JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa sejumlah pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Langkah itu dilakukan untuk mengusut lebih jauh peran tersangka Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) yang diduga terlibat dalam proses pengaturan temuan audit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk dari lingkungan BPK, diperlukan guna mengungkap keterlibatan Angga dalam perkara tersebut. "Termasuk untuk mengungkap peran Tersangka AGG," kata Budi, Rabu (17/6/2026).

Menurut Budi, pendalaman terhadap Angga menjadi penting karena meski berstatus sebagai pihak swasta, Angga diduga memiliki akses dan peran signifikan dalam proses audit yang semestinya berada dalam kewenangan auditor negara. Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui maupun terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan Angga pernah menjadi staf ahli Bobby Adhityo Rizaldi saat masih menjabat anggota DPR RI. Saat ini Bobby diketahui menjabat sebagai Anggota V BPK.

Keterkaitan tersebut membuat penyidik membuka peluang untuk mendalami hubungan antara Angga dan Bobby apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

"Meskipun statusnya tidak ada di internal BPK, namun punya peran krusial dan punya akses masuk dalam proses kerja audit keuangan di BPK," ujar Budi.

Lihat video: KPK Geledah Rumah Bupati Muara Enim, Bos Motor Listrik Jadi Tersangka Korupsi BGN



Selain menelusuri peran para pihak, KPK juga ingin mengungkap mekanisme perubahan temuan audit yang diduga terjadi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak di BPK dinilai penting untuk menjelaskan proses pengubahan temuan audit keuangan pada Pemkab Muara Enim. "Guna menjelaskan bagaimana proses pengubahan temuan audit keuangan yang dilakukan di Pemkab Muara Enim," tuturnya.

Taufik menegaskan penyidik tidak menutup kemungkinan memanggil pihak lain jika ditemukan fakta baru selama proses penyidikan berlangsung. Termasuk kemungkinan meminta keterangan Bobby Adhityo Rizaldi apabila dinilai relevan dengan kebutuhan perkara.

"Iya nanti lihat kebutuhan penyidikan, tentunya apabila ada fakta-fakta yang berkembang saat penyidikan yang saat ini berjalan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pihak-pihak lain," kata Taufik.

Meski demikian, Taufik belum bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan pemeriksaan Bobby dalam waktu dekat. Menurut Taufik, pemanggilan seseorang sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidikan. "Jadi tergantung dari keperluan di penyidikan," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka meminta Rp1,6 miliar untuk mengondisikan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Hasil audit BPK mendapati nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim.

Hal itu disampaikan Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein terkait penahanan kasus dugaan suap pengondisian laporan hasil audit laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim. Menurut Achmad Taufik, Bupati Edison memerintahkan bawahannya untuk mengurus hal tersebut dengan menemui Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Angga kemudian berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari (TTN) selaku Pengendali Teknis untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rp1,6 miliar itu, anak buah Edison menyiapkan uang yang bersumber dari Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi yang merupakan pihak penyedia PBJ proyek smart board di lingkup Disdikbud Muara Enim.

"Bahwa dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatera Selatan. Di mana sebesar sekitar Rp100 juta untuk AGG dan Rp100 juta untuk MYN (Mulyono selaku perantara) sebagai perantara pertemuan di Jakarta," ujarnya.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan yang diantaranya untuk EDS," sambungnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Taufik melanjutkan, Angga juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Abi. KPK masih mendalami terkait maksud dari penerimaan tersebut.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima tersangka kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu, 10 Juni 2026.

Achmad Taufik menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim Edison (EDS). "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap atas temuan BPK soal pengadaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV yang kemarin sudah kita jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, suap diduga untuk mengkondisikan temuan BPK tersebut. "Sejauh ini berkaitan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di Pemkab Muara Enim. Salah satunya pengadaan Smart TV tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan menangkap 11 orang terkait OTT lanjutan pekara yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison dkk. Beberapa di antaranya merupakan ASN BPK.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," ucapnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. KPK mendeteksi adanya pemberian uang Rp500 juta dari pihak swasta yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut.

Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan perkara ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui joint investigation bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Taufik menjelaskan, kasus ini bermula saat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN) bertemu dengan Cory Erin Hardi (CRH) selaku pihak swasta atau marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA) pada Sabtu, 6 Juni 2026.

PT MSA diketahui merupakan pemasok smart board kepada PT My Icon Technology yang memperoleh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2025.

"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sejumlah Rp500 juta dari CRH," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Taufik menjelaskan uang itu diduga berkaitan dengan sejumlah pengadaan yang berlangsung sebelumnya. Adapun, pemberian uang juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah agar pihak swasta kembali mendapatkan proyek-proyek di masa mendatang.

"Penerimaan dari pihak swasta tersebut, diduga terkait pengadaan-pengadaan sebelumnya. Selain itu, di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ujarnya.

Lihat video: KPK Bergerak! Usai OTT Bupati Muara Enim, Sejumlah Ruangan Penting Disegel



KPK menduga ABN atas perintah Edison juga menerima setoran dari sejumlah rekanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Setoran itu diduga tidak hanya berasal dari proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyamarkan aliran dana, para pihak diduga menggunakan modus rekening nominee maupun setoran tunai. Dalam skema tersebut, ABN disebut berperan sebagai pengendali rekening dan mendistribusikan uang, Edison disebut menerima 5% atas setoran ini.

"ABN diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas, dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara," tutur Taufik.

Atas perkara ini, KPK menetapkan empat tersangka yakni Edison selaku Bupati Muara Enim, Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan atau keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi. KPK juga menahan keempat tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

(Jonathan Simanjuntak).

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026). Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (8/6/2026).

Dari informasi yang dihimpun, Bupati Muara Enim Edison turut dijaring dalam operasi senyap tersebut.

Para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.