Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua dapat kembali berjalan pada 2026, setelah dihentikan sementara akibat musibah longsor yang terjadi pada September lalu dan menelan tujuh korban jiwa.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuka kembali operasi sebelum evaluasi teknis dan keselamatan tuntas dilakukan.

“Tetapi yang titik dimana bermasalah, yang bencana itu, tim kita lagi melakukan evaluasi,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

Menurut Bahlil, proses evaluasi diperkirakan berlangsung hingga April 2026. Pemerintah ingin memastikan penyebab pasti longsor terungkap dan seluruh rekomendasi perbaikan dijalankan sebelum izin produksi diberikan kembali.

“Ya kita targetkan mungkin bulan 3, 4 pada tahun depan beroperasi. Kita nggak mau sembarangan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama pemerintah.

“Ini nyawa orang, jadi ini bukan persoalannya bisnis sama-sama. Nyawa orang. Dan kita harus ngecek apa penyebabnya (longsor). Setelah itu diaudit oleh tim ahli. Setelah itu rekomendasi, dilakukan perbaikan, baru dilakukan produksi,” kata Bahlil.

Sementara itu, laporan keuangan Freeport-McMoRan di kuartal III/2025 menunjukkan bahwa penghentian sementara operasi di distrik Grasberg memberikan dampak signifikan pada produksi PTFI. Namun untuk tambang yang tidak terdampak langsung seperti Big Gossan dan DMLZ, perusahaan menyebut restart dapat dimulai pada pertengahan kuartal IV/2025.

Adapun untuk tambang Grasberg Block Cave (GBC), pemulihan akan berjalan lebih lambat. Freeport menargetkan restart bertahap mulai paruh pertama 2026, dimulai dari blok PB2 dan PB3, disusul PB1S pada 2026, dan PB1C sebagai fase terakhir pada 2027.

Sebagai informasi, sekitar 50% dari cadangan terbukti dan probable PTFI per 31 Desember 2024 berada di area GBC, yang menyumbang sekitar 70% dari proyeksi produksi tembaga dan emas PTFI hingga 2029. Oleh karena itu, percepatan proses evaluasi dan pemulihan operasi menjadi krusial bagi kesinambungan produksi mineral strategis tersebut.

Harga Bitcoin kembali terkoreksi dan turun di bawah US$100.000 meski pemerintah Amerika Serikat resmi beroperasi kembali pada Rabu malam (13/11) waktu setempat, setelah Presiden Donald Trump menandatangani rancangan anggaran yang mengakhiri shutdown selama 43 hari. Kondisi tersebut membuat pasar kripto bergerak melemah, dengan Bitcoin merosot hingga menembus level support di kisaran US$96.000. Tekanan harga ini terjadi karena ketidakpastian makro tetap tinggi, terutama akibat tertundanya rilis data ekonomi utama dan belum jelasnya arah kebijakan suku bunga The Fed.

Pengakhiran shutdown memulihkan pendanaan federal hingga 30 Januari 2026 dan membuat lembaga kunci seperti Securities and Exchange Commission (SEC) serta Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kembali beroperasi penuh. Keberlanjutan agenda regulasi, termasuk pembahasan ETF kripto dan regulasi stablecoin, kembali menjadi perhatian pasar.

Namun, tidak seperti shutdown sebelumnya, reaksi pasar kripto kali ini lebih negatif. Gangguan selama 43 hari menyebabkan tertundanya publikasi data ekonomi penting seperti Consumer Price Index (CPI) dan laporan pekerjaan (nonfarm payrolls) untuk Oktober 2025. Akibatnya, pelaku pasar kehilangan acuan terekini mengenai kondisi ekonomi AS.

Sentimen inflasi turut menekan pasar. Data terakhir menunjukkan inflasi AS naik menjadi 3% pada September 2025, tertinggi sejak Januari. Angka itu meningkat dari 2,9% pada Agustus, meski masih sedikit di bawah ekspektasi pasar di 3,1%. Dengan tidak adanya data terbaru akibat shutdown, angka CPI September masih menjadi rujukan utama bagi Federal Reserve dalam menentukan arah kebijakan suku bunga.

Vice President INDODAX, Antony Kusuma, menilai pelemahan harga Bitcoin saat ini sebagai fase konsolidasi yang dipicu ketidakpastian global. Ia menyebut kebijakan suku bunga masih menjadi faktor dominan dalam pergerakan pasar kripto.

“Kebijakan suku bunga The Fed memiliki imbas terhadap pergerakan harga Bitcoin. Selain itu, selama arah kebijakan masih belum pasti, volatilitas pasar akan tetap tinggi karena investor cenderung menunggu kejelasan sebelum kembali masuk,” ujarnya.

Antony juga menilai bahwa peluang pemangkasan suku bunga pada Desember dapat menjadi titik balik harga. Menurutnya, perubahan arah kebijakan moneter dapat membuka ruang pemulihan pasar kripto setelah tekanan makro mereda.

Ia menegaskan bahwa koreksi di bawah US$100.000 dipengaruhi faktor eksternal, termasuk tertundanya rilis data ekonomi, inflasi yang masih tinggi, serta spekulasi kebijakan The Fed. “Penurunan harga Bitcoin di bawah US$100.000 dipengaruhi oleh beberapa faktor makro yang bersifat eksternal. Dengan berakhirnya shutdown dan operasional regulator kembali berjalan, pasar memiliki ruang untuk menata ulang arah dalam beberapa minggu ke depan,” jelasnya.

Antony mengimbau investor agar tidak bereaksi berlebihan terhadap volatilitas jangka pendek. “Seluruh investor bisa tetap tenang dan fokus pada prinsip manajemen risiko. Koreksi semacam ini adalah bagian dari mekanisme pasar, dan setiap investor perlu meninjau kembali strategi investasi jangka panjang sesuai profil risiko masing-masing,” tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan memulai proyek gasifikasi batu bara menjadi LPG tanpa memastikan kelayakan ekonominya. Ia menekankan bahwa seluruh investasi energi berskala besar wajib melalui perhitungan bisnis yang ketat sebelum masuk tahap konstruksi.

“Tidak ada sebuah investasi bisnis yang dilakukan tanpa melihat dari sisi keekonomian. Jadi pasti ekonominya salah satu yang kita akan perhitungkan,” tegas Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Bahlil mengingatkan bahwa pengalaman proyek Dimethyl Ether (DME) sebelumnya menjadi pelajaran penting. Proyek yang digarap PT Bukit Asam bersama Air Product dan PT Pertamina itu berhenti setelah Air Product, penyediteknologi asal Amerika Serikat, menarik diri karena aspek keekonomian dinilai tidak tercapai.

Meski begitu, minat investor global terhadap proyek gasifikasi dinilai tetap kuat. Pemerintah mencatat perusahaan-perusahaan dari China, Eropa hingga Amerika Serikat telah menyatakan ketertarikan untuk terlibat sebagai mitra teknologi maupun penyedia pendanaan, terutama untuk pengembangan DME sebagai substitusi LPG impor.

Menurut Bahlil, kolaborasi internasional memang diperlukan mengingat Indonesia masih membutuhkan transfer teknologi untuk memperkuat industri DME dalam negeri.

“Teknologinya itu salah satu dari Cina, dari Eropa, dari Amerika Serikat. Teknologinya kan, bangsa kita ini kita harus jujur, kita masih butuh teknologi luar,” jelasnya.

Bahlil menambahkan, Badan Pengelola Investasi Danantara akan menjadi pihak yang memimpin proyek hilirisasi ini. Proyek tersebut membutuhkan pendanaan besar dan pasar yang terjamin (‘captive market’), sehingga memerlukan institusi yang memiliki kapasitas finansial kuat.

“Tapi perusahaannya saya menyerahkan untuk BUMN dan Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive gitu loh,” ujar Bahlil.

Saat ini Danantara tengah menyelesaikan Feasibility Study (FS) yang ditargetkan rampung pada Desember 2025. Dengan begitu, pemerintah berharap seluruh proses bisa langsung beranjak ke konstruksi pada 2026.

“Kemarin kita ratas di Presiden, Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai,” tegas Bahlil.

Proyek gasifikasi batu bara menjadi LPG dan DME ini disebut menjadi salah satu program strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus memperkuat hilirisasi minerba.

Inovasi bahan bakar buatan anak negeri bernama Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos (Bobibos) tengah menjadi sorotan publik. Pakar energi Universitas Islam Riau, Ira Herawati mengatakan Bobibos merupakan angin segar bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Namun, ia menilai inovasi ini tetap memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh lembaga yang kredibel, sebelum bisa betul-betul menggantikan sumber energi yang sudah ada.

"Karena jangan-jangan justru lebih besar pula ini ongkosnya atau mungkin after effect-nya. Mungkin untuk jangka pendek bisa menjawab, tapi jangka panjang setelah itu, seperti apa? Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang angin segar, yang perlu diberi ruang untuk apresiasi, tapi juga memang perlu pembuktian lebih lanjut," kata Ira dalam Diskusi Satu Tahun Kabinet Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi di Pekanbaru, Riau, Jumat (14/11/2025).

Diklaim sebagai bahan bakar alternatif berbasis limbah jerami dengan memiliki RON 98, Ira menyebut untuk suatu produk, apalagi menyangkut kebutuhan energi orang banyak, tidak boleh hanya dinilai bagus saja. Namun, produk itu juga harus baik juga saat digunakan sehingga tidak menimbulkan efek samping.

Ia menilai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang saat ini sedang melakukan uji laboratorium Bobibos sudah tepat. Sebab setelah uji lab selesai, produk akan memiliki hak paten dan bisa aman saat dijual ke masyarakat.

"(Uji lab) ini bukan tidak mematahkan ya semangat anak bangsa untuk berkontribusi secara penelitian, penemuan, dan segala macam. Itu kita perlu bantu apresiasi, memberikan paten yang bagus kepada mereka," ucap Ira.

Senada dengan Ira, ekonom dari Universitas Persada Bunda Indonesia Riyadi Mustofa juga menyambut baik inovasi energi yang muncul di masyarakat seperti Bobibos yang kini menjadi perbincangan. Meski begitu, Riyadi mengingatkan Bobibos perlu melalui berbagai tahapan uji coba sebelum akhirnya bisa dijual secara umum ke masyarakat. Ia menekankan pentingnya uji lab dari lembaga terkait seperti Kementerian ESDM untuk membuktikan klaim yang ada saat ini.

"Kalau sudah komersial, sudah memiliki nilai ekonomis, ya (Bobibos) harus diurus izinnya, harus ada izin operasional, tata cara pembuatannya, izin edar. Karena itu barang dijual," ujar Riyadi.

Riyadi menjelaskan bahwa pengembangan energi alternatif merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Ia meyakini bahwa riset yang memadai akan membuat inovasi seperti Bobibos memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai keberlanjutan. Jika uji laboratorium menunjukkan hasil positif, bahan bakar alternatif tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat.

Namun sebelum mencapai tahap komersialisasi dan pengujian di Kementerian ESDM, sambung Riyadi, Bobibos juga perlu mengurus izin di Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Perdagangan. Sebab, Bobibos perlu mengantongi sertifikat, uji lab, dan izin operasional agar masyarakat aman saat menggunakannya.

"Ya sebaiknya memang kita taat aturan. Ketika taat aturan, kalau terjadi sesuatu, kita sudah ikut rule. Kalau bermasalah dengan hukum, kita sudah ikuti aturan," tegasnya.

Sementara itu, pakar komunikasi publik Universitas Riau (Unri), Chelsy Yesicha, menilai Bobibos merupakan bagian dari kreativitas publik dalam memenuhi kebutuhan energi alternatif. Ia menyebut pemerintah perlu merangkul penemuan ini karena sejalan dengan tujuan pemerintahan menciptakan swasembada energi yang termasuk dalam Astacita Prabowo-Gibran.

“Saya rasa diberikan ruang di rangkul. Karena itu kan salah satu usaha kedaulatan tadi. Mungkin bisa diberikan literasi,” ujarnya.

Meski begitu, Chelsy dengan tegas mengingatkan bahwa inovasi energi tidak boleh langsung dipasarkan tanpa melalui prosedur ilmiah. Ia menolak jika Bobibos dijual bebas sebelum penelitian komprehensif dilakukan.

“Kalau dipasarkan (tanpa uji lab) saya rasa tidak setuju. Karena kalau ada efek-efek yang negatif, bagaimana? Memang beberapa orang itu kan kadang membeli berdasarkan keyakinannya,” katanya.

Dikenal sebagai bahan bakar alternatif berbasis limbah jerami dengan klaim memiliki RON 98, Bobibos disebut-sebut dapat menjadi solusi energi ramah lingkungan dan membuka peluang ekonomi baru di pedesaan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun angkat bicara terkait Bobibos. Bahlil menegaskan, pemerintah belum dapat memberikan penilaian terhadap Bobibos sebelum hasil kajian teknis dan uji laboratorium lengkap diperoleh.

“Kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu,” ujar Menteri Bahlil singkat saat ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

MMA Indonesia sukses menyelenggarakan forum tahunan MMA IMPACT Indonesia 2025. Mengusung tema “Powering Marketing for Growth: Act, Accelerate, and Advance”, acara ini mempertemukan para ketua dewan, eksekutif C-level, pemilik bisnis, pendiri perusahaan, serta pengambil keputusan dari berbagai sektor pemasaran, media, periklanan, dan bisnis.

Melalui rangkaian sesi keynote, fireside chat, dan diskusi panel, forum ini menegaskan komitmen Marketing + Media Alliance (MMA) dalam memberdayakan pemasar melalui kerangka kerja berbasis bukti dan platform kolaboratif yang mendorong inovasi serta skalabilitas. Acara juga membahas percepatan transformasi digital Indonesia dan tantangan baru yang dihadapi industri dalam mengoptimalkan teknologi terbaru.

Ketua MMA Indonesia Sutanto Hartono menyampaikan bahwa mandat pemasaran kini berkembang dari sekadar membangun kesadaran menjadi penggerak pertumbuhan terukur dan peningkatan nilai perusahaan.

“Dengan adopsi AI, para pemimpin harus menanamkan kecerdasan pada setiap keputusan pemasaran, menyeimbangkan tujuan dan kinerja, serta merancang pengalaman pelanggan yang membangun loyalitas sekaligus pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya, dilansir Jumat (14/11).

Sementara itu, Shanti Tolani, Country Head dan Direktur Dewan MMA Indonesia, menyoroti pentingnya kolaborasi berbasis data, inovasi, dan teknologi kecerdasan buatan.

Ia mengutip potensi pasar Big Data Analytics Software Indonesia yang diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 9,35% hingga mencapai USD 73,77 miliar pada 2030, serta proyeksi pasar social commerce yang dapat mencapai USD 8,62 miliar pada tahun yang sama.

“Ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan pemasaran harus menancapkan setiap aspek strategi untuk menciptakan ekuitas merek dan nilai jangka panjang,” kata Shanti.

Forum ditutup dengan kesepakatan bahwa kepemimpinan pemasaran di Indonesia ke depan akan ditentukan oleh kemampuan mendorong pertumbuhan melalui langkah yang tegas dan bertanggung jawab. MMA IMPACT Indonesia 2025 menegaskan perannya sebagai platform penting dalam memperkuat transformasi digital yang inovatif dan berkelanjutan menjelang 2026.

Managing Director Non-Finansial Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Febriany Eddy, mengungkap alasan utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KS) kini tidak lagi bisa mengakses pinjaman perbankan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena perusahaan telah kehilangan creditworthiness akibat beban utang besar yang tidak ditopang pendapatan memadai.

“Akhirnya kan dia tidak ada creditworthiness lagi. Jadi dia nggak bisa minjem uang lagi layaknya perusahaan-perusahaan lain,” ujarnya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (14/11/2026).

Investasi Furnace yang Gagal Jadi Titik Awal Keruntuhan

Febriany menjelaskan, persoalan bermula dari investasi besar KS untuk membangun glass furnace. Secara konsep, langkah itu sebenarnya tepat karena KS berada di midstream dan ingin memperkuat suplai dari sisi upstream agar lebih efisien dan berkelanjutan.

“KS ini, dia ada investasi besar sebelumnya untuk bikin glass furnace… Itu dasar pemikirannya menurut saya pas. Cuma memang eksekusinya pada saat itu yang kurang baik,” katanya.

Ketika proyek itu rampung dan diuji, pabrik justru merugi saat dinyalakan, sehingga harus ditutup kembali. “Sehingga proyek itu selesai, malah ketika dinyalakan pabriknya malah rugi. Sehingga mau enggak mau ditutup lagi,” ujarnya.

Keputusan itu menyisakan utang luar biasa besar di neraca KS. Sementara proyeknya sendiri tidak menghasilkan pendapatan apa pun untuk mengimbangi kewajiban tersebut.

Teknologi Tertinggal, Overrun, dan Tidak Kompetitif

Menurut Febriany, kerugian muncul karena berbagai faktor teknis dan manajerial.

“Kalau dinyalakan rugi tuh dulu gini, mungkin teknologinya, kemudian desainnya yang kurang efektif, efisien, kemudian proyeknya sendiri juga overrun, overschedule. Kemudian ya ketika jadi teknologi orang lain mungkin udah lebih mature. Jadi akhirnya kalau dinyalakan dia tidak bisa berkompetisi.”

Ia menegaskan, industri baja memang sangat ketat dan menuntut efisiensi tertinggi.

“Baja ini juga bukan industri yang gampang… Operational excellence, efficiency, safety itu udah must be given. Nah ini sedikit aja kita lengah udah kalah kompetisinya.”

Beban utang besar dan bunga tinggi memperburuk posisi keuangan perusahaan.

HSM Kebakaran, Biaya Tetap Menggunung

Masalah semakin berat ketika dalam dua tahun terakhir sebelum 2025, **pabrik Hot Strip Mill (HSM)** milik KS mengalami kebakaran dan harus shutdown. Hal ini membuat perusahaan kehilangan produksi, sementara biaya tetap terus berjalan.

“Kalau udah kebakaran dia harus shutdown, tidak beroperasi. Bisa dibayang nggak fixed cost-nya bagaimana? Jadi itu bergulung terus,” katanya.

Tak Punya Modal Kerja, Beli Bahan Baku Berbunga 20%

Dengan hilangnya creditworthiness, KS tidak bisa memperoleh modal kerja dari bank. Perusahaan terpaksa membeli bahan baku melalui skema pembiayaan perdagangan dengan tingkat bunga sangat tinggi.

“Ketika dia nggak punya creditworthiness kan nggak bisa pinjem uang secara normal. Akhirnya dia beli bahan bakunya dengan bunga yang tinggi… Bayangkan aja di US dollar itu bisa sampai 20-an persen,” ujar Febriany.

Saat ini, KS hanya mampu beroperasi sekitar sepertiga dari kapasitas normal karena keterbatasan tersebut.

Masih Layak Diselamatkan

Meski kondisi keuangan KS dinilai “tidak baik”, BPI Danantara tetap melihat industri baja nasional memiliki prospek. Menurut Febriany, permintaan baja Indonesia masih bertumbuh, konsumsi baja per kapita masih rendah, dan secara fundamental industri ini tetap strategis.

“Kita harus lihat baja tidak bisa hari ini. You're investing for tomorrow, bukan untuk hari ini,” ujarnya.

BPI kini berada pada tahap final untuk memberi dukungan modal kerja kepada KS agar perusahaan dapat menjalankan operasi intinya kembali.

“Kalau dia balik ke normal lagi, apakah dia masih bisa bersaing dengan pemain lainnya? Ternyata dari hitungan kita, bisa. Tapi itu akan mengharuskan manajemen KS untuk banyak-banyak disiplin,” kata Febriany.

Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi pemain utama pariwisata Asia, namun sejumlah pekerjaan rumah mendesak harus dibenahi.

CEO Liberty International Tourism Group, Mario Enzesberger, menegaskan bahwa konektivitas, kualitas hotel, dan strategi pengembangan destinasi yang lebih terarah menjadi faktor penentu jika Indonesia ingin naik kelas.

“Asia sempat menjadi kawasan yang paling lama tertutup selama pandemi, sehingga begitu dibuka kembali, permintaan langsung meledak,” kata Enzesberger dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Momentum kebangkitan itu, menurutnya, harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat daya saing regional.

Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki modal kuat berupa kekayaan alam, budaya, dan standar pelayanan yang disebutnya “sudah jauh lebih baik dari Eropa.” Namun, dua sektor krusial perlu percepatan: aksesibilitas dan kapasitas akomodasi.

"Indonesia perlu memperkuat konektivitas, menambah hotel berkualitas, serta menghadirkan penawaran yang dibuat dengan cerdas tanpa kembali ke pariwisata massal,” ujarnya.

Enzesberger menilai fokus pada segmen menengah ke atas menjadi strategi paling realistis mengingat perubahan selera pasar global menuju pengalaman yang lebih personal dan bermakna. Ia juga menyoroti pentingnya mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama.

“Anda harus berusaha membuat wisatawan tinggal selama mungkin di negara yang indah ini,” katanya.

Sektor MICE disebut sebagai salah satu kekuatan besar yang belum dimaksimalkan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama jika mampu menggarap layanan, kenyamanan, konektivitas antarlokasi, dan pengalaman lokal secara konsisten.

“Asia punya pelayanan terbaik di dunia. Itu saja sudah modal besar untuk menjadi pemain kuat di industri MICE global,” ujarnya.

Tren pergeseran dari pariwisata massal menuju meaningful tourism juga menjadi momentum yang perlu ditangkap. Wisata masa depan, katanya, bukan lagi sekadar foto di destinasi populer, melainkan pengalaman komprehensif mencakup budaya, aktivitas luar ruang, kuliner, hingga wellness.

“Orang ingin melihat lebih dalam, memahami destinasi, bahkan mencium aroma dan merasakan sentuhan pengalaman yang otentik,” jelasnya.

Konektivitas udara tetap menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan pariwisata. Enzesberger mencontohkan Singapura sebagai hub efektif yang mampu mendistribusikan wisatawan ke negara-negara sekitar, termasuk Indonesia.

“Asia sudah punya bandara dan maskapai yang hebat. Masa depan perjalanan akan semakin mudah dengan otomatisasi, tanpa antrean, cukup dengan wajah sebagai kunci,” katanya.

Ia menilai teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan menjadi katalis perubahan industri perjalanan dalam jangka panjang, meski arah perkembangannya belum sepenuhnya terlihat.

“Kita semua belum tahu ke mana AI akan membawa pariwisata. Tapi pasti AI akan menjadi bagian dominan dari masa depan industri ini,” katanya.

Indonesia dinilai dapat memanfaatkan AI dan media sosial untuk memperkuat branding sebagai destinasi kelas dunia.

Liberty International Tourism Group disebut sedang memperluas ekspansi di Asia. Pada 2026, perusahaan berencana membuka lebih banyak kantor baru di Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

“Kami melihat Asia sebagai pasar masa depan. Kami ingin terlibat langsung dalam pertumbuhan luar biasa ini,” ujar Enzesberger.

Dalam pandangannya, Asia kini telah melampaui Eropa dalam hal kualitas layanan dan perhotelan.

“Kalian di Asia sudah berada di tingkat yang sangat baik. Hanya perlu sedikit memperkuat kebijakan MICE dan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai kebangsaan,” katanya.

Menutup pandangannya tentang masa depan pariwisata Asia, Enzesberger menjawab singkat: “Hebat.”

Desabumi bersama Society of Renewable Energy (SRE) Indonesia mendorong kemandirian energi dan percepatan digitalisasi Desa Sukobubuk, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melalui program “Menghubungkan Desa, Menumbuhkan Harapan” yang digelar pada 10 November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan akses energi bersih, dan memanfaatkan teknologi untuk membuka peluang baru bagi masyarakat.

Program tersebut menjadikan Desa Sukobubuk sebagai model desa mandiri energi melalui pembangunan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 10 kWp dan 20 kWh. Infrastruktur ini menggerakkan pompa irigasi pertanian, cold storage hasil panen, serta penerangan fasilitas umum. Selain itu, internet berbasis satelit turut disediakan untuk mendukung aktivitas ekonomi digital bagi petani dan pelaku UMKM.

Pendiri SRE, Zagy Berian, menjelaskan pendekatan program dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan warga. “Kami membangun sistem dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat melalui diskusi, tujuannya untuk mensinergikan kebutuhan dan potensi alam yang ada. Ide ini didorong oleh masyarakat, Desabumi dan SRE membantu merumuskan untuk menciptakan teknologi tepat guna,” ujarnya.

Pendiri Desabumi, Gamma Thohir, menilai Desa Sukobubuk menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengadopsi energi terbarukan dan akses digital. “Desa Sukobubuk menjadi contoh nyata bagaimana kemandirian energi dan akses digital dapat berjalan beriringan untuk mendorong kemajuan desa, dan kami sangat bangga melihat semangat masyarakat yang terus berkembang dalam memanfaatkan energi terbarukan serta konektivitas internet untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas peluang di berbagai sektor,” katanya.

Manfaat PLTS mulai dirasakan warga, terutama pada sektor pertanian. Seorang warga menyampaikan bahwa pengairan lahan kini lebih mudah karena pompa air dapat beroperasi kapan pun tanpa kekhawatiran kekurangan daya. “Hasil panen kami jadi lebih efektif, dan penghasilan pun ikut meningkat,” ungkapnya.

Dalam kegiatan bertajuk Saba Desa – Energi dan Pangan, warga bersama tim Desabumi dan SRE meninjau langsung infrastruktur PLTS dan berdialog dengan pengelola sistem energi. Para petani menjelaskan bahwa pasokan air irigasi kini tidak lagi bergantung pada listrik PLN. Teknologi ini membantu mereka menghadapi musim kemarau panjang dan meningkatkan hasil panen hingga 30 persen.

Selain mendukung produktivitas pertanian, konektivitas internet turut dimanfaatkan kelompok tani dan UMKM untuk memperluas pemasaran produk lokal. Rifqi Suweno, pelaku UMKM sekaligus Sekretaris Desa Sukobubuk, mengatakan aktivitas penjualan kini tidak hanya bergantung pada pasar tradisional. “Dulu kami hanya menjual di pasar lokal, sekarang bisa melakukan pemasaran lewat online. Pemasukan jadi lebih stabil,” ujarnya.

Momentum Hari Pahlawan disebut menjadi pengingat tentang bentuk perjuangan modern, yaitu menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi hijau, dan memperkuat ketahanan desa. “Kalau dulu pahlawan berjuang untuk kemerdekaan, kini kita berjuang untuk keberlanjutan. Setiap langkah kecil mulai dari desa, dari petani, dari pelajar adalah bagian dari perjuangan menjaga bumi,” kata Gamma Thohir.

Kegiatan ditutup dengan dialog antara warga dan perwakilan SRE Indonesia mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor. Diskusi tersebut menyoroti pembangunan model Desa Energi dan Digital sebagai arah baru pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat inovasi energi bersih dan ekonomi berkelanjutan.

Managing Director Non-Finansial Holding Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Febriany Eddy, memastikan sovereign wealth fund Indonesia bakal menyuntik dana ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Pernyataan itu disampaikannya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

"Jadi, itu yang sekarang sedang dikaji, tahap pertama. Ini tahap pertama adalah ngasih modal kerja," jelas Febri.

Meski demikian, ia belum bisa merinci besaran pendanaan karena masih dalam tahap kajian.

Asal tahu saja, KS telah mengajukan dukungan dana sebesar US$ 500 juta atau Rp 8,28 triliun kepada Danantara. Modal ini akan digunakan untuk menurunkan biaya bahan baku dan meningkatkan efisiensi operasional.

Namun, Febri menekankan bahwa modal kerja saja tidak cukup. Perusahaan harus menerapkan disiplin manajemen, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai standar operational excellence.

"Nah waktu kita lihat ini, seandainya KS kita tolong, dia dapat beroperasi dengan normal nih, kalau dia balik ke normal lagi, apakah dia masih bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya? Ternyata dari hitungan kita, bisa. Tapi, bisa itu akan mengharuskan manajemen KS untuk banyak-banyak disiplin," tegasnya.

Di sisi lain, Industri baja nasional menghadapi tantangan berat, dengan 55% suplai nasional berasal dari impor, mayoritas dari China. Meski demikian, potensi pertumbuhan tetap tinggi karena konsumsi baja per kapita Indonesia masih satu digit, jauh di bawah negara lain.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan konkret kenapa KS perlu diselamatkan. Disamping itu, KS juga memiliki sejarah panjang dengan multiplier effect besar bagi perekonomian nasional.

"Secara fundamental, demand masih growing," kata Febri. Suntikan dana ini diharapkan mampu mengembalikan KRAS ke operasi normal, sehingga bisa bersaing kembali.

KS kata Febri juga memiliki sejumlah keunggulan lain diantaranya, dari sisi lokasi. Kawasan industri KS terbilang strategis dengan akses tol, kereta, dan pelabuhan dalam laut (deep sea port) hingga 200 ribu DWT. Infrastruktur ini bisa dimanfaatkan jika manajemen KS disiplin dan investor tertarik.

“Nah, kawasan industri ini akan complementary kalau tenennya benar. Jadi kita ingin menghidupkan menjayakan kembali Krakatau Steel,” tegas Febri.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) INDEF, Abra Talattov, menilai kehadiran Indonesia pada COP30 di Brasil sebagai momentum diplomasi iklim paling penting dalam satu dekade terakhir. Ia menyatakan Indonesia datang bukan hanya membawa komitmen, tetapi bukti konkret transformasi energi nasional yang dipimpin BUMN energi.

“Posisi Indonesia di COP30 sangat strategis karena dunia melihat kita sebagai negara berkembang yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan agenda penurunan emisi,” ujar Abra dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (14/11/2025).

Ia menyebut pernyataan Ketua Delegasi Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengenai pentingnya aksi iklim yang inklusif dan berkeadilan mencerminkan realitas yang dihadapi Indonesia.

Menurutnya sebagai negara dengan konsumsi energi meningkat dan kebutuhan pembangunan besar, Indonesia membutuhkan ruang transisi yang proporsional. Ia menilai narasi inklusivitas dan keadilan menjadi fondasi posisi negosiasi Indonesia di COP30, terutama dalam sektor energi yang berkontribusi paling besar terhadap emisi.

Abra menyatakan kredibilitas Indonesia semakin kuat dengan penyampaian roadmap dekarbonisasi secara terbuka dan komprehensif. Ia menilai langkah seperti early retirement PLTU, program co-firing biomassa, dan ekspansi energi terbarukan menunjukkan bahwa Indonesia tengah menjalankan transformasi yang terukur.

“Saya menilai komitmen PLN dalam mendorong transisi energi bukan sekadar wacana, melainkan proses sistematis yang sedang berjalan,” kata Abra.

Ia mendukung kesiapan PLN dalam RUPTL Hijau yang meningkatkan porsi pembangkit energi terbarukan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan energi Indonesia bergerak menuju keberlanjutan. Peningkatan kapasitas EBT dalam RUPTL dinilai tidak hanya memperkuat target penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi energi bersih.

Abra menilai COP30 sebagai momentum memperkuat akses pembiayaan transisi energi. Ia menyebut Indonesia perlu menagih komitmen negara maju melalui skema seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), pendanaan karbon, hingga blended finance, namun tetap menjaga ruang fiskal.

“Pendanaan transisi energi harus adil dan tidak membebani APBN. Negara maju punya tanggung jawab historis yang harus diwujudkan melalui dukungan pendanaan dan teknologi,” tegasnya.

Abra juga mengapresiasi penegasan Indonesia terhadap prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR). Ia menilai prinsip ini penting agar dekarbonisasi tidak mengorbankan agenda pengentasan kemiskinan, industrialisasi, dan pembangunan ekonomi.

“Indonesia siap melangkah, tetapi harus dalam kerangka yang proporsional dan sesuai kapasitas nasional,” ujarnya.

Ia menilai implementasi transisi energi telah terlihat melalui program PLN dan BUMN energi lainnya. Menurutnya, elektrifikasi desa, pengembangan PLTS atap dan PLTS terdesentralisasi, serta rencana super grid menunjukkan transformasi energi yang berjalan seiring pemerataan pembangunan. Ia menegaskan transisi energi harus memastikan akses energi yang terjangkau dan andal.

Abra mengingatkan bahwa selain mitigasi, Indonesia perlu memperkuat agenda adaptasi iklim. Ia menilai transisi energi harus selaras dengan strategi ketahanan nasional, terutama mengingat kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Infrastruktur energi yang lebih bersih dan tangguh akan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi risiko iklim sekaligus menjaga stabilitas ekonomi,” jelasnya.

Ia menekankan pengelolaan sumber daya mineral transisi seperti nikel, tembaga, dan bauksit harus berada dalam satu kerangka yang terintegrasi dengan strategi dekarbonisasi. Menurut Abra, penguatan tata kelola dapat menjadikan Indonesia pusat industri baterai dan teknologi hijau global.

“Ini modal geopolitik besar Indonesia. Dengan integrasi kebijakan yang tepat, Indonesia bisa naik kelas dalam rantai pasok global,” katanya.

Abra mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan COP30 sebagai titik balik transformasi energi Indonesia. Ia menyatakan keberhasilan transisi energi membutuhkan sinergi pemerintah, BUMN energi, swasta, dan dukungan internasional.

“Kita berada pada fase krusial sejarah. Jika transisi energi dikelola secara inklusif, adil, dan berbasis bukti, Indonesia tidak hanya memenuhi komitmen iklim global, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang,” tutupnya.

Di tengah upaya percepatan transformasi digital dan meningkatnya kompleksitas ekosistem teknologi informasi (TI), sebetulnya mayoritas perusahaan sudah mengadopsi AI. Dalam laporan terbarunya berjudul The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation, biro konsultasi manajemen global McKinsey menyebut 70% perusahaan di dunia telah mengadopsi AI.

Begitu juga dengan cloud. Berdasarkan perhitungan IDC, lebih dari 90% aplikasi yang baru dikembangkan pada 2028 diperkirakan akan mendukung multi-cloud. Masalahnya, yang dibutuhkan bukan sekadar mempercepat adopsi cloud dan AI, melainkan juga memanfaatkan solusi yang mampu mempermudah tata kelola, hemat dari sisi biaya, dan tangguh dalam menjaga keamanan data.

“Kalau melihat data, perusahaan yang mengadopsi cloud dan AI sudah marak, tetapi yang mengadopsi cloud dan AI dengan kemampuan menyederhanakan kompleksitas jaringan, menekan biaya, dan aman masih terhitung sedikit,” kata Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk (IDX: MLPT), dalam seminar Beyond IT Struggles: Your Cloud Breaktrough Starts Here yang diselenggarakan perusahaannya di Pullman Thamrin, Jakarta, Kamis (6/11) lalu.

Jip Ivan lalu menyebut setidaknya ada dua solusi strategis keluaran Microsoft yang memenuhi tiga kriteria tersebut. Dua solusi yang dimaksud, antara lain Microsoft Azure Landing Zone dan Microsoft Sentinel. Microsoft Azure Landing Zone, atau sering disingkat menjadi Microsoft ALZ, merupakan fondasi infrastruktur cloud yang aman, terstruktur, dan skalabel bagi beban kerja (workload) berat.

Deni Teguh Triyanto, Cloud Product Specialist Multipolar Technology, menjelaskan, Microsoft ALZ memberikan panduan menyeluruh tentang desain arsitektur cloud yang sesuai dengan best practice Microsoft Adoption Framework; standardisasi kebijakan keamanan, jaringan, identitas, dan manajemen sumber daya; penerapan otomatisasi agar proses penerapan lebih cepat, konsisten, dan minim kesalahan; serta kepatuhan terhadap standar industri seperti ISO 27001, GDPR, dan HIPAA.

Jadi, Deni menegaskan, dengan Microsoft ALZ, perusahaan dapat mempercepat transformasi digital tanpa harus kehilangan kendali atas tata kelola dan keamanan datanya. Lingkungan ini juga mendukung pengembangan solusi berbasis AI dan data analytics secara efisien—seperti VisionAnalytics, solusi dari Multipolar Technology—karena sudah didukung infrastruktur yang aman, menyediakan performa tinggi, dan kapasitas yang dapat ditingkatkan atau diturunkan secara elastis sesuai kebutuhan bisnis.

Kemudian, Microsoft Sentinel sebagai lini penjaga siber. Ignasius Oky Yoewono, SIEM Product Manager-IT Security Section Head Multipolar Technology, memaparkan, ketika data dan aplikasi berpindah ke cloud, ancaman siber juga berkembang semakin kompleks. “Microsoft Sentinel hadir sebagai platform layanan berbasis cloud yang menggunakan AI dan machine learning (ML) untuk melindungi, mendeteksi, menganalisis, dan menanggapi ancaman yang ada di cloud maupun on-premises secara near-real-time,” jelasnya.

Solusi ini memungkinkan perusahaan memperoleh perlindungan komprehensif dengan kemampuan SecOps terintegrasi, memanfaatkan AI untuk mengantisipasi dan menghentikan penyerangan, serta mengoptimalkan cakupan datalake terpadu yang hemat biaya. Dengan Microsoft Sentinel, keamanan tidak lagi reaktif, tetapi proaktif mendeteksi dan menanggapi ancaman sebelum menimbulkan kerugian.

Jip Ivan menambahkan, menggabungkan Microsoft ALZ dengan Microsoft Sentinel memberikan nilai strategis yang signifikan bagi kinerja perusahaan. “Menjadikan perusahaan tidak hanya membangun infrastruktur cloud yang efisien dan terkelola, tetapi juga memastikan perlindungan menyeluruh terhadap seluruh aset digital berbasis AI,” ungkapnya. “Hubungi Multipolar Technology untuk mengaplikasikannya.”

Sekolah Hukum dan Studi Internasional Universitas Prasetiya Mulya (SHSI Prasmul) mendorong penguatan regulasi insentif energi terbarukan di Indonesia melalui riset akademik yang dipresentasikan dalam ajang Call for Paper Domus Legalis Cogigatio Journal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada 1 Agustus–5 September 2025. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) nasional yang baru mencapai 15,2 gigawatt atau sekitar 0,4% dari total potensi 3.686 gigawatt.

Rendahnya pemanfaatan EBT menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong transisi energi bersih. Tantangan seperti keterbatasan investasi, minimnya riset aplikatif, dan infrastruktur yang belum merata memperlambat pemanfaatan potensi energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, hingga energi laut. SHSI Prasmul melihat kesenjangan tersebut perlu dijawab melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan penguatan dasar regulasi.

Dalam forum ilmiah tersebut, tiga mahasiswi penerima Beasiswa Bakti Indonesia — Dewi Elvani Lumban Gaol, Aprilia Eukarista Paskaria, dan Lusia Marselina Mbu Pake — bersama Wakil Dekan SHSI Prasmul sekaligus dosen, Ulya Yasmine Prisandani, mempresentasikan karya ilmiah berjudul “Strengthening the Role of Indonesian Stakeholders in Energy Incentive: A Comparative Study with UK Law.” Studi ini menyoroti peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan insentif energi terbarukan.

Melalui pendekatan komparatif dengan praktik di Inggris, tim peneliti menilai Indonesia membutuhkan badan regulator energi terbarukan yang independen untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efektivitas kebijakan. Insentif energi dinilai dapat mempercepat pengurangan emisi, menarik investasi ramah lingkungan, dan mendukung target Net Zero Emission 2060 jika dijalankan dengan kerangka hukum yang lebih kuat.

Ulya Yasmine Prisandani menegaskan pentingnya landasan hukum yang jelas untuk memastikan proses transisi energi berjalan inklusif. “Peran hukum sangat penting dalam memastikan transisi energi berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui studi komparatif dengan Inggris, kami ingin menunjukkan bagaimana Indonesia dapat memperkuat kerangka hukumnya agar insentif energi benar-benar mampu mendorong perubahan nyata di sektor energi nasional,” ujarnya.

Penulis pertama, Dewi Elvani Lumban Gaol, menjelaskan bahwa penelitian ini mencerminkan komitmen Prasetiya Mulya dalam mendorong riset yang relevan dengan isu keberlanjutan. “Di Prasmul, kami tidak hanya belajar teori hukum, tapi juga diarahkan untuk melihat dampak nyata kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan. Energi terbarukan adalah bagian dari masa depan yang harus diperjuangkan, dan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkannya,” ungkap Dewi.

Studi tersebut meraih predikat “Elaborasi Data Terbaik” berkat penyusunan data yang komprehensif dan metodologi analisis yang detail. Temuan utama penelitian menekankan perlunya reformasi kebijakan insentif energi agar lebih adaptif terhadap tantangan transisi energi, termasuk kebutuhan investasi, akses teknologi, dan penguatan tata kelola.

Tim SHSI Prasmul berharap hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi energi terbarukan. Dewi menyampaikan bahwa kajian ini perlu diimplementasikan secara nyata. “Kami berharap penelitian ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa menjadi referensi nyata bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat komitmen menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.

Capaian tim SHSI Prasmul mempertegas peran akademisi dalam mendorong transformasi energi nasional melalui riset, kolaborasi, dan rekomendasi berbasis data.