#30 tag 24jam
Teken PIDIS, Bank Mega Syariah bidik kenaikan FBI dari transaksi valas
PT Bank Mega Syariah menargetkan peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI), khususnya dari transaksi valas, seiring dengan penandatanganan ... [487] url asal
#bank-mega-syariah #bank-syariah #transaksi-valas #lindung-nilai #transaksi-hedging
Dengan adanya PIDI Syariah, Bank Mega Syariah dan BSI dapat melakukan transaksi hedging secara lebih terstruktur dan prudent.
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah menargetkan peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI), khususnya dari transaksi valas, seiring dengan penandatanganan Perjanjian Induk Lindung Nilai Syariah (PIDIS) yang diharapkan memperkuat aktivitas lindung nilai sesuai prinsip syariah.
Penandatanganan PIDIS dilakukan bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Jumat, dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, di Jakarta.
“Dengan adanya PIDI Syariah, Bank Mega Syariah dan BSI dapat melakukan transaksi hedging secara lebih terstruktur dan prudent,” kata Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Melalui perjanjian ini, kedua bank sepakat untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai, sehingga dapat membantu memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar, terutama pada transaksi dengan tenor jangka menengah hingga panjang.
Yuwono menjelaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antarbank syariah, khususnya dalam penyediaan instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai prinsip syariah.
Harapannya, risiko fluktuasi kurs terhadap produk atau pembiayaan yang melibatkan mata uang asing dapat diminimalkan. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada layanan keuangan yang lebih stabil, kompetitif, dan berkelanjutan bagi nasabah.
Menurut Yuwono, perjanjian ini menjawab kebutuhan lembaga keuangan syariah untuk memiliki instrumen mitigasi risiko terhadap pergerakan nilai tukar, terutama dalam transaksi yang bersifat kompleks dan berjangka panjang.
“Selama ini, transaksi lindung nilai syariah memerlukan dasar perjanjian yang jelas agar dapat dilakukan secara efisien, sesuai regulasi, dan tetap memenuhi prinsip syariah,” kata dia lagi.
Sebagai informasi, FBI dari transaksi valas Bank Mega Syariah pada Agustus 2025 meningkat 27,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Masih dalam rangkaian ISEF 2025, Bank Mega Syariah menandatangani perjanjian kerja sama pembiayaan dengan plafon lebih dari Rp1 triliun dengan empat nasabah besar, yaitu PT Len Railway Systems, PT Mitra Stania Prima, Yayasan Pendidikan Graha Ganesha, dan Yayasan Insan Madina.
Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji (Oney) menyampaikan kerja sama pembiayaan ini merupakan bentuk komitmen Bank Mega Syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.
Melalui penandatanganan ini, Bank Mega Syariah memperluas jangkauan pembiayaan ke berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pertambangan, hingga pendidikan.
“Sinergi ini sejalan dengan fokus Bank Mega Syariah untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekosistem keuangan syariah,” ujarnya lagi.
Hingga Agustus 2025, total pembiayaan Bank Mega Syariah tercatat mencapai lebih dari Rp9,21 triliun atau tumbuh 25,2 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut perseroan, pertumbuhan ini didorong oleh tren penurunan tingkat suku bunga acuan BI-Rate, yang memberikan ruang ekspansi pembiayaan lebih luas bagi perbankan.
Selain itu, peningkatan pembiayaan juga ditopang oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan dan produk perbankan syariah. Hal ini tercermin dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing 43,42 persen dan 13,41 persen.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
OJK sesalkan penipuan capai Rp6,1 triliun, bisa topang ekonomi daerah
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi ... [431] url asal
#tim-percepatan-akses-keuangan-daerah #penipuan-keuangan #scam-dan-fraud #inklusi-keuangan #literasi-keuangan #perekonomian-daerah
Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyayangkan Rp6,1 triliun uang nasabah terjerat kasus penipuan, padahal dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian daerah.
"Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud. Padahal, kalau dana-dana itu bisa masuk ke sektor keuangan formal, tentu akan bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” kata Friderica, di Jakarta, Jumat.
Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sejak November 2024 hingga 30 September 2025, terdapat 274.772 laporan kasus penipuan dengan jumlah rekening dilaporkan sebanyak 443.235 rekening dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 87.819 rekening.
Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp6,1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp374,2 miliar.
Friderica mengatakan, fenomena scam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan global yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
Untuk mencegah semakin banyaknya korban penipuan, pihaknya pun terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjerat penipuan digital.
Selain untuk mencegah tindak pidana, ia menuturkan penguatan literasi dan inklusi keuangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut studi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
“Ada satu studi yang dilakukan oleh OECD… yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat literasi dan inklusi masyarakat suatu negara dengan tingkat kesejahteraannya. Jadi, ini adalah cara yang sangat baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya pula.
Saat ini indeks literasi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 66,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.
Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, Friderica menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Salah satu program yang diimplementasikan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia.
Selain itu, tim tersebut juga menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening, serta Laku Pandai (branchless banking) yang menjangkau lebih dari 72 ribu desa untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan formal.
OJK pun mengajak seluruh kepala daerah untuk terus memperkuat inovasi keuangan di wilayah masing-masing demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Mari menjadi pemimpin tangguh yang menuntun daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Bersama TPAKD, kita pasti bisa mencapai itu,” ujar Friderica Widyasari Dewi pula.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)