Doa saat masuk dan keluar rumah ini penting diketahui dan diamalkan setiap keluarga muslim. Sebab, dengan membaca doa, seorang Muslim akan dihindarkan dari godaan setan dan diberi petunjuk, perlindungan, dan kecukupan dari Allah SWT.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas RA, dijelaskan mengenai bacaan doa yang diucapkan Rasulullah SAWsaat keluar dari rumahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:



"Siapa yang membaca -(doa berikut ini)- jika keluar dari rumahnya, akan dikatakan kepadanya, 'Kamu akan dicukupkan, dijaga, dan diberi petunjuk', dan setan pun akan menyingkir darinya." (HR Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi).

Adapun bacaan doa keluar rumah sebagaimana yang diucap Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Anas RA tersebut, sebagai berikut:



"Bismillahi tawakkaltu 'alallah, laa haula wa laa quwwata illaa billaah"

Artinya: "Dengan nama Allah (aku keluar). Aku bertawakal (berserah diri) kepada Allah, tiada daya upaya, melainkan dengan izin Allah."

Sedangkan doa masuk rumah adalah sebagai berikut:



Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar, dengan menyebut nama-Mu kami masuk, dengan menyebut nama-Mu kami keluar, dan hanya kepada Allah, Tuhan kami, kami bertawakkal."

JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menagani lebih dari 700 aduan terkait masalah kepala daerah sepanjang 2025. Aduan dari masyarakat itu telah ditindaklanjuti oleh Itjen Kemendagri.

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

"Telah dilaksanakan selama 2025 ini untuk merespons 737 pengaduan masyarakat," ujar Bima dalam rapat.

Bima menjelaskan, aduan masyarakat ini terkait masalah kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, persoalan etika, ketaatan regulasi, dan lain-lain.

Bima pun mencontohkan sejumlah persoalan kepala daerah yang menjadi sorotan publik seperti, Bupati Indramayu yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin.

Kemudian, Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB sampai 250% hingga Bupati Prabumulih yang melakukan pemecatan terhadap Kepala Sekolah.

"Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat," ujar Bima.

ICE BSD - Empat bulan sudah berlalu sejak selubung BYD Atto 1 dibuka, namun euforia terhadap mobil listrik mungil ini bukannya mereda, malah kian menggila.

Di tengah pasar otomotif yang kerap lesu pasca-peluncuran, BYD Atto 1 justru melawan arus dengan mencatatkan angka penjualan fantastis lebih dari 9.000 unit per Oktober 2025.

Fenomena ini menjadi anomali menarik di saat harga varian terendahnya justru merangkak naik. Atto 1 bukan sekadar mobil; ia telah menjelma menjadi simbol baru mobilitas kaum urban yang sadar harga namun haus teknologi.

Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, mengungkapkan bahwa grafik permintaan Atto 1 terus menunjukkan tren positif yang stabil, bahkan cenderung meningkat.

Situasi ini memaksa manajemen putar otak untuk menyusun strategi distribusi agar masa tunggu (inden) konsumen tidak mengular panjang dan menggerus kesabaran.

"Sampai hari ini saya lihat secara progress peningkatan penjualan. Relatively sama. Saya yakin masih sampai akhir tahun. Fenomena demand dari Atto 1 itu masih sama," ujar Luther saat ditemui di sela-sela pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Efek Bola Salju "Test Drive" Jalanan

Tingginya permintaan ini bukan tanpa alasan. Analisis perilaku konsumen menunjukkan adanya pergeseran pola kepercayaan. Jika pada fase awal pembelian didorong oleh hype harga murah dan desain, kini gelombang kedua pembelian dipicu oleh bukti empiris di jalan raya.

Kehadiran unit-unit Atto 1 yang mulai berseliweran di jalanan ibu kota menjadi "iklan berjalan" yang paling efektif, memberikan validasi sosial bagi calon pembeli yang sebelumnya masih ragu.

Luther menjelaskan fenomena psikologis ini sebagai karakter khas konsumen Indonesia. Keyakinan untuk meminang kendaraan baru sering kali berbanding lurus dengan seberapa sering mereka melihat unit tersebut digunakan orang lain.

"Ada karakternya masyarakat Indonesia, ketika sudah banyak di jalanan mereka baru lebih confidence. Nah sekarang ini belakangan dealer-dealer mengatakan malah lebih banyak (permintaan). Karena sudah lihat ada yang mungkin merasakan langsung, sudah ke dealer. Jadi kita confidence ini akan berjalan lebih panjang," papar Luther.

Tantangan Harga di Tengah Fluktuasi Kurs

Namun, popularitas ini datang dengan tantangan ekonominya sendiri. BYD Motor Indonesia terpaksa mengoreksi harga jual varian terendah, yakni tipe Dynamic, yang kini dibanderol Rp 199 juta, naik dari harga peluncuran awal sebesar Rp 195 juta. Kenaikan sebesar Rp4 juta ini tak lepas dari faktor eksternal, terutama nilai tukar rupiah yang berfluktuasi terhadap mata uang asing, mengingat unit ini masih berstatus impor utuh (CBU).

Sebagai model entry level, Atto 1 memang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan sekecil apa pun berpotensi menggoyahkan segmen pasar yang sangat price-sensitive.

Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa elastisitas permintaan terhadap Atto 1 cukup kuat; kenaikan harga tersebut tampaknya belum mampu memadamkan minat beli konsumen yang sudah kepincut.

"Sudah naik ya yang (trim) bawah. Salah satunya memang karena kita masih berbasis impor itu adalah fluktuasi kurs. Nah kita harus pertimbangkan karena ini adalah model entry level. Kita juga harus sangat sensitif terhadap perubahan harga," pungkas Luther.

Dengan harga yang kini nyaris menyentuh angka psikologis Rp200 juta untuk varian termurahnya, BYD Atto 1 tetap melaju kencang, membuktikan bahwa kombinasi harga yang pas dan kepercayaan pasar adalah resep ampuh menaklukkan aspalIndonesia.

JAKARTA - PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar di sejumlah media. Perseroan menegaskan bahwa informasi mengenai lokasi kantor yang disebut berada di warung kelontong tidak benar dan tidak sesuai fakta.

Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk Bayu Setiawan mengatakan, Dave Apartment, yang menjadi sorotan pemberitaan, merupakan salah satu properti yang dikembangkan Perseroan dan telah difungsikan sebagai lokasi resmi kantor operasional. Kantor perusahaan berada di area komersial lantai GF yang juga dibangun dan dikelola langsung oleh DADA. Perkuat Bisnis dan Modal, DADA Jajaki Kerja Sama dengan Investor Potensial

“Tidak benar bahwa kantor kami berada di warung kelontong. Dave Apartment beserta area komersialnya merupakan proyek pengembangan kami sendiri dan menjadi lokasi resmi kantor perusahaan,” kata Bayu Setiawan dalam siaran tertulis, Selasa (25/11/2025).

Bayu menjelaskan Perseroan berkantor di Jalan Palakali, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Menyatu dengan Dave Apartemen, PT DADA berkantor di gedung yang dibangun diatas projectnya di GROUND FLOUR commercial area.

Alamat ini juga tercatat dalam data Bursa Efek Indonesia (BEI) . "Alamat tersebut telah lama digunakan dalam seluruh kegiatan operasional dan administrasi resmi perusahaan," jelasnya.

Menindak lanjuti permintaan Bursa, Perseroan juga telah memberikan dokumentasi berupa foto kondisi terbaru kantor. Termasuk tampak depan bangunan dan penanda perusahaan. Otorita IKN Buka Lelang Proyek Hunian ASN Senilai Rp5,5 Triliun

Bayu menegaskan hingga saat ini Perseroan tidak memiliki informasi atau kejadian material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha ataupun harga saham perusahaan. Apabila ke depan terdapat perkembangan penting, Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai peraturan yang berlaku.

”Klarifikasi ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam setiap langkah bisnisnya,” tegasnya.

MOROWALI - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sebuah bandara yang tanpa adanya otoritas negara. Bandara PT IMIP tersebut berada di Sulawesi Tengah.

“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP, tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi,” bunyi narasi dalam video yang diunggah di Instagram Satgas PKH dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Narasi video itu juga menyebutkan ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Satgas PKH tiba di Bandara PT IMIP tersebut merasa ada yang aneh.

“Banyak kerawanan bandara tersebut namun tidak ada satu otoritas negara bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat. Serasa ada negara di dalam negara,” tuturnya.

Semua kru yang ada di Bandara PT IMIP disebut bukan dari otoritas negara. Meskipun dibangun dari dana mereka sendiri, namanya negara punya aturan yang harus ditaati.

“Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya, tidak ada namanya bandara khusus. Semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih,” pungkasnya dalam unggahan dengan keterangan ‘Bandara PT. IMIP dulu tidak ada otoritas negara, sekarang negara sudah hadir untuk meningkatkan pengawasan’.

Usut Tuntas Operasional Bandara di Kawasan Industri Morowali

Temuan tersebut pun mendapat sorotan dari Parlemen Senayan. Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Oleh Soleh, mengecam keberadaan bandara yang beroperasi di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa melibatkan otoritas resmi pemerintah.

Dia menilai operasional bandara tersebut sebagai bentuk kelalaian serius yang mengancam kedaulatan negara. Oleh Soleh mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun aparat pemerintah—baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi—yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area bandara tersebut.

Kondisi itu, menurutnya, merupakan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara. “Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegas Oleh Soleh, Selasa (25/11/2025).

Desakan itu semakin kuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, mengonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tidak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi.

Menanggapi temuan tersebut, Oleh Soleh meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan, segera mengambil langkah hukum dan tindakan penertiban.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau pemerintah.

Oleh Soleh menyatakan bahwa Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait serta mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali guna memastikan situasi lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA - Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) menyoroti regulasi umrah mandiri. Kebijakan tersebut menjadi momentum biro travel perjalanan ibadah haji dan umrah untuk meningkatkan pelayanan.

Hal itu dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-2 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, pada 24–25 November 2025. Acara ini dihadiri lebih dari 276 anggota dari total 375 peserta terdaftar, serta diikuti ketua DPD, pengurus pusat, dan berbagai mitra strategis penyelenggara perjalanan umrah dan haji.

Mukernas yang mengangkat tema “Meneguhkan Langkah dan Menyongsong Arah Baru: Penguatan Fondasi dan Strategi Asphirasi di Tengah Dinamika Tantangan Internal dan Eksternal” ini menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus langkah strategis menghadapi dinamika regulasi industri umrah dan haji yang semakin cepat, terutama di tengah perkembangan teknologi dan ekosistem digital berbasis AI.

Sekjen Asphirasi sekaligus Ketua Panitia Mukernas Retno Anugerah Andriyani, menekankan urgensi Mukernas sebagai ruang strategis penguatan sinergi antaranggota, terlebih menghadapi perpindahan kewenangan penyelenggaraan umrah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji.

Sejumlah perubahan penting turut dibahas dalam forum ini, termasuk regulasi umrah mandiri yang sempat menjadi kekhawatiran pelaku usaha.

“Ketika aturan umrah mandiri ini legal, itu memang menjadi suatu ketakutan tersendiri. Tentunya pasti kita ada ketakutan tersendiri,” katanya, Selasa (25/11/2025).

Retno menegaskan perubahan regulasi justru menjadi momentum travel umrah untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan. Melalui Mukernas, pihaknya memberikan sedikit motivasi atau kepastian ke anggota bahwa umrah mandiri ini tidak akan menjadikan masalah buat usaha.

“Kita harus berani berubah, kita harus mengikuti modernisasi saat ini. Ketika memang teman-teman yang semua umrah mandiri kita punya legalitasnya, kita tawarkan saja apa yang mereka mau. Jadi sebenarnya kita sudah punya modal untuk itu, jadi teman-teman cuma tinggal kita beri panduan untuk lebih mengubah cara strategi marketingnya," ujarnya.

Retno juga menjelaskan perbedaan sistem Haji Khusus tahun ini. Dengan skema B-to-B-to-C, PIHK kini mendapatkan porsi lebih besar dalam pengelolaan jemaah, meskipun tetap wajib melapor ke Masyariq (muassasah).

Retno mengatakan, Asphirasi yang menampung 2.043 jemaah dalam satu user juga mendapatkan Maktab 111, salah satu maktab terdekat dan berstatus VIP. Terkait haji non-kuota atau Mujamalah, Retno menyebut hingga saat ini belum ada informasi final dari otoritas Saudi.

“Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya jalur Mujamalah tetap ada, meski jumlahnya terbatas dan keluarnya tidak dapat dipastikan,” ungkapnya.

Waketum Bidang Organisasi Nur Hayat, menyatakan meski pihaknya menargetkan penambahan anggota hingga mencapai 500 orang pada tahun ketiga, namun yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas. “Hari ini kita sudah memulai sesuatu yang baru dengan memberikan talkshow-talkshow terkait transformasi digital,” ujarnya.

Terkait dengan langkah menghadapi umrah mandiri, dia menambahkan, pihaknya tentu tidak ingin anggotanya terjebak perang harga. “Kita harus memunculkan sesuatu yang berbeda sehingga masyarakat tetap memilih travel sebagai perjalanan umrah dan traveling lainnya. Nah itu sementara dari kita," katanya.

Ketua Harian Asphirasi Muhammad Fadli Abdurahman, menyampaikan informasi terbaru Arab Saudi telah mencabut layanan visa umrah B2C, sehingga jemaah tidak lagi bisa membuat visa langsung melalui Nusuk, dan wajib melalui provider resmi yang bekerja sama dengan syarikah dan muassasah.

“Dengan update ini, seluruh jemaah harus melalui PPIU resmi. Informasi seperti ini yang terus kami perbarui agar anggota tidak tertinggal,” ujarnya.

Ketua Umum Asphirasi Amaludin Wahab menegaskan komitmen asosiasi dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta kualitas layanan penyelenggaraan umrah di seluruh Indonesia.

Melalui Mukernas II, Asphirasi menegaskan diri sebagai asosiasi yang responsif terhadap perkembangan industri umrah dan haji, terutama di tengah perubahan regulasi internasional, digitalisasi, dan persaingan berbasis teknologi.

“Konsolidasi anggota, penguatan fondasi organisasi, inovasi program, hingga peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama tahun 2026,” katanya.

Dalam sesi pleno, sejumlah program unggulan untuk tahun 2026 ditetapkan. Pertama, penambahan anggota berkualitas dengan target penambahan 100 PIHK baru dan target penambahan 200 PPIU baru. Namun fokus bukan sekadar jumlah, melainkan peningkatan kualitas layanan.

Kedua, peluncuran Program Haji Mujamalah Asphirasi. Program ini akan diumumkan secara resmi dan disiapkan bagi anggota yang berkualifikasi.

Ketiga, umrah bersama / umrah akbar tahunan. Target tiga pesawat dari Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Dan keempat, penguatan SDM dan Digitalisasi Travel. Berbagai pelatihan digital marketing, manajemen keuangan, pelatihan tour leader, pelatihan pembimbing haji dan umrah, dan transformasi bisnis di era AI.

Dengan hadirnya ratusan peserta, puluhan sesi pembahasan, serta antusiasme tinggi dari para pelaku usaha travel, Mukernas II menjadi tonggak penting menuju layanan umrah Indonesia yang semakin modern, profesional, dan terpercaya.

Acara juga dihadiri Plt Dirjen Pengawasan Kementerian Haji, Harun Ar-Rasyid, yang menekankan pentingnya kepatuhan regulasi, tata kelola yang baik, serta kolaborasi erat antara penyelenggara travel dan otoritas haji Arab Saudi.

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat bicara soal kasus bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho berusia 6 tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang sejak enam bulan lalu, kini telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ternyata diculik dan dibunuh oleh ayah tirinya, Alex Iskandar (49).

"Kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja, ini merupakan, sudah merupakan darurat, yang situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara seksama," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Puan meminta kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius.

"Dan di DPR, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi. Dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya," ujarnya.

Sebagai informasi, polisi telah melaporkan perkembangan terkini terkait pencarian bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang sudah hilang selama 8 bulan. Menurutnya, Alvaro ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Alvaro sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ujar Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Alvaro dilaporkan hilang di sekitar masjid yang berada di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Bocah tersebut sudah hilang sejak bulan Maret 2025 lalu.

Dari yang beredar di media sosial, bocah berusia 6 tahun itu hilang sejak 6 Maret 2025. Bocah tersebut terakhir kali terlihat di Masjid Jami Al Muflihun, tak jauh dari rumahnya di Pesanggrahan.

Hendarman

Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen/Ketua Dewan Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai guru”. Kutipan ini menyoroti peran fundamental guru dalam memajukan bangsa, karena mereka membentuk generasi penerus dan membebaskan dari kebodohan. Dengan menghargai guru, sebuah bangsa menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam mencerdaskan dan membentuk karakter masyarakat, yang merupakan salah satu wujud dari menghargai pahlawan pendidikan.

Tidak dapat dihindari bahwa guru adalah fondasi sistem pendidikan. Kualitas mereka sangat menentukan kualitas pembelajaran serta daya saing suatu bangsa. Meski semua negara memiliki kebutuhan untuk memperkuat profesi guru, kebijakan yang ditempuh menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara negara maju dan negara berkembang, baik dari sisi prioritas, sistem, maupun tantangannya.

Kebijakan Guru di Negara-Negara Maju

Negara maju cenderung menerapkan kebijakan berbasis kualitas, profesionalitas, dan standar mutu yang konsisten. Ini dapat ditemui misalnya di Finlandia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Kanada. Indikator pembeda utama antara lain adanya (1) seleksi guru ketat dan sistematis, (2) pendidikan prajabatan yang kuat, (3) pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, (4) karier guru yang terstruktur dan terbuka, serta (5) adanya dukungan kesejahteraan dan status sosial.

Indikator seleksi guru ketat dan sistematis dicirikan oleh adanya proses seleksi yang sangat kompetitif untuk calon guru, hanya lulusan terbaik yang diterima menjadi guru, serta ada uji kompetensi akademik, pedagogik, sosial, dan moral. Pendidikan prajabatan yang kuat sebagai indikator lain ditandai oleh penetapan standar minimal pendidikan adalah sarjana (S1) + sertifikasi khusus, pendidikan profesi guru sangat terstruktur, dan sebagian negara mewajibkan magang mengajar 1-2 tahun.

Sementara pengembangan keprofesian yang berkelanjutan dicirikan oleh adanya program pelatihan dan reskilling berkala, mentoring untuk guru junior, dan pemberian beasiswa dalam rangka pengembangan professional. Yang menarik dari negara-negara tersebut adalah bahwa karier guru menjadi indikator yang dilakukan secara terstruktur dan terbuka. Untuk itu maka promosi dilakukan berdasarkan prestasi dan kompetensi; sistem insentif berbasis kinerja, bukan semata masa kerja; serta budaya evaluasi yang serius tetapi suportif.

Kelima yaitu indikator dukungan kesejahteraan dan status sosial bagi guru. Apa yang dilakukan negara-negara tersebut? Ada tiga ciri yaitu gaji awal kompetitif dibandingkan dengan profesi lain; adanya jaminan pensiun, kesehatan, dan perlindungan kerja kuat; dan guru memiliki status sosial yang tinggi.

Secara sederhana, negara-negara maju tersebut menempatkan guru sebagai profesi prestisius dan strategis, dengan investasi tinggi pada kompetensi, kesejahteraan, dan kesempatan berkembang.

Kebijakan Guru di Negara Berkembang

Negara berkembang umumnya menghadapi realitas kebijakan yang lebih kompleks. Ini karena keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, dan tantangan sosial. Pertama, tantangan distribusi dan ketersediaan guru. Ini ditunjukkan oleh kekurangan guru berkualitas, terutama di daerah terpencil, ketidakseimbangan jumlah guru antar daerah, dan mismatch antara jenis guru yang tersedia dan kebutuhan sekolah. Kedua, mutu pendidikan guru yang beragam. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kualitas lembaga penghasil guru tidak merata, standar penerimaan calon guru relatif longgar, dan pendidikan profesi yang relative pendek atau terbatas.

Ketiga, pengembangan kompetensi lebih bersifat programatik. Bukti hal ini adalah pelatihan bersifat proyek dan periodic, pelatihan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan sekolah, dan ada ketergantungan pada program pemerintah pusat. Keempat, kesejahteraan belum stabil. Ini dapat dilihat secara kasat mata yaitu gaji dasar rendah, banyak bergantung pada tunjangan, guru honorer/kontrak masih dominan, dan adanya tekanan administratif sering lebih berat dari akademik.

Kelima, tantangan budaya dan sosial. Faktanya yaitu apresiasi masyarakat terhadap profesi guru belum merata, dan ekolah sering menjadi institusi terakhir yang mendapatkan perhatian keluarga

Negara berkembang masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar: jumlah guru, pemerataan, pelatihan dasar, dan peningkatan kesejahteraan awal.

Guru Hebat, Indonesia Hebat

Hari Guru Nasional 25 November 2025 mengusung tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat". Tema ini mencerminkan pentingnya peran guru sebagai motor penggerak transformasi pendidikan. Selain itu, terdapat logo yang menggambarkan hubungan harmonis dan kolaboratif antara guru dan murid dalam proses pendidikan yang berlandaskan kasih sayang serta semangat belajar.

Tema ini selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang telah dirumuskan melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Visi tersebut menekankan dua hal utama, yaitu pemerataan akses pendidikan dan jaminan mutu pendidikan. Hal itu mengindikasikan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapat layanan pendidikan karena negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada waga negaranya. Bentuk keberhasilan dari pelayanan tersebut adalah bermutu yaitu dengan melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.

Kementerian ini juga telah menetapkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berbasis bukti dan kebutuhan. Kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk generasi dengan tiga prinsip, yaitu berpengetahuan (knowledgeable), terampil (capable), dan rendah hati (humble). Knowledgeable dimaknai sebagai generasi yang tahu dan mengerti banyak hal, sehingga kekuatan ilmu akan menjadi kekuatan suatu bangsa. Capable dimaknai bahwa generasi ke depan memiliki keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Humble dimaknai bahwa generasi muda tetap harus memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur sesuai amanat konstitusi.

Khusus bagi guru sebagai salah satu program prioritas maka Pemerintah telah melakukan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun. Terdapat beberapa peruntukan dengan alokasi anggaran tersebut yaitu tunjangan profesi bagi guru non-ASN, bantuan subsidi upah (BSU), fasilitasi pengembangan karier S1D4, insentif guru non-ASN. Khusus untuk insentif guru non-ASN maka masing-masing guru diberikan Rp300 ribu per bulan, mulai Juni 2025 selama 7 bulan. Jadi setiap guru dapat Rp2,1 juta yang disalurkan mulai Agustus-September 2025.

Hal lain terkait dengan guru maka telah ditetapkan tunjangan bagi guru ASN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan anggaran Rp70 triliun. DAK Nonfisik ini telah dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1.522.722 guru. Kedua, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) untuk 332.170 guru. Ketiga, Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 62.536 guru.

Menunggu Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dengan adanya berbagai perhatian yang khusus bagi guru maka yang menjadi tuntutan dari rakyat adalah bagaimana kualitas pendidikan melalui pembelajaran dapat lebih meningkat dari tahun ke tahun di bawah kepemimpinan Probowo-Gibran ini. Hal lain yaitu harapan bahwa pengalokasian anggaran khusus bagi kepentingan guru dapat dipastikan dengan implemenasi kebijakan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemerintah tentu saja tidak dapat melakukan sendiri agar dapat memastikan kinerja guru yang lebih baik ke depan. Untuk ini, Kemendikdasmen menggunakan konsep “partisipasi semesta” yang mengacu pada keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, terutama agar apa yang dilakukan para guru memang sejalan dengan tujuan pendidikan bermutu untuk semua. Yang harus dipastikan adalah perwujudan kerja sama dan sinergi di antara catur pusat pendidikan yang meliputi sekolah, orang tua/keluarga, masyarakat, dan media.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersinergi dengan Puspom TNI Angkatan Darat, Pomdam Jaya, dan Direktorat Bareskrim Polri melakukan operasi pemulihan kampung narkoba di perkampungan Kampung Berlan, di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Penggerebekan ini melibatkan sebanyak 450 orang personel gabungan.

Aksi penggerebekan ini dimulai sejak pukul 10.00 - 13.00 WIB. Dari hasil penggeledahan di 10 hingga 15 titik yang sudah menjadi target, personel gabungan berhasil menangkap total 25 orang pelaku.

Dari 25 orang itu, satu di antaranya adalah bandar berinisial F. Brigjen Aldrin mengungkap, pihaknya telah mengantongi empat nama bandar lainnya berinisial N,P,T, dan S yang kini masih dilakukan pengejaran.

"Ada 10 sampai 15 titik atau tempat yang menjadi target bagi kami. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar dengan inisial N, P, T, S." jelas Brigjen Aldrin Hutabarat.

“Empat DPO itu sedang diburu oleh Direktorat Penindakan dan Pengejaran BNN,” ujarnya.

Dari hasil penggerebekan hari ini, berbagai barang bukti disita di antaranya, sabu, ganja, "paket hemat narkoba", plastik klip, uang tunai, perhiasan, dan sebuah kode QR yang diduga digunakan untuk transaksi. Selain narkotika, petugas juga menemukan senjata tajam dan senapan angin di beberapa lokasi rumah.

Beberapa pelaku sempat melarikan diri dengan memanjat atap rumah saat digerebek. Namun seluruhnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Barang bukti dan para tersangka akan dibawa ke BNN Cawang. Nantinya akan dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh para tersangka.

"Dan saat ini masalah penghitungan jumlah berat barang bukti, baik itu sabu maupun ganja, nanti sampai di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Cawang akan dilakukan penghitungan dan penimbangan dengan disaksikan oleh tersangka yang memiliki atau yang menguasai barang bukti narkotika tersebut," pungkasnya.

JAKARTA - Shell Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan PT Pertamina terkait impor tambahan base fuel, dalam memenuhi kekurangan BBM di sejumlah SPBU Swasta . Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot menerangkan, Shell Indonesia telah menyepakati untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga sebanyak 1 kargo atau sekitar 100 ribu barel. Kargo tersebut telah diberangkatkan dari terminal pengiriman menuju Indonesia.

"Shell sudah ada kesepakatan dengan Pertamina, rencananya lebih kurang 100 ribu barel," ujarnya saat ditemui usai acara Grand Launching Indonesia's Oil and Gas Exploration di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Sah! 4 SPBU Swasta Dapat Pasokan BBM dari Pertamina, Shell Masuk Bulan Ini

Lebih lanjut, Ia mengatakan kargo tersebut rencananya akan sampai di Indonesia pada hari ini yang akan segera dijemput oleh Shell Indonesia sebelum dijual ke masyarakat. Kuota tambahan ini untuk memenuhi pemenuhan stok hingga habis tahun 2025, sebelum perusahaan mendapat kuota impor kembali.

"Rencananya tanggal 25 ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati dengan PT Pertamina," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, 4 operator SPBU swasta sudah resmi menyetujui pembelian impor BBM lewat PT Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi stok hingga akhir tahun 2025.

Ia menjelaskan, saat ini BP - AKR sudah melakukan pengiriman sebanyak 2 kargo dan tengah dalam perjalanan 1 kargo lagi. Sementara Vivo dan Shell sudah menyetujui kontrak pembelian BBM, sedangkan Exxon tidak jadi membeli BBM dari Pertamina karena stoknya masih cukup hingga akhir tahun.

Stok BBM SPBU Swasta Masih Kosong, Dirut Pertamina Bilang Begini



"Yang swasta sudah aman, jadi pada saat ini BP AKR sudah 2 kargo menjelang 3 kargo, Vivo sudah, kemudian Shell sudah final negosiasi, Exxon mereka masih punya cadangan," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (24/11).

Ia menjelaskan, alotnya negosiasi tambahan impor BBM untuk para SPBU swasta belakangan terjadi karena beberapa aspek. Seperti, spesifikasi badan usaha yang berbeda satu dengan yang lainnya, penyesuaian harga, hingga fluktuasi harga minyak dunia.

"Kalau soal kandungan sulfur dan etanol itu soal yang berbeda," pungkas Laode.

JAKARTA - Hari Guru Nasional dan Hari Guru Sedunia kerap dianggap sama, padahal keduanya memiliki latar belakang, tujuan, dan waktu peringatan yang berbeda. Berikut ini ulasan singkatnya.

Pada tanggal 25 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Guru Nasional sebagai penghormatan kepada para guru yang telah berjuang untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Pada tahun 2025, peringatan ini mengambil tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat", yang mengajak para guru untuk terus berinovasi dan memperkuat karakter generasi penerus bangsa.

Sementara itu, Hari Guru Sedunia, jatuh setiap 5 Oktober dan merupakan peringatan bagi guru di seluruh dunia. Meskipun mereka dimaksudkan untuk hal yang sama, kedua peringatan ini ternyata memiliki sejarah dan fokus yang berbeda.

Sejarah dan Makna Hari Guru Nasional

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan pada 25 November 1945. Hari Guru Nasional adalah hari pertama yang ditetapkan. Organisasi ini berfungsi sebagai tempat untuk perjuangan guru dalam membangun pendidikan pasca kemerdekaan. Tanggal tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional oleh Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1994.

Pada tahun ini mengambil tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat" menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia yang unggul berawal dari guru yang profesional, berdedikasi, dan memiliki integritas tinggi.

Pemerintah juga mendorong guru untuk menguatkan pembelajaran yang adaptif di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin kompleks.

Hari Guru Sedunia dan Fokus Global

Berbeda dengan Indonesia, Hari Guru Sedunia didirikan pada tahun 1994 oleh UNESCO sebagai penghargaan internasional kepada guru di seluruh dunia. Saat ini, masalah strategis yang berkaitan dengan profesi guru menjadi perhatian utama.

Ini mencakup masalah kesejahteraan, pelatihan profesional, dan keadaan lingkungan kerja. Fokusnya lebih luas, mencakup peningkatan standar pendidikan di seluruh dunia.

M/G Tasya Rosmalina

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar operasi gabungan memberantas peredaran narkotika. Hal itu dilakukan jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, operasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi peningkatan peredaran narkoba pada akhir tahun.

”Menggelar operasi gabungan di tempat hiburan malam, termasuk diskotik, club, dan bar di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar,” katanya, Selasa (25/11/2025).

Eko menyebut, mulai terlihat tren peningkatan peredaran narkoba. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab utamanya yakni karena ada peningkatan keramaian dan hiburan.

“Akhir tahun identik dengan perayaan, pesta dan meningkatnya aktivitas di tempat hiburan malam yang menjadi pasar potensial bagi peredaran narkoba jenis rekreasi, seperti ekstasi dan sabu-sabu,” ujarnya.

Faktor kedua, pada masa libur Nataru permintaan narkoba dari pengguna meningkat karena adanya waktu libur panjang yang memungkinkan mereka mengonsumsi narkoba tanpa terganggu rutinitas harian.

Eko mengatakan momentum libur Nataru juga dimanfaatkan oleh para pengedar dan bandar narkoba untuk meraup keuntungan.

“Jaringan pengedar dan bandar mencoba memanfaatkan momentum ini untuk meraup keuntungan besar sebelum dan selama periode perayaan,” ucap Eko.

Karenanya, Eko menjelaskan dilakukan langkah penindakan dan pengecekan di titik-titik rawan narkoba seperti wilayah perbatasan ataupun jalur tikus untuk mencegah masuknya narkoba impor dari jaringan transnasional.

Selain itu, Eko mengatakan pihaknya juga akan melakukan penggerebekan dan operasi di kampung narkoba atau wilayah yang diidentifikasi sebagai sarang peredaran.