka akan ditunjuk juga pelaksana harian yang akan melakukan monitor terhadap pelaksanaan pemberian MBG. Seperti realisasi target penerima, hingga permasalahan teknis yang terjadi di lapangan.

Kalau belum mencapai 82,9 juta kenapa? kalau ada masalah dimana, karena nanti harian kita akan terus melakukan evaluasi agar program yang paling penting di pemerintah kita ini bisa terus selesai dengan baik," katanya.

Dari catatannya, setidaknya saat ini sudah 39,2 juta penerima manfaat, dan terbentuk 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jakarta, CNBC Indonesia - Program bantuan sosial atau bansos pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang rutin diberikan tiap tahun kini memasuki tahap akhir pencairan untuk periode 2025. Termasuk untuk bansos terbaru yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai Rp 900 ribu secara total untuk keperluan tiga bulan.

Pencairan untuk program bansos berupa PKH itu telah ditetapkan pemerintah pada 2025 melalui empat tahap, yakni Januari-Maret tahap I, April-Juni tahap II, Juli-September tahap III, dan Oktober-Desember tahap IV. Sedangkan untuk BLTs yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi akhir tahun cair khusus untuk Triwulan IV.

Adapun untuk PKH, berdasarkan penjelasan dalam website kemensos.go.id adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.

"Penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank (Himbara)/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai," dikutip dari laman kemensos.go.id, Rabu (29/10/2025).

Kategori penerima dan Indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya mencakup keluarga yang tergolong sangat miskin dan memiliki beberapa kategori, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP, SMA/sederajat), penyandang disabilitas berat, dan lansia.

Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah dirubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk ke dalam pihak penerima bansos ini dapat melakukan cek di laman resmi Kemensos https://cekbansos.kemensos.go.id/. Bila tidak termasuk penerima bansos ini akan muncul notifikasi "Tidak Terdaftar Peserta/PM).

Nominal bantuan PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima. Berikut rincian bantuan PKH yang cair tiap tiga bulan:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000 per tahap
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP: Rp375.000 per tahap
- Anak SMA: Rp500.000 per tahap
- Lansia dan disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Untuk pencairan BLTS, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya mengungkapkan telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

"Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data," katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp 900 ribu.

Kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. "Semua sudah dibiayai pemerintah," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, adanya masalah di lapangan bukan hal yang aneh, mengingat skala program yang sangat besar dan baru dijalankan dalam waktu singkat.

"Makanan bergizi gratis itu 82,9 juta penerima manfaat. Pekerjaan besar. Ada masalah? Iya. Wong kita nggak ada makanan bergizi aja ada masalah. Apa lagi tiba-tiba satu tahun harus memberi makan 82,9 juta orang," ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, setiap persoalan yang muncul akan terus dievaluasi agar tak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat. "Bukan soal angka. Satupun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi," katanya.

Zulhas mengungkapkan, dirinya baru menerima Keputusan Presiden (Keppres) lima hari lalu untuk memimpin koordinasi antar instansi dari pusat hingga daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

"Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat sampai daerah," ucap dia.

Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. "Sudah kami beberapa kali rapat. Nanti makan bergizi itu ketua hariannya Ibu Nanik S. Deyang. Di SK (Surat Keputusan) itu," tambahnya.

Sementara itu, untuk pengawasan program, pemerintah akan melibatkan lembaga yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa, seperti halnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Pengawasan itu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya walikota, punya camat, sampai punya desa," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Zulhas, pengawasan bisa dilakukan secara berjenjang dan rutin. "Sehingga nanti Puskesmas, Dinas Kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi. Dipimpin langsung nanti pelaksana harian Ibu Nanik," terangnya.

Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Ia juga menegaskan, pemerintah tengah memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

"Tata kelolanya harus diperbaiki, jelas. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya. Yang dipimpin oleh Setneg (Sekretaris Negara) nanti dan Seskab (Sekretaris Kabinet) agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Zulhas.

Zulhas memperkirakan, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang baru bisa tercapai pada Maret 2026, atau mundur dari target awal akhir 2025.

"Sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya," ucap dia.

Ditemui usai acara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menjelaskan target sebesar 82,9 juta orang membutuhkan dana sekitar Rp351 triliun hingga Rp400 triliun, sementara anggaran yang diterima BGN untuk 2025 baru Rp71 triliun.

"Dari awal kan targetnya cuma Rp71 triliun. Padahal kalau memang 82,9 itu nilainya sekitar Rp351 (triliun) sampai Rp400 triliun. Artinya kan bukan target 82,9, target kita kan Rp71 triliun," ujar Nanik.

Ia juga memastikan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun belum diterima BGN. "Jadi target yang harus kami selesaikan tahun ini itu sebetulnya yang Rp71 triliun. Nah kalau untuk yang 82,9 penerima manfaat itu artinya nilainya nanti yang Rp351 triliun. Berarti kalau itu, kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan target 82,9 juta penerima menfaat program MBG tercapai di bulan Februari 2026. Target ini mundur dari yang dipatok sebelumnya di Desember 2025.

"Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin kita masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai di ganggu," katanya saat ditanya wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).

Dia menjelaskan gangguan di udara yang dimaksud seperti proses verifikasi yang perlu dilakukan oleh BGN.

"Ada gangguan darat, ada hal yang harus kita atasi darurat dan sebagainya. Termasuk udara. Kan sistem kita diganggu, otomatis untuk verifikasi pun terganggu," kata Dadan.

Lebih lanjut, saat ini pemerintah nantinya akan meluncurkan dasar aturan untuk implementasi program MBG. Rencananya Peraturan Presiden ini akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Diharapkan dengan adanya beleid ini akan memperjelas pembagian peran antara stakeholder terkait, hingga tata kelola yang lebih rapi dan tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Setelah sebelumnya meningkatnya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah.

"(Perpres) Udah tinggal beres, tinggal dibagikan," katanya.

Nantinya dalam aturan itu akan mengatur bagi Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melanggar SOP yang sudah ditetapkan. Dadan mengatakan sanksi bersifat administratif hingga penghentian operasional bagi dapur MBG.

"Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis lagi," kata Dadan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menambah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 17,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari 18,3 juta KPM khusus Oktober, November dan Desember 2025. Dengan demikian, penerima bertambah menjadi 35,46 juta KPM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan tambahan 17,2 juta KPM, BLT diperkirakan bisa menjangkau 142 juta orang, dengan asumsi satu KPM terdiri dari ayah, ibu dan dua orang anak.

BLT ini akan mulai ditransfer pada minggu depan. Sebanyak 18,3 juta KPM akan mulai ditransfer minggu depan melalui Himbara. Sementara itu, Airlangga mengatakan penerima baru sebanyak 17,2 juta KPM akan ditransfer melalui PT Pos Indonesia (Persero). Sebagai catatan, 17,2 juta KPM ini merupakan penerima baru.

Kepada penerima baru, Purbaya menuturkan pemerintah akan melakukan penyaluran secara simbolis kepada 50 orang penerima baru.

"Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Ini yang pertama masuk ke dalam angka 17,2 juta (penerima baru)," kata Airlangga dalam konferensi pers yang dilakukan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Penyaluran simbolis ini dilakukan oleh Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Komisaris Utama PT Pos adalah Muhammad Budi Djatmiko.

Foto: Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya bersama para Menteri Kabinet Merah Putih saat Peluncuran BLTS Kesra dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi, (17/10/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Presiden) Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya bersama para Menteri Kabinet Merah Putih saat Peluncuran BLTS Kesra dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi, (17/10/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan tambahan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus untuk bulan Oktober, November dan Desember 2025. Tambahan BLT mencapai 17,2 juta penerima.

Dengan demikian, BLT pada 3 bulan terakhir tahun ini akan diterima 35,49 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Airlangga mengatakan tambahan bantuan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Adapun, anggarannya mencapai Rp 30 triliun.

"Ini bisa menjangkau 142 juta orang klo kita berasumsi KPM itu ayah ibu dan dua orang anak," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (17/10/2025).

Airlangga mengungkapkan tambahan ini akan menjangkau desil 1-4 dan tambahan ini di luar daftar penerima dari Kementerian Sosial. Airlangga mengatakan penyaluran akan dilakukan melalui Himbara. Sebanyak 18,3 juta KPM akan mulai ditransfer minggu depan.

Sementara itu, tambahan 17,2 juta akan disalurkan dari PT Pos Indonesia (Persero) mulai Senin, 20 Oktober 2025.

"Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Ini yang pertama masuk ke dalam angka 17,2 juta (penerima baru)," kata Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan tambahan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus untuk bulan Oktober, November dan Desember 2025. Tambahan BLT mencapai 17,2 juta penerima.

Dengan demikian, BLT pada 3 bulan terakhir tahun ini akan diterima 35.046.783 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Airlangga mengatakan tambahan bantuan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Adapun, anggarannya mencapai Rp 30 triliun.

"Ini bisa menjangkau 142 juta orang klo kita berasumsi KPM itu ayah ibu dan dua orang anak," kata Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (17/10/2025).

Airlangga mengungkapkan tambahan ini akan menjangkau desil 1-4 dan tambahan ini di luar daftar penerima dari Kementerian Sosial. Airlangga mengatakan penyaluran akan dilakukan melalui Himbara. Sebanyak 18,3 juta KPM akan mulai ditransfer minggu depan.

Sementara itu, tambahan 17,2 juta akan disalurkan dari PT Pos Indonesia (Persero) mulai Senin, 20 Oktober 2025.

"Hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Ini yang pertama masuk ke dalam angka 17,2 juta (penerima baru)," kata Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mencatat serapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 20,6 triliun per 3 Oktober 2025. Ini setara dengan 29% dari pagu Rp 71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan dari serapan tersebut jumlah penerimanya mencapai 31,2 juta. Sebaran penerima sudah tersebar di seluruh Indonesia.

"Serapannya Rp 20,6 triliun dari pagu Rp 71 triliun. Berarti sekitar 29% per 3 Oktober 2025," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Kamis (14/10/2025).

Serapan MBG ini telah menjadi sorotan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun telah mengatakan akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika serapannya tidak kunjung membaik.

"Kita lihat di akhir Oktober seperti apa, kalau bisa diserap ya udah. Kalau misalnya nambah, tapi penyaluran bagus, ya nambah. Jika tidak bisa diserap hingga akhir Desember, dana yang ada ya kita kurangi. Gitu aja," ujar Purbaya, Kamis (2/10/2025).

Hal ini pun memicu komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu lagi melakukan pencabutan atau pemotongan anggaran dari program MBG.

Hal ini pun memicu komentar dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu lagi melakukan pencabutan atau pemotongan anggaran dari program MBG.

"Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-mengambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap," kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025).