Jakarta (ANTARA) - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menerapkan nitrogen gas blanketing pada tangki penyimpanan fasilitas migas di Suban, Blok Corridor, Sumatera Selatan, yang bisa menekan emisi hingga 1.100 ton setara CO2 per tahun.

Langkah tersebut diterapkan oleh MedcoEnergi melalui anak usahanya, yakni Medco E&P Grissik Ltd.

“Komitmen kami tidak berhenti pada penurunan emisi, tetapi juga pada bagaimana emisi tersebut diukur, dikelola, dan dilaporkan secara kredibel,” ujar Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Inisiatif tersebut, lanjutnya, mencerminkan komitmen MedcoEnergi untuk menjalankan operasi yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan selaras dengan agenda iklim global.

Menurut dia, hasil pengurangan emisi gas rumah kaca menunjukkan bahwa pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi operasional dapat berjalan beriringan.

Langkah ini juga sejalan dengan keikutsertaan MedcoEnergi dalam Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, standar global yang mendorong transparansi dan akurasi dalam pengukuran serta pelaporan emisi metana.

Melalui partisipasi ini, MedcoEnergi menempatkan diri sejajar dengan perusahaan energi global lainnya, yang mengedepankan akuntabilitas data dan tata kelola emisi yang kuat.

“Pengurangan emisi metana bukan sekadar soal kepatuhan atau teknologi, tetapi tentang bagaimana kami menjalankan operasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,” kata Ronald.

Ia menambahkan, inisiatif di lapangan dapat memberikan dampak nyata bagi lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan energi.

MedcoEnergi berhasil melampaui target penurunan emisi 2025 untuk dan tetap berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target interim 2030.

MedcoEnergi akan terus memperluas penerapan teknologi efisiensi energi dan rendah emisi sebagai bagian dari aspirasi mencapai Net Zero Emission Cakupan 1 dan 2 pada 2050 serta Cakupan 3 pada 2060.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan tahap lanjutan dari program biodiesel 40% atau B40. Ini adalah bagian dari upaya mendorong rencana hilirisasi produk kelapa sawit.

Melansir keterangan resmi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk program B40 selanjutnya, pemerintah berencana membuat Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis kelapa sawit.

"Salah satu contoh yang baik adalah kerja sama antara PT Pindad dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam Pengembangan Fasilitas Produksi Industri Pertahanan. Inisiatif ini akan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk material berbasis minyak sawit," ujar Airlangga dalam keterangan resmi dikutip, Kamis (13/11/2025).

Airlangga menjelaskan kontribusi besar minyak sawit terhadap surplusnya nilai neraca perdagangan Indonesia sebesar US$4,34 miliar pada September 2025. Dari Januari hingga September 2025, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton, meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu.

Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp3 ribu per kilogram sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil.

"Minyak sawit akan terus memainkan peran kunci sebagai sumber pendapatan, energi, inovasi, dan kekuatan nasional. Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Melalui strategi hilirisasi, kita ingin meningkatkan nilai tambah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri kita," ujar Airlangga.

Dalam rangka hilirisasi produk sawit, Indonesia memang tengah gencar mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yakni melalui program mandatori biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Pada 2024, Indonesia telah menerapkan Program B40 yang telah berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil lebih dari 15,6 juta kiloliter dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,46 juta ton setara CO₂.

Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang memastikan produk minyak sawit Indonesia sudah sesuai standar lingkungan dan global.

"Kami juga sedang mempersiapkan Sistem Informasi ISPO, yang menghubungkan data perkebunan, sertifikasi, dan perdagangan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time," ujarnya Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan pembahasan soal bahan bakar, BOBIBOS, sedang ramai dibahas dan menjadi perbincangan hangat. Pasalnya BOBIBOS diklaim mampu mengurangi emisi hingga mendekati nol serta memiliki tingkat research octane number (RON) mendekati 98.

BOBIBOS sendiri adalah singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! yang berasal dari lahan persawahan yaitu jerami, limbah sisa panen padi yang selama ini sering terbuang. BBM baru itu sebelumnya sudah diluncurkan di Bogor, pada pekan lalu.

Rupanya pembuatan bahan bakar dari jerami bukanlah hal yang baru. Penelitian internasional sudah banyak yang membahas penemuan serupa.

Dilansir dari laman BioCycle yang dirilis pada 2005, dituliskan berkat kemajuan bioteknologi, para peneliti kini dapat mengubah jerami dan limbah tanaman lainnya menjadi 'emas hijau, yakni etanol selulosa.

Meskipun secara kimia identik dengan etanol yang diproduksi dari jagung atau kedelai, etanol selulosa memiliki kandungan energi bersih tiga kali lebih tinggi dibandingkan etanol jagung dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih rendah.

Perkembangan teknologi terkini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menurunkan biaya produksi, sehingga semakin mendekatkan kita pada masa ketika etanol selulosa dapat menggantikan 'emas hitam' yang mahal dan diimpor dengan biofuel berkelanjutan yang diproduksi secara domestik.

Etanol selulosa memiliki potensi besar untuk secara signifikan mengurangi konsumsi bensin.

"Kemungkinannya setidaknya sama besar dengan hidrogen untuk menjadi sumber energi pilihan bagi sektor transportasi berkelanjutan," demikian pernyataan bersama dari National Resources Defense Council (NRDC) dan Union of Concerned Scientists.

Sebuah studi yang didanai oleh Energy Foundation dan National Commission on Energy Policy, berjudul "Growing Energy: How Biofuels Can Help End America's Oil Dependence", menyimpulkan bahwa biofuel, bila dikombinasikan dengan efisiensi kendaraan dan pertumbuhan cerdas (smart growth), dapat mengurangi ketergantungan sektor transportasi terhadap minyak hingga dua pertiga pada tahun 2050 secara berkelanjutan.

Etanol selulosa dapat diproduksi dari berbagai jenis bahan baku biomassa selulosa, termasuk limbah tanaman pertanian (seperti batang jagung, jerami sereal, dan ampas tebu), limbah tanaman dari proses industri (seperti serbuk gergaji dan bubur kertas), serta tanaman energi yang secara khusus ditanam untuk produksi bahan bakar, seperti switchgrass.

Bisnis yang menguntungkan

Sementara itu, menurut Clariant AG, mengubah bal jerami menjadi etanol kini diperkirakan akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di Eropa.

Beberapa waktu yang lalu, perusahaan kimia asal Swiss itu membuka pabrik di Rumania untuk memproduksi apa yang disebut sebagai advanced biofuels atau bahan bakar nabati generasi lanjut.

Perusahaan itu menyebut, bahan bakar yang dibuat dari limbah pertanian atau tanaman non-pangan yang dapat dicampurkan ke dalam bensin dan diesel.

Cara ini dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan etanol generasi pertama yang saat ini beredar di pasaran dan diproduksi dari bahan pangan seperti gula atau jagung.

Penghematan karbon dari metode baru ini akan membuat produksi etanol menjadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses yang ada saat ini.

"Kami memperkirakan harga etanol generasi lanjut bisa dua kali lipat dari etanol generasi pertama," kata CEO Clariant, Conrad Keijzer, dikutip dari laporan Bloomberg pada 2021 lalu.

Uni Eropa sendiri telah menetapkan target bahwa setidaknya 0,2% dari seluruh bahan bakar transportasi harus berasal dari advanced biofuels pada 2022, dan meningkat menjadi 2,2% pada tahun 2030.

Teknologi Clariant juga dapat diterapkan dalam industri kimia dan penerbangan. "Ini adalah contoh nyata dari solusi ekonomi sirkular," ujar Keijzer.

Belum ada koordinasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI angkat suara perihal penemuan BOBIBOS.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengaku hingga kini belum ada koordinasi resmi antara pihak penemu bahan bakar BOBIBOS dengan Kementerian ESDM. Namun, pihaknya telah menerima usulan dari penemu agar bahan bakar tersebut diuji di laboratorium Kementerian ESDM.

"Tapi kan hasil ujinya kan ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut. Kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya," kata dia ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Kamis (13/11/2025).

Menurut Laode, untuk bisa dikategorikan sebagai bahan bakar resmi, produk tersebut harus melalui serangkaian tahapan evaluasi dan uji coba yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Proses ini melibatkan berbagai lembaga termasuk LEMIGAS.

"Ya, jadi sebenarnya banyak yang membuat seperti ini, ada juga kan dari plastik pernah itu, bikin bensin dari plastik. Seperti ini banyak, tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu lah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi," ujarnya.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan prioritas nasional yang di antaranya meliputi pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi. Terkait dengan kedua kebijakan tersebut, posisi dan keberadaan wilayah kerja (WK) gas nasional sangat strategis. Dengan keberadaan WK gas domestik, manfaat ekonomi dari pelaksanaan kebijakan hilirisasi dan transisi energi dapat menjadi lebih optimal.

Sampai saat ini industri hulu gas memberikan kontribusi signifikan dalam ketahanan ekonomi dan ketahanan energi nasional. Kontribusi industri hulu gas nasional berpotensi meningkat sejalan dengan implementasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi.

Tidak hanya terkait dengan aspek ketersediaan cadangan yang lebih baik dibandingkan minyak bumi, industri hulu gas berpotensi menjadi tulang punggung dalam upaya menyeimbangkan antara pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dengan daya beli masyarakat.

Peran Penting WK Gas Nasional
Dalam perkembangannya WK gas nasional memiliki peran dan kontribusi yang terus meningkat. Peningkatan kontribusi tercermin dari nilai investasi dan multiplier industri hulu gas yang terus meningkat. Investasi hulu migas tercatat meningkat dari 10,47 miliar USD pada tahun 2020 menjadi 15,33 miliar USD pada 2024.

Nilai indeks multiplier industri hulu gas juga tercatat meningkat dari 4,98 menjadi 6,56. Manfaat ekonomi dari kegiatan investasi pada kegiatan usaha hulu gas yang sebelumnya sekitar 4,98 kali dari nilai investasi meningkat menjadi 6,56 kali dari nilai investasi yang dilakukan.

Peningkatan investasi hulu migas tersebut berdampak positif terhadap penemuan cadangan gas nasional dalam beberapa tahun terakhir. Data SKK Migas (2025) menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir aktivitas eksplorasi migas nasional semakin didominasi oleh penemuan cadangan gas bumi.

Sejumlah temuan besar meliputi Layaran-1 di Blok South Andaman (6 TCF), Timpan-1 di Blok Andaman II (5-6 TCF), Geng North-1 di Blok North Ganal (5 TCF), serta South CPP (87,09 BCF). Hingga Juni 2025, total cadangan gas (proven + potential) Indonesia tercatat sebesar 51,98 TCF.

Peningkatan investasi hulu migas yang disertai dengan penemuan cadangan gas nasional memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan hilirisasi migas. Dalam kebijakan hilirisasi yang akan melibatkan 8 sektor dan 28 komoditas, gas menjadi salah satu komoditas yang akan menjadi bagian dari program hilirisasi.

Berdasarkan data, kebutuhan gas untuk mendukung berbagai proyek hilirisasi seperti Pupuk Iskandar Muda (PIM) III, Pupuk Sriwijaya (Pusri) III, GRR Tuban, Amurea PKG, Pabrik Methanol Bojonegoro, Petrokimia Masela, Ammonia Banggai, serta pengembangan Ammonia dan Urea termasuk Blue Ammonia di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 1.078 MMSCFD.

Kebijakan hilirisasi diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan sampai dengan tahun 2040 mendatang. Manfaat ekonomi yang diproyeksikan akan tercipta dari kebijakan hilirisasi diantaranya adalah meningkatkan nilai investasi sekitar 618 miliar USD, meningkatkan ekspor sekitar 858 miliar USD, meningkatkan PDB sekitar 236 miliar USD, dan menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja.

Kebijakan hilirisasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar jika mendapat dukungan atau terintegrasi dengan kegiatan di sektor hulu. Studi ReforMiner (2025), menemukan manfaat ekonomi dari kebijakan hilirisasi gas akan menjadi lebih optimal jika bahan baku gas bumi yang digunakan berasal dari produksi di dalam negeri.

Sebagai contoh, pada industri petrokimia, penggunaan gas bumi melalui produksi domestik berpotensi meningkatkan indeks multiplier effect hingga 5,28 kali jika dibandingkan dengan menggunakan gas impor. Artinya, potensi manfaat ekonomi yang tercipta dari kebijakan hilirisasi gas yang menggunakan gas hasil produksi dalam negeri sekitar 5,28 kali lebih besar dibandingkan dengan menggunakan gas impor.

Selain memiliki peran penting dalam pelaksanaan program hilirisasi, gas juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan transisi energi di Indonesia. Pemanfaatan gas menjadi penting dalam membantu menyeimbangkan antara pencapaian target NZE 2060, kesehatan fiskal, dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini gas dapat disebut sebagai jembatan untuk menuju transisi energi.

Kebijakan transisi energi yang mengganti secara langsung energi fosil dengan EBT berpotensi dapat menekan daya beli pengguna energi. Hal itu karena sampai dengan terpenuhinya break even point (BEP), rata-rata harga EBT akan relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan energi fosil.

Karena itu, keberadaan dan penggunaan gas menjadi penting agar daya beli pengguna energi masih dapat dijaga tetapi dengan tetap menjalankan esensi dari kebijakan transisi energi yaitu tetap berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Peningkatan pemanfaatan gas bumi dapat membantu merealisasikan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% atau setara dengan 915 juta ton CO2e pada tahun 2030 dari kondisi Business as Usual (BaU). Dari target tersebut, sektor energi mendapatkan porsi penurunan emisi sebesar 358 juta ton CO2e.

Berdasarkan simulasi ReforMiner, jika 50% volume konsumsi minyak bumi dan batubara Indonesia dikonversi dengan menggunakan gas bumi, kebijakan tersebut sudah dapat menurunkan emisi sekitar 159,51 juta ton CO2e atau setara dengan sekitar 50,8% dari total target penurunan emisi sektor energi Indonesia.

Pemanfaatan gas bumi akan memiliki dampak yang lebih positif karena dapat menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi. Penurunan emisi tetap dapat dicapai dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dalam tingkatan tertentu.

Sejumlah data dan informasi yang telah disampaikan tersebut menegaskan bahwa industri hulu gas bumi nasional memiliki posisi strategis dan akan menjadi tulang punggung dalam implementasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi.

Karena itu, menjadi penting agar sejumlah permasalahan pada industri gas nasional seperti keterbatasan ketersediaan infrastruktur, kepastian investasi yang masih relatif terbatas, keterbatasan akses pasar, dan kebijakan harga gas yang belum proporsional untuk para pihak, untuk dapat segera diselesaikan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Peningkatan suhu global merubah Gurun Sahara yang berada di Afrika Utara. Dari tempat yang kering di dunia hingga menjadi lebih basah.

Tercatat curah hujan di sana hanya 7,5 cm per tahun. Namun pada paruh kedua abad ke-21 curah hujannya melonjak 75% dari yang pernah tercatat sebelumnya.

"Perubahan pola curah hujan akan berdampak pada miliaran orang, di dalam atau luar Afrika. Kita harus mulai merencanakan menghadapi perubahan ini dari pengelolaan banjir hingga tanaman tahan kekeringan," jelas peneliti iklim dan penulis utama penelitian Thierry Ndetatsin Taguela, dikutip dari Eureka Alert, Selasa (28/10/2025).

Memahami kenaikan suhu dan dampaknya pada curah hujan, dia menjelaskan bisa membantu dalam pengembangan strategi di masa depan.

Studi itu menggunakan 40 model iklim untuk melakukan simulasi curah hujan musim panas di Afrika selama periode paruh kedua abad ke-21 (2050-2099) dibandingkan 1965 hingga 2014.

Untuk penelitiannya, Taguela melakukan analisa dalam dua skenario iklim yakni simulasi emisi gas rumah kaca sedang dan tinggi. Dari keduanya diketahui curah hujan di Afrika akan mengalami peningkatan pada abad ke-21, dengan beberapa variasi pada regional.

Khususnya untuk Gurun Sahara, diperkirakan peningkatan mencapai 75%, sedangkan Afrika bagian tenggara mencapai 25% dan bagian selatan-tengah sebesar 17%.

Para peneliti memperkirakan wilayah barat daya menjadi lebih kering. Di sana hanya akan ada curah hujan sebanyak 5% saja.

"Sahara diperkirakan hampir menggandakan tingkat curah hujan historisnya, ini mengejutkan pada wilayah dengan klimatologis kering," jelasnya.

Taguela mengatakan masih ada ketidakpastian soal berapa banyak curah hujan yang diperkirakan nantinya. Ini membutuhkan penyempurnaan model lagi.

"Meski sebagian besar model sepakat dengan tren umum kondisi lebih basah, masih ada ketidakpastian cukup besar soal berapa banyak curah hujan yang diproyeksikan. Penyempurnaan model sangat penting untuk membangun keyakinan soal proyeksi regional," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - PT Mitra Kiara Indonesia (MKI) yang merupakan bagian dari grup PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggandeng penyedia layanan sistematisasi keberlanjutan berbasis kecerdasan buatan (AI) Zeroe untuk mengevaluasi dampak karbon dari setiap investasi belanja modal yang dilakukan.

Presiden Direktur MKI Mirza Whibowo Soenarto mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menekan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pencapaian target net-zero emission.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan kerja sama tersebut menandai perubahan paradigma perseroan dalam pengambilan keputusan investasi.

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa dekarbonisasi tidak harus abstrak atau jauh, dekarbonisasi bisa dimulai dari satu mesin, satu pabrik, dan satu keputusan investasi yang diambil secara lebih bijak,” kata Mirza.

Melalui pilot project yang berlangsung selama satu bulan, ia mengatakan perusahaannya dan Zeroe melakukan estimasi inventarisasi gas rumah kaca tahun berjalan serta menganalisis dampak karbon dari proyek investasi.

Perseroan pun menetapkan estimasi baseline emisi gas rumah kaca tahun ini untuk Scope 1 hingga Scope 3 pada kisaran 11 ribu hingga 13 ribu ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e) per tahun, serta mencatat potensi penghematan emisi hingga 663 tCO2e per tahun dari investasi yang dievaluasi.

Mirza mengatakan data tersebut sudah siap untuk audit dan menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap standard kepatuhan Environmental, Social, and Governance (ESG) di industri.

“Dengan dukungan Zeroe, MKI kini memiliki baseline emisi yang akurat dan kerangka kerja untuk membimbing keputusan strategis yang menguntungkan operasional dan lingkungan perusahaan” katanya.

Founder dan CEO Zeroe Farouk Jivani mengatakan kemitraan tersebut menjadi contoh nyata bagaimana data lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam keputusan bisnis.

“Kami membantu MKI mengaitkan pengelolaan emisi secara langsung ke perencanaan investasi, sebuah model yang dapat direplikasi di seluruh lanskap industri Indonesia,” ujar dia.

MKI berencana menggunakan hasil dari proyek kolaborasi tersebut untuk mengevaluasi kinerja dan menjadi panduan bagi inisiatif perusahaan berikutnya yang mengintegrasikan pilar keberlanjutan dengan efisiensi operasional.

Selain mencapai target net zero perusahaan, kerja sama antara MKI dan Zeroe sekaligus menunjukkan bagaimana sektor industri dapat berkontribusi dalam pencapaian target net zero Indonesia 2060, serta mempercepat realisasi Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Kementerian Perindustrian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Komite Pengarah untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Wakil Ketua I dan II Komite Pengarah.

Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang diundangkan pada 10 Oktober 2025.

"Dalam rangka memberikan arah kebijakan, memimpin koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan instrumen NEK (Nilai Ekonomi Karbon) dan pengendalian Emisi GRK dalam pembangunan, dibentuk Komite Pengarah," tulis Pasal 96, dikutip Selasa (21/10/2025).

Nantinya komite pengarah memiliki tugas memberikan arahan kebijakan dan memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga atas penyelenggaraan instrumen NEK untuk mencapai NDC, dan pengendalian Emisi GRK untuk pembangunan.

Berikut susunan Komite Pengarah :

Ketua : Menteri Koordinator bidang Pangan

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator bidang Perekonomian

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan

Ketua Bidang I Substansi NDC : Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ketua Bidang II Substansi Penyelenggaraan Instrumen NEK : Menteri terkait sesuai sektor dan subsektor masing-masing

Ketua Bidang III Koordinasi Kewilayahan : Menteri Dalam Negeri

Ketua Bidang IV Substansi Fiskal dan Pembiayaan : Menteri Keuangan

Nantinya dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.

Sebelumnya, Komite Pengarah ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua. Ini tertuang dalam aturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Saat itu Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun kini lembaga Kemenko Marves sudah tidak lagi ada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan berlakunya Perpres Baru Nomor 110 Tahun 2025 ini, maka aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dicabut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dapat lebih ramai, usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi juga berharap agar transaksi bursa karbon bisa menjadi lebih likuid.

Ia menilai Perpres baru itu baik, dan dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pasar karbon nasional. Terlebih, dengan adanya Komite Pengarah (Komrah) yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

"Kita harapkan dengan adanya Perpres 110 itu, koordinasi bisa lebih lancar. Sudah ada badan yang dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, jadi nanti Insya Allah dengan kayak gini, unit karbon yang bisa dijual di pasar karbon bisa lebih banyak dan transaksi bisa lebih likuid," kata Inarno usai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Komrah. Zulhas menyebut Perpres 110 tahun 2025 itu membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC).

Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola OJK.

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," kata Zulhas pada kesempatan yang sama.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan nilai ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang ke depannya dapat memberikan pendapatan baru bagi negara. Dengan adanya Perpres baru, ia berharap itu akan mempercepat berbagai hambatan pada sektor ekonomi karbon.

"Dengan perpres ini, perdagangan karbon antar negara, perdagangan karbon luar negeri, perdagangan karbon antar swasta itu bisa dilaksanakan. Dan ini akan diperluas tidak hanya sektor energi tetapi di sektor-sektor lain. Apalagi tadi sudah saya sampaikan ini nanti akan ada perdagangan karbon sektoral," pungkas Eddy.