Kawasan karst Citatah kembali menjadi sorotan nasional seiring penyelenggaraan Indonesia Climbing Festival 2025 di Tebing Citatah 125 pada 15-16 November 2025.

Di tengah tekanan aktivitas tambang yang terus menggerus bentang alam karst di Padalarang-Citatah, EIGER Adventure bersama para legenda panjat Indonesia memperkuat komitmen pelestarian situs bersejarah tersebut melalui penyediaan sejumlah fasilitas bagi komunitas pemanjat.

Citatah 125 dikenal sebagai lokasi lahirnya panjat tebing Indonesia sejak lebih dari setengah abad lalu.

Mamay S. Salim, Senior Advisor EIGER sekaligus salah satu pendiri Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), menegaskan bahwa tebing ini memiliki nilai historis dan kultural yang tidak tergantikan.

“Tebing Citatah 125 adalah tempat kami jatuh, bangkit, dan tumbuh. Banyak perjalanan EIGER dalam dunia panjat tebing dimulai dari tebing-tebing ini,” ujar Mamay, Minggu (16/11/2025).

Sebagai bentuk kontribusi nyata, EIGER menyerahkan berbagai fasilitas penunjang, seperti penataan pelataran untuk area pemondokan dan tenda, pemasangan lampu penerangan, pembangunan toilet, optimalisasi jalur air bersih, penyediaan toren, papan signage di titik-titik masuk, hingga pembangunan Climbers Hall, sebuah shelter bagi para pemanjat.

Mamay menyebut langkah ini sebagai penghormatan kepada para pelopor panjat tebing sekaligus masyarakat setempat yang selama puluhan tahun menjaga kelestarian karst Citatah.

Namun, di balik semangat pelestarian tersebut, kondisi kawasan karst di sekitar Citatah terus memprihatinkan. Dalam diskusi yang digelar EIGER pada rangkaian festival, Hasan Kholilurrachman dari National Geographic Indonesia menyampaikan bahwa karst Citatah telah memasuki masa krisis di tengah ekspansi tambang yang masif.

“Karst Citatah berperan penting menjaga cadangan air dan keseimbangan ekosistem. Namun kini bukit-bukit di sekitarnya perlahan hilang. Merawat Citatah 125 adalah cara kita membangun kesadaran bahwa bumi tak perlu lagi dikorbankan,” kata Hasan.

Festival yang mengusung tema “Climb, Connect, Celebrate” itu menjadi ruang pertemuan komunitas panjat Indonesia dari berbagai daerah.

Ketua FPTI Jawa Barat, Djati Pranoto, menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana penguatan jaringan pemanjat serta edukasi pelestarian lingkungan.

Kolaborasi komunitas, akademisi, dan sektor swasta, gelaran tahun ini diharapkan menjadi momentum mendorong perlindungan lebih besar terhadap kawasan karst Citatah dan memastikan keberlangsungan ekosistem panjat yang aman dan inklusif bagi generasi mendatang.

“Festival ini adalah ruang untuk menunjukkan keterampilan, menjalin silaturahmi, dan membangun jaringan panjat yang solid,” pungkasnya.

Ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon dinilai perlu dikaji ulang. Pada Konferensi Iklim COP30 di Belem, Brasil, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Indonesia belum layak menjual kredit karbon di bawah Article 6 Perjanjian Paris.

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan pencapaian target penurunan emisi nasional (NDC) sebelum menjual kredit karbon ke luar negeri.

“Kalau target nasional belum tercapai, menjual kredit karbon ke luar negeri justru bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk menurunkan emisi sendiri,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

Nadia merujuk Indonesia First Biennial Transparency Report (2024) yang diterbitkan pada 6 Mei 2025. Laporan tersebut menunjukkan capaian penurunan emisi Indonesia pada 2019 masih berada di atas target yang seharusnya (Countermeasure 1).

Emisi sempat sejajar dengan target pada 2020 saat pandemi COVID-19 (Countermeasure 2), namun kembali meningkat setelah periode itu. “Artinya, kita bahkan belum sepenuhnya berada di jalur yang tepat dalam penurunan emisi,” ujarnya.

Di arena COP30, pemerintah justru tampil percaya diri. Pada hari pembukaan konferensi, Paviliun Indonesia menggelar forum Sellers Meet Buyers yang mempertemukan calon penjual dan pembeli kredit karbon internasional. Pemerintah memperkenalkan 44 proyek karbon dengan potensi total sekitar 90 juta ton setara CO₂e.

“COP30 adalah momentum pembuktian bahwa kredit karbon berintegritas menghadirkan nilai ganda—menurunkan emisi dan mendorong ekonomi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

“Dengan dukungan sektor perbankan dan dunia usaha, Indonesia siap memimpin pasar dengan standar tinggi serta manfaat yang inklusif," tambahnya.

Namun menurut Nadia, perdagangan karbon tidak boleh menjadi jalan pintas. Ia menegaskan bahwa Article 6.1 Perjanjian Paris mewajibkan mekanisme kerja sama internasional untuk meningkatkan ambisi iklim, bukan sekadar mencari efisiensi biaya atau melonggarkan target nasional.

Prinsip ini sejalan dengan Oxford Principles for Responsible Engagement with Article 6, yang menekankan bahwa negara hanya layak terlibat jika telah berada pada jalur net-zero berbasis sains.

Climate Action Tracker (CAT) juga menilai komitmen iklim Indonesia berada pada kategori critically insufficient untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Target saat ini bahkan mengarah pada potensi pemanasan hingga 4°C.

Penilaian serupa disampaikan Iqbal Damanik dari Greenpeace. Ia menyebut promosi pasar karbon tidak sejalan dengan kondisi dalam negeri yang masih menghadapi persoalan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), hak masyarakat adat, deforestasi, dan ketergantungan pada energi fosil.

“Selama NDC kita masih critically insufficient, Article 6 hanya menutupi kekurangan kebijakan domestik (implementation gap), bukan meningkatkan ambisi iklim (ambition gap),” ujarnya.

Selain itu, ketimpangan struktural antara negara penjual dan pembeli menjadi kekhawatiran tersendiri. Negara maju memiliki kapasitas teknis lebih besar, sementara negara berkembang seperti Indonesia berada pada posisi tawar yang lemah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan race to the bottom, yakni negara berlomba menawarkan harga karbon serendah mungkin dengan risiko mengorbankan standar sosial dan lingkungan. Situasi tersebut dapat meminggirkan masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga ekosistem.

Kekosongan payung hukum bagi masyarakat adat juga memperbesar risiko. Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat belum disahkan, sementara berbagai proyek karbon berpotensi tumpang tindih dengan wilayah kelola tradisional.

“Pemerintah terlihat lebih sibuk menyiapkan mekanisme perdagangan karbon dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang katanya inklusif, daripada menuntaskan perlindungan hukum bagi masyarakat adat,” kata Iqbal.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah perangkat regulasi, termasuk Perpres No. 110/2023 tentang Nilai Ekonomi Karbon serta sistem registri nasional karbon (SRN-PPI). Wakil delegasi Indonesia di COP30, Eddy Soeparno, mengatakan sistem pasar karbon Indonesia “sudah sangat aplikatif” dan siap menarik investor internasional.

Meski demikian, sejumlah tantangan mendasar masih tersisa, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi, integritas data emisi yang belum kuat, hingga minimnya pelibatan masyarakat adat dan lokal.

Nadia menambahkan bahwa karbon berkualitas tinggi harus memenuhi kriteria additionality, permanence, dapat diverifikasi, bebas perhitungan ganda (double counting), bebas kebocoran (leakage), serta transparan dan akuntabel.

“Proses untuk memastikan semua kriteria ini tidak sederhana dan memakan waktu panjang,” ujarnya.

Kekhawatiran juga muncul terhadap potensi berkembangnya pasar karbon abu-abu yang rentan dimasuki makelar, rent-seeker, dan korporasi besar yang mengejar keuntungan finansial. Lemahnya pengawasan dan minimnya pembagian manfaat bagi komunitas penjaga hutan dapat menjadikan mekanisme ini jebakan baru, bukan solusi iklim.

Sesuai semangat Article 6 Perjanjian Paris, kerja sama internasional seharusnya hanya dilakukan untuk meningkatkan ambisi iklim dan menjaga integritas lingkungan.

Indonesia dinilai perlu memperkuat target iklim agar selaras dengan jalur 1,5°C, mempercepat transisi energi bersih, menghentikan deforestasi, serta memastikan hak masyarakat adat dan lokal dilindungi. Menjual karbon sebelum mencapai ambisi iklim nasional dipandang sebagai langkah prematur yang dapat melemahkan komitmen global menuju keadilan iklim.

PT Pertamina (Persero) memanfaatkan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP30 di Belem, Brasil, untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis global dalam pengurangan emisi dan percepatan aksi iklim. Komitmen tersebut ditegaskan dalam sesi diskusi bertema “Financing Climate Action through Methane Management: Unlocking Global Partnerships for a Net-Zero Future” di Pavilion Indonesia, Kamis (14/11/2025).

Sesi itu menghadirkan Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti; Direktur Global Departemen Energi dan Ekstraktif Bank Dunia, Demetrios Papathanasiou; Director for LNG and Methane Management Division JOGMEC, Masataka Yanita; dan Senior Vice President HSSE PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan.

Nani Hendiarti mengapresiasi kolaborasi Pertamina bersama Bank Dunia dan JOGMEC dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pengurangan metana merupakan langkah strategis karena polutan ini berumur pendek tetapi berdampak besar terhadap pemanasan global.

“Indonesia terus memperluas akses terhadap pendanaan, pasar karbon, dan mekanisme berbasis risiko untuk mengurangi risiko proyek terkait metana dan meningkatkan kelayakan pembiayaannya. Pada saat yang sama, pelaku korporasi seperti Pertamina mengambil peran kepemimpinan dalam penerapan Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0),” tandas Nani.

Pada kesempatan itu, Wenny Ipmawan menegaskan komitmen Pertamina mendukung target net zero emission Pemerintah pada 2060 atau lebih cepat melalui kolaborasi dengan berbagai mitra global.

Selain mendukung Global Methane Pledge yang diluncurkan pada COP26, Pertamina juga berkomitmen menjalankan Oil and Gas Decarbonization Charter untuk mencapai emisi hulu mendekati nol serta target intensitas metana 1–2 persen pada 2030.

“Komitmen global ini menjadi fondasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menerjemahkannya menjadi aksi nyata. Pertamina memiliki peran sentral dalam menerjemahkan komitmen nasional ke praktik operasional,” ujar Wenny.

Menurut Wenny, Pertamina telah menjalankan langkah konkret melalui 10 fokus kebijakan keberlanjutannya, termasuk pengurangan emisi metana. “Pertamina akan terus menjalankan kolaborasi dengan mitra global untuk mengakselerasi pengurangan emisi karbon dan transisi energi di Indonesia,” tandasnya.

Dalam diskusi itu, Bank Dunia dan JOGMEC menyampaikan dukungan terhadap komitmen dekarbonisasi Indonesia dan Pertamina. Demetrios Papathanasiou menilai Asia memegang peran penting dalam konsumsi energi global. Ia menyebut minyak dan gas masih akan menjadi bagian dari bauran energi dalam waktu dekat sehingga penurunan emisi harus dipercepat.

Sementara itu, Masataka Yanita mengungkapkan JOGMEC telah menjalankan studi bersama dengan Pertamina dan badan operasi bersama untuk melakukan pengukuran langsung emisi metana di fasilitas hulu migas di Indonesia. Tahun ini merupakan tahun kedua proyek dilaksanakan dan disebut menghasilkan temuan signifikan.

“Tahun lalu, kami melakukan pengukuran di area Matindok dan Donggi. Tahun ini, kami sedang melakukan pengukuran di tiga area tambahan. Kami juga berupaya menyelesaikan studi zero-flaring untuk lapangan tersebut serta mendukung upaya pencapaian OGMP Level 4/5 Pertamina,” imbuhnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyerukan tuntutan “Kembali ke Rakyat–Kembali ke Akar” pada Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil. Seruan ini disampaikan sebagai dorongan agar negosiasi iklim kembali fokus pada keadilan iklim dengan merekognisi hak, peran, pengetahuan, dan praktik tradisional masyarakat dalam penyusunan kebijakan adaptasi dan mitigasi.

WALHI menilai pertemuan iklim global selama beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan kemajuan berarti sejak komitmen penahan kenaikan suhu 1,5°C disepakati pada COP21 di Paris. Sepanjang 2024 tercatat sebagai tahun terpanas, dengan data WMO menunjukkan rata-rata suhu global mencapai 1,55°C ± 0,13°C di atas periode pra-industri.

WALHI menilai stagnasi ini sebagai konsekuensi dari dominasi kepentingan pihak yang dianggap sebagai penyebab krisis, termasuk pelobi bahan bakar fosil.

Menurut analisis Koalisi Kick Big Polluters Out (KBPO), lebih dari 1.600 pelobi fosil hadir di COP30, termasuk 46 orang dalam delegasi Indonesia yang disebut melakukan intervensi dalam negosiasi Pasal 6.4 mengenai pasar karbon. Temuan tersebut dinilai bertentangan dengan sains dan target 1,5°C karena mendorong kelonggaran standar integritas lingkungan dan perlindungan proyek offset berisiko tinggi.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian mengatakan, fakta ini semakin membuktikan bahwa negara telah ‘diambil alih’ oleh korporasi dengan memberikan akses istimewa kepada mereka untuk mempengaruhi kebijakan iklim, dengan melonggarkan aturan pasar karbon, agar para pebisnis fosil dapat dengan mudah meng-offset emisi, sekaligus mendapatkan keuntungan dari bisnis karbon.

"Praktik corporate capture yang dilakukan Indonesia semakin membuktikan bahwa tidak ada agenda keselamatan rakyat dan lingkungan dalam misi delegasi Indonesia. Kita tidak mau terlambat menyelamatkan kehidupan kita, itu lah kenapa kami menyuarakan Kembali ke Rakyat–Kembali ke Akar sebagai call to action dalam COP30 ini, baik dalam aksi global di Belem maupun aksi serentak di Indonesia,” kata Uli dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Tuntutan serupa disuarakan WALHI bersama jaringan dan komunitas di delapan provinsi: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, NTT, Jambi, dan Sulawesi Tengah. Direktur Eksekutif WALHI NTT, Yuven Stefanus Nonga, menyoroti kerentanan pulau kecil terhadap krisis iklim.

Yuven mengatakan, perempuan, anak, masyarakat adat, nelayan, petani yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah entitas yang paling rentan saat berhadapan dengan krisis iklim. Menurutnya, mereka hidup di garis depan krisis iklim di tanah yang retak, laut yang naik, dan gunung yang dieksploitasi atas nama transisi hijau.

"Oleh karena itu kami mendesak pemerintah menjadikan kerentanan wilayah dan situasi masyarakat di tapak di seluruh daerah menjadi basis utama dalam menyusun kebijakan iklim berikut dengan agenda aksi dan adaptasinya. Kami percaya jawaban itu bisa ditemukan jika negara kembali ke rakyat,” katanya.

Dari Jambi, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menilai komitmen iklim Indonesia belum mengarah pada pelepasan ketergantungan energi kotor. Oscar mengatakan, kebijakan dikeluarkan justru membuka jalan bagi ekspansi industri ekstraktif yang merugikan rakyat dan lingkungan di Jambi.

"Transisi energi berkeadilan hanya dapat diwujudkan apabila negara kembali ke rakyat dan mendengarkan suara rakyat, khususnya perempuan. Mereka lah yang setiap hari berhadapan dengan ketidakpastian iklim dan ancaman dari proyek-proyek energi selama ini. COP30 bukan hanya ruang untuk diplomasi, tetapi harus menjadi titik balik untuk memastikan dan mengawal terwujudnya keadilan ekologis, keadilan gender, dan masa depan ruang hidup rakyat Jambi," ujar Oscar.

Di Sulawesi Tengah, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Tengah, Sunardi Katili, menyebut COP30 sebagai pertemuan yang tidak menyentuh akar persoalan. Negara-negara Utara, menurutnya, terus memindahkan beban krisis ke negara Selatan.

“Ini adalah bentuk kolonialisasi iklim,” kata Sunardi.

Ia menilai perdagangan karbon bukan solusi karena hanya mengamankan kepentingan industri besar, khususnya pengolahan nikel yang masih menggunakan PLTU captive batu bara di Morowali dan Morowali Utara. Ia menyebut sejumlah kawasan industri seperti IMIP, IHIP, SEI, Transon Group, Wangxiang, hingga IGIP masih mengandalkan energi fosil.

“Sudah seharusnya menghentikan aktivitas industri ekstraktif dan berhenti membangun yang baru,” tutupnya.

WALHI menegaskan bahwa desakan kembali ke rakyat merupakan langkah untuk menghentikan penyusunan solusi palsu yang memberi ruang bagi para pengemisi besar. IPCC memperkirakan kenaikan suhu lebih dari 1,5°C berpotensi memicu kekeringan yang mengancam hingga 951 juta orang, meningkat menjadi 1,15 miliar orang jika suhu naik 2°C, dan 1,28 miliar orang apabila kenaikan mencapai 3°C.

Di luar kekeringan, kenaikan suhu akan memicu degradasi lingkungan, menurunkan produksi pangan, dan memperparah persoalan sosial-ekonomi.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menangkap tujuh pelaku pembalakan liar dalam operasi gabungan di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, tepatnya di sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Dungan, Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Penindakan dilakukan oleh Gakkum Kehutanan bersama SPORC Seksi Wilayah III Pontianak, Polhut BKSDA Kalbar, KPH Kabupaten Sambas, TNI Aruk, dan Polsek Sajingan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa kasus ini tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Ia mengatakan, penuntasan kasus ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menuntaskan illegal logging, kami tidak akan berhenti hanya pada barang bukti di lapangan.

"Bermodal data dan informasi saat ini, penyidik Gakkum Kehutanan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengidentifikasi pemodal dan jaringan di belakangnya. Gakkum Kehutanan berkomitmen penuh memutus mata rantai illegal logging terutama yang terjadi di perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Ketujuh pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MS (56), Syam (43), CLS (22), MN (47), LO (41), AJ (40), dan AN (44), seluruhnya berasal dari Desa Sungai Bening dan Desa Paloh, Kabupaten Sambas. Penangkapan dilakukan saat tim melakukan operasi jalan kaki menelusuri jalan rel (jalan tengkong) yang diduga dibangun para pelaku untuk memasuki kawasan konservasi.

Tim pertama kali menemukan MS dan Syam saat menebang pohon menggunakan dua unit gergaji mesin. Operasi berlanjut hingga tim menemukan empat pelaku lain—CLS, MN, LO, dan AJ—yang sedang mengangkut kayu olahan sepanjang empat meter menggunakan empat unit sepeda motor. Berdasarkan interogasi, para pelaku mengaku bekerja atas perintah AN, yang kemudian turut diamankan.

Seluruh pelaku, saksi, dan barang bukti dibawa ke Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak untuk diproses hukum. Para pelaku diduga melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a jo Pasal 94 Ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf c jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp2,5 miliar.

Barang bukti yang disita terdiri dari dua unit chainsaw, empat motor, enam telepon genggam, serta 270 batang kayu olahan berbagai ukuran. Sebanyak 16 potong kayu diamankan di lokasi dan akan dimusnahkan karena berasal dari kawasan konservasi.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menyatakan apresiasinya kepada tim. Ia menegaskan keberhasilan penuntasan kasus ini adalah bukti komitmen Gakkum Kehutanan, ini adalah wujud keseriusan dan komitmen kami dalam menuntaskan kasus yang ditangani.

"Penangkapan ini mengirimkan sinyal tegas kepada para pelaku kejahatan di bidang kehutanan untuk menghentikan praktik ilegal perambahan Kawasan melalui pembalakan liar yang merusak kawasan hutan dan merugikan negara,” ujar Leonardo Gultom.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bertemu dengan Executive Secretary United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Simon E. Stiell, untuk membahas tiga agenda utama: submisi Second Nationally Determined Contribution (SNDC), penyerahan National Adaptation Plan (NAP) Indonesia, serta pelaksanaan COP30.

Indonesia menegaskan bahwa SNDC telah disampaikan pada akhir Oktober 2025. Simon E. Stiell mengapresiasi submisi tersebut yang dinilai berkontribusi penting bagi pelaporan NDC dan akan tercantum dalam Synthesis Report NDC 3.0 (Update) yang diluncurkan pada COP30. Hingga saat ini tercatat 113 parties telah menyampaikan NDC 3.0. Dalam COP30, Hanif juga menyerahkan dokumen NAP Indonesia kepada UNFCCC dan memperoleh apresiasi atas penyampaian resmi tersebut.

“Indonesia menjadi salah satu dari 68 negara yang telah menyampaikan NAP. NAP Indonesia adalah strategi nasional jangka menengah hingga panjang yang merinci langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko iklim, melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan ekosistem, serta mengoordinasikan upaya lintas sektor,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Simon E. Stiell juga mengapresiasi peran Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor LULUCF, dengan target pengurangan emisi 12 persen di bawah level emisi tahun 2019 pada 2035. Ia menilai SNDC Indonesia menggambarkan tantangan dan peluang, serta menjadi contoh bagaimana transisi pemerintahan nasional dapat berjalan seiring dengan upaya global melalui kolaborasi lintas sektor.

“SNDC Indonesia menampilkan berbagai tantangan, peluang, dan menjadi contoh bagaiamana proses transisi pemerintahan nasional dan global dapat sejalan dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik lintas sektor,” ujar Simon E. Stiell.

Kerangka strategis NAP Indonesia mencakup penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, integrasi adaptasi dalam kebijakan pembangunan nasional, serta panduan investasi pada sektor prioritas seperti air, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem.

Penyusunan NAP dikoordinasikan oleh KLH/BPLH selaku National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, dengan melibatkan kementerian/lembaga, organisasi non-pemerintah, mitra pembangunan, akademisi, pemerintah daerah, praktisi, dan sektor swasta. Proses partisipatif tersebut menghasilkan 641 masukan dan tanggapan.

“Kerangka strategis NAP Indonesia memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, mengintegrasikan adaptasi ke dalam kebijakan pembangunan nasional, dan memandu investasi di sektor prioritas seperti air, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem,” kata Hanif.

Hanif menekankan perlunya perhatian khusus bagi kelompok sangat rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar kebutuhan dan masukan mereka terakomodasi dalam proses UNFCCC serta implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bagian dari adaptasi yang adil dan inklusif.

Simon E. Stiell menyoroti tema COP30, “Move from negotiation to implementation”, dan menekankan pentingnya menghasilkan keputusan yang dapat segera diimplementasikan. Ia menilai penyerahan SNDC dan NAP Indonesia merupakan contoh konkret bagaimana keputusan COP dapat diturunkan menjadi tindakan nyata serta memperkuat peran Indonesia dalam agenda global seperti Global Goal on Adaptation, Global Stocktake, loss and damage, mitigasi, dan means of implementation.

Langkah ini semakin meneguhkan KLH/BPLH sebagai penggerak adaptasi dan aksi iklim, sekaligus memperkuat kredibilitas kebijakan nasional dan membuka peluang kerja sama internasional untuk mempercepat peningkatan ketahanan iklim nasional dan daerah.

Pemerintah menindaklanjuti temuan US FDA terkait kontaminasi radionuklida Cesium (Cs-137) pada udang asal Indonesia dengan melakukan pengujian terhadap dua kontainer udang yang dicurigai tercemar. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dari total 3.250 kotak karton yang diuji, ditemukan 494 kotak karton atau 5,7 ton terkontaminasi Cs-137 pada bagian luar kemasan.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH sekaligus Ketua Bidang Mitigasi dan Penanganan Kontaminasi, Rasio Ridho Sani, menyatakan bahwa

“Hasil pengujian terhadap sampel udang menunjukkan kandungan Cs-137 sebesar 10,8 Bq/kg (uji basah). Nilai ini lebih kecil dari 100 Bq/kg atau tingkat klirens Cs-137 yang dapat dilepaskan ke lingkungan," ujar Rasio dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Mengacu rekomendasi Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan BAPETEN, serta arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, pemerintah tetap memusnahkan 494 kotak udang terkontaminasi dengan prinsip kehati-hatian. Rasio menegaskan bahwa

“Pemusnahan dilakukan dengan insinerasi menggunakan insinerator tipe Vertical Stoker pada suhu 800–900 °C, dilengkapi Peralatan Pengendalian Emisi Udara dan Continuous Emission Monitoring System (CEMS)," ujarnya.

Abu insinerasi kemudian diamankan melalui makroenkapsulasi menggunakan metode solidifikasi/beton dalam HDPE box dan ditempatkan di landfill Kelas 1 yang dioperasikan PT PPLI/DOWA.

Seluruh proses diawasi langsung oleh Deputi Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti, Direktur Keteknikan dan Kesiapan Nuklir BAPETEN Yudi Pramono, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri, Direktur Tindakan Karantina Ikan Barantin Akhmad Alfaraby, dan Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH/BPLH Edward Nixon Pakpahan.

Rasio menyampaikan bahwa mitigasi dan dekontaminasi Cs-137 di Kawasan Cikande, Serang, masih berlangsung. Fasilitas pabrik yang terkontaminasi telah selesai didekontaminasi dan kembali beroperasi. Zona merah A, C1, D, H, dan I dinyatakan aman oleh BAPETEN dan BRIN. Lokasi B, E, F, dan F1 tengah dalam proses cementing menggunakan beton K-350, sementara F2 memasuki tahap finalisasi stripping sebelum penyemenan.

Lokasi C di belakang Pabrik PT VP juga disiapkan untuk containment dengan pemagaran demi keselamatan masyarakat. Hingga kini, material terkontaminasi yang berhasil dipindahkan mencapai 975 ton dan ditempatkan di Interim Storage PT PMT. Seluruh proses dekontaminasi ditargetkan selesai akhir November.

Terkait penanganan kontaminasi Cs-137 di Lampung Selatan, Yudi Pramono melaporkan bahwa titik paparan di Pemakaman Jl. Marga Dantaran No. 11, Penengahan, telah ditindak melalui penyemenan. Paparan radiasi pada tiga titik yang disemen turun hingga di bawah 0,5 uSv/jam dan dinyatakan aman.

“Untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, kami akan terus melakukan monitoring pada lokasi tersebut,” ujar Yudi Pramono.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemusnahan udang terkontaminasi dan dekontaminasi kawasan terpapar Cesium 137 adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan pangan, keselamatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup.

"Tidak ada kompromi dalam melindungi rakyat dan lingkungan dari ancaman radioaktif," tegasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan langkah besar menuju implementasi Article 6.2 Perjanjian Paris dengan dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi pertama dari Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan COP30 di Brasil.

Aksi tersebut ditandai penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di bawah skema kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dari proyek energi terbarukan.

Penandatanganan ini merupakan bagian dari implementasi Generation-Based Incentive (GBI) Programme yang menjadi tindak lanjut konkret kerja sama Indonesia–Norwegia antara KLH/BPLH dan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

“Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Framework Agreement tersebut menjadi tonggak menuju penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan pada akhir Desember 2025. Implementasi MOPA akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional ke sektor teknologi energi bersih.

Selama ini, kerja sama Indonesia–Norwegia lebih berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) bernilai hingga USD 260 juta untuk kinerja pengelolaan hutan Indonesia. Dengan langkah baru ini, Indonesia resmi memasuki fase perdagangan karbon berbasis teknologi sebagai diversifikasi mitigasi menuju transisi energi rendah karbon.

“Kami mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar lima persen untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional,” ujarnya.

Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan Indonesia memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi secara global.

“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau. Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi—sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia,” jelasnya.

Kerja sama tersebut memperkuat pesan Indonesia di forum COP30 mengenai kepemimpinan dalam transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060 atau lebih cepat. Pada sesi Leaders Summit, Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto mempercepat aksi iklim dengan pembangunan berkeadilan.

Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂e pada 2035, bauran energi terbarukan 23 persen pada 2030, serta pengembangan teknologi energi baru.

“Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami teguh memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara lain untuk mendorong inisiatif yang inklusif, ambisius, dan berorientasi hasil,” tegas Hashim.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan kesiapan PLN menjalankan visi Presiden Prabowo melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dan sekitar 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” ujar Darmawan.

RUPTL terbaru menjadi peta jalan percepatan transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, termasuk perluasan elektrifikasi di daerah 3T, penciptaan lapangan kerja hijau, dan penguatan ketahanan energi nasional.

“Dengan mengedepankan energi terbarukan, PLN berkomitmen membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami optimis target transisi energi Indonesia dapat tercapai, dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dari sisi teknologi, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan regulasi,” tutup Darmawan.

Kerja sama Indonesia–Norwegia melalui Framework Agreement PLN–GGGI ini menandai dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi dari Indonesia, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai penggerak pasar karbon berintegritas tinggi serta menegaskan peran KLH/BPLH dalam mengawal implementasi Article 6 menuju ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.

Memasuki usia sewindu, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memantapkan posisinya sebagai perusahaan energi terdepan di Indonesia bahkan di level internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah pencapaian strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendorong transformasi industri migas di Indonesia. Sejak didirikan pada 2017, KPI menjalankan peran penting dalam pengolahan minyak bumi menjadi produk-produk olahan kilang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perjalanan KPI dimulai pada 13 November 2017. Saat diberi tugas sebagai Subholding, Refining and Petrochemical di Pertamina pada September 2020, KPI menjalankan amanah untuk untuk mengelola dan mengembangkan kilang-kilang strategis milik Pertamina, yakni Kilang Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kilang Kasim. Menurut Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, salah satu upaya pengelolaan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur penting untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Beberapa proyek yang telah dijalankan KPI antara lain proyek Blue Sky dan Green Refinery Kilang Cilacap, Revitalisasi RCC (unit pengolah residu) di Kilang Balongan, Refinery Development Master Plan (RDMP) atau proyek pengembangan kilang di Kilang Balongan, Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD) di Kilang Balongan, Platformer I Kilang Dumai, Pipa Senipah Balikpapan, Revamp CDU (peningkatan kapasitas pengolah crude) unit IV Balikpapan, tangki minyak mentah di Terminal Lawe-Lawe Balikpapan, peningkatan kapasitas unit produksi dan utilitas (ISBL & OSBL) di TPPI, pembangunan 4 unit tangki di Kilang Balongan dan relokasi Single Point Mooring (SPM) Balongan.

Di bidang operasional, KPI juga menorehkan sejumlah pencapaian. Taufik mengungkapkan, total bahan baku yang diolah pada rentang periode 2019-2024 mencapai 320 Juta barel per tahun. Angka tersebut dirinci dengan produksi BBM sebesar 250 Juta barel per tahun, produksi produk non BBM sebanyak 30 juta barel per tahun dan produksi produk lainnya mencapai angka 21 juta barel per tahun.

Pada periode 2019-2024, keandalan fasilitas kilang KPI ditandai dengan Plant Availability Factor (PAF) 99%. Dalam periode yang sama, Yield Valuable Product KPI terus ditingkatkan hingga mencapai 81%, menunjukkan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Sementara Energy Intensity Index (EII) periode 2021-2024 berada di angka 107%.

Dalam delapan tahun terakhir, KPI juga melahirkan sejumlah produk inovatif yang ramah lingkungan. Beberapa produk ramah lingkungan unggulan KPI diantaranya PertaminaSAF, PertaminaRD, Biosolar, MFO Low Sulphur, Diesel X, dan Breezon. Taufik menyatakan, beragam produk inovatif tersebut merupakan bukti komitmen KPI untuk mendukung target Net Zero Emission tahun 2060 yang telah dicanangkan pemerintah.

“Diantara deretan produk tersebut, PertaminaSAF merupakan terobosan besar kami. Bahan bakar pesawat terbang ini dibuat dari minyak jelantah yang ramah lingkungan, sehingga menjadikannya bahan bakar masa depan dalam dunia aviasi,” tutur Taufik.

Selama 8 tahun, KPI juga terus berinovasi dalam teknologi kilang agar lebih modern dan ramah lingkungan. Inovasi-inovasi ini telah dipresentasikan dan mendapat penghargaan internasional.

Kilang Dumai misalnya, mengembangkan inovasi yang berfokus pada optimalisasi pengolahan minyak mentah (crude oil), khususnya jenis super heavy crude yang memiliki tantangan teknis tinggi dalam proses pengolahan.

Di selatan Pulau Jawa, Kilang Cilacap mengembangkan inovasi untuk meningkatkan unit Treated Distillate Hydro Treating (TDHT) agar mampu mengolah bahan baku nabati menjadi Renewable Diesel dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Di utara Pulau Jawa, Kilang Balongan mengembangkan inovasi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam proses pengisian pelumas pada peralatan berputar (rotating equipment) di lingkungan kilang.

Dan di Pulau Kalimantan, Kilang Balikpapan mengembangkan inovasi pengganti foam (busa untuk pemadam kebakaran) untuk mengurangi dampak lingkungan dalam pelatihan pemadam kebakaran dan pengujian fasilitas proteksi kebakaran.

“Deretan inovasi itu menunjukkan bahwa peran KPI tak hanya menjadi pengelola dan operator kilang, tapi juga menjadi pelopor teknologi energi berkelanjutan,” ungkap Taufik.

Sementara itu, dalam aspek sumber daya manusia dan keselamatan kerja, KPI meluncurkan berbagai program inovatif. Menurut Taufik, program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan mitra kerja. Program-program tersebut antara lain Safety Leadership Program (SLP) 4.0 yang merupakan program peningkatan budaya keselamatan kerja.

Selama 8 tahun, KPI tak hanya mengedepankan aspek bisnis, tapi juga merangkul masyarakat sekitar kilang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Pada periode 2023-2024, KPI menyalurkan sekitar Rp34 miliar untuk 370 program TJSL.

Deretan pencapaian KPI selama 8 tahun itu lantas mendapatkan penghargaan bergengsi dari sejumlah pihak. Tak hanya dari tingkat nasional, penghargaan tersebut juga datang dari level internasional. Diantaranya adalah PROPER Emas dan Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup, Subroto Award dari Kementerian ESDM dan dua penghargaan dari Asian Downstream Summit 2025, kategori Leader of The Year dan Sustainable Technology of the Year.

“KPI juga meraih Customer Satisfaction Index dan Stakeholder Perception Index dengan kategori Baik, menunjukkan kepercayaan tinggi dari pelanggan dan pemangku kepentingan,” tambah Taufik.

Menutup pernyataannya, Taufik menegaskan, semua pencapaian yang diraih KPI dalam 8 tahun terakhir merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi semua pekerja sebagai legasi KPI. Ia menegaskan, semua ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari optimisme yang akan terus digelorakan untuk terus menjaga ketahanan energi di Indonesia.

“HUT ke-8 KPI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, memperluas kontribusi, dan menyalakan semangat inovasi demi masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan,” tutup Taufik.

Upaya Indonesia dalam memperkuat restorasi hutan tropis dan mengembangkan kemitraan lintas negara menjadi salah satu fokus pembahasan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30).

Sejumlah perwakilan pemerintah, lembaga internasional, sektor energi, dan organisasi masyarakat sipil menyoroti pentingnya pembiayaan kolaboratif untuk pemulihan lanskap hutan dan ketahanan iklim jangka panjang dalam peluncuran dari Tropical Forests Forever Facility (TFFF).

APP Group misalnya menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan tropis. Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan agenda pemerintah mencapai FOLU Net Sink 2030 dan Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2031–2035.

“Tropical Forests Forever Facility mencerminkan langkah konkret memperkuat pembiayaan dan kolaborasi dalam skala besar,” kata Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, dilansir Minggu (16/11).

APP Group juga menegaskan komitmen jangka panjang melalui program dari Regenesis. Hal itu termasuk alokasi US$30 juta per tahun selama sepuluh tahun untuk pemulihan lanskap hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan penguatan mata pencaharian masyarakat.

Adapun Deputi Menteri Koordinator Bidang Aksesibilitas dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, menekankan pentingnya solusi berbasis masyarakat dalam restorasi hutan.

Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab tengah menyiapkan inisiatif dari Nature and Climate Partnership. Ia mencakup pengelolaan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta proyek percontohan dari Public-Private-Community Partnership (PPCP).

“Kami membangun tata kelola yurisdiksional yang mengintegrasikan harga karbon, tata kelola inklusif, dan perhutanan sosial, serta menghadirkan mekanisme pendanaan inovatif untuk memperkuat investasi restorasi,” ujar Nani.

Ia menambahkan bahwa perlindungan hutan bukan hanya soal penanaman, tetapi juga menjaga masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan.

TFFF Paviliun Indonesia sendiri menjadi salah satu sorotan utama. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem hutan tropis serta memperluas kemitraan antarnegara pemilik hutan tropis.

Adapun Forum “Nature and Climate Action: Conserving Tropical Forests for Ecosystem Services and Climate” menghadirkan sejumlah pembicara dari Indonesia, Brasil hingga Uni Emirat Arab.

Forum tersebut menegaskan kesamaan peran berbagai negara, khususnya pemilik kawasan hutan tropis terbesar di dunia, serta perlunya memperkuat model restorasi inklusif dan jangka panjang melalui kemitraan multistakeholder.

Indonesia menegaskan posisinya sebagai motor kolaborasi iklim kawasan melalui penyelenggaraan Ministerial Session on Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Enhanced Cooperation in ASEAN di ASEAN Pavilion pada COP30, Kamis (13/11).

Sesi tingkat menteri yang digelar bersama Sekretariat ASEAN dan GIZ tersebut menghadirkan Jepang sebagai mitra dialog, serta diikuti perwakilan Brunei Darussalam dan Kementerian Kehutanan Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq membuka dialog dengan menegaskan bahwa Indonesia membawa mandat kuat untuk mempercepat aksi iklim regional.

“Arah pembangunan nasional Indonesia kini sepenuhnya mengintegrasikan agenda iklim melalui Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050) serta Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Dokumen SNDC terbaru memuat target emisi absolut yang lebih ambisius—1,25 Gt CO₂e pada skenario LCCP-L dan 1,48 Gt CO₂e pada skenario tinggi tahun 2035—yang memperkuat transparansi dan kejelasan aksi mitigasi Indonesia,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Hanif juga menekankan pentingnya kolaborasi kawasan. “Dengan semangat ‘One Vision, One Identity, One Community’, ASEAN harus tampil sebagai kekuatan kolektif dalam membangun pasar karbon yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi. Indonesia berkomitmen memastikan setiap ton emisi yang diperdagangkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.”

Komitmen Indonesia memperkuat tata kelola iklim tercermin melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka pasar karbon nasional untuk transaksi global.

Implementasinya didukung oleh penguatan perdagangan karbon internasional melalui IDX Carbon serta kerja sama Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima standar karbon global: Gold Standard, Global Carbon Council, Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.

Pada COP30, Indonesia juga memperkenalkan inovasi diplomasi iklim “Carbon Connection for Climate Action”, sebuah ruang kolaborasi dalam kerangka pasar karbon berintegritas tinggi. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat konektivitas ekonomi iklim di kawasan dan pasar global, termasuk mendukung pendanaan aksi iklim bagi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam sesi dialog, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, H.E. Doi Kentaro, menegaskan komitmen Jepang memperkuat kerja sama melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) yang telah berjalan sejak Protokol Kyoto.

Jepang juga mengumumkan rencana pembentukan JCM Implementation Agency pada 2025 dan menekankan pentingnya keterlibatan awal sektor swasta untuk memastikan integrasi pasar karbon kawasan.

Ketua Brunei Climate Change Secretariat, Ir. Ahmad Zaiemaddien, menilai ASEAN harus mengambil posisi strategis dalam menghadapi krisis iklim global melalui penguatan ekonomi sirkular serta mobilisasi pendanaan untuk Means of Implementation.

Selaras dengan itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, Agus Budi Santosa, menyebut pasar karbon ASEAN membuka peluang besar memperkuat aksi mitigasi lintas negara.

Ia mengusulkan pembentukan platform regional standardisasi karbon ASEAN untuk memastikan integritas pasar, khususnya dari sektor kehutanan sebagai katalis utama dekarbonisasi kawasan.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah konkret menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng elemen masyarakat sipil. Di sela Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, memimpin dialog terbuka bersama lebih dari 20 organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut menandai arah baru kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) serta memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.

“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan operasional masyarakat di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO–KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/11/2025).

Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan pandangan terkait arah kebijakan iklim nasional. Perwakilan Madani Berkelanjutan, Nadya Hadad, menegaskan pentingnya pelibatan kelompok rentan dalam kebijakan adaptasi.

“Masyarakat sipil siap menjadi mitra nyata pemerintah dalam mengawal SNDC dan memastikan aksi iklim berpihak pada kelompok yang paling rentan,” ujarnya.

Perwakilan WWF Indonesia, Ari Mochamad, menyoroti keadilan dalam instrumen ekonomi lingkungan. Ia mengingatkan agar mekanisme carbon trading tidak dipandang sekadar transaksi uang, tetapi bagian dari upaya membangun ketahanan iklim (climate resilience) secara menyeluruh.

“Instrumen ekonomi lingkungan harus adil dan berpihak pada rakyat. Narasi ketahanan iklim perlu diperkuat agar publik memahami esensinya dengan benar,” tegas Ari.

Para perwakilan CSO juga mendorong agar pendanaan iklim global diarahkan pada aksi nyata di tingkat komunitas, bukan hanya untuk peningkatan kapasitas birokrasi. Pendekatan berbasis masyarakat dinilai mampu menciptakan dampak langsung, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelibatan masyarakat di tingkat tapak menjadi sorotan lain. Perwakilan Organisasi Kota Kita, Vanesha Manuturi, menilai perluasan jangkauan Program Kampung Iklim (ProKlim) hingga ke tingkat kota sebagai langkah strategis memperkuat partisipasi masyarakat urban.

“Program Kampung Iklim yang menjangkau warga di tingkat kota menjadi langkah strategis agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam aksi iklim lokal,” kata Vanesha.

Dari YPBB Bandung, Yobel Yaksa menekankan pengelolaan sampah organik sebagai strategi pengurangan emisi gas rumah kaca. “Pengelolaan sampah organik berpotensi besar menekan emisi metana sekaligus memberdayakan pemulung dan pekerja sektor informal dalam rantai ekonomi sirkular,” ujar Yobel.

Menanggapi beragam masukan, KLH/BPLH menegaskan komitmen membuka ruang kolaborasi lintas pihak di tingkat nasional maupun global. Hanif menyampaikan bahwa hasil dialog akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan dengan CSO agar upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri menghadapi krisis iklim, melainkan bergerak bersama masyarakat sipil yang menjadi garda terdepan perubahan.