Contraflow berdasarkan diskresi Kepolisian untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus menjaga kelancaran mobilitas pengguna jalan

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung penerapan rekayasa lalu lintas berupa lawan arah atau 'contraflow' dari Km 23 hingga Km 28 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Cikampek sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas.

"Contraflow berdasarkan diskresi Kepolisian untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus menjaga kelancaran mobilitas pengguna jalan," kata Pgs. Vice President Corporate Secretary & Legal PT. JTT Dary Achmad Budi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Ia menjelaskan penerapan rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional untuk mendukung kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan pemeliharaan jalan yang sedang berlangsung di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Dirinya menyebut pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut sekaligus dalam rangka memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga selama melintasi Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan para pengguna jalan selama pekerjaan pemeliharaan berlangsung.

Pihaknya juga mengapresiasi kesabaran dan pengertian pengguna jalan serta mengimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan, mengantisipasi perjalanan, mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Pengguna jalan dapat mengakses informasi lalu lintas terkini melalui aplikasi Travoy, media sosial resmi Jasamarga Transjawa Tol, serta One Call Center Jasa Marga 133 yang siap melayani pengguna jalan selama 24 jam.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) terus memperluas jangkauan implementasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) untuk kemudahan pembayaran pajak hotel, restoran, dan kafe (horeka) di Sumatra Utara.

Setelah Medan, pada Jumat (28/6/2026) pemisahan pembayaran pajak horeka dengan QRESTO yang digagas Bank Sumut resmi diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama yang menerapkan QRESTO di Indonesia. Memanfaatkan perluasan penggunaan QRIS, pembayaran tagihan makanan dan pajak restoran dengan QRESTO pun terpisah otomatis. Pajak restoran langsung masuk ke kas daerah dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) saat transaksi dilakukan pelanggan.

“Agenda ini bukan sekadar peluncuran sebuah sistem pembayaran digital. Kita sedang meluncurkan cara baru dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui proses yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sandhy, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dijelaskan Sandhy, kehadiran QRESTO yang dibidani Bank Sumut berawal dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui, peningkatan PAD terutama dari sektor pajak menjadi salah satu tugas utama pemda agar pembangunan daerah terus berlanjut, di samping juga berupaya meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha tanpa menambah beban administrasi maupun mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Sumatra Utara, lanjutnya, Bank Sumut berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan menggunakan QRESTO, proses yang sebelumnya mengandalkan pencatatan dan pelaporan manual dari sisi pelaku usaha kini berjalan secara otomatis.

“Sebelumnya, pelaku usaha harus menghitung secara manual dulu baru disetorkan. Sehingga paling tidak hari ke-10 setelah pelaporan pajak usahanya masuk ke kas daerah. QRESTO menjadi solusi dengan sistem pemisahan otomatis. Ini juga bisa mencegah kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak secara operasional,” jelas Shandy.

Adapun cara kerja QRESTO, seluruh nilai transaksi yang dibayarkan pelanggan ke merchant melalui QRIS Bank Sumut akan masuk terlebih dahulu ke rekening pelaku usaha.

Selanjutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bank Sumut secara otomatis autodebet dan menyetorkan bagian pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Seluruh proses yang berlangsung secara real time diklaim dapat meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan transparansi.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Sumut, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha untuk mengoptimalkan PAD.

Asri mengatakan selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, digitalisasi transaksi pemerintah ini berpotensi menekan kebocoran penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

"Sistem ini membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak menjadi lebih optimal dan transparan karena pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah. Pajak horeka sendiri share nya terbesar, mencapai 6,46% dari penerimaan pajak jenis lainnya di Deli Serdang sehingga pengelolaannya harus semakin akuntabel," ujar Asri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Ameriza M Moesa mengapresiasi sinergi yang dibangun Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan QRESTO.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

“Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemda akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Dan kami terus mendorong penerapannya diperluas ke sektor penerimaan daerah lain. Mudah-mudahan seluruh pihak mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini,” ujar Ameriza.

(240)

Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.

Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.

"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.

Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.

Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.

Bisnis.com, DELI SERDANG - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang resmi mengimplementasikan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization untuk pembayaran pajak restoran di wilayahnya secara otomatis dengan memanfaatkan QRIS mulai Jumat (26/6/2026).

Kepala KPw BI Sumut Ameriza M Moesa mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang sigap beradaptasi dan bergerak cepat menerapkan digitalisasi pembayaran pajak untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan menggunakan QRESTO.

Hal itu disebutnya menunjukkan komitmen serius Pemkab Deli Serdang dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan transparansi penerimaan dari sektor pajak.

"Kami sangat senang bisa terus mendorong penerapan QRESTO secara luas. Pemkab Deli Serdang ini patut diapresiasi karena jadi kabupaten pertama dan tercepat di Indonesia yang mengimplementasikan QRESTO. Banyak daerah-daerah dari provinsi lain yang antre untuk mengimplementasikan QRESTO ini," kata Ameriza saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Dijelaskan Ameriza, QRESTO menjadi inovasi yang digagas Bank Sumut dengan memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi pada sektor horeka. Medan menjadi kota pertama di Indonesia yang memanfaatkan QRESTO sejak April 2026.

Dengan memindai kode QR yang disediakan merchant QRESTO, lanjutnya, pajak horeka dan tagihan makanan yang dibayar pelanggan saat transaksi akan otomatis terpisah. Nilai pajak yang dibayarkan pelanggan pun akan langsung masuk ke kas daerah saat itu juga.

Dia mengatakan peningkatan pendapatan pada sektor horeka yang telah mengadaptasi pembayaran digital ini dapat mencapai 100%.

BI pun disebutnya akan terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah, khususnya untuk kategori retribusi yang masih manual seperti parkir pinggir jalan dan retribusi pasar.

"Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Terlebih, ini memudahkan konsumen serta lebih efisien bagi merchant. Mudah-mudahan seluruh pihak akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini," ujarnya.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik inovasi QRESTO yang mendukung digitalisasi pembayaran pemerintah dalam rangka mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

Asri mengatakan pajak horeca berkontribusi cukup besar dalam penerimaan dari sektor pajak Kabupaten Deli Serdang. Hingga Triwulan II/2026, capaian penerimaan pajak Pemkab Deli Serdang berkisar 58%.

Implementasi QRESTO pun diharapkan Asri akan menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Selain menjadi kabupaten pertama yang mengadopsi penggunaan QRESTO pada sektor horeka di wilayahnya, Deli Serdang juga menjadi daerah pertama yang memberi insentif kepada pelanggan berupa pemotongan pajak restoran (PB1) sebesar 5% setiap transaksi.

"Kami berharap cara ini akan meningkatkan pendapatan merchant, mendorong transaksi digital yang lebih transparansi, termasuk juga meningkatkan kepatuhan pajak tanpa mengesampingkan kemudahan serta manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Asri.

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional dan bertahap untuk mendukung Perayaan Malam Puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta yang akan digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Sabtu (27/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung pukul 15.00-22.00 WIB.

Untuk mendukung kelancaran acara dan mobilitas masyarakat, Dishub DKI Jakarta menerjunkan 475 personel yang akan bertugas melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan, serta pelayanan kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pengaturan lalu lintas disiapkan agar rangkaian perayaan berjalan lancar sekaligus menjaga mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. “Kami menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional dan bertahap, berikut rute alternatif, kantong parkir, serta dukungan angkutan umum,” kata Budi, Jumat (26/6/2026).

“Untuk mendukung kelancaran acara dan mobilitas masyarakat, Dishub DKI Jakarta juga menerjunkan 475 personel di lapangan yang akan bertugas melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan, serta pelayanan kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung,” sambungnya.

Pengaturan lalu lintas akan diberlakukan secara situasional dan bertahap mulai pukul 14.00 WIB hingga 23.00 WIB pada sejumlah ruas jalan yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan. Ruas yang terdampak meliputi Jalan Jenderal Sudirman segmen Bundaran HI-Dukuh Atas, Jalan MH Thamrin, Jalan M Mashabi, Jalan Sutan Syahrir segmen Jalan Agus Salim-Bundaran HI, Jalan Imam Bonjol segmen Jalan Agus Salim-Bundaran HI, Jalan Kotabumi, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Sumenep.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih dan Jalan KH Wahid Hasyim dari arah barat menuju timur maupun sebaliknya tetap berlaku normal dan masih dapat dilalui kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar lokasi acara, masyarakat diimbau menyesuaikan waktu dan rute perjalanan.

Dishub juga menyiapkan sejumlah jalur alternatif bagi pengguna jalan selama rekayasa lalu lintas berlangsung. Beberapa rute alternatif yang disiapkan antara lain dari arah Harmoni menuju Semanggi melalui Jalan Hayam Wuruk-Jalan Ir H Juanda-Jalan Suryopranoto-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Prof Dr Satrio-Jalan Jenderal Sudirman.

Sementara kendaraan dari arah Tugu Tani menuju Harmoni dapat melintas melalui Jalan M I Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit. Pengendara dari arah Menteng menuju Tanah Abang juga dapat menggunakan jalur Jalan Imam Bonjol-Jalan Agus Salim-Jalan KH Wahid Hasyim-Jalan KH Mas Mansyur atau melalui Jalan Imam Bonjol-Jalan Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan Fachrudin.

Selain itu, kendaraan dari arah Semanggi menuju Harmoni dapat dialihkan melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Jalan Suryopranoto. Adapun kendaraan dari arah Tanah Abang menuju Tugu Tani dapat melintas melalui Jalan Jati Baru Raya-Jalan Kebon Sirih atau Jalan Fachrudin-Jalan KH Wahid Hasyim-Jalan Agus Salim-Jalan Kebon Sirih.

Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan angkutan umum dan mengikuti arahan petugas di lapangan guna menghindari kepadatan selama berlangsungnya perayaan malam puncak HUT Ke-499 Jakarta.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengirim surat kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan katering (horeka) serta jaringan ritel modern untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam.

Langkah itu dilakukan di tengah tekanan harga telur dan ayam di tingkat peternak selama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara saat libur sekolah.

"Kami sudah menyampaikan surat ke (pengusaha) horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), ke ritel. Sudah kita kirim suratnya untuk menyerap produk-produk kita di sana," ujar Budi dalam konferensi pers di Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

Menurut Budi, penyerapan dari sektor horeka dan ritel dibutuhkan untuk menjaga pasar bagi produk peternakan nasional.

Ia mengatakan produsen telur dan ayam memerlukan saluran distribusi yang tetap berjalan agar hasil produksinya dapat terserap saat permintaan dari program MBG menurun sementara.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan," ujarnya.

Budi berharap restoran dan pelaku usaha kuliner dapat meningkatkan penggunaan telur maupun daging ayam dalam menu yang dijual kepada masyarakat.

Dengan begitu, permintaan terhadap komoditas peternakan dapat terdongkrak dan membantu menopang harga di tingkat peternak.

"Kalau di restoran misalnya, menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya. Kami harapkan banyak menyerap dari produsen-produsen ayam kita," katanya.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah meredam anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak dalam beberapa pekan terakhir.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga meminta perusahaan-perusahaan yang menjadi pembeli atau offtaker produk peternakan meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam dengan harga yang menguntungkan peternak.

Menurut Amran, keberlangsungan usaha peternak perlu dijaga agar pasokan telur dan daging ayam tetap terjamin. Jika harga terus berada di bawah biaya produksi dan peternak merugi, produksi berisiko terganggu yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga di masa mendatang.

"Nah, kalau ini merugi tentu berhenti produksi. Nanti harga telur di atas HAP lagi," ujar Amran.

Kementerian Pertanian sebelumnya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan penggunaan telur dalam menu MBG.

Kepala BGN Nanik S Deyang, kata Amran, merespons dengan menaikkan konsumsi telur dalam program tersebut dari sebelumnya satu butir menjadi tiga butir per minggu.

Namun, peningkatan penyerapan melalui MBG untuk sementara tertahan karena program itu dihentikan selama masa libur sekolah.

BGN memutuskan menghentikan sementara distribusi MBG selama liburan sekolah untuk melakukan audit dan pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan masa penghentian sementara itu dimanfaatkan untuk melakukan audit kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga penataan tata kelola program.

Kondisi tersebut membuat pemerintah mencari sumber permintaan alternatif agar produksi telur dan ayam tetap terserap pasar.

Apalagi, peternak di sejumlah daerah sebelumnya mengeluhkan harga telur di kandang sempat turun ke kisaran Rp20.600 per kilogram, sementara biaya produksinya diperkirakan mencapai sekitar Rp23 ribu per kilogram.

Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polisi menutup sementara ruas Jalan Sudirman di arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) sore. Hal ini lantaran adanya aksi demo dari mahasiswa di Bundaran HI.

Dari pantauan SindoNews, penutupan Jalan Sudirman diberlakukan tepat di area Simpang Susun Semanggi. Aparat mengalihkan pengendara ke arah Kuningan ataupun Pancoran.

Lokasi penutup Jalan tersebut juga sebelumnya menjadi titik mahasiswa dihadang aparat kepolisian untuk melakukan aksi demo di area Bundaran HI. Namun sekira pukul 14.00 WIB, mahasiswa dipersilakan melintas oleh petugas kepolisian.



Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan longmarch menuju Bundaran HI. Mereka tampak berjalan sambil bernyanyi ketika menuju HI.

Adapun mahasiswa datang ke lokasi aksi dengan menumpangi bus. Namun ketika akses Jalan tersebut dibuka, aparat tak mengizinkan bus yang membawa massa aksi untuk melintas jalan Sudirman, alhasil bus tersebut dialihkan ke arah Kuningan.

Adapun mahasiswa ditahan sementara di Simpang Susun Semanggi diduga karena tak diizinkan untuk menggelar demo di HI.

"Karena kita dari Depok, kita jalan lewat Lenteng Agung, belok kiri ke arah Pancoran. Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," kata Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo saat dihubungi wartawan, Jumat (12/6/2026).

"Kita sudah coba menyampaikan bahwasanya kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi, pun juga kami sudah mempublikasikan di media sosial semua terkait dengan titik aksi dan sebagainya, tapi kita dipaksa pindah ke depan gedung DPR/MPR," sambungnya.

Saat dihadang tersebut, polisi kata Anandaku tidak menjelaskan maksudnya penutupan Jalan tersebut. Permintaan massa agar polisi membuka Jalan tersebut tidak direspons baik, sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian.

"Sempat (bersitegang). Kita sempat minta dibukain jalannya, tapi dari polisi sama sekali nggak mau memberikan jalan dan bahkan sempat terjadi dorong-dorongan juga," tuturnya.

Ia menegaskan massa aksi tetap akan memaksa untuk menyampaikan aspirasinya di area Bundaran HI dan tidak akan memindahkan lokasi unjuk rasa. Sebab lokasi tersebut merupakan kesepakatan bersama massa aksi.

"Sejauh ini sepakat bahwasanya kami tidak akan memindahkan titik aksi, karena pemilihan titik aksi di Bundaran HI sudah didasarkan pada kekecewaan kami kepada DPR dan Presiden yang pada dasarnya sudah tidak pernah peduli pada rakyat sendiri," tuturnya.

Adapun, disampaikan Anandaku jumlah massa aksi yang tertahan berjumlah 700 orang. Mereka datang dengan menggunakan armada 14 bus.

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan imbas demonstrasi sejumlah elemen mahasiswa, Jumat (12/6/2026). Aksi massa itu akan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan rekayasa masih bersifat situasional dengan melihat kondisi di lapangan, khususnya di wilayah area Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi,” kata Budi.

Dari informasi dihimpun, ada beberapa titik aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung hari ini seperti area Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia, hingga area sekitar Monas. “Petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” ujarnya.

Untuk mendukung keamanan, total 4.151 personel gabungan terdiri atas 3.651 anggota Polri dan 500 prajurit TNI disiapkan. Mereka bertugas mengantisipasi berbagai potensi dinamika terjadi di lapangan seperti dinamika kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan massa demonstran, penutupan jalan secara situasional, gangguan fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas.

“Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” katanya.

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus kendaraan menjelang pelaksanaan perbaikan Jembatan Serayu di perbatasan Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Kalibagor yang dijadwalkan berlangsung pada 15-30 Juni 2026.

"Kami meminta kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar seluruh fasilitas terkait pelaksanaan rekayasa lalu lintas sudah siap, baik rambu petunjuk maupun petugas yang mengarahkan kendaraan, terutama kendaraan besar," kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinhub Kabupaten Banyumas Arif Ahmadi di Purwokerto, Banyumas, Kamis.

Menurut dia, pemasangan rambu-rambu pengalihan arus telah dilakukan di sejumlah titik strategis sesuai hasil koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas.

Ia mengatakan kendaraan besar, termasuk bus, akan dialihkan melalui jalur alternatif selama pekerjaan perbaikan jembatan berlangsung.

Dalam hal ini, kendaraan dari arah Banjarnegara/Wonosobo yang menuju Jakarta atau Bandung akan diarahkan sejak Simpang Tiga Klampok, Banjarnegara, untuk melalui Purbalingga dan Sokaraja sebelum melanjutkan perjalanan ke arah barat.

Sementara kendaraan besar dari arah Kebumen/Yogyakarta tujuan Purwokerto/Jakarta sesampainya di simpang Buntu tidak diperbolehkan melintasi wilayah Kecamatan Banyumas dan akan dialihkan melalui Rawalo.

Pemasangan berita jalan terkait pengalihan arus juga dilakukan di sejumlah simpang lain seperti Patikraja (ruas Patikraja-Kaliori/Kalibagor), Tanjung, dan Sokaraja (ruas Sokaraja-Kalibagor/Kaliori) guna mencegah kendaraan besar memasuki ruas jalan yang terdampak penutupan.

"Kendaraan kecil masih bisa melintas melalui ruas Banyumas-Mandirancan. Yang menjadi perhatian kami adalah limpahan arus kendaraan ke ruas jalan kabupaten yang lebarnya terbatas," katanya.

Ia mengaku belum dapat memperkirakan besaran peningkatan volume kendaraan pada jalur alternatif khususnya ruas Patikraja Rawalo yang selama ini sering terjadi kepadatan lalu lintas karena adanya perlintasan sebidang kereta api.

Akan tetapi, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas.

Bahkan, kata dia, tim dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) juga tengah melakukan kajian terkait dampak rekayasa lalu lintas tersebut guna memberikan masukan dalam pengelolaan arus kendaraan selama pekerjaan berlangsung.

Menurut dia, ruas Mandirancan-Banyumas yang merupakan jalan kabupaten menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus karena diperkirakan menerima tambahan arus kendaraan selama penutupan jembatan.

Kendati demikian, dia mengatakan Dinhub telah memasang portal di sejumlah titik sejak beberapa hari lalu untuk mencegah kendaraan besar memasuki jalan kabupaten yang tidak sesuai kapasitasnya.

"Kami mengantisipasi agar kendaraan besar tidak masuk ke jalan kabupaten yang sempit. Selain kemampuan jalan yang terbatas, aspek keselamatan masyarakat juga menjadi perhatian utama," katanya.

Terkait dengan rencana perbaikan Jembatan Serayu Banyumas tersebut, dia mengatakan Dinhub Banyumas bersama Satlantas Polresta Banyumas akan melaksanakan uji coba rekayasa lalu lintas pada Jumat (12/6) sebagai simulasi sebelum penutupan penuh diberlakukan.

Dalam hal ini, uji coba dijadwalkan berlangsung pukul 08.00-11.00 WIB dan dilanjutkan pukul 16.00-18.00 WIB, meskipun pelaksanaannya bersifat tentatif dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Menurut dia, uji coba dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pelaksana pekerjaan sekaligus membantu Dinhub dan Satlantas mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi hambatan lalu lintas saat penutupan jembatan berlangsung.

"Kami ingin memastikan ketika penutupan dilaksanakan nanti, dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dapat diminimalkan dan penanganan lalu lintas dapat dilakukan secara cepat dan tepat," kata Arif.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) Kombes Pol Sigit Haryono saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR yang berlangsung Senin (18/5/2026) viral di semua plattform media sosial. Penggalan kalimat itu yakni "Keadilan dan kebenaran akan terdengar oleh orang tuli dan akan terlihat oleh orang yang buta".

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2002 ini memiliki latar belakang dalam bidang reserse semenjak bertugas di institusi bhayangkara. Mengawali tugasnya di kepolisian setelah dilantik menjadi perwira pertama dengan pangkat inspektur polisi dua (ipda) pada 2002, Sigit pertama kali bertugas di Polres Kolaka Polda Sulawesi Tenggara.

Di Polres Kolaka, jejak kariernya di bidang reserse pun dimulai sebagai Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polres Kolaka. Dia lalu dipercayakan sebagai Kapolsek Lasusua sejak September 2003. Usai memimpin Polsek Lasusua selama empat bulan, Sigit kemudian dimutasi ke Polres Baubau.

Dan untuk kedua kalinya, Pria kelahiran Kota Salatiga, Jawa Tengah ini kembali dipercaya oleh institusi Polri untuk memegang jabatan sebagai Kapolsek Wolio yang mulai diemban sejak Januari 2004. Pengalaman kepemimpinan di tingkat polsek, membuat Sigit yang hobi bermain sepak bola ini lalu dipromosikan menjadi Kasat Reskrim Polres Kolaka Utara yang dijalaninya hampir dua tahun.

Kemampuannya dalam manajemen penyidikan membuat Sigit lalu dipercaya sebagai Panit Tindak Pindana Korupsi (tipikor) di Direktorat Reserse Polda Sulawesi Tenggara yang diemban hingga 2007. Dari Panit Tipikor, Sigit lalu melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan selesai pada 2009.

Dalam perjalanan kariernya serta keahlian Sigit dalam bidang reserse juga yang mengantarnya menjadi salah satu anggota Polri yang ditugaskan sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2009. Dan tugas di KPK dijalaninya selepas mengikuti PTIK pada 2009.

Selama bertugas di lembaga anti rasuah, Sigit Haryono banyak menangani kasus besar dan melakukan penindakan terhadap para koruptor dari kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif hingga konglomerat raksasa pernah berhadapan dengan Sigit. Pengungkapan berbagai kasus korupsi tingkat tinggi selama sepuluh tahun bertugas di KPK tersebut tidak lepas dari integritas yang kuat dan kemampuan mumpuni yang dimiliki Sigit.

Di tengah tugas-tugasnya sebagai penyidik di KPK, pada 2016, Sigit melanjutkan pendidikan pengembangan karir di Sekolah Staf dan Kepemimpon (Sespim) Polri. Usai mengikuti pendidikan di Sespim Sigit pun kembali melanjutkan kariernya di KPK.

Langkah karier Sigit tidak berhenti sampai di KPK saja, setelah sepuluh tahun (2009-2019) bertugas di lembaga anti rasuah, Sigit pun dipercaya sebagai Kabagbinops Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya yang mulai dilaksanakan sejak Maret 2019.

Jabatan Kabagbinops Ditpamobvit Polda Metro Jaya tersebut hanya digenggamannya selama kurang lebih satu bulan. Karena selepas itu pada April 2019 Sigit pun mendapat tugas baru sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.

Di akhir 2019, Sigit pun kembali dimutasi dan menjabat sebagai Kasubdit 2 Fismondev pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang diembannya selama delapan bulan. Di pertengahan tahun 2020 tepatnya pada Agustus, Sigit pun memperoleh jabatan mentereng dan dipercaya memegang tongkat komando sebagai Kapolres Cilegon, Polda Banten dengan pangkat Ajun Komisari Besar Polisi.

Memiliki jabatan sebagai pemimpin di Polres Cilegon, tentunya bukannya hal yang mudah. Tetapi berbekal berbagai pengalaman yang dimiliki, Sigit pun berhasil menjadi Kapolres Cilegon selama dua tahun.

Selama dua tahun itu Sigit meraih penghargaan sebagai Kapolres Terbaik dalam PPKM Mikro Penananganan Covid 19 Provinsi dan Kabupaten/kota tahun 2021, kemudian meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari MenPAN-RB tahun 2021 serta beberapa kasus korupsi dengan kerugian puluhan miliar berhasil di tanganinya meskipun tidak lagi berdinas di KPK.

Jabatan Kapolres Cilegon tersebut baru ditanggalkannya pada Juni 2022 dan Sigit lalu dipercaya sebagai Wakil Direktur (wadir) Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Sebagai Wadir Krimsus Sigit mendapat penghargaan dalam menangani mafia beras subsidi dari Kepala Bulog RI.

Usai dari Polda Banten, Sigit lalu dipromosikan untuk menempati jabatan baru sebagai Auditor Sispamobvitnas Baharkam Polri dan mendapat kenaikkan pangkat menjadi Komisari Besar (Kombes) yang disandang sejak 1 Januari 2024.

Dua tahun menempati posisi sebagai auditor di Baharkam Polri, Sigit lalu dipercaya untuk menduduki jabatan baru sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum). Polda Nusa Tenggara Timur yang diembannya sejak Desember 2025 sesuai telegram mutasi yang dikeluarkan Mabes Polri.

Jejak kariernya yang luas dari jajaran reskrim daerah hingga pengalaman panjang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk sosok perwira yang tidak hanya ahli dalam penyidikan, tetapi juga mampu memimpin, mengkoordinasikan, serta membangun kedekatan dengan publik.

Menurut Kombes Sigit Haryono, jabatan yang diemban adalah tugas yang harus dilaksanakan secara baik. "Dengan jabatan ini kita dituntut untuk mampu berkoordinasi dengan satuan kerja, mengintensifkan kerja sama lintas fungsi, serta menjaga dinamika operasional yang kompleks," kata Sigit.

Era kepemimpinan Sigit di Ditreskrimum Polda NTT membawa fokus pada penyelesaian kasus-kasus sulit dengan pendekatan analitis, kemampuan koordinasi lintas satuan, dan penguatan integritas institusi. Sejak menjabat sebagai Dirreskrimum Polda NTT juga Sigit telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan besar yang melibatkan korban Sebastian Bokol.

Selain itu beberapa kasus lain dengan tingkat kesulitan tinggi menunjukkan kemampuan Sigit dalam mengelola penyidikan berprofil kompleks. Dia terlahir dan dibesarkan di Kota Salatiga, Jawa Tengah yang telah membentuknya sebagai pribadi yang tenang namun tegas.

Perwira menengah dengan.pangkat melati tiga di pundak ini menekankan pentingnya transparansi publik, komunikasi yang konstruktif dengan media, serta kedekatan dengan komunitas untuk membangun kepercayaan warga terhadap kepolisian.

Dia menjelaskan keseimbangan antara hard skills penyidikan dan soft skills manajerial menjadi kunci dalam pengungkapan setiap kasus. "Teliti dalam mengurai fakta, fokus pada pembuktian, dan tegas dalam mengambil keputusan operasional, adalah hal yang harur terus ditekankan," ujarnya.

Sigit yang dikenal akrab dengan masyarakat dan wartawan ini selain tugas profesional di Polri, ia juga aktif dalam komunitas melalui hobinya bermain sepakbola. Dan itu dibuktikan dengan jabatannya di luar institusi sebagai Presiden Klub Persikota Tangerang. Dan ini yang menambah dimensinya sebagai figur publik yang dekat dengan warga.

Disampaikannya kehidupan sosial harus tercermin dalam hubungan kerja yang harmonis dengan rekan-rekan maupun publik. "Kedekatan ini tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat kerja sama antar instansi dalam menegakkan hukum," kata Sigit.

Hobi sepak bola juga menjadi jembatan empati dengan masyarakat luas dan fans klub, sekaligus menambah identitas publiknya sebagai figur olahraga yang disiplin dan profesional. Dalam konteks penegakan hukum di NTT, kepemimpinannya diharapkan mampu memperkuat kapasitas penyidikan tindak pidana umum, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pengalaman multidimensional Sigit menghadirkan kombinasi keahlian teknis penyidikan dengan kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola satuan-satuan intensif di wilayah hukum yang luas dan beragam. Sigit menyampaikan dengan penerapan KUHP dan KUHAP baru juga pihaknya berkomitmen untuk mengedepankan keadilan restoratif dan kemanusiaan di Polda NTT.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemendiktisaintek ) menetapkan istilah “rekayasa” sebagai padanan resmi untuk nomenklatur baru bagi Program Studi Teknik. Berikut ini tanggapan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelumnya, melalui siaran pers, Kemendiktisaintek menegaskan bahwa tidak ada penghapusan istilah Teknik dan tidak ada kewajiban perubahan nomenklatur dari Teknik menjadi Rekayasa. Keduanya tetap diakui dalam rumpun keilmuan Engineering.

Kemendiktisaintek menjelaskan, penggunaan istilah Rekayasa pada sejumlah program studi merupakan padanan resmi dari istilah Engineering dalam bahasa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam KBBI, rekayasa dimaknai sebagai penerapan kaidah ilmu dalam perancangan, pembangunan, dan pengoperasian sistem, teknologi, maupun konstruksi secara efektif dan efisien.

Karena itu, penggunaan istilah Rekayasa bukan merupakan istilah baru, melainkan bagian dari pengembangan dan pembakuan terminologi keilmuan dalam bahasa Indonesia.

FT UGM Belum Akan Ubah Nomenklatur

Melansir laman Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (20/5/2026), Dekan FT UGM, Prof. Ir. Selo menegaskan bahwa FT UGM pada prinsipnya akan selalu mengikuti seluruh arahan dan regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian.

Kendati demikian, karena kebijakan penyesuaian nomenklatur tersebut tidak bersifat mengikat, pihaknya memilih untuk mempertahankan istilah yang digunakan saat ini. “Karena dalam edaran tersebut sifatnya tidak wajib, FT akan saya dorong untuk tetap seperti sekarang. Belum akan mengubah nomenklatur,” katanya.

Selo mengemukakan bahwa sifat kebijakan yang berupa pilihan membuat FT UGM merasa belum perlu membawa persoalan ini ke tingkat pembahasan yang lebih jauh. Ia menilai, proses perubahan nama memerlukan kajian mendalam serta mekanisme internal yang panjang, termasuk pemaparan dan keterlibatan Senat Fakultas.

“Karena sifatnya opsional, kami melihat FT belum perlu untuk melakukan pembahasan lebih jauh. Ada proses harus dipelajari dan dijalankan, termasuk keterlibatan Senat Fakultas. Pendek kata, kami menginterpretasikan kata ‘boleh’ sebagai sesuatu hal yang tidak urgen bagi FT dan belum penting untuk segera dilaksanakan,” tegasnya.

Dibandingkan melakukan perubahan secara administratif pada penamaan program studi, FT UGM saat ini memilih untuk mengalihkan fokus pada capaian kerja substantif. Selo memaparkan bahwa terdapat dua prioritas utama yang sedang dikejar institusinya, yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia dan hilirisasi riset.

“FT lebih fokus pada bagaimana dapat berkontribusi pada 2 hal utama, yaitu menyiapkan SDM unggul dan menghasilkan penelitian yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. FT akan terus fokus pada dampak nyata perguruan tinggi, khususnya di bidang engineering pada masyarakat,” pungkasnya.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa penggunaan istilah Rekayasa tidak dimaksudkan untuk menggantikan istilah Teknik yang selama ini telah digunakan secara luas dan memiliki sejarah, reputasi, serta pengakuan yang kuat dalam pendidikan tinggi Indonesia.