#30 tag 24jam
Pemkab Deli Serdang Beri Diskon Pajak Restoran 5% Lewat QRESTO
Pemkab Deli Serdang luncurkan QRESTO, beri diskon pajak restoran 5% hingga Desember 2026 untuk transaksi digital, tingkatkan transparansi dan pendapatan daerah. [349] url asal
#qresto #pajak-restoran #deli-serdang #diskon-pajak #digitalisasi-pembayaran #transaksi-digital #penerimaan-pajak #kebocoran-pendapatan #insentif-pajak #sektor-horeka #transparansi-pajak #potongan-paja
(Bisnis.Com - Terbaru) 27/06/26 03:30
v/261281/
Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.
Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.
Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.
"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).
Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.
Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.
Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.
Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.
"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.
Wali Kota Medan Sebut QRESTO Cegah Kebocoran Pendapatan Pajak Daerah
Wali Kota Medan luncurkan QRESTO, sistem pembayaran pajak restoran otomatis via QRIS, cegah kebocoran pendapatan daerah dan tingkatkan kepatuhan pajak. [310] url asal
#qresto #pajak-restoran #medan-pajak #kebocoran-pendapatan #pembayaran-pajak-digital #qris-restoran #optimalisasi-pajak-daerah #inovasi-pajak-medan #pemisahan-pajak-otomatis #kepercayaan-publik-pajak
(Bisnis.Com - Terbaru) 28/04/26 08:45
v/204780/
Bisnis.com, MEDAN - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyebut inovasi dalam pembayaran pajak oleh restoran dengan QRESTO, Quick Response Electronic Splitting System for Tax Opmitization atau perluasan penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak restoran secara otomatis dapat mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak.
Rico mengatakan selama ini pembayaran pajak dari restoran, hotel, maupun kafe menggunakan metode self assesment di mana pengusaha melaporkan secara mandiri pendapatan mereka setiap bulan.
"Dengan QRESTO, saat masyarakat membayar makanan di restoran, pajaknya hari itu juga langsung terpisah (split) dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Tidak ada lagi dana yang mengambang," ujar Rico Waas dalam peluncuran QRESTO di Sushi Tei Mal Sun Plaza Medan, Senin (27/4/2026) sore.
Rico menjelaskan pemisahan pembayaran pajak restoran secara langsung dengan QRESTO memberi beberapa keuntungan bagi pemerintah daerah. Di samping meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak, pencatatan pajak juga lebih otomatis dan akurat sehingga mempermudah merchant.
Selain itu, QRESTO digadang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.
Rico menyampaikan inovasi yang dikembangkan melalui kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, PT Bank Sumut (Perseroda), dan Pemko Medan ini merupakan bentuk sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
Pemko Medan juga disebutnya terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengembangkan pembayaran digital di sejumlah sektor, seperti digitalisasi pembayaran parkir dan pajak hotel, restoran, maupun kafe (horeka).
Adapun Medan merupakan kota pertama yang menerapkan QRESTO untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak. Restoran asal Jepang Sushi Tei di Mal Sun Plaza Medan menjadi pilot project penggunaan QRESTO yang menggunakan layanan QRIS dari Bank Sumut ini.
"Peluncuran QRESTO di Medan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk saling menguatkan pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap restoran lain nantinya segera pakai QRESTO juga karena pajak ini sifatnya wajib untuk mendukung pembangunan di daerah," tandasnya.
Pendapatan Asli Daerah Jembrana Meningkat 32,5 Persen di Tengah Efisiensi
Pendapatan Asli Daerah Jembrana naik 32,5% berkat efisiensi dan digitalisasi, meski ada pemangkasan transfer pusat, mencapai Rp244,57 miliar di 2025. [314] url asal
#pendapatan-asli-daerah #pad-jembrana #peningkatan-pad #efisiensi-belanja-daerah #digitalisasi-pad #optimalisasi-pendapatan-daerah #kebocoran-pendapatan #transparansi-pajak #akuntabilitas-sistem #e-ret
(Bisnis.Com - Terbaru) 26/02/26 08:53
v/147799/
Bisnis.com, DENPASAR – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana meningkat 32,5% jika di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, realisasi PAD tahun 2024 yang semula Rp184,5 miliar melonjak drastis menjadi Rp244,57 miliar pada tahun 2025. Pertumbuhan sebesar Rp59,9 miliar ini membawa realisasi PAD menyentuh angka 105,96% dari target yang ditetapkan, atau mengalami surplus sebesar Rp13,7 miliar dari target.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menjelaskan peningkatan tersebut dampak dari bersih-bersih sistem. Optimalisasi pendapatan daerah, cermat dan efisien dalam belanja serta mencegah kebocoran pendapatan.
Ia menyoroti pentingnya menutup setiap celah kebocoran pendapatan yang selama ini dapat menghambat pertumbuhan PAD.
"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran, jangan main-main dengan pajak rakyat! Tidak boleh ada ruang untuk pungutan liar atau kebocoran sistem. Kami fokus pada digitalisasi bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang bersih, PAD meningkat tajam, serta belanja daerah secermat mungkin agar efektif dan efisien," jelas Kembang dikutip dari keterangan pers, Selasa (25/2/2026).
Senada dengan Bupati, Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi rutin. Bupati dan Wakil Bupati secara langsung memimpin Tim Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD dan pemangku kepentingan terkait.
"Pimpinan secara rutin mengevaluasi langsung capaian realisasi di lapangan. Dengan keterlibatan aktif pimpinan, permasalahan yang dihadapi dapat terurai dan segera mendapatkan solusi," ujar Gusdiendi.
Dalam menghimpun PAD, pegawai ditekankan berintegritas, menekankan kejujuran dalam pengelolaan dan pemungutan PAD. Kedua akselerasi digital dengan memperluas sistem pembayaran elektronik (e-retribusi) untuk transparansi. Ketiga melakukan validasi data potensi riil untuk mempermudah proses penagihan yang lebih akurat.
Peningkatan PAD ini diharapkan menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mempercepat visi misi serta mendukung program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil.
TKD Dipangkas Rp1,2 Triliun, Pemprov NTB Optimalkan Pendapatan dari Digitalisasi
Pemprov NTB mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi setelah pemangkasan TKD Rp1,2 triliun, fokus pada pajak kendaraan untuk menutup kebocoran. [269] url asal
#digitalisasi-pendapatan #pemangkasan-tkd #pendapatan-daerah-ntb #pajak-kendaraan-bermotor #optimalisasi-pad #kebocoran-pendapatan #digitalisasi-pajak #retribusi-daerah #teknologi-fiskal #e-retribusi-p
(Bisnis.Com - Terbaru) 12/02/26 12:38
v/134363/
Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat digitalisasi pendapatan untuk menutupi kekurangan anggaran imbas dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Plh. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal menjelaskan dana TKD yang dipangkas mencapai Rp1,2 triliun, sehingga Pemprov harus mempercepat digitalisasi di sumber-sumber pendapatan daerah, seperti digitalisasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Pemangkasan telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja dan operasional daerah. Opsi kita saat ini adalah memaksimalkan PAD. Namun, kita harus jujur bahwa tata kelola pendapatan saat ini belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan manual," jelas Faozal, dikutip dari keterangan pers pada Kamis (12/2/2026).
Faozal menegaskan bahwa digitalisasi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai modernisasi sistem pembayaran semata. Baginya, teknologi adalah instrumen strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
"Kami menyadari tata kelola PAD belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan secara manual. Digitalisasi adalah jawaban untuk optimalisasi pajak dan retribusi agar pendapatan asli daerah lebih akuntabel dan transparan," lanjutnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas menjelaskan, bahwa digitalisasi pajak dan retribusi adalah fondasi penting untuk memperkuat ketahanan fiskal tahun 2026.
Hario memberikan contoh nyata keberhasilan Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan PAD secara drastis melalui teknologi.
"Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan PAD dari Rp25,2 triliun pada 2024 menjadi Rp35,1 triliun pada 2025. Kenaikan hampir Rp10 triliun ini dipicu oleh penerapan e-retribusi pasar dan parkir yang efektif menekan potensi kebocoran," jelas Hario.
Menurut Hario, kunci keberhasilan tersebut terletak pada konsistensi integrasi sistem dan komitmen kuat dari kepala daerah, serta perubahan budaya transaksi di masyarakat.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)