#30 tag 24jam
Bandung Barat hapus denda pajak daerah guna tingkatkan pendapatan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menghapus sanksi administrasi pajak daerah melalui program pemutihan denda guna mendorong kepatuhan ... [393] url asal
Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menghapus sanksi administrasi pajak daerah melalui program pemutihan denda guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Kamis, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tunggakan pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda, bunga, maupun kenaikan pajak selama periode program berlangsung.
"Untuk menuju ulang tahun Bandung Barat kita membuat program penghapusan denda pajak, hanya bayar pokoknya saja, manfaatkan kesempatan ini, karena waktunya tidak lama," ujarnya.
Dirinya menyebut program penghapusan sanksi administrasi tersebut sudah berlaku mulai 9 Juni hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Bandung Barat.
Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administrasi untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Selain itu, kebijakan tersebut juga berlaku untuk pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Bupati Jeje menjelaskan terdapat sejumlah jenis pajak yang tidak termasuk dalam program tersebut, yakni PBJT atas tenaga listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Jenis pajak yang tidak termasuk dalam program pembebasan sanksi administratif pajak daerah PBJT atas tenaga listrik, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), opsen PKB dan opsen BBNKB,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Rina Marlina mengimbau masyarakat memanfaatkan program penghapusan sanksi pajak tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026 guna meringankan kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan PAD.
“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya karena waktunya terbatas dan hanya berlangsung sampai 31 Agustus 2026,” katanya.
Dirinya juga menyebut bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dengan PAD pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 menembus Rp1,033 triliun atau meningkat Rp81 miliar dari target awal Rp952,02 miliar dengan ditopang oleh pajak serta retribusi daerah.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengelola 12 jenis pajak daerah yang menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat
Pemkab Bandung Barat berharap program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Tak Lapor Pajak, Pengusaha di Palangkaraya Dibui & Denda Rp1,6 M
Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa AS atas tindakan pengemplangan pajak. [358] url asal
#pengemplangan-pajak #vonis-pengadilan #tindak-pidana #pajak #surat-pemberitahuan #denda-pajak #hukum-perpajakan #kerugian-negara #direktur-pt #kalimantan-selatan-dan-tengah
(CNBC Indonesia - News) 06/11/25 09:55
v/29381/
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa AS atas tindakan pengemplangan pajak.
Melansir keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 bulan serta pidana denda sebesar Rp 1,61 miliar.
"Apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi denda tersebut. Jika harta tidak mencukupi, pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan," dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).
Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Syamsinar, menjelaskan bahwa telah melakukan penyidikan dan menemukan bahwa AS selaku Direktur PT. SB dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
"Serta tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut dalam kurun waktu masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2019," ujar Syamsinar dalam keterangan resminya dikutip Kamis (6/11/2025).
Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
"Akibatnya, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 538.132.347," kata Syamsinar.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Tilap Pajak Rp1,1 M, Pengusaha di Ambon Masuk Penjara & Denda Rp4,7 M
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berinisial HS dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. [352] url asal
#tilap-pajak #pengusaha-ambon #hukuman-penjara #denda-pajak #pajak-pertambahan-nilai #perpajakan-indonesia #penegakan-hukum #kerugian-negara #undang-undang-perpajakan #konsultasi-pajak
(CNBC Indonesia - News) 31/10/25 10:56
v/22712/
Jakarta, CNBC Indonesia-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berinisial HS dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana perpajakan. Terpidana juga dikenakan denda Rp4.755.146.932 atau empat kali jumlah pajak terutang.
HS dipidana karena tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kayu oleh CV Titian Hijrah kepada PT MEI dan PT KMI pada tahun 2019.
"Dalam praktiknya, terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya PPN yang telah dipungut, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.188.786.733,00," jelas Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama), Taufik Seno Anggoro dalam siaran pers, dikutip Jumat (31/10/2025)
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Sebelum dilakukan penyidikan, pihak Kanwil DJP Papabrama telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang secara persuasif. Hingga batas waktu yang ditentukan, kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Oleh karena itu, dilakukan penyidikan sebagai langkah penegakan hukum terakhir oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Papabrama, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, menyampaikan bahwa putusan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan wajib pajak, khususnya di wilayah tanah Papua dan Maluku, untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan jujur dan sukarela.
"Apabila wajib pajak belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan, kami mengimbau agar tidak ragu untuk melakukan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat," ujar Dudi.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)