PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) memperluas portofolio ke sektor energi surya dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 130 Megawatt (MW) di Bali. Proyek ini akan dikembangkan bersama PT PLN (Persero) Wilayah Bali dan mitra strategis asal Tiongkok.

Direktur Utama FUTR, Ir. Tonny Agus Mulyantono, mengatakan kesepahaman dengan PLN telah dicapai, dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan mitra Tiongkok dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat.

“Kami telah menyepakati pengembangan PLTS sebesar 130 MW bersama PLN Bali. Saat ini kami sedang menyiapkan penandatanganan MoU dengan mitra strategis asal Tiongkok, yang merupakan perusahaan global di bidang teknologi energi surya danenergy storage. Penandatanganan akan dilakukan dalam waktu dekat, menunggu kedatangan delegasi mitra kami ke Jakarta pekan depan,” ujar Tonny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen FUTR dalam mendukung transisi energi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission 2060. Proyek PLTS di Bali tersebut akan menjadi salah satu proyek energi bersih terbesar di wilayah tersebut, sekaligus menjadi proyek percontohan (pilot project) integrasi sistem PLTS dengan jaringan smart grid milik PLN.

FUTR menilai sinergi dengan PLN dan mitra internasional akan mempercepat adopsi teknologi energi surya dan memperkuat kapasitas sistem ketenagalistrikan di Bali, yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa.

Selain memperluas portofolio energi terbarukan, ekspansi ini juga memperkuat fundamental perusahaan setelah pengambilalihan pengendalian oleh PT Aurora Dhana Nusantara (Ardhantara). FUTR sebelumnya telah mengembangkan proyek panas bumi (geothermal) di Jawa Tengah melalui anak usaha PT Sejahtera Alam Energy.

“Kami menargetkan FUTR menjadi perusahaan energi hijau terpadu—mengelolageothermal, PLTS, hingga proyek hidrogen hijau ke depan,” tambah Tonny.

Dengan kapasitas 130 MW, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan bauran energi terbarukan di Bali dan mendukung kemandirian energi daerah wisata tersebut. FUTR optimistis pembangunan PLTS akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan perusahaan menuju posisi sebagai pemain utama energi hijau di Asia Tenggara.

Di tengah inflasi medis yang menanjak, potensi defisit dana jaminan sosial, dan sengketa klaim yang berulang, sistem kesehatan Indonesia dinilai berjalan rapuh.

Di satu sisi, ada tuntutan idealisme medis untuk memberikan pelayanan terbaik. Di sisi lain, ada realitas kalkulasi biaya yang kian terbatas.

Inflasi medis yang tinggi, ancaman defisit BPJS Kesehatan, dan sengketa klaim yang berulang adalah bukti nyata ketegangan ini. Dalam kondisi demikian, sebuah disiplin ilmu yang selama ini kurang dikenal publik hadir sebagai penjaga keseimbangan, yaitu kedokteran asuransi (insurance medicine).

Krisis biaya kesehatan, ketimpangan layanan, dan kebocoran klaim menandakan perlunya tata kelola pembiayaan berbasis ilmu kedokteran, bukan sekadar rumus aktuaria. Kedokteran asuransi hadir bukan untuk memilih antara sisi medis atau finansial, tetapi menjembatani keduanya agar sistem jaminan sosial dan industri asuransi kembali sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurut Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI, Marsma TNI (Purn) Dr. dr. Wawan Mulyawan, SpBS, Subsp.N-TB, SpKP, AAK, kedokteran asuransi adalah sebuah evolusi logis dari profesi dokter.

"Selama ini, sistem pembiayaan kesehatan dipimpin oleh logika biaya, bukan logika klinis. Padahal mutu layanan dan keberlanjutan keuangan tidak bisa dipisahkan. Kedokteran asuransi berbasis bukti mengembalikan peran dokter sebagai gatekeeper sekaligus policy advisor," tegasnya.

Dr. Wawan menekankan bahwa tanpa peran aktif dokter dalam merancang manfaat, mengendalikan klaim, dan mengevaluasi risiko, sistem jaminan sosial akan terus menjadi arena tarik-menarik antara pihak pembayar (asuransi/BPJS) dan penyedia layanan (rumah sakit/dokter).

Untuk itu, dibutuhkan suatu badan seperti Insurance Medicine Council yang bertugas menjaga keseimbangan antara hak peserta, keberlanjutan dana, dan tanggung jawab profesional dokter.

Dari perspektif industri, dr. Emira E. Oepangat, FLMI, CFP, AEP, AAAIJ, AAAK, selaku Ketua Panitia FORESIGHT PERDOKJASI 2025, melihat kedokteran asuransi sebagai jembatan yang vital.

"Kita bicara financial sustainability, tapi bagaimana bisa berkelanjutan kalau analisis risiko tidak didukung data klinis? Dokter dan aktuaria harus duduk di meja yang sama," ujarnya.

dr. Emira, yang juga Country Director Indonesia LOMA LIMRA International, menyoroti inflasi medis yang mencapai 13-15% per tahun, dimana penyakit kronis seperti gagal ginjal dan jantung menyedot hampir separuh dari total klaim BPJS. Jika dibiarkan, tren ini akan memaksa perusahaan untuk memangkas manfaat dan peserta JKN-KIS akan menghadapi antrean yang semakin panjang.

"Kedokteran asuransi membangun health-financing intelligence, kecerdasan pembiayaan untuk mencegah kebocoran klaim dan melindungi peserta," jelasnya.

Ia menegaskan, pandangan yang melihat kesehatan sebagai beban biaya adalah blind spot kebijakan yang berbahaya. Seharusnya, kesehatan dipandang sebagai aset finansial bangsa yang menentukan produktivitas dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Indonesia tidak perlu mulai dari nol. Dr. Wawan mencontohkan negara seperti Swiss, Belanda, dan Swedia, di mana kedokteran asuransi telah terintegrasi dalam sistem jaminan sosial melalui evidence-based decision making.

“Sudah saatnya Indonesia mengikuti jejak itu. Dokter tak boleh hanya pelaksana klaim, tapi juga perancang sistem yang berkeadilan,” ujarnya.

dr. Emira menilai kunci masa depan ada pada integrasi digital dan transparansi data. “Kita punya peluang emas membangun Health Insurance Intelligence Hub, platform data bersama antara dokter, aktuaria, dan regulator. Itulah masa depan kedokteran asuransi Indonesia,” tegasnya.

University of Basel di Swiss, misalnya, memiliki program Master of Advanced Studies in Insurance Medicine untuk melatih dokter menjadi penilai kebijakan.

"Indonesia harus berani membangun ekosistem serupa. Tanpa dokter yang memahami pembiayaan dan risiko, sistem jaminan sosial akan terus sibuk memadamkan api tanpa tahu dari mana sumber asapnya," seru dr. Wawan.

Sementara itu, dr. Emira melihat kunci masa depan terletak pada integrasi digital dan transparansi data. “Kita butuh tata kelola kesehatan berbasis bukti, data, dan integritas profesi bukan kepentingan sektoral,” ujar dr. Emira.

Pada intinya, kedokteran asuransi bukanlah tentang keberpihakan pada industri atau BPJS, melainkan pada keseimbangan sistem secara keseluruhan. PERDOKJASI kini tengah membentuk Medical Advisory Board lintas profesi untuk memberikan rekomendasi ilmiah dalam kebijakan klaim, tarif, dan desain manfaat.

Dalam struktur besar sistem kesehatan nasional, kedokteran asuransi berpotensi menjadi pilar ketiga, setelah pilar pelayanan dan pilar pembiayaan, yang memastikan setiap keputusan medis sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal.

Seperti disimpulkan dr. Wawan, "Kesehatan yang berkeadilan tak mungkin dicapai tanpa pembiayaan yang sehat. Dan pembiayaan yang sehat tak akan bertahan tanpa dokter yang memahami sains di baliknya.". Kedokteran asuransi adalah jawaban atas tantangan itu.

PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Kali ini, Bank Aladin Syariah menyalurkan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa S2 yang merupakan Anggota Muhammadiyah.

Bantuan ini akan disalurkan melalui Muhammadiyah Scholarship Agency (MSA) yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan beasiswa yang profesional, transparan, efektif, dan berkelanjutan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi Anggota Muhammadiyah, sekaligus mencetak lulusan yang unggul, berdaya saing, serta berkontribusi positif bagi bangsa.

Penandatanganan kerja sama dilakukan di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan dihadiri langsung oleh Bapak Koko Rachmadi selaku Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Ir. Ahmad Romadhoni Surya Putra, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. selaku Direktur MSA, dan Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph,D. selaku Ketua Badan Pembina MSA danSekretaris PP Muhammadiyah.

“Bagi Bank Aladin Syariah, pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Melalui penyaluran dana pendidikan ini, kami berharap dapat membantu mahasiswa S2 Anggota Muhammadiyah untuk fokus pada studinya dan semakin siap menjadi pemimpin di masa depan,” ujar Koko Rachmadi, Presiden Direktur Bank Aladin Syariah yang dikutip di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Direktur Muhammadiyah Scholarship Agency, Ir. Ahmad Romadhoni Surya Putra, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., menyambut baik kerja sama ini. “Kerja sama dengan Bank Aladin Syariah sangat berarti bagi kami dalam memperluas manfaat program beasiswa bagi Anggota Muhammadiyah yang sedang atau akan menjalani pendidikan S2. Dukungan ini sejalan dengan visi kami dalam mencetak generasi unggul dan membangun peradaban berkemajuan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan semangat Muhammadiyah," katanya.

Melalui sinergi ini, Bank Aladin Syariah dan Muhammadiyah Scholarship Agency berharap dapat memperluas dampak positif pendidikan, meningkatkan kompetensi akademik, serta memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam mencerdaskan dan memakmurkan kehidupan bangsa.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mencetak rapor merah pada akhir perdagangan Rabu, 15 Oktober 2025. Berdasarkan data RTI, IHSG turun 15,34 poin atau setara -0,19% ke 8.051,17 usai bergerak dari rentang level 7.936,37 ke 8.132,52.

Pergerakan saham pada penutupan perdagangan hari ini didominasi oleh tren negatif. Sebanyak 449 saham melemah, 232 saham menguat, dan 122 saham mendatar.

Sampai sore ini, IHSG sudah mencatatkan volume transaksi 36,16 miliar lembar saham dengan frekuensi 2.698.254 kali. Adapun nilai transaksi yang dibukukan mencapai Rp29,95 triliun.

Saham terlaris hari ini adalah PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) dengan nilai transaksi Rp3,59 triliun, disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Rp1,63 triliun dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) senilai Rp1,10 triliun.

PT Shield On Service Tbk (SOSS) menjadi saham top losers dengan koreksi -15% ke level Rp1.105. Disusul PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) yang anjlok -15% ke Rp306 dan PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) yang merosot -14,99% ke Rp164.200.

Sementara jajaran top gainers diduduki PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) yang meroket 34,69% ke Rp198. Kemudian, PT Martina Berto Tbk (MBTO) yang loncat 34,67% ke Rp268 dan PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) yang melejit 24,88% ke Rp1.330.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan 8 skenario terkait potensi penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Sayangnya, hal tersebut kini masih dalam tahap perampungan dan belum dibahas dalam rapat resmi pemerintah.

“Belum, belum dirapatkan. Tapi kan sudah bikin skenario-skenario, ada 8 skenario,” tuturnya saat ditemui di Grand Mercure Kemayoran dalam acara Satya JKN Award 2025, Rabu (15/10/2025).

Menurut Ghufron, pemerintah akan membahas seluruh kemungkinan tersebut dalam rapat FTM sebelum menetapkan kebijakan final.

Ia menegaskan, setiap keputusan akan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban tambahan.

“Pemerintah itu kan bagaimana tidak memberatkan masyarakat. Tapi masyarakat itu harus paham juga bahwa kesehatan itu mahal,” jelasnya.

Sayangnya, kata Ghufron, hingga kini kesadaran masyarakat terhadap biaya kesehatan yang sebenarnya masih rendah. Banyak yang beranggapan layanan kesehatan gratis, padahal biaya perawatan di fasilitas kesehatan cukup tinggi.

“Orang kan tidak tahu kalau kesehatan itu mahal. Harusnya, umpamanya ke rumah sakit itu habis sekian. Terus siapa yang bayarin? Kan gitu. Kan orang tidak tahu, tahunya gratis. Padahal mahal, kesehatan dimanapun itu mahal. Tidak ada kesehatan yang murah,” tegas Ghufron.

Ia menilai, tantangan utama bukan hanya pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada literasi masyarakat tentang nilai ekonomi dari kesehatan.

“Masalahnya di situ, orang tidak tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama BPJS Kesehatan disebut tengah mengkaji formula keberlanjutan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk melalui evaluasi iuran agar sistem tetap berdaya dukung tanpa mengurangi akses layanan bagi peserta.

Sekedar informasi, pemerintah merencanakan kenaikan iuran BPJS di tahun 2026 seperti yang tertuang pada Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026 setelah lima tahun ini tidak mengalami kenaikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat tata kelola industri peer-to-peer lending (pinjol) melalui program Pembiayaan Inklusif dan Produktif Digital (Pindar).

Adapun langkah ini diambil guna menekan potensi penyalahgunaan pinjaman daring untuk aktivitas ilegal seperti judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK, Agusman, menegaskan bahwa pihaknya telah meminta seluruh penyelenggara Pindar melakukan langkah konkret dan strategis dalam mengidentifikasi serta memitigasi risiko penyalahgunaan dana.

“OJK telah meminta kepada Penyelenggara Pindar untuk melakukan langkah-langkah konkret dan strategis dalam rangka mengidentifikasi dan memitigasi risiko penyalahgunaan dana, termasuk transaksi judi online,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis, Rabu (15/10/2025).

Selain itu, OJK juga menginstruksikan agar setiap penyelenggara mengambil tindakan tegas bila ditemukan indikasi penggunaan dana untuk kegiatan ilegal tersebut.

“Apabila ditemukan indikasi pemanfaatan pembiayaan untuk judi online, Penyelenggara wajib mengambil tindakan, antara lain menolak pencairan dana, menonaktifkan akun yang terindikasi melanggar ketentuan, dan melakukan pelaporan kepada pihak berwenang,” lanjutnya.

Tidak hanya tindakan preventif, OJK juga berkomitmen melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh penyelenggara pinjaman digital demi memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

“OJK akan terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan penegakan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Agusman.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan tata kelola industri pinjol agar tetap berfungsi sebagai sarana pembiayaan produktif, bukan konsumtif atau ilegal.

Dengan demikian, pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap aturan diharapkan dapat menjaga integritas sektor keuangan digital nasional.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menegaskan komitmennya menjaga profitabilitas di tengah tekanan inflasi dan volatilitas rupiah dengan mengandalkan pemulihan portofolio merek utama serta langkah efisiensi berkelanjutan.

Emiten barang konsumen ini juga melanjutkan program pembelian kembali saham atau buyback senilai Rp2 triliun hingga akhir Oktober 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap nilai saham dan kepercayaan investor.

Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap mengatakan, 14 merek utama perusahaan yang berkontribusi sekitar 55% terhadap total bisnis kembali menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun ini.

Di antaranya adalah Pepsodent, Royco, Lifebuoy, Rinso, dan Bango, yang mengalami peningkatan penjualan berkat inovasi produk dan relaunch di beberapa kategori.

“Kami melihat momentum pemulihan yang kuat pada merek-merek inti berkat inovasi relevan dan pendekatan pemasaran yang adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen,” ujar Benjie dalam paparan publik, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan, fokus perusahaan adalah memperkuat merek unggulan dan mempertahankan relevansi produk bagi berbagai segmen pasar.

Dari sisi keuangan, Direktur Keuangan Unilever Indonesia Neeraj Lal melaporkan bahwa penjualan bersih perusahaan pada semester I-2025 turun 4,4% dibanding periode sama tahun lalu. Namun, pada kuartal II-2025 tercatat pemulihan signifikan dengan tren perbaikan margin dan volume penjualan.

“Kami melihat trajektori positif menjelang paruh kedua tahun ini,” kata Neeraj.

Neeraj menekankan, perusahaan mengimplementasikan sejumlah langkah efisiensi dan pengendalian biaya untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan optimalisasi rantai pasok guna menjaga stabilitas margin.

Sebagai bagian dari strategi mempertahankan nilai bagi pemegang saham, Unilever melanjutkan program share buyback senilai Rp2 triliun yang diumumkan awal tahun ini.

Program tersebut akan berlangsung hingga akhir Oktober 2025, dengan harga pembelian maksimal Rp1.700 per saham.

“Langkah ini mencerminkan keyakinan kami terhadap fundamental bisnis jangka panjang serta komitmen pada pemegang saham,” ujar Neeraj.

Benjie menambahkan, strategi Unilever pada 2025 berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan dan ketahanan margin melalui efisiensi operasional, inovasi, dan pengelolaan modal kerja yang disiplin.

“Kami percaya kombinasi antara pemulihan merek inti dan pengendalian biaya yang ketat akan menjaga kinerja solid di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” katanya.

Dengan strategi tersebut, Unilever optimistis dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu pemain utama di industri barang konsumen cepat saji (FMCG) Indonesia, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap kinerja keuangannya sepanjang 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan gerakan gotong royong yang berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.

“Jaminan kesehatan nasional adalah gerakan gotong royong, menegakkan keadilan sosial untuk memutus mata rantai ketimpangan-ketimpangan kesehatan dan ekonomi,” tuturnya dalam acara Satya JKN Award 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa semangat gotong royong menjadi dasar pelaksanaan JKN, di mana seluruh lapisan masyarakat saling menopang dalam sistem perlindungan sosial.

“Yang kaya membantu yang miskin, pengusaha membantu pekerjanya, pemerintah membantu masyarakat yang paling miskin,” katanya.

Menurut Cak Imin, pemerintah hingga kini membantu sekitar 96 juta masyarakat melalui program penerima bantuan iuran (PBI) dengan alokasi anggaran mencapai Rp60 triliun.

“Sampai hari ini pemerintah membantu 96 juta melalui program penerima bantuan iuran, tidak kurang angkanya Rp60 triliun rupiah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran JKN selama lebih dari satu dekade telah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Tidak ada lagi istilah orang miskin tidak boleh sakit, orang miskin harus berobat, dan kita semua menjadi kekuatan bahu-membahu mewujudkan JKN yang sehat,” tutur Cak Imin.

Dalam acara yang sama, ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan JKN sebagai bagian dari kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat.

“Mari kita pastikan setiap program perlindungan sosial terintegrasi dalam kebijakan nasional dan sukses menjadi bagian dari jalan pemberdayaan masyarakat,” tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa peran badan usaha menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

“Kita pertama sangat bersyukur, bangga, dan penuh semangat hari ini menyaksikan para pemenang JKN Award yang pertama kalinya diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan kesuksesan jaminan kesehatan nasional,” pungkasnya dalam acara Satya JKN Award 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol apresiasi, tapi bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi ini pengakuan negara bagi para badan usaha, pejuang kesejahteraan umum rakyat kita,” katanya.

Cak Imin menyebut dukungan badan usaha terhadap JKN dan Universal Health Coverage (UHC) merupakan bentuk solidaritas sosial sekaligus investasi jangka panjang bagi produktivitas pekerja dan efisiensi korporasi.

“Saya ulangi, mendukung JKN dan UHC adalah bentuk solidaritas sosial serta investasi jangka panjang badan usaha untuk pekerja makin produktif, untuk biaya operasional jangka panjang menurun, untuk memperkuat stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan JKN selama lebih dari satu dekade telah menunjukkan dampak ekonomi nyata, termasuk penurunan 70% beban pengeluaran kesehatan masyarakat.

“Sebagai gerakan moral kolektif menuju bangsa yang kuat dan sehat serta berdaya, Satya JKN Award harus terus menjadi semangat kita untuk menjadi pendorong motivasi kepatuhan yang lebih baik dan penguat sinergi pemerintah, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha,” pungkasnya.

BRI Insurance memperluas jangkauan pemasaran melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor. Kolaborasi ini bertujuan menyediakan produk asuransi mikro untuk tempat usaha bagi para pedagang di seluruh pasar Kota Bogor.

Kerjasama ini disepakati secara langsung oleh Bapak David Uluan Pospos, selaku Pimpinan Cabang Jakarta 2 BRI Insurance, dan Bapak Jenal Abidin, selaku Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Acara penandatanganan berlangsung di The Gazebo Cafe, Club Bogor Raya, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pada hari Selasa, 14 Oktober 2025.

Penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Bapak Jenal Mutaqin Selaku Wakil Walikota Bogor, Ibu Dewi Kurniasari Selaku Kabag Perekonomian Walikota Bogor, Bapak Abdul Haris Maraden Selaku Direktur Operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bapak Gatut Susanta Selaku Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya, dan Bapak Haikal dan Bapak Wawan Selaku Staf ahli Perumda Pasar Pakuan Jaya beserta perwakilan dari BRI Insurance Bapak Dendy Eko Widiarto, Bapak Prayogo Koes Anggoro beserta team.

“Penandatangan kerjasama ini adalah kolaborasi yang sangat bagus untuk seluruh pedagang yang tergabung pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, dengan adanya kerjasama ini para pedagang akan lebih merasa terlindungi oleh asuransi, seperti yang bapak ibu ketahui bahwa sebelumnya baru-baru ini terjadi kebakaran disalah satu pasar di Bogor dan para pedagang dipasar itu tidak memiliki asuransi” Ucap Jenal Mutaqin selaku Wakil Walikota Bogor

Pada sambutannya Bapak David Uluan Pospos selaku Pimpinan Cabang Jakarta 2 BRI Insurance menyampaikan apresiasi dan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan Masyarakat sekitar.

“Dengan adanya kerjasama ini BRI Insurance semakin berkomitmen untuk memberikan pelayanan asuransi yang terbaik dengan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam melayani seluruh nasabah khususnya para pelaku usaha Mikro dari kalangan pedagang Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor"

Pada kesempatan yang sama, Bapak Jenal Abidin selaku Direktur Utama Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor juga menyampaikan apresiasinya atas langkah strategis ini dalam mendukung perlindungan para pelaku usaha mikro sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi khususnya pada daerah Bogor.

Lanjutnya, Bapak Jenal Abidin menyampaikan bahwa Saat ini, jumlah pedagang pasar di bawah naungan PPJ mencapai sekitar 8.000 orang. Selain itu Pemerintah turut mendorong PPJ agar terus menciptakan pasar yang lebih menarik dan interaktif bagi masyarakat. Pasar bukan hanya tempat belanja, tapi juga tempat berinteraksi. Saya berharap ada event-event atau terobosan yang bisa menarik masyarakat datang, terutama di pasar-pasar baru seperti Pasar Jambu Dua dan Pasar Sukasari yang perlu penanganan khusus agar semakin representatif,” pungkas Jenal Abidin.

Kerjasama yang dilakukan BRI Insurance beserta mitra bisnisnya, merupakan bentuk dari komitmen perusahaan untuk menjadi partner yang terpercaya dan juga handal, dalam memberikan solusi perlindungan bagi seluruh lapisan Masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

Melalui konfirmasi langsung, Budi Legowo Direktur Utama BRI Insurance mengatakan bahwa tujuan kerjasama ini kami lakukan, tentu sebagai upaya mengamankan masa depan para pelaku UMKM khususnya di Perumda Pasar Jaya Pakuan Bogor dengan membangun Kemitraan yang strategis untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah.

PT Unilever Indonesia Tbk resmi menunjuk Hendri Widiarta sebagai Direktur menggantikan Willy Saelan, usai mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di kantor pusat perseroan di BSD, Tangerang, Rabu (15/10/2025).

Penunjukan ini dilakukan bersamaan dengan paparan publik tahunan, di mana Unilever melaporkan kinerja semester pertama 2025 yang stabil di tengah dinamika pasar.

Hendri membawa pengalaman lebih dari 28 tahun di bidang sumber daya manusia (SDM) lintas industri, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Sebelum bergabung dengan Unilever, ia menjabat sebagai Senior Vice President Human Resources, Asia Pacific di B. Braun, perusahaan asal Jerman yang bergerak di sektor perangkat medis dan farmasi, dengan tanggung jawab atas 17.000 karyawan di kawasan Asia Pasifik.

Sebelumnya, Hendri juga memegang berbagai posisi senior di SC Johnson, RGE Group (APRIL, Pacific Oil & Gas), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk, dengan fokus pada pengembangan budaya organisasi, manajemen talenta, serta transformasi SDM berbasis strategi bisnis.

Penunjukan Hendri sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Willy Saelan, yang telah menjadi Direktur sejak 2015 dan berkarier di Unilever selama tiga dekade. Willy dikenal berperan besar dalam membangun fondasi SDM dan budaya organisasi Unilever Indonesia yang kuat.

Presiden Direktur Unilever Indonesia, Benjie Yap, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Willy sekaligus menyambut bergabungnya Hendri ke jajaran direksi.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Willy atas kepemimpinan dan kontribusinya dalam membangun fondasi SDM yang kuat. Dengan bergabungnya Hendri, Perseroan akan tetap fokus memperkuat kapabilitas SDM dan mendorong transformasi menuju fase berikutnya,” ujar Benjie dalam keterangan resminya.

“Bersama, kami bertekad menumbuhkan inovasi, menanamkan budaya kinerja tinggi, dan menegakkan disiplin dalam eksekusi demi pertumbuhan berkelanjutan bagi Perseroan dan masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu, Hendri menyatakan kesiapannya untuk memperkuat strategi talenta Unilever di masa mendatang.

“Saya telah lama mengagumi nilai-nilai Unilever dan komitmennya dalam mengembangkan talenta sebagai kekuatan utama. Saya siap bekerja sama dengan tim untuk meningkatkan kapabilitas, mempercepat pencapaian kinerja, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Hendri.

Unilever Indonesia menegaskan bahwa pengangkatan Hendri berlaku efektif segera setelah penutupan RUPSLB. Dengan demikian, susunan direksi Perseroan kini terdiri dari Benjie Yap (Presiden Direktur), Neeraj Lal, Alejandro Meinardo Jr Santos Concha, Vandana Suri, Enny Hartati Sampurno, dan Hendri Widiarta.

Pada semester I 2025, Unilever mencatat penjualan bersih Rp18,2 triliun dan laba bersih Rp2,2 triliun. Meskipun terkoreksi secara tahunan akibat penyesuaian di beberapa kategori dan kanal penjualan, kinerja tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan paruh kedua 2024, menandakan awal pertumbuhan positif bagi perusahaan.

Penunjukan Hendri diharapkan memperkuat fokus Unilever dalam transformasi SDM dan inovasi organisasi, sejalan dengan ambisi jangka panjang untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan di pasar Indonesia.

PT Multi Medika Internasional Tbk (kode saham: MMIX) pada hari ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengagendakan pembahasan dan persetujuan atas pemberian saham bonus bagi seluruh pemegang saham. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperkokoh struktur permodalan serta mendongkrak likuiditas saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan konsisten meneguhkan komitmen dalam pengembangan bisnis berkelanjutan dengan mendiversifikasi portofolio produk dari sektor kesehatan ke dalam lini Fast-Moving Consumer Goods (FMCG). Sejak tahun 2024, MMIX telah meluncurkan sejumlah produk andalan, antara lain Alfamart BT21 Bamboo Tissue dan MIUBaby Soft Quality (SQ) pada Maret 2024, disusul Miutiss Bamboo Tissue pada April 2024, kemudian KCI BT21 KMT (Kartu Multi Trip) pada Agustus 2024, serta Alfa BT21 Clairine dan Indomaret Baby Diaper pada Desember 2024.

Langkah ekspansi ini didukung oleh efisiensi proses produksi berteknologi tinggi serta perluasan jaringan distribusi di modern trade, e-commerce, dan kanal institusional. Meskipun pada 2024 Perseroan mencatat adanya penyesuaian penjualan akibat proses repackaging yang dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar, pelanggan kini telah melakukan pemesanan ulang (re-order), menandakan tren pemulihan penjualan yang positif menjelang akhir tahun.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada hari ini, para pemegang saham menyetujui rencana pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus. Melalui aksi korporasi ini, modal disetor penuh Perseroan meningkat dari Rp 60 miliar menjadi Rp 120 miliar.

Rincian pembagian saham bonus sebagai berikut:

• Nilai kapitalisasi agio saham: Rp 60.005.317.250,-
• Jumlah saham bonus: 2.400.212.690 lembar saham
• Nilai nominal per saham: Rp 25,-
• Rasio pembagian: 1 : 1 (setiap 1 saham lama memperoleh 1 saham bonus)
• Daftar pemegang saham yang berhak: 27 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB
• Tanggal distribusi saham bonus: 10 November 2025

“Pembagian saham bonus ini merupakan wujud apresiasi kami kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya. Langkah ini sekaligus memperkuat struktur permodalan, meningkatkan likuiditas saham di pasar, serta menegaskan komitmen MMIX untuk terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan” ujar Mengky Mangarek, Direktur Utama PT Multi Medika Internasional Tbk.

Pelaksanaan RUPSLB berlangsung secara elektronik melalui sistem Electronic General Meeting System Kustodian Central Efek Indonesia (eASY.KSEI) sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, dengan agenda tunggal pembagian saham bonus. Seluruh tahapan rapat berjalan sesuai tata tertib dan transparan dengan pengawasan dari Notaris Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek (BAE),serta KAP Hadori dan rekan.

PT Multi Medika Internasional Tbk terus berkomitmen memperkuat fundamental bisnis melalui inovasi produk, efisiensi proses produksi, serta tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Perseroan optimis bahwa strategi yang dijalankan akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi positif bagi pemegang saham dan masyarakat luas.