Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan berhasil mengungkap praktik manipulasi ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) yang merugikan negara senilai Rp28,7 miliar.

Raziah gabungan ini berhasil menyita 87 kontainer berisi produk turunan CPO yang semula diklaim sebagai Fatty Matter atau Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai modus untuk menghindari pajak. Selain itu juga dilakukan praktik underinvoicing yang melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto mengatakan upaya memberantas kecurangan terkait pajak ini sebagai bagian dari agenda strategis DJP untuk memperkuat kemampuan internal guna mendeteksi kecurangan transaksi lintas negara sekaligus mencegah celah praktik penghindaran pajak oleh pelaku usaha. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk memaksimalkan SDA untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia.

DJP memastikan upaya penindakan hukum terhadap berbagai jenis kasus kecurangan dan penghindaran pajak dalam transaksi perdagangan. Di kasus POME ini DJP mencatat ada sekitar 257 dan 25 wajib pajak lainnya yang melakukan transaksi serupa sehingga bisa menjadi indikasi awal untuk dilakukan penyelidikan.

Dari data awal potensi kerugian penerimaan pajak dari temuan kasus produk CPO ini mencapai Rp140 Miliar. Lalu seperti apa upaya DJP mengungkap berbagai kasus kecurangan dan penghindaran pajak? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 18/11/2025)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melontarkan peringatan keras kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir, agar tidak main-main dalam menjalankan bisnisnya.

Pemerintah, kata Agus, tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.

"Saya ingin memberikan pesan, khususnya kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor," kata Agus saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Peringatan itu disampaikannya di tengah langkah pemerintah yang tengah memperketat pengawasan ekspor, setelah terbongkarnya kasus dugaan manipulasi dokumen ekspor produk sawit dan turunannya yang dilakukan oleh PT MMS.

Agus menegaskan, sikap tegas pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan industri nasional lebih transparan dan berkeadilan.

"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin, sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan, dan juga akuntabel," ujarnya.

Menurut Agus, langkah penegakan aturan di sektor ekspor merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas konkret, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, sikap tegas ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera, tapi juga akan diikuti dengan pembinaan lebih lanjut terhadap dunia usaha agar tata kelola ekspor semakin baik.

"Ini merupakan faktor deterrent (pencegahan) dan setelah itu akan ada pembinaan-pembinaan lebih lanjut," kata dia.

Ditemui usai acara, Agus juga menyinggung kondisi industri pengolahan yang disebutnya masih menunjukkan tren positif meski sempat mengalami perlambatan.

"Bagus," katanya singkat saat ditanya soal kinerja industri pengolahan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai data BPS mengenai industri pengolahan Kuartal III-2025 yang menunjukkan penurunan, Agus menegaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru meningkat.

"Kita punya kontribusi terhadap GDP kan naik, bagus sekali. Lihat muka saya senyum soal manufaktur," ucapnya.

Ia juga optimistis kinerja industri akan membaik pada kuartal IV-2025, asalkan pelaku industri disiplin dan konsisten menjalankan langkah-langkah yang sudah disepakati pemerintah bersama lintas kementerian.

"Akan lebih bagus lagi, agar lebih bagus lagi. Kita disiplin saja dan konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya misalnya koordinasi dengan tadi contohnya, kementerian dan lembaga lain," tuturnya.

Menurut Agus, kebocoran penerimaan negara bisa muncul dari berbagai sisi, baik dari impor maupun ekspor. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional.

"Kerugian negara itu bisa didapat atau bisa ditemui dari kegiatan-kegiatan impor, bisa juga ditemui dari kegiatan-kegiatan ekspor. Kalau ekspor yang ilegal jangan dianggap bahwa Kemenperin atau industri itu akan nggak ada dampaknya. Karena yang saya sampaikan tadi berkali-kali bahwa kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia," tegasnya.

Foto: Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri tax ratio atau rasio pajak Indonesia meningkat ke arah 11% pada tahun depan.

Hal ini diungkapkan oleh Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).

Dia memperkirakan kenaikan rasio pajak bisa mencapai setengah persen dari capaian tahun ini. Sebagai catatan, rata-rata rasio pajak Indonesia mencapai 10% per tahun.

"Tapi kalau tahun depan saya pikir akan lebih tinggi minimal setengah persen dari tahun ini. Tax ratio-nya minimal ya. Kalau saya efisien dengan yang lain-lain, harusnya lebih tinggi lagi," ujar Purbaya.

Sebelumnya, dia berencana memberikan insentif khusus bagi para pegawai pajak dan bea cukai bila mampu mengerek tax ratio atau rasio pajak Indonesia ke level 12% dari yang selama ini stagnan di kisaran 10%.

Ia mengatakan, kebijakan ini sebagai pelengkap dari kebijakan bersih-bersih pegawai pajak dan bea cukai yang nakal dengan ancaman pemecatan secara langsung atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Kalau bisa 12% dalam waktu satu tahun kita akan kasih insentif ke mereka, supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik," kata Purbaya.

Terkait dengan kebijakan bersih-bersih internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya menegaskan yang dilakukan tidaklah dengan cara mengusik kesalahan masa lalu para pegawainya.

Melainkan menindak mereka yang kedapatan langsung melakukan tindakan kecurangan atau fraud selama ia menjabat sebagai menteri keuangan.

"Saya enggak pernah ke belakang, tapi kalau dari sini ke depan masih ada yang macam-macam lagi, saya akan berhentikan juga," tegas Purbaya.