Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengantisipasi peningkatan kompetisi suku bunga simpanan antarbank di tengah perkembangan likuiditas perbankan dengan menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) rupiah sebesar 25 basis poin (bps).

Dengan penyesuaian tersebut, TBP rupiah pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing menjadi sebesar 3,75 persen dan 6,25 persen. Sementara TBP simpanan valas pada bank umum tetap 2 persen.

“Sejauh ini kondisi likuiditas perbankan masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank tersebut,” kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Doddy Zulverdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Doddy menjelaskan suku bunga simpanan rupiah dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat di seluruh kelompok bank sebagai respons terhadap perkembangan suku bunga kebijakan dan kondisi pasar keuangan.

Pascapenetapan TBP periode reguler pada Mei lalu, LPS secara berkala mengevaluasi pergerakan suku bunga pasar (SBP) simpanan di bank umum maupun BPR.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa SBP rupiah terus meningkat pada seluruh kelompok bank. Pada periode observasi Juni 2026, SBP rupiah rata-rata naik 14 bps sejak awal tahun menjadi 3,28 persen.

“Tren peningkatan ini juga kalau kita lihat sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, juga kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, dan juga kompetisi di antara perbankan,” kata Doddy.

Di sisi lain, SBP simpanan valas masih berada pada level tinggi meski menunjukkan tren penurunan. Hingga Juni 2026, SBP valas tercatat turun sekitar 7 bps sejak awal tahun, yang dipengaruhi strategi dan kompetisi penghimpunan dana valas antarbank.

Pada Mei 2026, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 13,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit sebesar 11,51 persen. Pertumbuhan DPK rupiah tercatat 12,37 persen, sedangkan DPK valas tumbuh 8,91 persen.

LPS memperkirakan pertumbuhan simpanan rupiah berpotensi melambat ke depan seiring perkembangan likuiditas dan pasar keuangan. Sebaliknya, pertumbuhan simpanan valas diperkirakan meningkat.

“Meski demikian, secara keseluruhan kami melihat risiko perlambatan pertumbuhan simpanan tersebut belum akan atau tidak akan membuat kondisi likuiditas perbankan menjadi bermasalah. Jadi masih relatif terjaga,” kata Doddy.

Dalam penetapan TBP, Doddy menambahkan bahwa LPS juga memperhitungkan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, sementara volatilitas pasar keuangan masih relatif tinggi meski mulai mereda dan suku bunga global diperkirakan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).

Sementara di pasar keuangan domestik, sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan meski masih berfluktuasi. Perbaikan tersebut juga belum sepenuhnya diikuti pemulihan aliran dana asing ke instrumen pasar keuangan domestik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model 'computable general equilibrium' yang disusun untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini.

Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Di sisi lain, ekspor diproyeksikan turun paling dalam, yakni 5,05 persen, sementara impor berkurang 0,23 persen. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,24 persen.

Adapun pada skenario ketiga, yaitu fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok global akibat meningkatnya tarif maupun hambatan non-tarif, IHK diperkirakan naik 0,18 persen dan upah riil turun 0,23 persen.

Investasi hampir stagnan dengan kenaikan hanya 0,07 persen, sedangkan ekspor dan impor masing-masing turun 1,16 persen dan 0,30 persen. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat 0,17 persen.

“Kami menyimpulkan bahwa jika risiko geopolitik, disrupsi dan fragmentasi rantai pasok, serta perubahan iklim yang tidak diantisipasi oleh fundamental ekonomi yang cukup dan kebijakan yang baik, maka ini akan berdampak pada kontraksi pertumbuhan,” kata Eisha.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Indef pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berpotensi melambat ke kisaran 5 persen secara tahunan (year on year/yoy), seiring normalisasi konsumsi pasca-Lebaran, tekanan harga energi dan pangan, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya produksi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

telah memungkinkan lalu lintas melalui selat (Selat Hormuz) untuk dimulai kembali, sehingga meredakan kekhawatiran pasokan yang membuat harga minyak mentah dunia terus merosot tajam pekan ini

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore menguat 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp17.943 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.952 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai penguatan ini disebabkan harga minyak mentah yang terus merosot tajam hingga menyentuh di bawah 70 dolar AS per barel untuk WTI Crude Oil.

“Kesepakatan awal pekan lalu untuk mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran telah memungkinkan lalu lintas melalui selat (Selat Hormuz) untuk dimulai kembali, sehingga meredakan kekhawatiran pasokan yang membuat harga minyak mentah dunia terus merosot tajam pekan ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Dalam sebuah forum, Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan aliran melalui Selat Hormuz hampir sama seperti sebelum dimulainya perang Iran. Setidaknya, 20 juta barel telah keluar dari selat dalam 24 jam terakhir. Wright menambahkan bahwa kembalinya kondisi normal sepenuhnya akan memakan waktu beberapa pekan karena selat tersebut perlu dibersihkan dari ranjau.

Kesepakatan antara Iran dengan AS itu sendiri menetapkan periode negosiasi selama 60 hari untuk menangani isu-isu yang lebih sulit, termasuk program nuklir Iran. Wright mengatakan minyak bakal terus mengalir melalui selat, bahkan jika kesepakatan tersebut tidak berlaku karena Iran dianggap takkan dapat menutupnya lagi.

Selain itu, Oman membuka rute sementara untuk mempermudah keberangkatan kapal tanker dari Selat Hormuz dengan keterlibatan Organisasi Maritim Internasional.

Perdana Menteri Qatar turut mengunjungi Oman untuk melakukan pembicaraan mengenai dimulainya negosiasi tentang pengelolaan selat di masa depan dengan Iran, Irak, dan negara-negara Teluk.

“Namun penurunan harga minyak ini belum meredam ekspektasi pasar terhadap kebijakan ketat Federal Reserve (Fed), karena bank sentral AS menunjukkan perpecahan di dewan dengan delapan dari 19 anggota memperkirakan kenaikan suku bunga menjelang akhir tahun 2026, sementara mayoritas memperkirakan suku bunga akan tetap stabil,” kata Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat di level Rp17.942 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.955 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas program penjaminan simpanan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) sehingga menjadi 3,75 persen dan 6,25 persen.

Sementara itu, TBP simpanan valuta asing di bank umum diputuskan untuk tetap berada pada level 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan hasil evaluasi Dewan Komisioner LPS melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Senin (22/6).

TBP tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” kata Anggito.

Anggito mengatakan TBP ini selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian, pasar keuangan, dan perbankan yang signifikan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” kata Anggito.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga

Jakarta (ANTARA) - Penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia membuka babak baru dalam pencarian sumber pendanaan pembangunan nasional.

Kedua instrumen tersebut lahir dari perubahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, yang memberi kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang umum maupun surat utang khusus.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond ditempatkan sebagai surat utang khusus yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan investasi dan proyek strategis nasional.

Namun, penerbitan instrumen pendanaan oleh lembaga pengelola investasi negara tidak dapat dibaca semata-mata sebagai urusan korporasi. Setiap obligasi yang diterbitkan Danantara akan selalu berada dalam bayang-bayang reputasi negara. Investor, masyarakat, lembaga pemeringkat, dan pasar keuangan akan menilai apakah hubungan antara instrumen tersebut, aset negara, BUMN, serta APBN memiliki batas yang jelas.

Instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi semakin sensitif karena regulasi memberikan perlindungan khusus bagi transaksi pembelian di pasar primer. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, dan gugatan perdata.

Data serta informasi dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam proses peradilan. Peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela turut disebut sebagai kelompok yang dapat menjadi investor instrumen ini

Di sinilah reputasi fiskal menjadi sangat penting. Reputasi fiskal tidak hanya dibentuk oleh rasio defisit dan utang pemerintah, melainkan oleh keyakinan bahwa negara mampu mengelola kewajiban, risiko, dan kebijakan pembiayaannya secara transparan.

Negara yang memiliki reputasi fiskal baik akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar. Sebaliknya, ketidakjelasan antara utang lembaga investasi negara dan kewajiban pemerintah dapat meningkatkan premi risiko, mempersempit ruang fiskal, serta menurunkan kepercayaan publik.

Tekanan fiskal

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa instrumen investasi negara dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dibangun dengan mandat yang jelas dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat menjadi sumber tekanan fiskal apabila negara mencampurkan terlalu banyak tujuan: mengejar imbal hasil, memenuhi kepentingan politik, menyelamatkan perusahaan negara, sekaligus menutup kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Contoh dari Eropa, misalnya Norwegia, telah membentuk Government Pension Fund Global untuk mengelola kekayaan publik lintas generasi. Dana tersebut dibentuk dari pendapatan minyak dan gas, lalu diinvestasikan secara global melalui Norges Bank Investment Management.

Nilai dana ini telah mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS dan memiliki kepemilikan di sekitar 9.000 perusahaan di berbagai negara. Pemerintah Norwegia menerapkan aturan fiskal yang membatasi penggunaan hasil investasi dana tersebut untuk anggaran, sehingga aset investasi tidak mudah ditarik untuk kebutuhan politik atau belanja jangka pendek.

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, di Singapura terdapat pemisahan peran antara Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang kerap dipandang sebagai salah satu praktik tata kelola kekayaan negara yang paling disiplin.

GIC mengelola dana cadangan Pemerintah (surplus nasional), sementara Temasek beroperasi layaknya perusahaan investasi komersial biasa yang mengelola ekuitasnya sendiri dan pemegang saham. Karena beroperasi dengan pendekatan korporasi, Temasek dituntut menilai investasi berdasarkan prospek bisnis, kualitas manajemen, risiko pasar, dan potensi imbal hasil, bukan semata-mata atas dasar kepentingan politik atau kebutuhan pembiayaan pemerintah jangka pendek.

Pengalaman penting berikutnya datang dari Malaysia melalui kasus 1Malaysia Development Berhad yang memberikan peringatan yang lebih keras.

Ketika lembaga investasi negara memiliki akses pembiayaan besar tetapi pengawasan, transparansi, dan independensi tata kelolanya lemah, utang korporasi dapat berubah menjadi persoalan fiskal dan reputasi negara. Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap institusi publik.

Prinsip global yang relevan untuk menghindari risiko tersebut tercermin dalam Santiago Principles. Standar yang disusun oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds ini mencakup 24 prinsip mengenai tujuan kebijakan, struktur kelembagaan, tata kelola, investasi, manajemen risiko, dan transparansi.

Santiago Principles menekankan bahwa dana investasi negara perlu memiliki mandat yang terbuka, pengambilan keputusan yang independen, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Bagi Indonesia, pembanding global tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat instrumen diterbitkan, tetapi oleh seberapa jelas negara menjelaskan siapa yang menanggung risiko, bagaimana dana digunakan, dan apa batas dukungan pemerintah apabila investasi tidak berjalan sesuai rencana.

Mitigasi struktural

Instrumen pendanaan Danantara mesti memiliki berbagai dimensi mitigasi resiko dalam rangka menjaga kredibilitas investasi yang dijalankannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun sejumlah langkah strategis untuk memetakan secara struktural, seluruh dimensi resiko yang dapat terjadi secara prudent dan penuh kehati-hatian yang dirangkum dari berbagai literasi mengenai instrumen pendanaan tersebut.

Langkah pertama sebagai pondasi trust yang utama bagi investor adalah memastikan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond memiliki batas mandat yang tegas. Pemerintah dan Danantara perlu menjelaskan apakah instrumen tersebut digunakan untuk proyek komersial, proyek strategis dengan dukungan kebijakan, atau proyek pelayanan publik. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis proyek memiliki profil risiko dan mekanisme pembiayaan yang berbeda.

Langkah yang kedua adalah menerapkan prinsip pemisahan risiko atau ring-fencing antara neraca Danantara dan APBN. Publik perlu memperoleh kepastian bahwa setiap obligasi yang diterbitkan Danantara bukan secara otomatis merupakan utang pemerintah. Jika terdapat penjaminan, penyertaan modal negara, fasilitas perpajakan, atau bentuk dukungan fiskal lain, seluruhnya perlu dicatat secara terbuka dalam dokumen risiko fiskal pemerintah.

Sedangkan langkah ketiga adalah melakukan penguatan transparansi instrumen. Informasi mengenai nilai penerbitan, tenor, kupon, investor sasaran, penggunaan dana, proyek yang dibiayai, dan proyeksi pengembalian perlu diumumkan dalam batas yang tetap menjaga kerahasiaan bisnis. Transparansi bukan berarti membuka seluruh negosiasi komersial, tetapi memberi informasi yang cukup agar publik dapat menilai apakah instrumen tersebut dikelola secara profesional.

Langkah keempat adalah melalui pembentukan komite risiko independen yang memiliki kewenangan nyata. Komite ini perlu diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi investasi, manajemen risiko, hukum, pasar keuangan, dan tata kelola publik. Setiap penerbitan instrumen dalam jumlah besar perlu melewati uji stres, analisis sensitivitas, serta skenario terburuk terhadap kemampuan pembayaran dan dampaknya bagi neraca Danantara.

Langkah kelima dibutuhkan dalam rangka membangun komunikasi publik yang jernih. Patriot Bond dan Merah Putih Bond membawa simbol nasionalisme yang kuat. Namun, nasionalisme ekonomi tidak boleh dijadikan pengganti dari penjelasan teknis mengenai risiko, imbal hasil, dan tata kelola.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa investasi berdasarkan pada keputusan sukarela, pertimbangan investasi yang wajar, serta keyakinan terhadap kualitas proyek yang dibiayai. Pemerintah telah membantah isu bahwa masyarakat dengan simpanan tertentu diwajibkan membeli instrumen tersebut.

Mengawal kredibilitas

Kebijakan imunitas hukum dalam revisi UU P2SK dirancang sebagai magnet penarik likuiditas besar milik warga negara Indonesia yang selama ini mengendap di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlakuan khusus ini semata-mata mengamankan dana yang masuk ke sistem ekonomi domestik, sementara aktivitas bisnis ilegal investor di luar obligasi tetap dapat dikejar secara hukum.

Namun, hasil kajian ekonomi mengingatkan adanya potensi moral hazard. Perlindungan yang terlalu longgar dari pidana khusus dapat menurunkan persepsi kepatuhan Indonesia terhadap regulasi Financial Action Task Force (FATF). Jika Indonesia dinilai memberikan ruang bagi akomodasi dana tanpa rekam jejak bersih, lembaga pemeringkat internasional dikhawatirkan menaikkan harga risiko negara (country risk premium), yang justru akan membuat biaya utang (cost of fund) negara membengkak di masa depan.

Sehingga dengan demikian, reputasi fiskal dalam skema pendanaan yang dijalankan Danatara akan dibangun melalui ketegasan batas, keterbukaan risiko, dan keberanian untuk menempatkan akuntabilitas di atas euforia pendanaan.

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga. Ketika setiap rupiah pendanaan dapat dijelaskan, setiap risiko dapat diukur, dan setiap dukungan negara dapat dipertanggungjawabkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya menjadi instrumen keuangan, melainkan juga cermin kedewasaan tata kelola fiskal Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) -

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, DJPb Bali mencatat adanya surplus anggaran sebesar Rp3,6 triliun, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan netto.

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti masih ada peluang besar untuk perluasan transaksi digital daerah yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pos retribusi daerah dan pajak daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Selanjutnya OJK senantiasa mendorong berbagai kebijakan sebagai strategi penguatan sektor perbankan dan keuangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap lima keuntungan strategis yang diyakini dapat diperoleh perbankan nasional apabila implementasi universal banking dapat berjalan, salah satunya peningkatan efisiensi biaya.

Sebagai informasi, universal banking sendiri merupakan model perbankan di mana satu bank dapat menyediakan berbagai layanan keuangan secara terintegrasi dalam satu entitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa peningkatan efisiensi biaya tersebut dapat terwujud melalui konsolidasi infrastruktur dan sumber daya dalam satu entitas perbankan yang terintegrasi.

Adapun keuntungan kedua, Dian mengatakan implementasi universal banking juga dapat memperkuat posisi bisnis bank melalui diversifikasi pendapatan dari berbagai lini usaha, seperti commercial banking, investment banking, dan wealth management.

Keuntungan strategis ketiga, yakni memungkinkan bank melakukan cross-selling produk keuangan yang lebih luas kepada nasabah, baik ritel maupun korporasi, sehingga meningkatkan customer stickiness.

Keempat, OJK juga menilai model universal banking dapat mendorong inovasi produk dan layanan keuangan yang lebih cepat karena terciptanya sinergi antarunit bisnis dalam satu entitas.

Terakhir atau kelima, implementasi universal banking diyakini dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap berbagai produk keuangan formal.

Dian mengatakan, benchmark global menunjukkan bahwa universal banking telah berjalan dan menjadi praktek umum di negara-negara dengan sektor keuangan yang maju seperti Jerman, United Kingdom (UK), Singapura, dan sebagainya.

Di tingkat regional ASEAN, selain Singapura, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina juga telah menerapkan model universal banking sebagai bagian dari strategi penguatan sektor keuangan nasional mereka.

Mengenai revisi Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang kini telah disahkan, Dian menyampaikan bahwa secara umum OJK menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap pengesahan UU tersebut.

Menurutnya, OJK senantiasa terlibat aktif dalam proses perumusan revisi regulasi tersebut melalui koordinasi dan pemberian masukan kepada pemerintah.

OJK juga akan menindaklanjuti dalam bentuk penyiapan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat kepada OJK setelah revisi UU P2SK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selanjutnya OJK senantiasa mendorong berbagai kebijakan sebagai strategi penguatan sektor perbankan dan keuangan nasional, di antaranya konsolidasi industri perbankan dan pendalaman pasar keuangan melalui implementasi konsep universal banking,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah semakin meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak melemah 15 poin atau 0,08 persen menjadi Rp17.967 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.952 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah karena semakin meningkat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah semakin meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh The Fed, membawa indeks dolar AS naik mencapai level tertinggi baru 13 bulan,” ungkap dia kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sekitar 70 persen pada bulan September, dan kenaikan lainnya pada bulan Desember.

Investor juga tengah mengantisipasi data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) AS yang diperkirakan naik dari 0,3 persen ke 0,4 persen.

“Tidak ada data ekonomi dari domestik, dari domestik sentimen beragam, walau dana asing masuk SBN (Surat Berharga Negara), namun umumnya dari dana asing yang keluar dari ekuitas,” kata Lukman.

Menurut dia, pelemahan rupiah selama beberapa hari terakhir disebabkan lonjakan indeks dolar AS walaupun Bank Indonesia (BI) telah berupaya menjaga kurs rupiah agar tak melemah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.900-Rp18 ribu per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak melemah 15 poin atau 0,08 persen menjadi Rp17.967 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.952 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak melemah 15 poin atau 0,08 persen menjadi Rp17.967 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.952 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Penyitaan bukan tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba, karena sebelumnya telah ditempuh berbagai tahapan penagihan....

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jawa Timur (Jatim) melakukan penyitaan terhadap 230 aset milik penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai Rp24,9 miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur II Johny Victor, dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Rabu, menyatakan kegiatan Pekan Sita Serentak pada 22-26 Juni 2026 melibatkan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I, II, dan III tersebut menyasar 158 penunggak pajak yang memiliki total tunggakan mencapai Rp621,2 miliar.

"Penagihan pajak pada dasarnya bertujuan untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku dan sebelum tindakan penyitaan dilakukan, wajib pajak telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya," kata Johny.

Menurut Johny, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, agar memahami tahapan penagihan pajak yang dilaksanakan secara bertahap serta berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan, penyitaan bukan tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba, karena sebelumnya telah ditempuh berbagai tahapan penagihan mulai dari penyampaian imbauan, Surat Teguran hingga Surat Paksa.

Tindakan penyitaan, katanya lagi, dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak belum menyelesaikan utang pajaknya setelah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Seluruh aset yang disita dalam kegiatan tersebut merupakan hasil pelacakan aset oleh Juru Sita Pajak Negara dan telah memenuhi persyaratan hukum untuk dilakukan penyitaan.

Pelaksanaan penagihan itu, menurut Johny, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

Ia menyebut, DJP menegaskan bahwa penyitaan bukan akhir dari proses penyelesaian utang pajak, karena wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya sehingga proses penagihan tidak berlanjut ke tahapan berikutnya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II Arridel Mindra menyatakan, DJP membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi wajib pajak.

Dia mengimbau para wajib pajak agar segera berkoordinasi dengan kantor pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara kooperatif sehingga memberikan kepastian serta menghindarkan tindakan penagihan lanjutan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Rating ini bukan sekadar pencapaian perusahaan. Ia mencerminkan kerja konsisten dalam menjaga tata kelola, kepatuhan, dan kualitas layanan.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pialang berjangka PT Finex Bisnis Solusi Futures (Finex) mendapatkan peringkat A+++ untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode Januari-Maret 2026.

Penilaian yang dilakukan secara berkala oleh Bappebti tersebut mencakup aspek kepatuhan, stabilitas perusahaan, pengawasan transaksi, proses internal, hingga perlindungan nasabah.

“Rating ini bukan sekadar pencapaian perusahaan. Ia mencerminkan kerja konsisten dalam menjaga tata kelola, kepatuhan, dan kualitas layanan. Bagi kami, kepercayaan trader harus dibangun melalui proses yang transparan dan berkelanjutan,” ujar CEO Finex Agung Wisnuaji dalam keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, isu perlindungan investor semakin menjadi perhatian publik seiring semakin mudahnya masyarakat mengakses berbagai instrumen keuangan berbasis perdagangan berjangka.

Dia mengatakan, faktor kepatuhan, transparansi, dan perlindungan nasabah pun semakin menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih pialang.

Namun, Agung mengakui bahwa masih banyak investor ritel yang memasuki pasar perdagangan berjangka tanpa memahami risiko, mekanisme transaksi, maupun kredibilitas perusahaan yang mengelola dana mereka.

Pihaknya pun terus berupaya memperluas edukasi keuangan kepada nasabah serta memperkuat tata kelola untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Ia menilai, perkembangan industri perdagangan berjangka yang sehat tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah pelaku pasar, tapi juga oleh meningkatnya kualitas pemahaman investor dan kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola aktivitas perdagangan tersebut.

“Fokus kami bukan hanya menyediakan akses trading, tetapi juga layanan, edukasi, dan transparansi yang membantu trader mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab, sejalan dengan misi regulator seperti Bappebti, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Bank Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen,” ujar Agung Wisnuaji.

Bappebti mencatat terdapat tujuh perusahaan pialang yang mendapatkan rating tertinggi berdasarkan penilaian periode Januari-Maret 2026, yakni Finex, PT Valbury Asia Futures, PT Argodana Futures, PT Dupoin Futures Indonesia, PT Century Investment Futures, PT CGS International Futures Indonesia D/H, PT CGS-CIMB Futures Indonesia, dan PT Gensesis Gemilang Futures.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan Indonesia

Tarakan (ANTARA) - PT Pegadaian (Persero) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Negara Indonesia (BNI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia (BI), serta Pemerintah Kabupaten Nunukan berkolaborasi menyelenggarakan rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Tahun 2026 di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik, Kalimantan Utara pada 22–23 Juni 2026.

Deputy Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Tarakan, Feri Andika Pelawi, menyampaikan bahwa keterlibatan Pegadaian dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan edukasi dan akses layanan keuangan yang inklusif hingga ke wilayah perbatasan Malaysia.

"Sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional, Pegadaian memiliki tanggung jawab untuk turut meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan seperti Sebatik dan Nunukan," kata Feri dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Rabu.

Dia mengatakan melalui kegiatan GENCARKAN ini, ingin memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, investasi yang aman, serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara OJK, BI, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku industri jasa keuangan dalam menyukseskan program tersebut.

"Wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah 3T menjadi sangat penting agar masyarakat semakin berdaya, terlindungi dari risiko keuangan ilegal," kata Rinaldi.

Serta mampu memanfaatkan layanan keuangan formal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga dan daerah. Pegadaian akan terus mendukung program-program edukasi keuangan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan GENCARKAN Nunukan-Sebatik 2026, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya perencanaan keuangan, investasi yang bertanggung jawab, serta mampu memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan secara aman dan bijak, katanya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun masyarakat yang cerdas keuangan, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.

Kegiatan GENCARKAN mengusung tema “Masyarakat Perbatasan Cerdas Keuangan”, kegiatan ini sekaligus menjadi Kick-Off Bulan Literasi Keuangan (BLK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Pulau Sebatik dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan menjadi kawasan strategis nasional yang memerlukan perhatian khusus dalam penguatan literasi serta akses keuangan masyarakat.

Rangkaian kegiatan GENCARKAN terdiri dari edukasi keuangan kepada masyarakat Pulau Sebatik yang diikuti sekitar 200 peserta, Training of Trainers (ToT) bagi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Nunukan, serta kuliah umum literasi keuangan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara regulator, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang bijak sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026