Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi GoPay mencatat lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan, mempertegas penetrasi layanan keuangan digital yang kian masif di tengah kebutuhan masyarakat.

Presiden Direktur GoTo Financial Sudhanshu Raheja mengatakan lonjakan basis pengguna tersebut diikuti dengan tingginya intensitas transaksi yang telah melampaui 600 juta per bulan. Capaian ini mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan keuangan digital dalam aktivitas sehari-hari.

“Aplikasi GoPay menyediakan layanan keuangan yang murah dan lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Didukung dengan tampilan yang simpel dan ukuran aplikasi yang ringan, aplikasi GoPay dapat diunduh dan digunakan dengan mudah di berbagai jenis smartphone,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (27/4/2026).

Dia menambahkan, skala pengguna yang telah mencapai puluhan juta menjadi landasan bagi perusahaan untuk mendorong inklusi keuangan secara lebih luas.

“Saat ini layanan GoPay memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif bulanan dengan lebih dari 600 juta transaksi tiap bulan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang mudah dan aman bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung agenda inklusi keuangan di Indonesia,” ujarnya.

Dari sisi fitur, lanjutnya, GoPay menawarkan sejumlah insentif untuk memperkuat retensi pengguna, mulai dari harga lebih murah untuk pembelian pulsa dan paket data, promo kebutuhan harian, hingga fasilitas transfer gratis hingga 100 kali per bulan ke sesama pengguna maupun ke rekening bank.

Selain aspek kemudahan dan harga, perusahaan juga menekankan penguatan sistem keamanan. Di dalam aplikasi, pengguna diarahkan untuk memenuhi lima langkah perlindungan akun, termasuk penggunaan biometrik.

Jika seluruh tahapan keamanan tersebut dipenuhi, pengguna akan memperoleh indikator “safety score meter” sebesar 100% yang ditampilkan langsung di dalam aplikasi.

Langkah ini menunjukkan upaya perusahaan menjaga kepercayaan pengguna di tengah meningkatnya risiko keamanan pada layanan keuangan digital seiring dengan pertumbuhan jumlah transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi mengaku khawatir dengan maraknya kejahatan dan serangan siber yang terjadi di ruang digital, yang menyasar perempuan dan anak. Menurutnya, regulasi yang diciptakan pemerintah belum mampu untuk membendung ancaman siber sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih dinamis.

Arifah menilai kehadiran fitur keamanan siber yang tertanam langsung di smartphone kini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melindungi kelompok rentan dari ancaman di dunia digital.

“Perlindungan digital tidak cukup hanya dengan regulasi dan literasi. Butuh teknologi yang mumpuni. Perlindungan harus tertanam pada sistem,” kata Arifah di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Arifah mengatakan pada 2024 saja, diperkirakan 23,3 juta perempuan mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis, dan 7,5 persen perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan secara daring. Ini, lanjutnya, bukan isu virtual dengan dampak virtual.

“Ini dampaknya nyata, dan respons kita juga harus nyata,” ujarnya.

Arifah juga menyoroti bahwa Indonesia telah memperkuat fondasi hukum dan kebijakan melalui pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, integrasi keamanan siber dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, serta penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Lingkungan Online 2025 hingga 2029.

Namun, dia menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup. Perlindungan harus hadir dan bekerja di ruang yang sama tempat kekerasan terjadi. Perlu ada kerja pendekatan yang lebih dinamis melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, seperti melalui program SHECURE Digital.

“Melalui SHECURE Digital, kita menanamkan perlindungan langsung ke dalam ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi dengan UNFPA dan ITSEC Asia. Tanggung jawab kita jelas, memastikan perempuan dan anak perempuan dapat berpartisipasi dalam masa depan digital dengan percaya diri,” ujarnya.

Untuk diketahui, SHECURE Digital dibangun melalui tiga pilar utama yang berfokus pada pencegahan, perlindungan serta pemberdayaan.

SHECURE CLASS berfokus pada edukasi dan literasi pertahanan diri digital bagi perempuan dan remaja. Pilar ini membekali peserta dengan pemahaman praktis mengenai risiko digital, cara mengelola privasi, keamanan akun, perlindungan data pribadi serta langkah aman dalam menghadapi ancaman seperti pelecehan, penipuan dan penyalahgunaan informasi di ruang digital.

SHECURE SHIELD menghadirkan perlindungan teknis yang dirancang untuk membantu pengguna melindungi diri dari risiko digital secara aktif.

Pilar ini menekankan pendekatan privacy first dengan memastikan perlindungan dilakukan tanpa pengawasan berlebihan serta memberikan kendali penuh kepada pengguna atas data dan aktivitas digital mereka.

SHECURE VOICES mendorong advokasi dan keterlibatan komunitas melalui kampanye kesadaran, ruang dialog serta penguatan suara perempuan dan generasi muda. Pilar ini bertujuan membangun budaya digital yang aman, saling menghormati serta mendukung keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan ketika menghadapi kekerasan digital

Sementara itu, Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher menekankan bahwa perlindungan digital harus berangkat dari pengalaman nyata yang dihadapi masyarakat. Banyak perempuan mengalami risiko digital tanpa pernah menyebutnya sebagai kekerasan karena dianggap bagian dari kehidupan online.

“SHECURE Digital kami rancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang membumi, relevan dan dapat digunakan dalam situasi sehari hari,” kata Patrick.

Sebelumnya, laporan Malwarebytes mengungkapkan bahwa kejahatan online tidak menyerang semua orang secara setara. Perempuan dan Kelompok yang sudah menghadapi hambatan sosial-ekonomi seperti mereka dengan penghasilan rendah dan tingkat pendidikan lebih rendah akan cenderung lebih sering menjadi korban di dunia digital menurut laporan yang melibatkan lebih dari 5.000 responden di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.

Data dalam laporan menunjukkan pola yang jelas berdasarkan gender. Sebanyak 79% perempuan menerima pesan teks dari nomor tidak dikenal yang berpotensi mengandung tautan berbahaya, dibandingkan 73% laki-laki. Sebanyak 46% perempuan melaporkan akun media sosial mereka pernah diretas, jauh di atas angka 37% pada laki-laki.

Dari sisi finansial, hanya 47% responden BIPOC yang berhasil menghindari dampak keuangan akibat kejahatan siber, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan responden sebesar 59%.

Secara keseluruhan, 31% dari seluruh responden menyatakan tidak merasa aman di dunia maya, sementara 50% merasa privasi mereka tidak terlindungi. Secara global, perempuan juga menjadi kelompok yang paling tidak merasa privat dalam beraktivitas online, dengan angka 53% berbanding 47% pada laki-laki.

Kondisi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria turut menyebut bahwa penipuan di ruang digital telah menjadi ancaman nyata dan sangat merugikan masyarakat.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memanggil perwakilan Meta guna meminta penjelasan terkait dugaan kebocoran data pengguna dan isu bug pada fitur reset password Instagram.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menuturkan bahwa Meta telah memberikan keterangan teknis mengenai anomali yang terjadi.

Dalam pertemuan klarifikasi tersebut, Meta menegaskan proses reset password merupakan mekanisme internal yang berjalan melalui sistem resmi dan tidak membuka akses kepada pihak luar.

“Tidak ada password pengguna yang dapat diakses atau diperoleh oleh pihak mana pun selain oleh pemilik akun itu sendiri, serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan fitur reset password untuk pengambilan data oleh pihak eksternal,” tutur Alexander dikutip dari siaran resmi Komdigi Jumat (16/1/2026).

Isu ini menjadi sorotan setelah vendor perangkat lunak keamanan, Malwarebytes, mengklaim adanya pencurian informasi sensitif dari sekitar 17,5 juta akun Instagram. Data yang diduga bocor mencakup nama pengguna (usernames), alamat, nomor telepon, hingga alamat email.

Data Instagram yang diduga asli tersebut lalu disebarkan secara cuma-cuma di berbagai platform peretasan, di mana pengunggahnya mengklaim data tersebut didapatkan lewat kebocoran API Instagram yang masih belum terkonfirmasi di tahun 2024.

Mengutip laporan The Register, Instagram menyatakan telah memperbaiki celah keamanan tersebut. Pihak platform menegaskan bahwa akun pengguna tetap aman dan meminta pengguna mengabaikan email reset sandi yang tidak diminta.

Kendati Meta telah memberikan bantahan, Komdigi memastikan proses pengawasan tidak berhenti. Alexander menyebutkan bahwa investigasi lebih lanjut masih dilakukan untuk memvalidasi keabsahan isu yang dikaitkan dengan laporan pihak ketiga tersebut.

“Proses pendalaman masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi dasar evaluasi lanjutan,” tambahnya.

Alexander juga menegaskan bahwa langkah pemanggilan ini sesuai dengan kewenangan Komdigi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Pemanggilan terhadap Meta terkait isu ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional,” ujarnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, namun tetap meningkatkan kewaspadaan digital. Pengguna disarankan untuk memperkuat keamanan akun, salah satunya dengan mengaktifkan fitur otentikasi dua faktor. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan perkembangan terbaru kasus pembobolan rekening di platform jual beli aset kripto, Indodax.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK telah memanggil manajemen Indodax untuk meminta penjelasan.

Menurutnya, saat ini masih terdapat dua versi informasi dari nasabah Indodax maupun dari manajemen Indodax. Setelah Indodax menelusuri kasus pembobolan, OJK akan meminta penjelasan resminya.

"Sudah kami panggil kemarin, pengawas sudah mencoba meminta untuk Indodax menelusuri dan memastikan bahwa tidak ada kepentingan atau aset nasabah yang dirugikan," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Dalam proses komunikasi dengan regulator, Fawzi mengatakan pihak manajemen Indodax kooperatif dan telah meminta para nasabahnya menyerahkan bukti-bukti rekening dibobol. Saat ini, OJK belum mendapat angka berapa total nilai kerugian yang dialami nasabah.

Sebelumnya, CEO Indodax William Sutanto menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran terhadap akun-akun member yang informasinya beredar di media, pihaknya menemukan indikasi adanya akses ilegal ke akun pengguna.

William mengeklaim akses tersebut tidak berasal dari sistem Indodax, tapi terjadi akibat faktor eksternal seperti phishing, malware, atau metode social engineering yang menargetkan perangkat maupun kredensial pribadi pengguna.

"Kami berkomitmen untuk mendampingi para member yang terdampak dan menindaklanjuti setiap kasus secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, aspek keamanan akun terus menjadi fokus perusahaan," ujarnya.

Adapun, saat Indodax menjadi platform kripto domestik yang menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak nasional di sektor ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, penerimaan pajak sektor aset kripto mencapai Rp1,71 triliun dari 2022 sampai September 2025.

Bila dibedah per periode, angkanya menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2022, pajak kripto tercatat sebesar Rp246,45 miliar, kemudian Rp220,83 miliar pada 2023, naik menjadi Rp620,4 miliar pada 2024, dan Rp621,3 miliar hanya dalam sembilan bulan pertama 2025.

Dari total penerimaan 2025, kontribusi terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp836,36 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp872,62 miliar.

Dalam hal ini, kontribusi Indodax sejak 2022 terus meningkat dan kini mencapai hampir setengah dari total pajak kripto yang dihimpun pemerintah. Berdasarkan data INDODAX, kontribusi pajak yang disetorkan yakni total Rp114,63 miliar pada 2022 (46,5% dari total nasional); total Rp91,47 miliar pada 2023 (41,4%); total Rp283,95 miliar pada 2024 (45,8%); terakhir pada Januari-September 2025 total Rp297,09 miliar (48,5%).

Vice President INDODAX Antony Kusuma mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pertumbuhan adopsi kripto dan kepatuhan industri terhadap regulasi perpajakan.

“Peningkatan penerimaan pajak kripto dan kontribusi Indodax yang hampir separuh dari total nasional menunjukkan pentingnya bursa domestik dalam ekosistem digital Indonesia," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajemen Indodax memberikan penjelasan terkait beredarnya informasi di media sosial dan sejumlah media digital mengenai dugaan kehilangan dana yang dialami salah satu pihak dan dikaitkan dengan aplikasi Indodax.

CEO Indodax William Sutanto menyatakan pihaknya memahami isu keamanan akun merupakan hal yang sensitif dan menjadi perhatian utama bagi pengguna platform investasi aset kripto. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekhawatiran yang muncul.

“Kami memohon maaf atas kekhawatiran yang timbul di ruang publik akibat beredarnya informasi ini. Kami memahami perhatian masyarakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab dan transparan,” ujar William dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap akun-akun member yang informasinya beredar di media, Indodax menemukan indikasi adanya akses ilegal ke akun pengguna. Namun, akses tersebut tidak berasal dari sistem Indodax.

William menjelaskan, dugaan akses ilegal tersebut terjadi akibat faktor eksternal, seperti phishing, malware, maupun metode social engineering yang menargetkan perangkat atau kredensial pribadi pengguna.

Sejalan dengan hal itu, ia menegaskan aspek keamanan akun tetap menjadi fokus utama perusahaan. Indodax, kata dia, berkomitmen untuk mendampingi para member yang terdampak serta menindaklanjuti setiap laporan secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari komitmen perlindungan pengguna, Indodax akan menghubungi para member terkait secara satu per satu guna melakukan penelusuran lebih lanjut sesuai kronologi masing-masing kasus. Perusahaan juga membuka ruang komunikasi bagi member lain yang ingin membahas kondisi akun mereka secara lebih detail.

William menambahkan, pihaknya secara konsisten mengedukasi pengguna untuk menjaga keamanan akun, antara lain dengan mengaktifkan Two-Factor Authentication (2FA), tidak membagikan data sensitif, menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak, meningkatkan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, serta memastikan perangkat yang digunakan terbebas dari malware.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat edukasi keamanan bagi pengguna serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan dan kenyamanan seluruh member,” ujar William.

Bisnis.com, JAKARTA — Meta telah merilis pusat bantuan baru yang mengintegrasikan layanan dukungan untuk pengguna Facebook dan Instagram di seluruh dunia.

Pengumuman yang disampaikan pada Kamis (04/12/2025) ini disertai pengakuan jujur dari perusahaan bahwa opsi dukungan yang tersedia selama ini tidak selalu memenuhi harapan pengguna.

Pusat bantuan yang kini tersedia di aplikasi iOS dan Android ini menawarkan berbagai fitur, mulai dari pelaporan masalah akun, pemulihan akun yang hilang, hingga pencarian jawaban melalui teknologi pencarian bertenaga AI dan asisten virtual berbasis kecerdasan buatan.

Melansir dari TechCrunch Jumat (05/12/2025), asisten AI yang sedang diuji coba dirancang khusus untuk memberikan bantuan personal dalam berbagai kebutuhan, seperti pemulihan akun, pengelolaan profil, atau pembaruan pengaturan.

Fitur ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk pengguna Facebook, sebelum diperluas ke aplikasi Meta lainnya di masa mendatang.

Meta mengklaim sistem AI yang mereka gunakan telah membantu melindungi akun pengguna dengan lebih efektif. Menurut data perusahaan, peretasan akun di Facebook dan Instagram secara global telah menurun lebih dari 30%.

Teknologi AI juga dimanfaatkan untuk mendeteksi dan mencegah berbagai ancaman keamanan seperti phishing, aktivitas login mencurigakan, serta akun yang telah disusupi.

Selain itu, Meta menyatakan penggunaan AI telah membantu mereka menghindari kesalahan dalam menonaktifkan akun dan mempercepat proses banding ketika terjadi kekeliruan.

Namun, klaim tersebut tampaknya bertolak belakang dengan pengalaman ribuan pengguna Meta yang mengeluhkan kehilangan akses ke akun atau halaman Facebook mereka akibat kesalahan sistem.

Banyak yang menduga AI menjadi penyebab masalah ini, karena proses penanganan keluhan tampaknya tidak melibatkan pengawasan manusia sama sekali.

Sebagian pengguna bahkan mengancam atau sudah mengambil jalur hukum, khususnya mereka yang kehilangan akun berdampak serius pada bisnis atau pencaharian.

Situasi ini bahkan telah memunculkan forum khusus di Reddit pada tahun ini, yang didedikasikan untuk membantu orang-orang yang menggugat Meta terkait masalah akun yang dinonaktifkan.

Meta percaya pusat bantuan baru ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Perusahaan menyebut sistem ini akan memusatkan opsi pemulihan akun dan menawarkan pengalaman pemulihan yang lebih efisien dengan panduan yang lebih jelas dan verifikasi yang lebih sederhana.

Sistem juga akan mengirimkan peringatan SMS dan email yang lebih baik terkait aktivitas berisiko, serta mampu mengenali perangkat pengguna dengan lebih akurat.

Meta juga akan menghubungkan pengguna dengan berbagai alat keamanan lainnya, seperti pemeriksaan keamanan, pengaturan autentikasi dua faktor, atau penambahan passkey. Metode pemulihan akun kini menyertakan opsi untuk mengambil video selfie sebagai cara verifikasi identitas.

Meskipun Meta mengklaim pusat bantuan baru akan mempermudah pengguna, perubahan lokasi pengaturan dan fitur bantuan justru berpotensi menimbulkan kebingungan. Selama bertahun-tahun, Meta secara rutin memindahkan area-area penting seperti pengaturan akun, alat pengelolaan data, dan fitur privasi, dengan dalih untuk kemudahan pengguna.

Namun, perubahan konstan ini justru membuat pengguna kesulitan mengingat lokasi fitur-fitur tersebut, karena berbagai menu dan navigasi terus berubah dari waktu ke waktu. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia buka suara terkait dengan kasus nasabahnya yang melaporkan dugaan tindak pidana akses ilegal pada akun trading saham sehingga menyebabkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah.

Lewat keterangan tertulis, Mirae Asset menyatakan perusahaan telah menyadari adanya laporan nasabah yang beredar. Saat ini, Mirae Asset Sekuritas telah menjalankan investigasi internal dan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self-Regulatory Organizations (SRO) serta PPATK untuk memastikan proses pengungkapan kasus dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan.

"Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut," tulis Mirae Asset Sekuritas dalam keterangannya pada Senin (1/12/2025).

Adapun, temuan awal itu masih dalam proses pendalaman. Di sisi lain, Mirae Asset menyatakan tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum apabila investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan reputasi perusahaan.

"Kami memastikan bahwa platform, sistem, dan operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal, sesuai standar industri dan regulasi yang berlaku," tulis Mirae Asset.

Kemudian, Mirae Asset mengimbau seluruh nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi akun, termasuk kata sandi, PIN, dan kode OTP, serta tidak membagikannya kepada siapa pun, termasuk orang terdekat. Langkah itu dinilai sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah.

Sebelumnya, salah satu pelapor, Irman, telah mengajukan laporan kepada Bareskrim Polri pada Jumat (28/11/2025) dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan tersebut ditujukan kepada sejumlah petinggi Mirae Asset Sekuritas.

Kuasa hukum Irman, Krisna Murti, menjelaskan bahwa indikasi transaksi mencurigakan pertama muncul pada 6 Oktober 2025 ketika kliennya menerima konfirmasi perdagangan atas transaksi jual beli saham yang tidak pernah dilakukan.

Dia menyampaikan bahwa portofolio saham berkapitalisasi besar milik kliennya mendadak hilang dan berubah menjadi saham-saham tidak likuid, seperti FILM dan NAYZ. Kerugian Irman ditaksir mencapai Rp71 miliar.

“Klien kami mempunyai saham itu di BBCA, BBRI, TLKM, BMRI, CDIA, BIPI. Kemudian itu hilang, dibelikan aset yang sama sekali klien kami enggak pernah mengetahui tentang saham-saham itu,” ujar Krisna pada akhir pekan lalu (28/11/2025).

Irman kemudian melaporkan kejadian itu kepada layanan pelanggan perusahaan dan bertemu jajaran direksi Mirae Asset pada 7 Oktober 2025. Menurut Krisna, perusahaan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan internal tidak menemukan indikasi peretasan server maupun pelanggaran akses sistem.

"Jadi Pak Irman klien kami tidak pernah melakukan hal tersebut, dan itu sudah diakui oleh PT Mirae. Lalu hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan adanya peretasan server dan akses akun nasabah, sehingga indikasi adalah adanya akses ilegal terhadap akun nasabah,” ujarnya.

Selain Irman, Krisna menyampaikan bahwa laporan serupa telah dilayangkan korban lain sejak 2024. Dia mencontohkan seorang nasabah bernama Leni yang baru mendapat tanggapan setelah menunggu beberapa bulan. Total kerugian yang dihimpun dari para korban disebut mendekati Rp90 miliar, dengan pola transaksi ratusan kali dalam rentang waktu singkat.

“Jadi sekali lagi bahwa klien kami telah kehilangan uangnya dengan teman-teman yang lain. Ini lebih dari hampir sekitar Rp90 miliaran, hampir sekitar Rp90 miliaran. Kurang lebih sekitar itu,” kata Krisna.

Jakarta, CNBC Indonesia - Media sosial X tiba-tiba minta pengguna untuk melakukan pendaftaran ulang (re-enroll) kunci keamanan (security key). Ini diwajibkan bagi mereka yang menggunakan fitur Two-Factor Authentication.

Informasi ini diumumkan X melakukan akun @Safety milik perusahaan. Pendaftaran ulang harus dilakukan hingga 10 November 2025 mendatang.

"Hingga 10 November, kami minta semua akun yang menggunakan kunci keamanan sebagai metode autentikasi dua faktor (2FA) untuk melakukan pendaftaran ulang kunci mereka agar tetap yang ada atau mendaftarkan yang baru," tulis akun tersebut, dikutip Jumat (31/10/2025).

Akun tersebut juga menuliskan pendaftaran kunci keamanan baru akan membuat kunci keamanan lainnya tidak berfungsi lagi.

Pendaftaran ini nampaknya bersifat wajib. Sebab pihak X menuliskan pengguna yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga waktu yang diminta akan membuat akun tak bisa diakses.

Akun akan dikunci hingga pengguna benar-benar melakukan pendaftaran ulang atau memilih metode keamanan lain. Pengguna juga tak harus menggunakan fitur 2FA, ungkap raksasa media sosial itu.

"Setelah 10 November, jika Anda belum melakukan pendaftaran ulang kunci keamanan, akun akan terkunci hingga Anda melakukan pendaftaran ulang, memilih metode 2FA yang berbeda, atau memilih tidak menggunakan 2FA (namun kami menyarankan Anda menggunakan 2FA untuk melindungi akun Anda!)," tulis akun Safety.

Melansir laman Tech Radar, kebijakan X ini terjadi karena perusahaan tidak lagi menggunakan domain Twitter.com. Perusahaan akan menghentikan penggunaannya mulai bulan depan.

Jadi pendaftaran ulang kunci keamanan ini akan penghubung terakhir antara pengguna dengan Twitter, yang kemudian akan dihapus selamanya.

Sebagai informasi 2FA merupakan salah satu fitur keamanan terbaik. Aplikasi ini akan menghasilkan kode unik untuk masuk ke akun pengguna.

Jadi penggunaannya akan memastikan orang yang mengakses akun benar-benar pengguna, dan bukan orang lain ataupun pelaku kejahatan siber.

[Gambas:Twitter]

Jakarta, CNBC Indonesia - Peringatan darurat untuk pengguna Gmail. The Independent melaporkan terjadi serangan besar-besaran yang berdampak pada setidaknya 183 juta akun email.

Data yang bocor di internet tak hanya menguak akun email, tetapi juga password yang diyakini terasosiasi dengan data login. Kebocoran ini memungkinkan para peretas masuk ke akun email, serta login layanan lainnya yang terintegrasi dengan Gmail.

Dikutip dari The Independent, Rabu (29/10/2025), kebocoran ini terjadi pada April 2025. Namun, baru-baru ini tercatat dalam 'Have I Been Pwned', situs pendeteksian data bocor untuk memberikan peringatan ke pengguna internet.

Menurut Troy Hunt yang menjalankan Have I Been Pwned, data yang bocor berasal dari peretasan lebih luas yang teragregat dari beragam sumber internet.

Pengguna internet bisa mengecek apakah email dan password mereka terdampak dalam insiden ini atau kebocoran data lainnya, dengan mengakses situs Have I Been Pwned.

Secara keseluruhan, situs web tersebut telah melacak 917 situs web yang diretas dan lebih dari 15 miliar akun.

Jika akun pengguna telah diretas, atau kemungkinan telah diretas, ada beberapa tindakan yang direkomendasikan. Pengguna disarankan untuk mengubah password Gmail dan mengaktifkan otentikasi dua faktor.

Otentikasi dua langkah menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun, sehingga peretas yang telah mencuri password pengguna tidak akan bisa mengaksesnya hanya dengan itu.

Bisnis.com, JAKARTA—Platform media sosialX mengimbau pengguna yang menggunakan kunci keamanan atau passkey untuk autentikasi dua faktor (2FA) segera melakukan pendaftaran ulang sebelum 10 November 2025. Jika tidak, akun pengguna akan dikunci hingga proses pendaftaran ulang diselesaikan.

Melansir laman Bleeping Computer pada Selasa (28/10/2025) X menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna yang menggunakan passkey atau kunci keamanan berbasis perangkat keras seperti YubiKey.

Kedua metode ini dikenal lebih aman karena menggunakan kunci kriptografi yang tersimpan di perangkat atau sistem operasi untuk memverifikasi identitas pengguna, bukan kata sandi tradisional yang rentan dicuri melalui serangan phishing atau malware.

“Menjelang 10 November, kami meminta semua akun yang menggunakan kunci keamanan sebagai metode 2FA untuk mendaftar ulang agar tetap bisa mengakses X,” tulis akun resmi @Safety milik X.

X menjelaskan pengguna dapat mendaftar ulang kunci keamanan yang sudah dimiliki atau menggunakan kunci baru. Namun, jika pengguna memilih mendaftarkan kunci baru, maka kunci lama tidak akan berfungsi kecuali turut didaftarkan ulang.

X menegaskan kebijakan ini tidak terkait dengan insiden keamanan apa pun, melainkan akibat dari migrasi domain dari twitter.com ke x.com.

Karena sistem keamanan berbasis kunci tersebut terhubung langsung ke domain twitter.com, maka setelah domain lama tidak lagi digunakan, kunci yang terdaftar di sana otomatis tidak akan berfungsi.

Setelah 10 November, pengguna yang belum memperbarui 2FA-nya akan kehilangan akses hingga mereka melakukan salah satu dari langkah berikut:

1. Mendaftarkan ulang kunci keamanan atau passkey,

2. Beralih ke metode 2FA lain, seperti aplikasi autentikator, atau

Menonaktifkan 2FA (meskipun langkah ini tidak disarankan demi keamanan akun).
Untuk melakukan pendaftaran ulang, pengguna dapat mengunjungi laman x.com/settings/account/login_verification/security_keys, menonaktifkan kunci keamanan lama, lalu menambahkan kembali kunci tersebut. Pengguna juga akan diminta memasukkan kata sandi untuk memverifikasi identitas.

Setelah proses ini selesai, kunci keamanan dan passkey akan terhubung dengan domain x.com, sehingga tidak akan terpengaruh ketika twitter.com resmi dihentikan penggunaannya.