Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) tidak ditujukan untuk membatasi pertumbuhan industri gim nasional, melainkan memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui pendekatan berbasis risiko.

Pada tahap awal, gim Roblox menjadi salah satu platform yang dikategorikan berisiko tinggi sehingga anak di bawah usia 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun. Selain Roblox, sejumlah platform lain yang masuk kategori serupa antara lain TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube.

Analisis Hukum Ahli Pertama Komdigi sekaligus penyusun regulasi PP Tunas, Hendro Sulistiono, mengatakan regulasi tersebut lahir seiring perubahan paradigma pengawasan ruang digital, dari pendekatan berbasis konten menjadi pendekatan berbasis risiko.

“Jadinya regulasi ini diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan keamanan penggunaan dan mendorong tata kelola platform yang bertanggung jawab,” kata Hendro dalam acara Bisnis Indonesia Forum: Menciptakan Ekosistem Gim yang Sehat pada Rabu (13/5/2026).

Perbedaan IGRS dan PP Tunas

Dia menjelaskan PP Tunas tidak secara khusus menyasar industri gim, melainkan seluruh platform digital yang beroperasi di ruang elektronik. Menurut Hendro, perubahan pendekatan tersebut menjadi alasan klasifikasi usia dalam PP Tunas berbeda dengan Indonesia Game Rating System (IGRS).

Jika IGRS menilai konten permainan berdasarkan unsur kekerasan, bahasa, atau muatan tertentu, PP Tunas melihat keseluruhan tata kelola dan risiko yang muncul dari sebuah platform.

Dia menilai perbedaan klasifikasi usia dalam kedua regulasi tersebut tidak saling bertentangan. Menurutnya, setiap platform gim tetap harus memahami batas usia penggunanya sebelum beroperasi di Indonesia.

Hendro menjelaskan alasan gim ikut diatur dalam PP Tunas karena perkembangan industri gim saat ini telah bergeser menjadi platform sosial.

Dia menyebut banyak gim kini memiliki fitur chat, komunikasi video, live streaming, sistem komunitas, hingga user-generated content yang membuat anak tidak hanya berinteraksi dengan sistem, tetapi juga dengan pengguna lain.

“Karena itu pendekatan perlindungan anak pada platform game tidak cukup kalau kita hanya melakukan pendekatan berdasarkan konten tapi juga harus mempertimbangkan ekosistem secara keseluruhan di dalamnya,” katanya.

Dalam implementasinya, pemerintah membagi platform digital ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi. Hendro menegaskan label risiko tinggi tidak berarti platform tersebut melanggar hukum atau dilarang digunakan.

Dia menjelaskan dalam PP Tunas, anak di bawah usia 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun di platform dengan risiko tinggi. Meski demikian, platform dengan profil risiko rendah tetap dapat diakses anak usia di bawah 16 tahun. Sementara itu, kelompok usia 16—18 tahun masih dimungkinkan memiliki akun pada platform risiko tinggi dengan persetujuan orang tua.

“Setiap pembuatan akun dalam platform termasuk platform game itu harus, akun anak itu harus memperoleh persetujuan orang tua,” ujarnya.

Hendro juga menekankan pentingnya penerapan safety by design dan privacy by design pada platform digital, termasuk gim.

Bentuk implementasinya antara lain pembatasan komunikasi terbuka, kontrol orang tua, pengingat durasi bermain, pembatasan transaksi, hingga moderasi interaksi.

Pemerintah, lanjutnya, tidak menentukan teknologi tertentu untuk verifikasi usia dan menyerahkan mekanismenya kepada masing-masing penyelenggara sistem elektronik. Menurut Hendro, perlindungan anak menjadi prinsip utama dalam PP Tunas.

“Pendekatan ini karena kita harus melihat kepentingan terbaik anak itu jauh lebih penting daripada kepentingan komersial dari penyelenggara sistem elektronik,” katanya.

Adapun terdapat tujuh indikator yang digunakan pemerintah untuk menentukan platform dengan kategori risiko tinggi dalam PP Tunas. Pertama, memungkinkan anak berhubungan dengan orang tidak dikenal. Kedua, memuat paparan konten pornografi, kekerasan, maupun konten berbahaya lainnya.

Ketiga, mengeksploitasi anak sebagai konsumen. Keempat, mengancam keamanan data pribadi anak. Kelima, menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Keenam, menyebabkan gangguan kesehatan psikologis anak. Ketujuh, memicu gangguan kesehatan fisiologis anak.

Kekhawatiran ....

Masa Depan Investasi

Di sisi lain, Presiden Asosiasi Game Indonesia, Shafiq Husein, menilai kehadiran regulasi baru tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pengembang gim nasional. Dia mengatakan industri gim Indonesia saat ini sedang tumbuh pesat sebagai bagian dari ekonomi kreatif digital.

Menurut dia, pengembang gim pada dasarnya mendukung upaya pengurangan adiksi dan perlindungan anak. Namun, implementasi regulasi perlu mempertimbangkan realitas industri digital yang berkembang cepat.

“Karena ini digital gitu. Seperti yang kita ketahui bersama perkembangan digital itu walaupun paling terakhir masuknya dibandingkan dengan film, dengan musik. Cuman perkembangannya itu paling cepat,” ujarnya.

Shafiq menilai gim selama ini kerap diposisikan negatif di ruang publik, padahal industri tersebut juga melahirkan banyak talenta kreatif di berbagai daerah.

Dia menilai tambahan lapisan regulasi dapat menjadi tantangan baru bagi pengembang lokal. Sebelum PP Tunas diterapkan, industri gim juga telah diwajibkan menyesuaikan diri dengan IGRS yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan.

“Sebenarnya dengan adanya IGRS kita sudah menambahkan satu layer lagi,” ujarnya.

Menurut dia, situasi tersebut membuat sebagian pengembang mulai mempertimbangkan pasar luar negeri dibandingkan Indonesia. Dia menilai dampak jangka panjangnya dapat membuat pengembang lokal tidak lagi melihat Indonesia sebagai pasar utama.

Shafiq juga mengungkapkan bahwa pelaku industri asing mulai mempertanyakan kepastian implementasi PP Tunas.

“Kalau di asosiasi sudah banyak yang dari luar sudah mulai ketok pintu ke kita gitu, kayak ini bagaimana kelanjutannya,” katanya.

Menurutnya, informasi teknis mengenai implementasi regulasi masih terbatas di kalangan industri.

“Jadi kabarnya masih simpang siur sekali di luar, sedangkan informasi yang turun ke kami juga memang masih lumayan minim untuk itu,” ujarnya.

Potensi ekonomi kreatif ....

Nilai Pasar Gim Nasional Rp35 Triliun

Sementara itu, Direktur Gim Kemenekraf Luat Sihombing, menyoroti besarnya potensi ekonomi industri gim Indonesia yang dinilai masih sangat terbuka untuk dikembangkan.

Indonesia disebut memiliki lebih dari 150 juta gamer aktif pada 2023 dan menjadi pasar gim terbesar di Asia Tenggara. Nilai pasar industri gim nasional pada 2024 juga mencapai US$2 miliar atau sekitar Rp34,98 triliun.

Menurut Virtual SEA 2025, terdapat 256 judul gim Indonesia yang telah masuk platform Steam hingga akhir 2023. Industri gim nasional juga diproyeksikan masih tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 8,27% pada periode 2025—2033.

Meski demikian, kontribusi pengembang lokal terhadap pasar domestik masih sangat kecil. Pangsa developer lokal baru sekitar 0,5% dari total pasar gim nasional. Neil mengatakan Indonesia saat ini menjadi salah satu pasar gim terbesar di kawasan regional. Dia menyebut tingkat konsumsi gim di Indonesia sangat tinggi dan pertumbuhan industrinya kompetitif secara regional.

“Tapi secara produktivitas juga teman-teman dari developer itu cukup bisa dibilang ada yang paling produktif di kawasan regional di Asia Tenggara,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan utama industri nasional saat ini bukan hanya pertumbuhan pasar, melainkan bagaimana pengembang lokal mampu menjadi pemain utama di negeri sendiri.

Selain itu, data Kementerian Ekonomi Kreatif juga menunjukkan sekitar 70 juta anak menjadi sasaran perlindungan dalam PP Tunas. Paparan tersebut turut mencatat angka gejala depresi anak mencapai 4,8% berdasarkan data kesehatan 2018—2023.

Menurut Luat, industri membutuhkan kepastian dan konsistensi regulasi agar iklim investasi tetap terjaga.

“Karena iklim investasi, kemudahan berusaha hanya bisa didapat ketika ada konsistensi regulasi,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu memastikan implementasi PP Tunas berjalan inklusif dan menciptakan equal playing field bagi pelaku lokal maupun asing. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya literasi digital dan pemanfaatan parental control oleh orang tua. Menurut Neil, rendahnya pemahaman terhadap risiko digital menjadi tantangan utama dalam perlindungan anak di internet.

“Karena ketidakpahaman terhadap risiko, ketidakpahaman orang tua terhadap konten itu punya peruntukan apalagi di dunia internet, dunia digital,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community, Tesar Sandikapura, menilai kehadiran regulasi digital memang akan selalu memunculkan pro dan kontra di kalangan industri. Dia mengingatkan agar regulasi tidak justru membebani pengembang lokal yang sedang bertumbuh.

“Ketika ada regulasi baru, ternyata yang paling dirasakan impactnya itu malah industri lokal,” ujarnya.

Menurut Tesar, pengembang asing cenderung lebih siap menghadapi perubahan regulasi dibandingkan pelaku lokal. Karena itu, dia menilai pemerintah perlu membuka ruang konsultasi secara rutin dengan pelaku industri sebelum maupun sesudah implementasi aturan.

Meski demikian, Tesar menilai tujuan utama regulasi tetap penting untuk menjaga keamanan ruang digital anak.

“Jadi tujuan utama regulasi digital bukan membatasi inovasi. Tetapi memastikan teknologi tetap tumbuh tanpa mengorbankan generasi muda,” katanya.

JAKARTA - Reputasi tata kelola digital Indonesia sedang dipertaruhkan di mata dunia. Rentetan blunder dan celah keamanan fatal pada Indonesia Game Rating System (IGRS) akhirnya memaksa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah drastis: mengerem dan menunda seluruh proses klasifikasi rating game secara nasional hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Keputusan penundaan yang diumumkan pada Jumat (17/4/2026) ini menjadi reaksi atas skandal siber yang merugikan pengembang raksasa global.

Seperti diketahui, sistem IGRS—yang tadinya diwajibkan bagi seluruh pengembang game baik lokal maupun asing untuk menentukan batasan usia pemain—justru menjadi pintu bocornya aset-aset bernilai triliunan rupiah.

Kasus yang paling menyita perhatian dunia adalah bocornya cuplikan ending dari game aksi spionase James Bond 007: First Light besutan IO Interactive, serta cuplikan adegan dari Echoes of Aincrad milik Bandai Namco.

Lebih parah lagi, insiden ini dikabarkan mengekspos ribuan alamat email milik para pengembang game lintas negara. Ini memalukan nama Indonesia di mata dunia. Terutama Komdigi.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menyampaikan bahwa keputusan penundaan ini diambil langsung berdasarkan arahan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.

“Sambil menunggu semua proses investigasi dan evaluasi selesai, kami memutuskan untuk menunda sementara proses rating IGRS secara keseluruhan. Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depan sistem IGRS dapat berjalan lebih kuat, lebih kredibel, dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan," tegas Sonny di Jakarta.

Secara teknis, proses rating IGRS mewajibkan perusahaan pengembang mengirimkan konten, termasuk video cuplikan gameplay, yang relevan dengan unsur kekerasan, bahasa, atau konten dewasa untuk ditinjau.

Ironisnya, proses inilah yang diduga kuat menjadi muara dari kebocoran tersebut. Data privat yang seharusnya dilindungi dengan enkripsi tinggi tingkat negara justru terekspos ke ranah publik.

Menghadapi krisis kredibilitas ini, Sonny berjanji akan membongkar sistem tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia menyatakan bahwa investigasi tidak hanya dilakukan sepotong-sepotong, melainkan dibedah secara komprehensif.

"Proses sekarang dalam proses investigasi secara keseluruhan, baik dari sisi policy, sistem dan proses, ataupun tools dan teknologinya, sampai ke organisasi dan SDM-nya," urai Sonny.

Untuk menjamin objektivitas, Komdigi tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng pihak eksternal, termasuk pelaku industri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Saat ini dilaporkan terdapat tiga tim khusus yang bekerja secara paralel untuk mengurai insiden ini sejak awal April.

"Jadi, komprehensif. Bukan dari kita sendiri yang bisa investigasi, tapi yang paling penting adalah melibatkan teman-teman di industrinya. Sehingga prosesnya transparan. Enggak ada yang ditutupi," janjinya kepada publik.

Bebas Blokir: Jaminan Sementara di Tengah Kekacauan Regulasi

Di sisi lain, pembekuan sistem IGRS ini sempat menimbulkan gelombang kepanikan di kalangan gamers dan komunitas esports di Tanah Air.

Kekhawatiran utama yang muncul adalah ancaman pemblokiran terhadap game-game yang belum atau gagal memenuhi syarat rating IGRS selama masa penundaan ini.

Menanggapi hal tersebut, Sonny memberikan jaminan tertulis bahwa negara tidak akan melakukan pemblokiran sepihak.

Publik dijamin tetap dapat mengakses dan memainkan game favorit mereka tanpa gangguan.

"Tetap bisa main. Jadi, perlu di-highlight, nggak ada yang diblokir game-game. Dari awal pun nggak ada yang diblokir, karena pemblokiran itu mekanismenya berbeda," jelasnya.

Langkah Komdigi menunda IGRS ini harus serius. Mengingat Indonesia saat ini jadi sorotan dunia. Sorotannya pun terkait hal yang sangat negatif dan bisa merusak kepercayaan investor bahkan industri game global. Padahal, industri game di Indonesia sangat masif.

Jika akar masalah—entah itu inkompetensi SDM, kelemahan infrastruktur server, atau kesalahan prosedur—tidak diselesaikan dengan transparan, wacana untuk mewajibkan pendaftaran sistem rating nasional ke depannya hanya akan dipandang sebagai jebakan birokrasi yang membahayakan kekayaan intelektual global.

Industri kini menunggu, apakah IGRS akan bangkit sebagai sistem pertahanan digital yang tangguh, atau sekadar proyek regulasi prematur yang gagal di tengah jalan.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan untuk menghentikan sementara penerapan sistem klasifikasi konten permainan atau Indonesia Game Rating System (IGRS). Keputusan ini diambil menyusul dugaan kebocoran data pada game yang belum dirilis, serta implementasi IGRS yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus sejak awal munculnya insiden untuk menelusuri berbagai aspek, mulai dari sistem hingga tata kelola.

“Kami sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi masalah ini secara menyeluruh,” ujar Sonny dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, proses investigasi dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai masukan dari asosiasi dan pelaku industri game. Komdigi juga membuka ruang diskusi guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga dapat diterapkan di lapangan.

Ia menegaskan, IGRS pada dasarnya disusun untuk kepentingan publik, khususnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak, sekaligus mendukung pelaku industri game di Indonesia.

“Saya ingin menegaskan kembali, IGRS ini kita bangun murni demi kepentingan publik,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi, Komdigi memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating dalam sistem IGRS.

“Sambil menunggu semua proses investigasi dan evaluasi selesai, kami memutuskan untuk menunda sementara proses rating IGRS secara keseluruhan. Saya tegaskan sekali lagi, penundaan ini sifatnya hanya sementara,” katanya.

Sonny menambahkan, langkah tersebut diambil agar ke depan sistem IGRS dapat berjalan lebih kuat, kredibel, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI), Shafiq Husein menyambut langkah evaluasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem bersama.

“Dengan adanya kejadian ini, kita jadi membuka pintu komunikasi juga supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap regulasi yang disusun tetap berpihak pada pelaku industri game nasional dan tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri. Pelaku industri yang turut hadir juga mengimbau agar kondisi ini tidak membuat calon pengembang game ragu untuk berkarya.

“Semoga teman-teman calon pelaku industri, terutama industri game Indonesia, tidak usah takut untuk menjadi developer game,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menunda sementara penerapan sistem klasifikasi gim berbasis usia, Indonesia Game Rating System (IGRS), sampai proses investigasi serta evaluasi sistem rampung.

"Sambil menunggu semua proses investigasi dan evaluasi selesai, kami memutuskan untuk menunda sementara proses rating IGRS secara keseluruhan. Saya tegaskan sekali lagi, penundaan ini sifatnya hanya sementara," kata Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana di Jakarta, Jumat (17/4).

Evaluasi sedang dilakukan untuk memastikan IGRS bisa diterapkan dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku industri.

Sonny menyampaikan bahwa setelah kekeliruan tampilan rating IGRS di platform distribusi Steam menjadi sorotan publik, Kementerian Komdigi membentuk tim khusus untuk menyelidiki persoalan tersebut.

Tim investigasi itu menelusuri seluruh aspek penerapan IGRS, mulai dari sistem, proses, sampai tata kelolanya.

Kementerian Komdigi melibatkan asosiasi dan pelaku industri gim serta kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Ekonomi Kreatif serta Badan Siber dan Sandi Negara, dalam pelaksanaan investigasi dan evaluasi mengenai penerapan IGRS.

Kementerian juga menyerap aspirasi masyarakat mengenai penerapan sistem klasifikasi gim tersebut.

"Selama proses ini berjalan, kami menerima banyak masukan dari teman-teman asosiasi dan industri gim. Kita mulai di tanggal minggu lalu, tanggal 8 April, dan seperti pagi ini, setiap hari kami berdiskusi dan melakukan identifikasi terhadap hal ini," kata Sonny.

Sonny tidak menyampaikan secara pasti kapan hasil investigasi dan evaluasi penerapan IGRS akan diumumkan, tetapi dia berjanji menyampaikan progresnya kepada publik secara berkala.

"Jadi ada tiga tim yang berjalan di internal dan eksternal. Rutin akan kita update hasil dan progresnya. Meskipun setiap hari dan setiap minggu bertemu dengan stakeholder, akan kita update secara rutin," katanya.

Dia juga menyatakan bahwa Kementerian Komdigi tidak akan memblokir atau membatasi akses terhadap gim-gim tanpa rating yang beredar di Indonesia selama penundaan penerapan IGRS. "Tetap bisa dimainkan," katanya.

Sonny mengatakan, pemerintah tidak bisa serta-merta menutup akses gim. Pemblokiran akses gim harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Perlu diperhatikan bahwa tidak ada gim-gim yang diblokir, dari awal pun tidak ada yang diblokir, karena pemblokiran itu mekanismenya berbeda," katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tengah menginvestigasi secara menyeluruh terhadap Indonesia Game Rating System (IGRS) terkait dugaan data pengembang gim bocor. Pakar IT menilai sistem IGRS perlu dikelola oleh ahli.

“Tidak harus orang luar biasa pintar, tetapi orang yang disiplin menjalankan prinsip keamanan pengelolaan data,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya kepada Katadata.co.id, Jumat (17/4).

Alfons menjelaskan, jika IGRS dibuat untuk mengelola rating game, itu berarti sistem ini memiliki informasi rahasia seperti informasi gim baru atau bahkan yang belum dirilis. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah harus segera berbenah.

“Apalagi kerusakan kontrol akses itu terjadi bukan karena aksi peretasan canggih, melainkan karena kesalahan miskonfigurasi yang terkategori klasik. Ironisnya begini, IGRS dibuat untuk melindungi konsumen, tetapi datanya tidak dilindungi secara baik,” ujarnya.

Alfon merekomendasikan hal teknis yang seharusnya bisa diterapkan di dalam IGRS yaitu:

• Autentikasi Antarmuka Pemrograman Aplikasi atau Application Programming Interface (API) dan kontrol akses berbasis peran yang tepat
• Pementasan atau perpecahan lingkungan produksi yang ketat
• Pengujian penetrasi sebelum peluncuran
• Program bug bounty untuk sistem publik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Heru Sutadi mengatakan Kementerian Komdigi perlu memastikan IGRS menggunakan pendekatan keamanan berlapis dari enkripsi data end-to-end.

Begitu juga dengan kontrol akses berbasis peran dan audit log yang aktif. “Sehingga pengujian keamanan rutin seperti pengujian penetrasi ,” kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (17/4).

Heru mengatakan penerapan standar internasional seperti ISO/IEC 27001:2022 penting untuk memastikan tata kelola keamanan informasi berjalan secara konsisten. Lalu yang tidak kalah krusial yakni peningkatan kesadaran keamanan bagi pengelola sistem.

“Ini diperlukan karena banyak kebocoran justru berasal dari faktor manusia, bukan hanya teknologi,” ujar Heru.

Ia menambahkan, ada juga ISO/IEC 27014:2020 yang merupakan standar internasional dan memberikan panduan tata kelola keamanan informasi. Hal ini bertujuan membantu jajaran arah dan manajemen puncak mengarahkan, mengarahkan, dan menyatukan pengelolaan keamanan informasi.

“Standar ini memastikan keamanan informasi selaras dengan tujuan bisnis dan diterapkan di seluruh jenis organisasi,” kata Heru.

Heru menilai jika kebocoran data IGRS terjadi, hal ini menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola keamanan data. Sebab, ia mengatakan sistem seperti IGRS seharusnya menyimpan informasi sensitif dengan standar perlindungan tinggi.

“Kebocoran email dan data gim yang belum rilis bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan pelaku industri,” ujarnya.

Ia menilai, investigasi menyeluruh dari Komdigi adalah langkah yang tepat. Namun yang lebih penting yakni transparansi hasil dan perbaikan sistem secara konkret agar kejadian serupa tidak terulang.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan selama proses investigasi berjalan, tidak ada gim yang diblokir. Hal ini meskipun proses rating IGRS juga tengah ditutup sementara.

"Tetap bisa main, tidak ada yang diblokir gimnya. Tidak ada dari awal pun seperti itu, karena pemblokiran itu mekanismenya berbeda," kata Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/4).

Kementerian Komdigi sudah melakukan investigasi sejak 8 April. Sonny mengatakan investigasi dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi sistem, proses, maupun penguatan tata kelola, organisasi, dan sumber daya manusia (SDM).

“Untuk menghindari asumsi-asumsi yang beredar di media sosial, jadi proses sekarang dalam proses investigasi secara keseluruhan, baik dari sisi kebijakan, sistem, dan proses, ataupun tools dan metodologinya, sampai ke organisasi dan sumber daya manusianya-nya,” ujar Sonny.

Kementerian Komdigi juga memutuskan untuk mennda sementera proses rating IGRS secara keseluruhan. "Saya tegaskan sekali lagi, penundaan ini hanya bersifat sementara. Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS dapat berjalan jauh lebih kuat, lebih kredibel, dan transparan," kata Sonny.

Dari hasil investigasi ini, Kementerian Komdigi akan melakukan perubahan sesuai saran dan perbaikan yang dihasilkan. Sonny mengatakan hal itu termasuk strategi implementasi IGRS ke depan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara terkait dugaan kebocoran pada sistem Indonesia Game Rating System, yang berpotensi membuka akses ke materi gim yang belum dirilis.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana menegaskan, Komdigi tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan, sebelum seluruh proses investigasi selesai dilakukan secara menyeluruh.

"Untuk menghindari asumsi-asumsi yang beredar di media sosial, sekarang dalam proses investigasi secara keseluruhan."

"Baik dari sisi kebijakan, sistem dan proses, ataupun tools dan teknologinya, sampai ke organisasi dan SDM-nya."

"Jadi, kita mau bukan sepotong-sepotong hasilnya."

"Makanya investigasi ini menyeluruh dan akan kita laporkan hasilnya, biar enggak ada asumsi-asumsi lagi," tutur Sonny dalam konferensi pers terkait IGRS di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Game Indonesia (AGI) dan pelaku industri menilai evaluasi Indonesia Game Rating System (IGRS), menjadi momentum penting memperbaiki sistem regulasi agar lebih berpihak pada pertumbuhan industri gim nasional, sekaligus tetap melindungi masyarakat.

Di tengah polemik rating gim yang tidak sesuai beberapa waktu lalu, pelaku industri justru melihat adanya peluang memperkuat komunikasi dengan pemerintah.

Mereka menyebut proses evaluasi ini membuka ruang dialog yang sebelumnya terbatas, sehingga berbagai masukan dari industri kini lebih didengar dalam perumusan kebijakan.

Presiden AGI dan Gambir Studio Shafiq Husein menyampaikan, dengan kejadian ini, komunikasi dengan pemerintah jadi jauh lebih terbuka, sehingga membuka peluang regulasi yang dibuat juga berpihak terhadap para pelaku industri gim Indonesia.

"Dengan adanya kejadian ini, kita jadi membuka pintu komunikasi juga, supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik."

"Dan memastikan regulasi yang dibuat ini juga berpihak terhadap para pelaku industri gim Indonesia," ujar Shafiq dalam Konferensi Pers terkait IGRS di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutuskan menunda sementara proses rating Indonesia Game Rating System (IGRS), demi memastikan sistem yang lebih kredibel, transparan, dan dapat dipercaya oleh publik maupun industri, di tengah proses investigasi menyeluruh yang sedang berlangsung.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Sonny Hendra Sudaryana mengatakan, langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi besar terhadap implementasi IGRS, mulai dari sistem, proses, hingga tata kelola organisasi dan sumber daya manusia.

Sejak awal munculnya isu Steam, tim khusus telah dibentuk untuk menelusuri seluruh aspek secara komprehensif.

Selama proses berjalan, Komdigi juga membuka ruang diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri gim dan masyarakat.

Masukan dari berbagai pihak dinilai krusial, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga relevan dan aplikatif di lapangan.

Sonny menegaskan, IGRS sejak awal dibangun untuk kepentingan publik, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak, serta menghadirkan kepastian bagi pelaku industri game di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri game dalam negeri merespons langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran sistem Indonesian Game Rating System (IGRS).

Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI) Shafiq Husein menilai kejadian ini membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri agar sistem IGRS dapat berjalan lebih baik. Dia juga menekankan pentingnya regulasi yang berpihak pada pelaku industri game di dalam negeri.

“Dan untuk masalah yang sudah ada di masyarakat sekarang itu juga tentu kami lagi benerin pelan-pelan dengan para pelaku juga, para pelaku industri itu sendiri,” kata Shafiq dalam konferensi pers terkait IGRS yang digelar Komdigi di Jakarta pada Jumat (18/4/2026).

Dia berharap momentum ini dapat mendorong kemajuan industri game Indonesia, bukan justru menjadi pembatasan. Sementara itu, CEO Gamecom Team, Reza Febri Nanda, mengajak calon pelaku industri, khususnya di sektor game, untuk tidak ragu terjun menjadi developer maupun bagian dari industri kreatif.

“Ini enggak akan menjadi halangan, itu yang kita harapkan. Jadi semoga tetap ada calon-calon pelaku industri kreatif ke depannya,” katanya.

CEO and co-founder of Arsanesia, Adam Ardisasmita, menyampaikan pihaknya turut mengawal proses ini agar berjalan transparan, termasuk dengan memberikan pembaruan informasi kepada ekosistem industri terkait perkembangan dan perbaikan yang diperlukan.

“Dan kami pastikan ini semua fit dengan kebutuhan dari teman-teman di industri,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana memastikan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses investigasi dugaan kebocoran IGRS. Komdigi juga telah membentuk tim khusus untuk menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh.

“Tim ini bekerja menelusuri seluruh aspek, mulai dari sistem, proses, hingga tata kelolanya, agar kita mendapatkan temuan yang benar-benar objektif dan komprehensif,” katanya.

Komdigi juga menyerap masukan dari asosiasi industri serta masyarakat selama proses investigasi berlangsung.

“Kami sangat menghargai tingginya perhatian publik terhadap isu ini, dan hal tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami,” katanya.

Sonny menegaskan IGRS dibangun untuk kepentingan publik, terutama dalam memberikan standar klasifikasi game di Indonesia serta perlindungan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Sebagai tindak lanjut, Komdigi saat ini terus melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap IGRS, mencakup sistem, proses, hingga penguatan tata kelola, organisasi, dan sumber daya manusia. Selama proses tersebut, pemerintah memutuskan untuk menunda sementara proses rating IGRS.

Adapun dugaan kebocoran mencuat setelah ditemukan celah keamanan dalam sistem klasifikasi gim yang dikelola IGRS. Melansir laman VGC, celah tersebut secara tidak sengaja membuka akses ke materi rahasia sejumlah gim yang belum dirilis, termasuk cuplikan gameplay yang mengandung spoiler.

Temuan ini muncul pada akhir pekan lalu, ketika rekaman gameplay yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penilaian klasifikasi justru dapat diakses secara luas. Salah satu yang terdampak adalah gim terbaru dari IO Interactive berjudul007: First Light. Lebih dari satu jam rekaman gameplay berisi spoiler, termasuk bagian yang diduga sebagai ending, dilaporkan telah beredar di internet.

Selain itu, kebocoran juga mencakup materi dari gim lain sepertiEchoes of Aincradmilik Bandai Namco. Rekaman yang bocor mencakupcutscenepenting yang mengindikasikan momen krusial dalam alur cerita.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap tengah melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran dalam sistem Indonesian Game Rating System (IGRS).

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kebijakan (policy), sistem dan proses, hingga penggunaan tools, metodologi, organisasi, serta sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dilakukan untuk menghindari spekulasi yang beredar di media sosial.

“Jadi kami mau bukan potong-potong hasilnya, makanya investigasi itu menyeluruh dan akan kami laporkan hasilnya biar enggak ada asumsi beredar,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, seluruh pihak yang terlibat, termasuk publisher dan pelaku industri gim, dilibatkan dalam proses investigasi tersebut. Selain itu, Komdigi juga melakukan audit secara internal maupun eksternal. Audit internal mencakup evaluasi terhadap sistem yang ada, sementara audit eksternal melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga prosesnya tidak hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri.

“Tapi yang paling penting adalah melibatkan teman-teman di industrinya, sehingga prosesnya sangat transparan dan enggak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Namun, pihaknya belum dapat memastikan timeline pasti penyelesaian investigasi. Komdigi berkomitmen akan memberikan pembaruan secara berkala.

“Jadi mungkin ada update berikutnya hasilnya seperti apa. Kan prosesnya panjang juga, jadi biar komprehensif saja,” katanya.

Sambil menunggu proses investigasi dan evaluasi selesai, Komdigi juga memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating IGRS. Penundaan ini bersifat sementara.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan jauh lebih kuat, lebih kredibel, dan transparan, dan yang paling penting dapat dipercaya baik oleh masyarakat luas maupun teman-teman pelaku industri,” katanya.

Adapun dugaan kebocoran ini mencuat setelah ditemukan celah keamanan dalam sistem klasifikasi gim yang dikelola IGRS. Melansir laman VGC, celah tersebut secara tidak sengaja membuka akses ke materi rahasia sejumlah gim yang belum dirilis, termasuk cuplikan gameplay yang mengandung spoiler.

Temuan ini mencuat pada akhir pekan lalu, ketika rekaman gameplay yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penilaian klasifikasi justru dapat diakses secara luas. Salah satu yang terdampak adalah gim terbaru dari IO Interactive berjudul 007: First Light. Lebih dari satu jam rekaman gameplay yang berisi spoiler, termasuk bagian yang diduga sebagai ending, dilaporkan telah beredar di internet.

Selain itu, kebocoran juga mencakup materi dari gim lain seperti Echoes of Aincrad milik Bandai Namco. Rekaman yang bocor mencakup cutscene penting yang mengindikasikan momen krusial dalam alur cerita.

Beberapa judul lain seperti Assassin’s Creed: Black Flag dari Ubisoft dan Castlevania: Belmont’s Curse dari Konami juga termasuk dalam data yang bocor.

Tidak hanya konten gim, kebocoran ini juga dilaporkan mengungkap ribuan alamat email milik para pengembang gim. Insiden ini menjadi pukulan besar, terutama bagi IO Interactive, mengingat 007: First Light dijadwalkan rilis pada 27 Mei mendatang, lebih dari enam minggu setelah kebocoran terjadi.

Di sisi lain, sebelumnya juga mencuat polemik terkait label rating IGRS di platform distribusi gim digital Steam yang disebut tidak resmi. Kasus ini muncul setelah sejumlah pengguna menemukan logo IGRS pada halaman toko Steam, namun kategori usia yang ditampilkan kerap berbeda dengan data resmi di situs igrs.id.

Komdigi menegaskan label rating IGRS pada sejumlah gim di Steam bukan merupakan klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem rating yang digunakan masih berbasis mekanisme internal self-declare.

“Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujar Sonny di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak ada game yang diblokir di tengah penundaan sistem ratingIndonesian Game Rating System(IGRS) akibat investigasi dugaan kebocoran sistem.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana memastikan seluruh game masih dapat dimainkan.

“Tetap bisa main. Enggak ada, jadi perlu di-highlight ya, enggak ada yang diblokir game-nya, enggak ada dari awal pun seperti yang tadi RC [Refused Classification] apa segala macam itu enggak ada yang diblokir,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Sonny menjelaskan mekanisme pemblokiran memiliki prosedur yang berbeda dan tidak terkait dengan kondisi saat ini. Dia juga menegaskan bahwa Komdigi tengah melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kebocoran dalam sistem IGRS.

Menurutnya, proses investigasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan (policy), sistem dan proses, penggunaan alat (tools), metodologi, organisasi, hingga sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dilakukan untuk mencegah spekulasi yang berkembang di publik, khususnya di media sosial.

“Jadi kami mau bukan potong-potong hasilnya, makanya investigasi itu menyeluruh dan akan kami laporkan hasilnya biar enggak ada asumsi beredar,” kata Sonny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (17/4/2026).

Dia menambahkan, seluruh pihak terkait turut dilibatkan dalam proses tersebut, termasukpublisherdan pelaku industri gim. Selain itu, Komdigi juga melakukan audit internal dan eksternal. Audit internal berfokus pada evaluasi sistem yang ada, sementara audit eksternal melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga prosesnya tidak hanya dilakukan oleh Komdigi.

“Tapi yang paling penting adalah melibatkan teman-teman di industrinya, sehingga prosesnya sangat transparan dan enggak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Namun demikian, Komdigi belum dapat memastikan jadwal pasti penyelesaian investigasi. Pemerintah berkomitmen akan memberikan pembaruan secara berkala.

“Jadi mungkin ada update berikutnya hasilnya seperti apa. Kan prosesnya panjang juga, jadi biar komprehensif saja,” katanya.

Sambil menunggu proses investigasi dan evaluasi, Komdigi memutuskan untuk menunda sementara seluruh proses rating IGRS. Penundaan ini bersifat sementara dan bertujuan memperkuat sistem ke depan.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan jauh lebih kuat, lebih kredibel, dan transparan, dan yang paling penting dapat dipercaya baik oleh masyarakat luas maupun teman-teman pelaku industri,” katanya.

Adapun dugaan kebocoran mencuat setelah ditemukan celah keamanan dalam sistem klasifikasi gim yang dikelola IGRS. Melansir laman VGC, celah tersebut secara tidak sengaja membuka akses ke materi rahasia sejumlah gim yang belum dirilis, termasuk cuplikan gameplay yang mengandung spoiler.

Temuan ini muncul pada akhir pekan lalu, ketika rekaman gameplay yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan penilaian klasifikasi justru dapat diakses secara luas. Salah satu yang terdampak adalah gim terbaru dari IO Interactive berjudul007: First Light. Lebih dari satu jam rekaman gameplay berisi spoiler, termasuk bagian yang diduga sebagai ending, dilaporkan telah beredar di internet.

Selain itu, kebocoran juga mencakup materi dari gim lain sepertiEchoes of Aincradmilik Bandai Namco. Rekaman yang bocor mencakupcutscenepenting yang mengindikasikan momen krusial dalam alur cerita.

Beberapa judul lain sepertiAssassin’s Creed: Black Flagdari Ubisoft danCastlevania: Belmont’s Cursedari Konami juga termasuk dalam data yang bocor.

Tidak hanya konten gim, kebocoran ini juga dilaporkan mengungkap ribuan alamat email milik para pengembang. Insiden ini menjadi pukulan besar, terutama bagi IO Interactive, mengingat007: First Lightdijadwalkan rilis pada 27 Mei mendatang, lebih dari enam minggu setelah kebocoran terjadi.

Di sisi lain, sebelumnya juga mencuat polemik terkait label rating IGRS di platform distribusi gim digital Steam yang disebut tidak resmi. Kasus ini muncul setelah sejumlah pengguna menemukan logo IGRS pada halaman toko Steam, namun kategori usia yang ditampilkan kerap berbeda dengan data resmi di situs igrs.id.

Komdigi menegaskan label rating IGRS pada sejumlah gim di Steam bukan merupakan klasifikasi resmi yang diverifikasi pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem rating yang digunakan masih berbasis mekanisme internalself-declare.

“Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujar Sonny di Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026).

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melakukan investigasi terkait cuplikan gameplay sejumlah game besar yang belum dirilis, beredar luas di internet diduga imbas sistem Indonesia Game Rating System (IGRS). Pelaku industri gim nasional buka suara terkait hal ini.

Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI) Shafiq Husein menilai investigasi investigasi kebocoran sistem IGRS dapat membuka pintu komunikasi dengan Kementerian Komdigi.

“Ini memastikan bahwa regulasi yang dibuat juga berpihak terhadap para pelaku industri gim Indonesia,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/4).

Dengan adanya kasus tersebut, Shafiq berharap industri gim di Indonesia bisa lebih maju.

Sementara itu, CEO sekaligus pendiri Gamecom Team Reza Febri Nanda tidak ingin polemik IGRS ini berdampak negatif terhadap pelaku industri gim.

"Semoga teman-teman calon-calon pelaku industri, terutama industri gim Indonesia, tidak takut untuk menjadi developer game atau mungkin pelaku industri kreatif lainnya, karena kami juga akan memperbaiki semuanya,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Pengembang gim sekaligus pendiri Arsanesia, Adam Ardisasmita memastikan akan mengawali polemik IGRS hingga selesai. “Saya akan memperbarui informasi kepada teman-teman di ekosistem apa yang terjadi, apa yang perlu diperbaiki, dan kami memastikan semua sesuai dengan kebutuhan teman-teman di industri,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan selama proses investigasi berjalan tidak ada gim yang diblokir. Hal ini meskipun proses rating IGRS juga tengah ditutup sementara.

"Tetap bisa main, nggak ada yang diblokir gimnya. Nggaka da dari awal pun seperti itu karena pemblokiran itu mekanismenya berbeda," kata Sonny.

Kementerian Komdigi sudah melakukan investigasi sejak 8 April 2026. Sonny mengatakan investigasi dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Hal ini baik dari sisi sistem, proses, maupun penguatan tata kelola, organisasi, dan sumber daya manusianya.

“Untuk menghindari asumsi-asumsi yang tersebar di media sosial, jadi proses sekarang dalam proses investigasi secara keseluruhan, baik dari sisi kebijakan, sistem, dan proses, ataupun tools dan metodologinya, sampai ke organisasi dan sumber daya manusianya-nya,” kata Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/4).

Dari hasil investigasi ini, Kementerian Komdigi akan melakukan perubahan sesuai saran dan perbaikan yang dihasilkan. Sonny mengatakan hal itu termasuk implementasi strategi IGRS ke depan.