Bisnis.com, JAKARTA— Penggelaran layanan 5G di Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu penyebabnya diduga karena masyarakat belum terlalu membutuhkan jaringan teknologi kelima.

Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai lambatnya adopsi 5G di Indonesia dipengaruhi permintaan di pelanggan yang belum signifikan. Masyarakat merasa jaringan 4G sudah cukup untuk mendukung berbagai aktivitas digital.

“Kebutuhan pelanggan [subscribers] ternyata sebagian besar telah terpenuhi dengan layanan 4G,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (28/10/2025).

Selain itu, Agung menilai penetrasi perangkat yang mendukung teknologi 5G juga masih rendah.

Dia menilai pemerintah dapat berperan mendorong percepatan adopsi 5G, misalnya melalui insentif fiskal, keringanan biaya spektrum bagi operator, atau program sosialisasi publik untuk memperkenalkan manfaat nyata 5G di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan.

“Pemerintah bisa jadi perlu membuat program insentif dan sosialisasi agar adopsi layanan 5G dapat "dipercepat,” katanya.

Merujuk pada laporan keuangan Indosat, pada semester I/2025 perusahaan melanjutkan penguatan dan integrasi jaringan termasuk ekspansi 5G sebagai bagian dari strategi pasca-merger, melalui pembelian besar perangkat keras dan perangkat lunak dari pemasok global seperti Huawei, Nokia, dan Ericsson.

Sementara Telkom, berdasarkan laporan keuangan Telkom semester I/2025, melakukan penambahan BTS (Base Transceiver Station) 5G oleh Telkomsel yang tercatat sebanyak 2.537 unit dari total 280.434 BTS.

Jumlah BTS 5G ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan BTS 4G yang mencapai 229.214 unit, menegaskan bahwa ekspansi 5G Telkomsel masih dalam tahap awal dan selektif.

Capex (capital expenditure) Telkom pada semester I/2025 tercatat sebesar Rp9,5 triliun atau 13% dari total revenue, dengan lebih dari 50% dialokasikan untuk ekspansi digital connectivity—termasuk jaringan fiber optik, tower, satelit, dan kabel bawah laut yang mendukung penggelaran 5G.

Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum yang belum tersedia sepenuhnya. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G.

“Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1800, 2100. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki tarif tinggi.

Meutya mengakui meski tidak mudah, kehadiran internet yang terjangkau bagi masyarakat harus diupayakan.

"Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat,” ujar Meutya dikutip, Selasa (28/10/2025).

Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa daerah karena kurangnya kompetitor. Dia berharap agar operator memperhatikan harga yang diberikan kepada pelanggan.

“Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena,” ujarnya.

Menurut Meutya, pemerintah memahami bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar, namun hal itu bisa diatasi melalui langkah kolaboratif, termasuk dengan skema berbagi infrastruktur dengan operator lain sehingga ongkos gelar dapat ditekan menjadi lebih terjangkau.

"Biaya mahal itu relatif,” kata Meutya.

Menkomdigi juga menekankan pentingnya transparansi tarif dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selain soal harga, Meutya menegaskan perlindungan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama.

Dia berharap ISP dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkeadilan, di mana masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa menikmati layanan internet dengan harga wajar dan mutu terjamin.

“Jangan sampai ketika jaringan down, pelanggan tetap dikenakan biaya penuh. Itu tidak adil,” tegasnya.

Sebelumnya, harga langganan internet tetap atau fixed broadband di Indonesia mencapai US$0,41 megabit per detik (Mbps), paling mahal dibandingkan dengan biaya internet di negara Asia Tenggara lainnya.

Dilansir dari laman Visual Capitalist mengacu data We Are Social, harga yang dibayarkan orang untuk mengakses internet bervariasi di seluruh dunia.

Di Filipina, biaya rata-rata yang dihabiskan untuk berlangganan internet rumah mencapai US$0,14. Sementara itu Malaysia dan Vietnam masing-masing sekitar US$0,09 dan US$0,04. Singapura terendah di Asia Tenggara dengan tarif US$0,03 per Mbps.

Data dari We Are Social membandingkan biaya langganan internet dari lebih dari 60 negara pada 2025. Data tersebut membandingkan biaya internet fixed broadband per Mbps.

Bisnis.com, JAKARTA — Amazon, raksasa e-commerce global, berencana memangkas hingga 30.000 posisi korporat mulai Selasa (28/10/2025) waktu setempat, sebagai bagian dari upaya efisiensi biaya dan penyesuaian atas perekrutan berlebih selama lonjakan permintaan di masa pandemi.

Berdasarkan informasi dari tiga sumber yang dikutip dari Reuters, jumlah itu setara hampir 10% dari sekitar 350.000 karyawan korporat Amazon, meskipun hanya sebagian kecil dari total 1,55 juta pegawai secara keseluruhan.

Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terbesar di Amazon sejak perusahaan memangkas sekitar 27.000 posisi pada akhir 2022.

PHK dilakukan di tengah pertumbuhan Amazon yang cukup kuat. Amazon melaporkan pendapatan yang melampaui ekspektasi analis pada kuartal pertama dan kedua tahun 2025.

Pada kuartal I/2025, pendapatan Amazon mencapai US$155,7 miliar, mengalahkan perkiraan $155,29 miliar. Kemudian, pada kuartal II/2025 pendapatan naik 13% dari tahun ke tahun (YoY) menjadi U$167,7 miliar, melebihi estimasi konsensus sebesar $162,15 miliar.

Amazon juga mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar e-commerce dan cloud global, dengan pangsa pasar AS sebesar 37,6% pada Agustus 2025.

Ruang lingkup pemangkasan kali ini belum sepenuhnya jelas dan masih dapat berubah tergantung prioritas keuangan perusahaan. Menurut laporan Fortune, divisi sumber daya manusia (SDM) berpotensi menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan kemungkinan pemangkasan sekitar 15%.

Adapun, hingga saat ini juru bicara Amazon menolak memberikan komentar.

Selama dua tahun terakhir, Amazon telah melakukan pemangkasan dalam skala lebih kecil di berbagai unit bisnis, termasuk perangkat, komunikasi, podcast, serta layanan lainnya. PHK terbaru ini diperkirakan akan menyentuh beberapa divisi, seperti People Experience and Technology (SDM dan teknologi), perangkat dan layanan, serta operasi, menurut sumber terkait.

Para manajer dari tim yang terdampak telah diminta mengikuti pelatihan pada Senin (27/10/2025) mengenai cara menyampaikan pemberitahuan kepada staf setelah email resmi PHK dikirimkan mulai Selasa pagi.

CEO Amazon Andy Jassy tengah menjalankan inisiatif untuk memangkas birokrasi berlebih, termasuk dengan mengurangi jumlah manajer. Ia bahkan membuka jalur pengaduan anonim untuk melaporkan inefisiensi internal, yang telah menghasilkan sekitar 1.500 masukan dan lebih dari 450 perubahan proses, menurut pernyataannya awal tahun ini.

Jassy sebelumnya juga mengatakan bahwa peningkatan penggunaan kecerdasan buatan (AI) kemungkinan akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja lebih lanjut, terutama melalui otomatisasi tugas-tugas rutin.

“Langkah terbaru ini menunjukkan bahwa Amazon kemungkinan telah merasakan cukup banyak peningkatan produktivitas yang digerakkan oleh AI sehingga memungkinkan pengurangan tenaga kerja secara signifikan,” ujar Sky Canaves, analis di eMarketer.

Menurutnya, Amazon juga berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan investasi jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur AI dengan profitabilitas jangka pendek.

Berdasarkan data situs Layoffs.fyi yang memantau pemangkasan tenaga kerja di sektor teknologi, sekitar 98.000 tenaga kerja telah di-PHK tahun ini di 216 perusahaan, dibandingkan dengan 153.000 posisi sepanjang 2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrumfrekuensi yang belum tersedia sepenuhnya.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G.

“Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz untuk menggelar layanan 5G nonstand-alone (NSA). Artinya, teknologi 5G dijalankan bersamaan dengan teknologi 4G di pita yang terbatas.

Menurut Marwan, spektrum yang ideal untuk 5G seharusnya berada di pita 2600 MHz dan 3500 MHz. Frekuensi di pita tersebut masih lebar.

Dia menambahkan, beberapa negara juga memanfaatkan pita 700 MHz untuk layanan 5G, yang berarti ekosistemnya sudah matang sehingga ongkos gelar dan adopsi di pasar dapat berjalan cepat.

Dia berharap pemerintah dapat segera melelang spektrum baru agar operator dapat melakukan pengembangan layanan secara optimal. Marwan memperkirakan pengembangan 5G di Indonesia baru akan berjalan signifikan setelah spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz tersedia.

“Insya Allah tercapai [2030] karena kalau kita lihat kan, sekarang yang ada 1800, 2100, 2300, baru ada 3,5. Itu memanfaatkan yang ada aja, mudah-mudahan dengan spektrum real 5G yang datang nih, yang akan dilelang [700 MHz, dan 2,6 Ghz], mudah-mudahan di situ development 5G,” kata Marwan.

Marwan juga menyampaikan harapan agar proses lelang nantinya mempertimbangkan kemampuan industri dalam menanggung biaya frekuensi yang tergolong tinggi.

Menurutnya, industri telekomunikasi belum tersentuh secara signifikan oleh program insentif pemerintah, sementara beban biaya yang ditanggung operator cukup besar.

“Bayangkan 12,4% dari gross revenue itu adalah cost regular recharges. Itu baru spektrum frekuensi saja, belum yang lain-lain. Jadi wajar,” tuturnya.

Marwan berharap, program insentif yang disiapkan pemerintah dapat membuat biaya spektrum menjadi lebih terjangkau.

“Karena kan spektrum-spektrum yang existing sekarang luar biasa harganya, karena tiap tahun mereka naik terus dan sebagainya kan,” katanya.

Dia menambahkan, ada beberapa bentuk insentif yang diharapkan pelaku industri, antara lain skema pembayaran bertahap serta penurunan harga dasar per megahertz.

“Kemudian juga dikalkulasi antara total existing cost dengan future cost, sehingga kita bisa menurunkan in total secara keseluruhan daya perspektumnya itu turun, kira-kira gitu,” kata Marwan.

Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar.

Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

“Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G.

Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia.

“Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

“Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025).

Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G.

Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

“Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA— Grab Indonesia merespons langkah pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (Ojol). Tarif hingga status driver rencananya diatur dalam perpres baru tersebut.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi melalui model kemitraan yang dinilai telah memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Model tersebut memungkinkan para mitra mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang.

Grab, lanjut Tirza, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

Lebih lanjut, Tirza menegaskan pembahasan mengenai status hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi perlu dikaji dengan cermat.

Menurutnya, jika mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau memperoleh hak seperti karyawan tetap, maka fleksibilitas yang menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.

“Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan yang fleksibel sesuai kebutuhan mereka,” kata Tirza kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Dia mencontohkan pengalaman di sejumlah negara yang telah menerapkan klasifikasi ulang status mitra. Di Spanyol, platform seperti Glovo hanya dapat mempertahankan sekitar 17% mitra sebelumnya, sementara Deliveroo keluar dari pasar dan Uber melakukan pengurangan mitra.

Di Swiss, Uber Eats hanya bisa mempertahankan 33% pengemudi setelah perubahan status kerja, dan di Inggris, kebijakan serupa mengurangi jumlah pengemudi Uber hingga 85.000 orang.

Dia mengatakan pengalaman di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kemitraan secara menyeluruh maupun mitra dengan hak seperti karyawan tetap, dapat berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan dalam menyerap mitra.

“Jika diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10–20% dari jumlah mitra aktif saat ini,” ujar Tirza.

Dia menambahkan, perubahan tersebut juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel. Selain pengemudi, dampak serupa juga bisa dirasakan oleh jutaan mitra UMKM di Indonesia.

Karena itu, Grab berharap proses penyusunan Perpres ini dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis dialog, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, pelaku industri, akademisi, maupun komunitas mitra pengemudi aktif.

“Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tutur Tirza.

Dia menegaskan, Grab Indonesia tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi dan jutaan mitra UMKM, serta memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami percaya, dengan regulasi yang berimbang dan adaptif terhadap kondisi Indonesia, kita dapat bersama-sama mewujudkan visi Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera,” tutup Tirza.

Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menyiapkan Perpres yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojek online sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draft itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Instagram baru saja meluncurkan fitur terbaru bernama Watch History yang berfungsi untuk menyimpan Reels yang sudah anda tonton.

Fitur ini memungkinkan anda menjelajahi kembali tontonan Reels yang kemungkinan terlewat untuk anda simpan.

"Pernahkah Anda mencoba kembali ke Reel yang pernah Anda lihat di Instagram dan Anda tidak dapat menemukannya? Nah, ada fitur baru yang akan membantu. Jika Anda masuk ke 'Profil' dan di bawah 'Pengaturan', di bawah 'Aktivitas Anda', sekarang ada Riwayat Tontonan, jadi Anda dapat melihat setiap Reel yang pernah Anda tonton," kata kepala Instagram, Adam Mosseri, dalam sebuah pengumuman, dikutip dari TechCrunch, Selasa (28/10).

Fitur baru ini sama persis seperti yang sudah ada di TikTok, di mana anda dapat mengurutkan Riwayat Tontonan berdasarkan tanggal, minggu atau bulan terakhir, atau rentang tanggal tertentu.

Anda pun juga dapat menghapus Reels dari riwayat tontonan jika diinginkan.

Meskipun begitu, fitur Watch History pada Instagram sedikit lebih fleksibel karena anda dapat mengurutkan video berdasarkan urutan kronologis atau kronologis terbalik, atau berdasarkan penulis.

Untuk mengakses fitur baru ini, pengguna cukup membuka Profile, lalu ke Settings dan bagian Your Activity, kemudian pilih Watch History.

Sebelumnya, pengguna telah menemukan solusi untuk memulihkan video yang hilang, seperti mengunduh data mereka dari aplikasi dan menelusurinya untuk mendapatkan riwayat tontonan.

Fitur ini membuat proses pencarian video yang hilang jauh lebih mudah dan menghilangkan kebutuhan akan solusi semacam ini.

Selain itu, fitur ini menjadikan pengalaman menonton Reels Instagram setara dengan TikTok.

Bisnis.com, JAKARTA—Platform media sosialX mengimbau pengguna yang menggunakan kunci keamanan atau passkey untuk autentikasi dua faktor (2FA) segera melakukan pendaftaran ulang sebelum 10 November 2025. Jika tidak, akun pengguna akan dikunci hingga proses pendaftaran ulang diselesaikan.

Melansir laman Bleeping Computer pada Selasa (28/10/2025) X menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna yang menggunakan passkey atau kunci keamanan berbasis perangkat keras seperti YubiKey.

Kedua metode ini dikenal lebih aman karena menggunakan kunci kriptografi yang tersimpan di perangkat atau sistem operasi untuk memverifikasi identitas pengguna, bukan kata sandi tradisional yang rentan dicuri melalui serangan phishing atau malware.

“Menjelang 10 November, kami meminta semua akun yang menggunakan kunci keamanan sebagai metode 2FA untuk mendaftar ulang agar tetap bisa mengakses X,” tulis akun resmi @Safety milik X.

X menjelaskan pengguna dapat mendaftar ulang kunci keamanan yang sudah dimiliki atau menggunakan kunci baru. Namun, jika pengguna memilih mendaftarkan kunci baru, maka kunci lama tidak akan berfungsi kecuali turut didaftarkan ulang.

X menegaskan kebijakan ini tidak terkait dengan insiden keamanan apa pun, melainkan akibat dari migrasi domain dari twitter.com ke x.com.

Karena sistem keamanan berbasis kunci tersebut terhubung langsung ke domain twitter.com, maka setelah domain lama tidak lagi digunakan, kunci yang terdaftar di sana otomatis tidak akan berfungsi.

Setelah 10 November, pengguna yang belum memperbarui 2FA-nya akan kehilangan akses hingga mereka melakukan salah satu dari langkah berikut:

1. Mendaftarkan ulang kunci keamanan atau passkey,

2. Beralih ke metode 2FA lain, seperti aplikasi autentikator, atau

Menonaktifkan 2FA (meskipun langkah ini tidak disarankan demi keamanan akun).
Untuk melakukan pendaftaran ulang, pengguna dapat mengunjungi laman x.com/settings/account/login_verification/security_keys, menonaktifkan kunci keamanan lama, lalu menambahkan kembali kunci tersebut. Pengguna juga akan diminta memasukkan kata sandi untuk memverifikasi identitas.

Setelah proses ini selesai, kunci keamanan dan passkey akan terhubung dengan domain x.com, sehingga tidak akan terpengaruh ketika twitter.com resmi dihentikan penggunaannya.

Bisnis.com, JAKARTA— Saham perusahaan keamanan siber F5 Inc. (NASDAQ: FFIV) anjlok 5,8% dalam perdagangan setelah jam bursa pada Senin (27/10), setelah perusahaan memperingatkan insiden peretasan yang memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris akan menekan penjualan serta permintaan layanan mereka.

Dikutip dari laman Reuters pada Selasa (28/10/2025) F5 sebelumnya mengungkapkan peretas telah memperoleh akses jangka panjang dan persisten ke sejumlah sistem internal, termasuk kode sumber dari salah satu layanan keamanan sibernya yang utama.

Menurut laporan Reuters, dua sumber yang mengetahui penyelidikan menyebut pelaku diduga merupakan peretas yang didukung oleh pemerintah China. Pejabat AS mengatakan jaringan federal turut menjadi target dalam insiden tersebut dan telah mendesak tindakan cepat untuk mengamankan sistem yang terdampak.

“F5 memperkirakan akan terjadi gangguan jangka pendek terhadap siklus penjualan karena pelanggan fokus menilai dan memperbaiki sistem mereka setelah insiden keamanan baru-baru ini,” kata perusahaan itu dalam pernyataannya.

Meski begitu, eksekutif F5 menyebut sejauh ini belum melihat adanya penurunan permintaan. CEO F5 Francois Locoh-Donou mengatakan insiden tersebut terutama berdampak pada pelanggan BIG-IP.

Sebagian pelanggan harus segera memperbarui sistem mereka ke versi terbaru, sementara sebagian kecil lainnya mengalami kebocoran data terbatas yang menurut perusahaan tidak bersifat sensitif. F5 memproyeksikan pertumbuhan pendapatan tahun fiskal 2026 hanya di kisaran 0% hingga 4%, di bawah perkiraan rata-rata analis sebesar 4,8% menurut data LSEG.

Dampak terhadap permintaan diperkirakan akan lebih terasa pada paruh pertama tahun fiskal, sebelum kembali normal pada paruh kedua. Untuk kuartal pertama, perusahaan memperkirakan pendapatan di kisaran US$730 juta–US$780 juta atau sekitar Rp12,1 triliun–Rp12,97 triliun dengan asumsi kurs Rp16.620 per dolar AS.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan analis sebesar US$791 juta atau Rp13,15 triliun. F5 juga menambahkan proyeksi tersebut telah memperhitungkan potensi gangguan akibat kemungkinan penutupan pemerintahan AS atau government shutdown.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan penetrasi internet 5G pada 2030 ditargetkan dapat menyentuh 32% dari total populasi. Adapun pada awal 2025, penetrasi 5G Tanah Air masih berkisar 4%-5%.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pemerintah berupaya mendorong internet yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk melalui jaringan 5G.

"Pemerintahan mencanangkan 32 persen setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030," kata Nezar, Senin (28/10/2025).

Dia menjelaskan saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya masih 10 persen dari total populasi, atau tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80 persen.

Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

“Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”.

Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Twimbit, perusahaan riset yang berfokus pada pemberdayaan bisnis dan inovasi, mengungkapkan tantangan terbesar Indonesia dalam membangun kecerdasan buatan (AI) berdaulat adalah ketidaksiapan ekosistem. Dibutuhkan unicorn baru yang berfokus pada AI.

CEO Twimbit Manoj Menon mengatakan untuk menghadirkan AI Berdaulat bagi negara sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah. Untuk membangun infrastruktur AI berdaulat yang dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat, Indonesia harus menciptakan ekosistem dan perusahaan AI besar.

Manoj Menon menekankan bahwa Indonesia, sebagai ekonomi digital terbesar di Asia, perlu melahirkan unicorn AI baru seperti Gojek, atau Tokopedia, yang membawa AI untuk menyelesaikan masalah nasional.

Adapun saat ini Indonesia belum memiliki ekosistem dan unicorn AI yang kuat, sehingga AI Berdaulat belum terlihat.

“Indonesia baru memulai perjalanan ini, sehingga peluang terbesar terletak pada pengembangan perusahaan AI yang inovatif dan skalabel,” kata Manoj kepada Bisnis, Senin (27/8/2025).

Manoj juga mengatakan Indonesia telah menjadi salah satu negara pertama yang membahas sovereign AI sejak 2024. Adapun secara global, topik ini masih baru secara global. Manoj menyarankan Indonesia untuk belajar dari India, China, dan Singapura, dengan menggabungkan keunggulan pada masing-masing negara untuk menciptakan AI yang kuat di Indonesia.

Namun, dia juga menekankan pengalaman di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Tidak adil menggunakan keberhasilan di Singapura, negara yang luasnya seperti Jakarta, untuk diimplementasikan di Indonesia.

“Jadi strategi harus disesuaikan dengan tantangan negara besar seperti Indonesia, bukan sekadar meniru model negara kecil,” kata Manoj.

Dalam laporan Empowering Indonesia Report 2025 bertema “AI Berdaulat jadi Fondasi Pertumbuhan Menuju Indonesia Emas 2045” yang dirilis oleh Indosat bekerja sama dengan Komdigi, dan Twimbit, disebutkan bahwa AI berdaulat diproyeksikan menambah hingga US$140 miliar atau Rp2.321,3 triliun terhadap PDB Indonesia pada 2030.

AI berdaulat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8%. Namun, untuk mencapai angka tersebut terdapat beberapa pilar yang perlu disiapkan, termasuk investasi pada teknologi komputasi.

“Dari sisi kesiapan infrastruktur, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional,” kata Founder and CEO Twimbit Manoj Menon di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Manoj mengatakan selain investasi pada komputasi, Indonesia juga butuh pengembangan 400.000 talenta AI pada 2030, dengan investasi sebesar US$968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja.

Manoj menyampaikan lima pilar utama yang harus diperkuat menuju kedaulatan AI yaitu infrastruktur digital andal, tenaga kerja AI berkelanjutan, industri AI yang tumbuh, riset dan pengembangan yang mumpuni, serta regulasi dan etika yang kokoh.

Selain itu menurut laporan Empowering 2025, penerapan AI berdaulat juga dapat mendorong peningkatan produktivitas hingga 18% di sektor jasa, 15–20% di manufaktur, dan 5–8% di pertanian, menjadikannya faktor utama dalam memperkuat daya saing dan efisiensi nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Dia menekankan kedaulatan AI adalah membangun teknologi AI yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila.

“Selain itu menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” kata Nezar.

Sementara itu President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA— Salah satu situasi yang kerap membuat panik pengguna iPhone adalah ketika ponsel tiba-tiba tidak bisa diisi daya. Namun, pengguna tidak perlu langsung khawatir.

Dalam banyak kasus, penyebabnya bukanlah kerusakan serius dan dapat diatasi dengan langkah-langkah sederhana.

Perlu diketahui, proses pengisian daya iPhone melibatkan sejumlah komponen yang saling terhubung. Oleh karena itu, untuk menemukan sumber masalah, pengguna perlu memeriksa setiap kemungkinan penyebab secara bertahap.

Dikutip dari Business Insider, Senin (27/10/2025), berikut sembilan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi iPhone yang tidak mau mengisi daya:

1. Mulai dengan mematikan dan menyalakan kembali ponsel

Langkah paling dasar untuk mengatasi berbagai gangguan perangkat adalah melakukan restart. Jika baterai masih tersisa, matikan iPhone, tunggu beberapa detik, lalu nyalakan kembali dan coba isi daya seperti biasa.

2. Pastikan perangkat benar-benar tidak mengisi daya

Sambungkan iPhone ke sumber daya, bisa melalui kabel Lightning, adaptor, atau port USB komputer. Jika baterai benar-benar habis, biarkan ponsel terhubung selama sekitar dua jam sebelum diperiksa.

Tanda pengisian berjalan adalah munculnya ikon petir di dalam atau di samping simbol baterai di layar. Jika ikon tersebut tidak terlihat, kemungkinan besar ponsel belum mengisi daya.

3. Hindari pengisian nirkabel sementara waktu

Bagi pengguna iPhone yang mendukung wireless charging, sebaiknya hentikan sementara metode tersebut untuk memastikan sumber masalah.

Lepas ponsel dari casing pengisian nirkabel dan coba isi daya menggunakan kabel Lightning. Jika berhasil, gangguan kemungkinan berasal dari fitur nirkabel atau casing yang digunakan.

4. Periksa port Lightning

Debu atau serat kain dari saku dan tas sering kali menyumbat port pengisian. Periksa bagian port dengan hati-hati, dan bila terlihat kotor, bersihkan perlahan menggunakan tusuk gigi plastik atau alat nonlogam berujung runcing.

Pengguna juga dapat menggunakan semprotan udara bertekanan (compressed air) untuk membersihkan bagian dalam port sebelum mencoba mengisi daya kembali.

5. Periksa kondisi kabel

Kabel Lightning menjadi salah satu sumber masalah paling umum. Kabel yang sudah lama digunakan bisa retak, terkelupas, atau bahkan putus di bagian dalam meski tampak utuh.

Jika kabel terlihat rusak, segera ganti dengan kabel baru dan sebaiknya kabel resmi Apple.

Untuk memastikan, coba gunakan kabel lain yang sudah terbukti berfungsi dengan baik di perangkat lain.

6. Pastikan sumber daya berfungsi dengan baik

Bila mengisi daya melalui port USB komputer, pastikan perangkat dalam keadaan menyala dan tidak dalam mode tidur. Coba juga port USB lain atau gunakan adaptor daya langsung ke stopkontak.

Jika tetap tidak berfungsi, gunakan adaptor lain yang masih berfungsi dengan baik, misalnya dari iPhone atau iPad lain.

7. Perbarui perangkat lunak (iOS)

Gangguan pengisian daya kadang disebabkan oleh bug pada sistem operasi. Pastikan iPhone sudah menjalankan versi iOS terbaru dengan membuka Settings > General > Software Update, lalu pilih Install Now bila pembaruan tersedia.

8. Lakukan reset atau pemulihan pabrik

Jika semua cara di atas belum berhasil, pengguna bisa melakukan factory reset untuk mengembalikan pengaturan ke kondisi awal. Langkah ini dapat membantu menghapus gangguan sistem yang memengaruhi proses pengisian daya.

Sebelum melakukannya, pastikan seluruh data penting sudah dicadangkan.

9. Bawa ke layanan resmi Apple

Apabila iPhone tetap tidak bisa diisi daya setelah semua langkah dicoba, besar kemungkinan terjadi kerusakan pada perangkat keras. Solusinya, bawa ponsel ke Apple Store atau pusat layanan resmi Apple untuk pemeriksaan lebih lanjut.