Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap tengah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran dalam sistem Indonesian Game Rating System (IGRS).

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kebijakan (policy), sistem dan proses, hingga penggunaan tools, metodologi, organisasi, serta sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dilakukan untuk menghindari spekulasi yang beredar di media sosial.

“Jadi kami mau bukan potong-potong hasilnya, makanya investigasi itu menyeluruh dan akan kami laporkan hasilnya biar enggak ada asumsi beredar,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, seluruh pihak yang terlibat, termasuk publisher dan pelaku industri gim, dilibatkan dalam proses investigasi tersebut. Selain itu, Komdigi juga melakukan audit secara internal maupun eksternal. Audit internal mencakup evaluasi terhadap sistem yang ada, sementara audit eksternal melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga prosesnya tidak hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri.

“Tapi yang paling penting adalah melibatkan teman-teman di industrinya, sehingga prosesnya sangat transparan dan enggak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan timeline pasti penyelesaian investigasi. Komdigi berkomitmen akan memberikan pembaruan secara berkala.

“Jadi mungkin ada update berikutnya hasilnya seperti apa. Kan prosesnya panjang juga, jadi biar komprehensif saja,” katanya.

Sambil menunggu proses investigasi dan evaluasi selesai, Komdigi juga memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating IGRS. Penundaan ini bersifat sementara.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan jauh lebih kuat, lebih kredibel, dan transparan, dan yang paling penting dapat dipercaya baik oleh masyarakat luas maupun teman-teman pelaku industri,” katanya.

Adapun dugaan kebocoran ini mencuat setelah ditemukan celah keamanan dalam sistem klasifikasi gim yang dikelola IGRS. Melansir laman VGC, celah tersebut secara tidak sengaja membuka akses ke materi rahasia sejumlah gim yang belum dirilis, termasuk cuplikan gameplay yang mengandung spoiler.

Temuan ini mencuat pada akhir pekan lalu, ketika rekaman gameplay yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penilaian klasifikasi justru dapat diakses secara luas. Salah satu yang terdampak adalah gim terbaru dari IO Interactive berjudul 007: First Light. Lebih dari satu jam rekaman gameplay yang berisi spoiler, termasuk bagian yang diduga sebagai ending, dilaporkan telah beredar di internet.

Selain itu, kebocoran juga mencakup materi dari gim lain seperti Echoes of Aincrad milik Bandai Namco. Rekaman yang bocor mencakup cutscene penting yang mengindikasikan momen krusial dalam alur cerita.

Beberapa judul lain seperti Assassin’s Creed: Black Flag dari Ubisoft dan Castlevania: Belmont’s Curse dari Konami juga termasuk dalam data yang bocor.

Tidak hanya konten gim, kebocoran ini juga dilaporkan mengungkap ribuan alamat email milik para pengembang gim. Insiden ini menjadi pukulan besar, terutama bagi IO Interactive, mengingat 007: First Light dijadwalkan rilis pada 27 Mei mendatang, lebih dari enam minggu setelah kebocoran terjadi.

Di sisi lain, sebelumnya juga mencuat polemik terkait label rating IGRS di platform distribusi gim digital Steam yang disebut tidak resmi. Kasus ini muncul setelah sejumlah pengguna menemukan logo IGRS pada halaman toko Steam, namun kategori usia yang ditampilkan kerap berbeda dengan data resmi di situs igrs.id.

Komdigi menegaskan label rating IGRS pada sejumlah gim di Steam bukan merupakan klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem rating yang digunakan masih berbasis mekanisme internal self-declare.

“Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujar Sonny di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memanggil perwakilan Meta guna meminta penjelasan terkait dugaan kebocoran data pengguna dan isu bug pada fitur reset password Instagram.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menuturkan bahwa Meta telah memberikan keterangan teknis mengenai anomali yang terjadi.

Dalam pertemuan klarifikasi tersebut, Meta menegaskan proses reset password merupakan mekanisme internal yang berjalan melalui sistem resmi dan tidak membuka akses kepada pihak luar.

“Tidak ada password pengguna yang dapat diakses atau diperoleh oleh pihak mana pun selain oleh pemilik akun itu sendiri, serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan fitur reset password untuk pengambilan data oleh pihak eksternal,” tutur Alexander dikutip dari siaran resmi Komdigi Jumat (16/1/2026).

Isu ini menjadi sorotan setelah vendor perangkat lunak keamanan, Malwarebytes, mengklaim adanya pencurian informasi sensitif dari sekitar 17,5 juta akun Instagram. Data yang diduga bocor mencakup nama pengguna (usernames), alamat, nomor telepon, hingga alamat email.

Data Instagram yang diduga asli tersebut lalu disebarkan secara cuma-cuma di berbagai platform peretasan, di mana pengunggahnya mengklaim data tersebut didapatkan lewat kebocoran API Instagram yang masih belum terkonfirmasi di tahun 2024.

Mengutip laporan The Register, Instagram menyatakan telah memperbaiki celah keamanan tersebut. Pihak platform menegaskan bahwa akun pengguna tetap aman dan meminta pengguna mengabaikan email reset sandi yang tidak diminta.

Kendati Meta telah memberikan bantahan, Komdigi memastikan proses pengawasan tidak berhenti. Alexander menyebutkan bahwa investigasi lebih lanjut masih dilakukan untuk memvalidasi keabsahan isu yang dikaitkan dengan laporan pihak ketiga tersebut.

“Proses pendalaman masih berlangsung dan hasilnya akan menjadi dasar evaluasi lanjutan,” tambahnya.

Alexander juga menegaskan bahwa langkah pemanggilan ini sesuai dengan kewenangan Komdigi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Pemanggilan terhadap Meta terkait isu ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional,” ujarnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, namun tetap meningkatkan kewaspadaan digital. Pengguna disarankan untuk memperkuat keamanan akun, salah satunya dengan mengaktifkan fitur otentikasi dua faktor. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)