Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap tengah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran dalam sistem Indonesian Game Rating System (IGRS).

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kebijakan (policy), sistem dan proses, hingga penggunaan tools, metodologi, organisasi, serta sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dilakukan untuk menghindari spekulasi yang beredar di media sosial.

“Jadi kami mau bukan potong-potong hasilnya, makanya investigasi itu menyeluruh dan akan kami laporkan hasilnya biar enggak ada asumsi beredar,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, seluruh pihak yang terlibat, termasuk publisher dan pelaku industri gim, dilibatkan dalam proses investigasi tersebut. Selain itu, Komdigi juga melakukan audit secara internal maupun eksternal. Audit internal mencakup evaluasi terhadap sistem yang ada, sementara audit eksternal melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga prosesnya tidak hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri.

“Tapi yang paling penting adalah melibatkan teman-teman di industrinya, sehingga prosesnya sangat transparan dan enggak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan timeline pasti penyelesaian investigasi. Komdigi berkomitmen akan memberikan pembaruan secara berkala.

“Jadi mungkin ada update berikutnya hasilnya seperti apa. Kan prosesnya panjang juga, jadi biar komprehensif saja,” katanya.

Sambil menunggu proses investigasi dan evaluasi selesai, Komdigi juga memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating IGRS. Penundaan ini bersifat sementara.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan jauh lebih kuat, lebih kredibel, dan transparan, dan yang paling penting dapat dipercaya baik oleh masyarakat luas maupun teman-teman pelaku industri,” katanya.

Adapun dugaan kebocoran ini mencuat setelah ditemukan celah keamanan dalam sistem klasifikasi gim yang dikelola IGRS. Melansir laman VGC, celah tersebut secara tidak sengaja membuka akses ke materi rahasia sejumlah gim yang belum dirilis, termasuk cuplikan gameplay yang mengandung spoiler.

Temuan ini mencuat pada akhir pekan lalu, ketika rekaman gameplay yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penilaian klasifikasi justru dapat diakses secara luas. Salah satu yang terdampak adalah gim terbaru dari IO Interactive berjudul 007: First Light. Lebih dari satu jam rekaman gameplay yang berisi spoiler, termasuk bagian yang diduga sebagai ending, dilaporkan telah beredar di internet.

Selain itu, kebocoran juga mencakup materi dari gim lain seperti Echoes of Aincrad milik Bandai Namco. Rekaman yang bocor mencakup cutscene penting yang mengindikasikan momen krusial dalam alur cerita.

Beberapa judul lain seperti Assassin’s Creed: Black Flag dari Ubisoft dan Castlevania: Belmont’s Curse dari Konami juga termasuk dalam data yang bocor.

Tidak hanya konten gim, kebocoran ini juga dilaporkan mengungkap ribuan alamat email milik para pengembang gim. Insiden ini menjadi pukulan besar, terutama bagi IO Interactive, mengingat 007: First Light dijadwalkan rilis pada 27 Mei mendatang, lebih dari enam minggu setelah kebocoran terjadi.

Di sisi lain, sebelumnya juga mencuat polemik terkait label rating IGRS di platform distribusi gim digital Steam yang disebut tidak resmi. Kasus ini muncul setelah sejumlah pengguna menemukan logo IGRS pada halaman toko Steam, namun kategori usia yang ditampilkan kerap berbeda dengan data resmi di situs igrs.id.

Komdigi menegaskan label rating IGRS pada sejumlah gim di Steam bukan merupakan klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem rating yang digunakan masih berbasis mekanisme internal self-declare.

“Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujar Sonny di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Game Rating System (IGRS) menjadi sorotan utama bagi para pelaku industri gim di Tanah Air karena sejumlah gim mendapat penilaian yang tak semestinya. Namun, di kancah global, sistem klasifikasi bukanlah barang baru. Nama-nama seperti Entertainment Software Rating Board (ESRB) dan Pan European Game Information (PEGI) telah lama menjadi standar emas.

Lantas, apa yang membedakan IGRS dengan dua raksasa rating dunia tersebut, dan mengapa Indonesia merasa perlu memiliki sistem sendiri?

Secara fundamental, IGRS, ESRB, dan PEGI memiliki titik temu pada tujuan utamanya yaitu perlindungan konsumen. Ketiganya dirancang sebagai instrumen transparansi bagi orang tua dan wali agar dapat memilih konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak.

Persamaan teknis ketiganya terletak pada penggunaan simbol kategori usia (seperti 3+, 13+, atau 18+) serta deskriptor konten yang memberikan rincian mengenai unsur kekerasan, bahasa kasar, hingga transaksi dalam aplikasi (in-game purchases). Ketiganya juga mendorong ekosistem industri yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak psikologis pemain.

Perbedaan

Adapun Perbedaan mendasar terletak pada wilayah operasional dan pendekatan budaya. ESRB merupakan lembaga mandiri yang beroperasi di wilayah Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko). Sementara itu, PEGI digunakan secara luas di 38 negara Eropa melalui kesepakatan regional.

Sebaliknya, IGRS adalah sistem nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Komdigi. Perbedaan mencolok lainnya adalah "Logika Rating". IGRS cenderung lebih konservatif dalam memandang konten sensitif.

Sebagai contoh, gim yang menampilkan penggunaan alkohol atau pakaian terbuka mungkin mendapatkan rating 15+ di Eropa (PEGI), namun di Indonesia (IGRS), konten tersebut bisa dikategorikan sebagai 18+ karena pertimbangan nilai budaya dan norma lokal.

Perbedaan lainnya adalah ESRB dan PEGI telah terintegrasi dengan International Age Rating Coalition (IARC). Pengembang cukup mengisi satu kuesioner digital, dan algoritma akan langsung mengeluarkan rating untuk berbagai wilayah di Amerika dan Eropa. Bagi pengembang ini sangat efisien karena sekali isi dapat rating yang sama di sejumlah negara.

Sementara itu, IGRS masih menekankan pada verifikasi oleh verifikator resmi. Pengembang mengisi self-assessment, namun pemerintah (Komdigi) memiliki tim penilai yang melakukan uji petik (game testing) untuk memastikan jawaban kuesioner sesuai dengan isi gim yang sebenarnya.

Dalam hal penegakan hukum, terdapat perbedaan mekanisme sanksi yang signifikan. Karena berbasis regulasi pemerintah (Permen Kominfo No. 2/2024), pelanggaran terhadap IGRS dapat berujung pada sanksi administratif berat.

Platform yang tidak patuh atau menampilkan rating palsu terancam pemutusan akses (blokir) oleh pemerintah, serta denda administratif bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Sementara itu ESRB atau di Amerika Utara, bersifat regulasi mandiri industri (self-regulatory). Sanksi biasanya berupa denda finansial kepada penerbit gim atau penarikan produk dari toko ritel besar. Platform seperti Xbox atau PlayStation dapat menolak distribusi gim yang tidak memiliki label ESRB.

Adapun di beberapa negara seperti Inggris, rating PEGI memiliki kekuatan hukum. Penjualan gim 18+ kepada anak di bawah umur dapat berujung pada tuntutan pidana dan denda besar bagi pengecer.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS) sebagai panduan bagi masyarakat dan orang tua untuk memilih gim yang aman sesuai usia anak. Para pengembang Gim mulai tahun depan wajib mencantumkan batas usia yang diperbolehkan mengakses gim tersebut.

Melalui IGRS, Indonesia menjadi negara pelopor di kawasan ASEAN yang memiliki sistem klasifikasi gim nasional sesuai dengan nilai dan kearifan lokal.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menciptakan ruang digital yang aman sekaligus mendukung industri kreatif nasional.

"Penerapan IGRS ini dilakukan untuk melindungi industri gim, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak," ujar Menteri Meutya dikutip Minggu (12/10/2025).

Meutya menekankan pentingnya IGRS sebagai pedoman bagi para orang tua untuk mengetahui gim-gim yang layak dimainkan oleh anak serta sejalan dengan norma dan budaya Indonesia.

"Orang tua bisa lebih tenang karena pengembang gim ke depan akan melakukan pengumuman di dalam gim-nya masing-masing, usia berapa yang tepat untuk memainkan gim tersebut," kata Meutya.

Meutya menambahkan penerapan IGRS juga merupakan bentuk pengawasan terhadap ruang digital sekaligus perwujudan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia.

IGRS sudah diinisiasi sejak 2016 melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

Regulasi ini kembali diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

Dalam regulasi ini, seluruh produk gim, baik lokal ataupun global yang beredar di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kelompok usia, yakni 3+, 7+, 13+, 15+, dan 18+.

Sebagai gambaran, IGRS 3+ artinya gim ditujukan kepada anak berusia 3 tahun ke atas. Tidak ada konten dewasa, penggunaan obat-obatan, perjudian, hingga interaksi sesama pengguna lain di dalamnya.

IGRS 7+ menandakan Gim untuk anak berusia 7 tahun ke atas. Aturan gim tidak jauh berbeda dengan IGRS3+. Sementara itu, IGRS 13+ berarti ditujukan kepada anak berusia 13 tahun ke atas.

Sebagian konten diperbolehkan kecuali konten yang mengandung penggunaan obat-obatan oleh tokoh/karakter latar belakang, mengandung kekerasan kartun,simulasi perjudian, tema horor, hingga interaksi online.

Terakhir, IGRS 18+. yaitu gim untuk usia 18 tahun ke atas. Konten-konten seperti penggunaan obat-obatan dan alkohol oleh karakter utama, kekerasan, simulasi perjudian, horor, dan interaksi online, dan lain sebagainya boleh ditampilikan sebagian atau seluruhnya.