JEMBER - Majelis Kehormatan DPPPartai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi lantaran merokok dan bermain gim saat rapat. Achmad Syahri menyatakan, akan menaati putusan tersebut.

"Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Partai," ujar Syahri usai jalani sidang etik di DPP Partai Gerindra, Jumat (15/5/2026).

Kendati demikian, Syahri pun mengaku menyesali perbuatannya yang merokok dan bermain gim saat rapat. Ia pun meminta maaf pada publik. "Saya menyesal, mungkin ada salah saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih," katanya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir terhadap anggota DPRD Jember Achmad Syahri As-Siddiq. Sanksi itu diberikan atas perbuatan Syahri yang merokok dan bermain gim saat rapat berlangsung.

Keputusan itu diberikan dalam sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang digelar di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Lihat video: Usai Viral Main Game & Merokok Saat Rapat, Anggota DPRD Jember Minta Maaf!



"Mengadili. Menyatakan saudara Achmad Syahri As-Siddiq selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar AD/ART Partai Gerindra," kata pimpinan sidang Fikrah Auliurrahman saat baca amar putusan.

Fikrah menyatakan, pihaknya memberi teguran keras dan terakhir terhadap Syahri. Bahkan, Gerindra tak akan segan memberi sanksi pemberhentian terhadap Syabri bila melakukan pelanggaran lagi.

"Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada saudara Achmad Syahri As-Siddiq Sarjana Ekonomi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember," ujar Fikrah.

"Apabila di kemudian hari saudara Ahmad Syahri As-Siddiq Sarjana Ekonomi kembali melakukan pelanggaran, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember," katanya.

JAKARTA - Majelis Kehormatan Partai Gerindra memanggil anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Sidiqi pada Jumat (15/5/2026). Syahri dipanggil buntut tingkahnya yang bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat (RDP Komisi D membahas stunting di DPRD Jember.

Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, Syahri akan disidang oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

"Iya disidang hari jumat di DPP di Mahkamah Partai," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2026).

Kendati demikian, Habiburokhman tak menjelaskan lebih detil terkait sikap partai. Ia berkata, pihaknya hanya telah memanggil Syahri pada lusa mendatang di DPP Partai Gerindra.

"Iya makanya disidang di mahkamah partai," terangnya.

Sebelumnya, seorang anggota DPRD Jember, Jawa Timur menjadi sorotan publik karena bermain gim dan merokok saat rapat berlangsung. Video tersebut viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi ketika Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas penanganan stunting, salah satu persoalan kesehatan prioritas di Kabupaten Jember.

Dalam video yang beredar, anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi terlihat asyik memainkan handphone (HP) saat rapat berlangsung. Dia juga diduga merokok di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jember.

Aksi legislator tersebut menuai kecaman dari warganet karena dinilai tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi, terlebih agenda yang dibahas berkaitan dengan isu kesehatan masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggotanya.

Ahmad Halim menegaskan bahwa DPRD Jember akan mengambil langkah tegas secara kelembagaan terhadap anggota dewan yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku.

"Kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Kita tegur karena tidak menerapkan kedisiplinan serta attitude maupun etika ketika di ruang rapat," ujar Ahmad Halim.

BALI - Perluasan lubang penampungan bahan kompos di kawasan zona penyangga Pusat Kebudayaan Bali (PKB), Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung menuai sorotan. Di tengah pengerjaan lubang keempat, material yang ditimbun ternyata bercampur sampah plastik.

“Saat kami observasi menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses pemilahan di lokasi pencacahan. Pengawasan di hilir juga lemah karena material yang masih mengandung plastik langsung ditimbun,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Klungkung Putu Tika Winawan, Selasa (12/5/2026).

Temuan tersebut muncul saat inspeksi mendadak Komisi I DPRD Klungkung di kawasan zona penyangga PKB, Jumat lalu. Plastik utuh maupun serpihan plastik tercacah ditemukan bercampur dalam material kompos.

Persoalan itu, kata Tika, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan sejak proses pencacahan hingga penimbunan material. Dia mendorong Pemprov Bali memperketat pengawasan baik di hulu maupun hilir agar material yang masuk benar-benar berbahan organik.

Legislator Partai Perindo ini juga mengingatkan agar Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Klungkung konsisten terhadap komitmen awal agar material yang dikirim ke kawasan zona penyangga PKB benar-benar berbahan organik murni.

Lihat video: Polemik Proyek Lift Kaca, Bupati Klungkung Serahkan Kaji Ulang ke Tim Gubernur

Sementara di lapangan, alat berat masih terus mengerjakan lubang penampungan baru meski sebagian lubang sebelumnya belum terisi penuh. Lubang-lubang tersebut dibuat berukuran sekitar 40 meter x 25 meter dan kedalaman mencapai 3-4 meter.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung Dewa Komang Aswin mengatakan, pembuatan lubang penampungan akan terus dilakukan selama pengiriman material dari Denpasar masih berlangsung.

“Selama masih ada kiriman bahan kompos, tentu lubang penampungan akan terus dibuat. Karena lahannya sekitar lima hektare, kami juga belum bisa memperkirakan nanti total ada berapa lubang,” tuturnya.

Seluruh aktivitas di kawasan zona penyangga tersebut, lanjut Aswin, berada di bawah kewenangan Pemprov Bali sehingga pihaknya belum memperoleh informasi detail terkait teknis pengawasan maupun jumlah armada pengangkut yang masuk setiap hari.

BANDUNG - Anggota DPRD Jawa Barat Hilal Hilmawan mengungkap dugaan praktik tidak wajar dalam sistem akademik di salah satu perguruan tinggi Jawa Barat. Temuan ini mencuat setelah adanya laporan mahasiswa yang mengaku diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur akademik yang jelas.

Dalam keterangan persnya di Bandung, Rabu (29/4/2026), Hilal menyebut mahasiswa tersebut mengaku aktif mengikuti perkuliahan, tidak pernah menerima surat peringatan, serta tidak pernah dipanggil secara resmi oleh pihak kampus sebelum akhirnya dinyatakan dikeluarkan.

“Ini harus dikonfirmasi secara objektif ke pihak kampus agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Namun jika benar ini adalah persoalan serius dalam tata kelola pendidikan tinggi,” ujar politikus Partai Golkar ini, Rabu (29/4/2026).

Hilal mengungkap adanya indikasi praktik di luar prosedur resmi kampus, termasuk dugaan perkuliahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia menyebut sejumlah mahasiswa tetap membayar SPP dan mengikuti kegiatan seperti KKN, namun tidak memiliki data akademik yang lengkap dan valid.

Dia juga menyoroti kemungkinan pihak tertentu yang memfasilitasi proses perkuliahan tidak resmi, termasuk skema yang menyerupai “kelas karyawan” tanpa dasar kebijakan institusi yang sah.

“Yang lebih memprihatinkan, ada dugaan mahasiswa hanya mengikuti UTS, UAS, lalu diarahkan untuk mendapatkan ijazah tanpa proses akademik yang benar. Praktik seperti ini yang sering disebut sebagai mahasiswa gaib harus dihentikan,” tegasnya.

Hilal menambahkan langkah penertiban oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi momentum membersihkan praktik menyimpang di dunia pendidikan tinggi.

Menurut dia, pihak rektorat memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas akademik yang mengatasnamakan institusi. Karena itu, penyelesaian kasus harus dilakukan secara transparan dan adil baik bagi mahasiswa yang dirugikan maupun demi menjaga integritas dunia pendidikan.

“Dunia pendidikan tidak boleh dikotori praktik ilegal. Ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar ke depan tidak ada lagi mahasiswa yang dirugikan maupun sistem yang disalahgunakan,” ujar Hilal.

MALUKU - Garis pantai di wilayah pesisir Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku kian tergerus. Air laut yang semula berhenti di bibir pantai, kini merangsek masuk ke ruang hidup warga. Mengganggu bukan hanya hunian, tetapi juga denyut ekonomi keluarga yang bergantung pada wilayahpesisir.

Di sejumlah desa, air pasang tak lagi sekadar menggenangi halaman, melainkan menembus rumah dan menghambat aktivitas produktif warga. Nelayan kesulitan menyimpan hasil tangkapan, UMKM terdampak, sementara kerusakan perlahan menggerus aset yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga.

Anggota DPRD Provinsi Maluku Welhelm Daniel Kurnala langsung meninjau lokasi setelah menerima keluhan masyarakat. Abrasi yang terjadi dinilainya telah melampaui persoalan lingkungan dan mulai menekan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.

“Kalau tidak diperhatikan dengan serius, maka ke depan rumah warga bisa hancur. Saat kondisi cuaca dan air pasang cukup tinggi, air laut sudah masuk ke rumah-rumah warga,” kata legislator Komisi IV DPRD Maluku ini.

Tekanan abrasi diperparah oleh kerusakan infrastruktur pelindung pantai. Sejumlah talud di beberapa desa dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan diduga pecah, sehingga tidak lagi mampu menahan gelombang laut.

Lihat video: Perindo Bergerak! SK Ketua DPW Diserahkan, Targetkan Konsolidasi & Pemenangan



“Saya minta perhatian dari pemerintah, khususnya balai sungai, untuk segera memperhatikan kondisi talud di sana. Karena di beberapa desa, talud sudah pecah sehingga air bisa masuk ke rumah warga,” ungkapnya.

Kerusakan tersebut memperbesar risiko kerugian warga, tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan. Sejumlah rumah yang berada di garis terdepan pesisir kini dalam posisi rawan, dengan potensi hanyut yang berimplikasi pada hilangnya aset ekonomi keluarga.

“Kalau talud tidak diperhatikan dengan baik, maka beberapa rumah penduduk berpotensi hanyut. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sebelum dampaknya semakin luas,” tutur Welhelm.

Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini mendorong pemerintah daerah bersama instansi teknis untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi pesisir Dobo. Perbaikan dan pembangunan kembali talud dinilai mendesak, tidak hanya untuk melindungi permukiman, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan warga.

PALANGKARAYA - Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di daerah. Akses pendidikan yang merata dan berbasis kebutuhan dinilai mampu membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya tersebut tercermin dalam program beasiswa dan Kampung Keren yang diluncurkan Pemerintah Kota Palangka Raya. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan berbasis masyarakat.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Partai Perindo, Salundik, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut usai kegiatan peluncuran dan peresmian Aula Hapakat Jaya Dinas Pendidikan, Jumat (3/4/2026).

Dia menilai program beasiswa menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang, terutama terkait dukungan sarana pembelajaran berbasis teknologi. “Saya sangat mendukung, ini program yang bagus sekali. Apalagi sekarang kebutuhan seperti laptop dan sarana penunjang pendidikan lainnya memang sangat diperlukan,” ujarnya.

Fokus kebijakan yang menyasar wilayah pinggiran serta sekolah luar biasa (SLB) dinilai menjadi langkah tepat dalam memperluas akses pendidikan. Pemerataan ini menjadi bagian penting dalam membangun kualitas SDM yang lebih inklusif.

Selain memperkuat pendidikan, program Kampung Keren juga dinilai memiliki potensi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan lingkungan berbasis komunitas menjadi salah satu jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen



Dia menilai perkembangan sektor pendidikan di Palangka Raya menunjukkan tren positif, meskipun tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas.

“Saya melihat pendidikan di Palangka Raya sudah bagus dan terus berkembang. Ini perlu kita dukung bersama,” tambahnya.

Keberlanjutan program menjadi perhatian penting agar manfaat yang dihasilkan tidak bersifat jangka pendek. Dukungan anggaran dinilai perlu diperkuat untuk memastikan program dapat berjalan lebih optimal ke depan.

“Harapan saya program ini terus berlanjut dan ke depan bisa kita perkuat lagi dari sisi anggaran,” pungkasnya.

Melalui penguatan akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan program ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Kota Palangka Raya.

MAYBRAT - Di tengah dinamika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, peran anggota legislatif menjadi krusial dalam memastikan arah kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat. Di antara figur yang menonjol, Willem Assem tampil sebagai sosok yang konsisten menyuarakan kepentingan Orang Asli Papua (OAP), terutama dari wilayah terpencil.

Baginya, politik bukan sekadar ruang perebutan kekuasaan, melainkan upaya memperjuangkan martabat masyarakat. “Politik adalah jalan panjang untuk mengembalikan martabat rakyat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Latar belakang kehidupannya yang tumbuh dalam keterbatasan infrastruktur membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan. Dia meyakini pendidikan sebagai kunci perubahan bagi masyarakat Papua. “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib kaumnya,” katanya.

Keputusan terjun ke dunia politik melalui Partai Perindo dilandasi kegelisahan atas minimnya representasi suara masyarakat adat di tingkat pengambilan kebijakan. Dia ingin memastikan suara dari daerah seperti Tambrauw, Maybrat dan wilayah terpencil lainnya tidak lagi terpinggirkan. “Saya ingin menjadi pengeras suara bagi mereka yang tak terdengar,” ucap Willem.

Sebagai anggota DPRD mewakili Partai Perindo di provinsi yang tergolong baru, dia dihadapkan pada tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya mapan. Namun, hal itu tidak menghambat langkah Wakil Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya ini untuk langsung bekerja sejak awal masa jabatan.

Dalam berbagai kesempatan, dia juga dikenal vokal dalam isu pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Baginya, anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan bawah sebagai bagian dari upaya perjuangan ekonomi kerakyatan.

“Bukan sekadar angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan darah yang harus mengalir sampai ke jantung ekonomi mama-mama di pasar dan petani di pedalaman,” tuturnya.

Perhatian legislator Partai Perindo ini juga tertuju pada sektor pendidikan dan literasi. Dia menilai masa depan Papua Barat Daya sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga pengawasan terhadap fasilitas dan proses belajar mengajar menjadi penting.

Selain itu, dia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Komoditas seperti sagu, udang dan kacang tanah dinilai memiliki potensi besar jika didukung kebijakan yang tepat. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dari tekanan modal besar sejalan dengan semangat pro-UMKM yang diusung oleh Partai Perindo.

“Pemerintah harus menciptakan ekosistem usaha yang melindungi pedagang asli Papua dari himpitan persaingan modal besar,” terang Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Kristen Papua, Kota Sorong ini.

Dalam menjalankan perannya, dia mengedepankan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Dia lebih sering berada di tengah warga, mendengarkan keluh kesah mereka. Sebuah gaya kepemimpinan yang tidak berjarak. “Posisi atau jabatan hanyalah alat, sedangkan pengabdian adalah tujuan utama yang tidak akan pernah berakhir,” ungkap Willem.

Di tengah berbagai tantangan, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya selaras antara pusat dan daerah, dia tetap mendorong solusi melalui dialog dan diplomasi. Baginya, pembangunan Papua Barat Daya harus berjalan seimbang dengan menjaga lingkungan dan nilai-nilai adat sebagai fondasi utama yang Ia perjuangkan bersama Partai Perindo.

NTT - Di tengah lesunya daya beli dan ketatnya anggaran, jalur distribusi kerap menjadi titik paling rapuh bagipetani. Di sanalah harga jatuh, bukan karena hasil bumi tak bernilai, melainkan karena akses yang terbatas.

Kondisi ini dialami petani Porang di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini mengandalkan pedagang perantara untuk menjual hasil panen. Pola distribusi tersebut membuat harga lebih banyak ditentukan di luar kendali petani, sehingga nilai yang diterima belum optimal.

Anggota DPRD Sumba Barat Daya dari Partai Perindo Stefanus Sosa, mengambil langkah dengan memfasilitasi petani agar dapat menjual hasil panen langsung ke pabrik. Upaya ini dilakukan untuk membuka jalur distribusi yang lebih sederhana sekaligus meningkatkan nilai jual di tingkat petani.

“Kita tidak bisa pasrah dengan keadaan. Efisiensi anggaran ini benar-benar terasa, kita harus menyelamatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan membuka akses, melihat peluang dan memanfaatkannya,” ujar Stefanus Sosa, Senin (30/3/2026).

Langkah tersebut diawali dengan membangun komunikasi bersama salah satu pabrik Porang di wilayah Kadul. Hasilnya, pabrik bersedia menerima pasokan langsung dari petani. Skema ini kemudian disosialisasikan ke sejumlah desa sebagai alternatif distribusi yang lebih menguntungkan.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



“Saya bukan berbisnis. Saya hanya memfasilitasi agar petani bisa menjual langsung ke pabrik dengan harga yang lebih baik,” kata legislator Partai Perindo yang menjalani periode keduanya di DPRD Sumba Barat Daya ini.

Selain membuka akses pasar, perhatian juga diarahkan pada kendala logistik yang selama ini dihadapi petani. Melalui koordinasi dengan pihak pabrik, disiapkan skema penjemputan hasil panen dengan syarat jumlah tertentu, sehingga biaya angkut dapat ditekan.

Di lapangan, dia juga menemukan sejumlah persoalan lain seperti keterbatasan pupuk NPK dan bibit berkualitas yang berpengaruh terhadap produktivitas. Hal ini menjadi catatan untuk didorong ke pemerintah daerah melalui dinas terkait.

“Usaha ini sangat menjanjikan, apalagi di Sumba Barat Daya sudah ada 2 pabrik porang. Ini salah satu cara kita bersama untuk mendongkrak berbagai sektor usaha dalam ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Melalui langkah ini, diharapkan petani memiliki alternatif jalur distribusi yang lebih efisien, sekaligus membuka peluang peningkatan hasil usaha melalui akses pasar yang lebih luas.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin mendorong agar persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus digelar di peradilan umum.

Safaruddin pun menyorot Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

"Kan Anda baca saja itu Pasal 170 KUHAP, nanti kan persidangannya di umum, didorong ke umum," kata Safaruddin, Selasa (24/3/2026).

Adapun KUHAP baru menyebut tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Terlebih, ini merupakan kasus koneksitas yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil. Komisi III DPR RI pun juga membentuk panitia kerja (panja) guna mengawal kasus penyiraman air keras kepada Andrie.

Lihat video: Terungkap! Sosok 4 Oknum TNI di Balik Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS



"Ya ini karena koneksitas, koneksitas ini nanti persidangannya berdasarkan (Pasal) 170 KUHAP itu. Makanya kita bentuk Panja untuk mengawal itu nanti,' ucap dia.

Safaruddin meminta agar kasus ini dapat diusut tuntas, termasuk menangkap dalang di baliknya. Lewat panja ini, kata Safaruddin, Komisi III DPR RI juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan semua pihak untuk mendorong agar perkaranya terungkap tuntas.

"Sampai tuntas. Enggak ada (batas waktu)," ujar dia. Diketahui, Komisi III DPR membentuk panja terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Panja ini diputuskan sebagai kesimpulan rapat Komisi III DPR.

SUMUT - Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Karo. Namun, keterbatasan alat produksi kerap menjadi tantangan yang menghambat optimalisasi hasil pertanian di tingkat petani.

Dalam upaya menjawab kebutuhan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Karo dari Partai Perindo, Romanus Ginting, menyerahkan bantuan satu unit jetor atau traktor sawah kepada Kelompok Tani Sangap Encari di Desa Tanjung Barus, Kecamatan Barusjahe, Kamis (19/3/2026).

Bantuan alat pertanian ini diharapkan dapat mendukung proses pengolahan lahan menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas petani di wilayah tersebut.

Romanus Ginting yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Karo menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Pertanian adalah sektor penting dalam ekonomi kerakyatan. Dengan adanya bantuan alat seperti traktor ini, kami berharap produktivitas petani meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.”

Tidak hanya menyerahkan bantuan, Romanus juga memanfaatkan momentum tersebut untuk berdialog dengan kelompok tani terkait kebutuhan di lapangan, termasuk aspek pendampingan dan akses terhadap dukungan pemerintah.

Lihat video: Perindo Bergerak! SK Ketua DPW Diserahkan, Targetkan Konsolidasi & Pemenangan



Dia juga berupaya menjembatani komunikasi antara petani dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karo, agar dukungan yang diberikan tidak berhenti pada bantuan alat semata, tetapi berlanjut pada aspek teknis dan kebijakan.

Lebih lanjut, Romanus menegaskan bahwa Partai Perindo memiliki komitmen dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani dan pelaku usaha mikro.

“Partai Perindo konsisten mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, termasuk melalui sektor pertanian. Kami ingin memastikan petani mendapatkan akses terhadap alat, pendampingan, dan kebijakan yang mendukung.”

Menurut dia, penguatan sektor pertanian membutuhkan sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Melalui langkah ini, dia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas produksi petani serta memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Karo

TANGSEL - Pererat silaturahmi, Ketua Dewan Pembina PSI Banten Ian Pribadi menghadiri sahur bersama warga dan Karang Taruna. Kegiatan yang diadakan PSI Tangerang Selatan (Tangsel) ini digelar di Vila Dago Tol, Serpong.

Dalam kegiatan tersebut, Ian Pribadi didampingi Wakil Ketua PSI Banten Lerru Yustira, Ferdiansyah dan Yulianah yang sekaligus anggota DPRD Kota Tangsel. Termasuk Ketua PSI Tangsel Steven Jansen yang juga anggota DPRD Kota Tangsel dan Dondi Indrayana selaku Ketua Harian PSI Tangsel serta beberapa pengurus DPC dan kader PSI lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ian Pribadi mengungkapkan kegiatan sahur bersama warga ini sebagai salah satu rangkaian Safari Ramadan yang dilakukan oleh PSI se-Banten sebagai upaya untuk lebih membaur dan mempererat silaturahmi dengan masyarakat.

“Dan tentunya mengingat bahwa sahur bersama saat ini sudah jarang sekali ditemui di tengah perkotaan,” ungkapnya, Sabtu (28/2/2026).

Dengan kegiatan ini, Ian Pribadi berharap, masyarakat semakin dekat dengan partai politik dan tidak menjadikan partai politik sebagai sesuatu yang harus dihindari. “Justru harus menjadi bagian dari partai itu sendiri sebagai sarana gagasan sekaligus pengawasan agar kinerja kawan-kawan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Lihat video: Jokowi Beri Kode Target PSI 2029, Siap Kerja Mati-matian



Ian Pribadi mengatakan, kegiatan Sahur Bersama Warga dan Karang Taruna ini dilakukan dengan sederhana dan penuh kehangatan. “Meskipun sempat sedikit hujan, warga dan Karang Taruna terlihat tetap antusias berdiskusi, mulai dari persoalan sampah sampai dengan tata kelola lingkungan sekitar,” katanya.

Ian Pribadi berharap dengan kegiatan di Ramadan ini, masyarakat semakin menerima kehadiran PSI dan mengajak masyarakat berdoa bersama-bersama untuk kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

JAKARTA - Di tengah tantangan regenerasipetani, keterbatasan tenaga kerja dan tekanan perubahan iklim, produktivitas pertanian tidak lagi bisa bergantung pada cara-cara lama. Di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, upaya mendorong efisiensi kerja petani mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi tepat guna.

Salah satunya melalui bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa hand tractor. Bantuan diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rawe Sa-Uluwena dan diperuntukkan bagi petani di tiga desa yakni Desa Nagerawe, Desa Focolodorawe dan Desa Alorawe.

Penyerahan dilakukan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagai bagian dari strategi daerah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa.

“Harapannya petani mampu mengelola lahan sawah secara lebih modern, sehingga produktivitas meningkat,” ungkap anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Kosmas Lawa Bagho, Selasa (10/2/2026).

Kosmas mengungkapkan, bantuan ini bersumber dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan pokok pikirannya sebagai legislator yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025. Setiap anggota DPRD memperoleh alokasi Rp100 juta yang difokuskan untuk mendukung sektor pertanian.

"Penerima bantuan merupakan kelompok tani atau Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang direkomendasikan oleh kepala desa dan telah terdaftar dalam sistem aplikasi pertanian, Simultan," tutur Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Nagekeo ini.

Bagi petani skala kecil, hand tractor bisa memangkas waktu olah tanah dari hitungan hari menjadi jam, menghemat tenaga, sekaligus menekan biaya produksi. Dengan lahan yang lebih cepat siap tanam, indeks pertanaman pun berpeluang meningkat. Skema kelompok menjadi penekanan utama. Hand tractor tidak dimiliki secara individual, melainkan dikelola bersama oleh anggota kelompok. Pendekatan ini, menurut Kosmas penting agar alat benar-benar produktif dan berumur panjang.

Lihat video: MNC Peduli Salurkan Bantuan Alat Pertanian Hand Traktor & Cultivator



“Kami berharap alat ini dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Perawatan, pengelolaan hingga pengadaan suku cadang harus dibicarakan dan diputuskan bersama di dalam kelompok agar alat tidak cepat rusak dan benar-benar memberi manfaat,” katanya.

Lebih dari sekadar bantuan fisik, program ini diharapkan menjadi pintu masuk transformasi pertanian lokal menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai peningkatan produktivitas sawah akan berdampak langsung pada pendapatan keluarga petani, memperkuat ekonomi desa, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan daerah dan nasional.

Langkah ini juga melengkapi berbagai program lain yang telah direalisasikan Kosmas sepanjang 2025, seperti pembangunan tower telekomunikasi, bantuan meteran listrik gratis, serta dukungan modal bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) sebesar Rp2,5 juta per kelompok, yang sejauh ini telah menjangkau lima KWT dan direncanakan berlanjut bagi 20 KWT lainnya pada tahun anggaran 2026.