Singaraja, Bali (ANTARA) - Harga sejumlah kebutuhan pokok di wilayah Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, mulai menunjukkan tren stabil setelah rangkaian Hari Suci Perayaan Galungan, peringatan hari kemenangan dharma (kebaikan) melawan adharma (kejahatan) menurut agama Hindu.

Pantauan di Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar, Sabtu, menunjukkan harga beberapa komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan daging ayam relatif stabil dibandingkan saat menjelang Galungan.

Meski masih terdapat fluktuasi pada beberapa jenis sayuran, namun pergerakannya dinilai tidak signifikan dan pasokan dari distributor tetap lancar.

Salah seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Banyuasri, Made Sulastri, mengatakan harga cabai rawit yang sempat mengalami kenaikan menjelang Galungan kini mulai turun dan kembali mendekati harga Rp60 ribu sampai Rp70 ribu per kilogram.

Menurutnya, permintaan masyarakat sudah berkurang sehingga harga di tingkat pedagang menjadi lebih terkendali.

"Menjelang Galungan kemarin permintaan sangat tinggi sehingga harga beberapa komoditas naik. Sekarang sudah mulai normal, pasokan juga lancar sehingga harga lebih stabil. Pembeli masih ada, tetapi tidak seramai sebelum hari raya," ujarnya.

Ia menambahkan, harga bawang merah dan bawang putih juga mulai turun di kisaran harga Rp40 ribu per kilogram.

"Sebelum Galungan di sini bisa mencapai Rp50 ribu per kilogram baik bawang merah maupun bawang putih," kata dia.

Hal senada disampaikan pedagang telur dan sembako di Pasar Banyuasri, I Ketut Suarda yang menjelaskan harga telur ayam yang sebelumnya mengalami kenaikan akibat meningkatnya kebutuhan rumah tangga kini berangsur stabil di kisaran Rp50 ribu untuk satu kerat isian 30 buah.

Menurutnya, kondisi tersebut memberikan kepastian bagi pedagang maupun konsumen dalam melakukan transaksi. "Penjualan kembali normal sehingga harga mulai stabil," kata dia.

Sementara itu, di Pasar Anyar Singaraja, aktivitas jual beli juga berlangsung lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelum Galungan. Pedagang sayuran, Ni Luh Erni, mengatakan harga berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, dan kacang panjang cenderung stabil karena pasokan dari petani lokal kembali normal.

"Biasanya setelah hari raya permintaan turun, sehingga harga lebih terkendali. Saat ini pasokan dari petani cukup banyak dan distribusi juga tidak mengalami kendala sehingga harga relatif stabil," katanya.

Pedagang daging ayam di Pasar Anyar, Komang Budi, menjelaskan harga ayam potong yang sempat naik akibat tingginya kebutuhan masyarakat kini mulai turun di kisaran harga Rp40 ribu per kilogram.

"Harga ayam per kilo kembali stabil. Kecuali dada lebih mahal sedikit di kisaran Rp45 ribu per kilogram," papar dia.

Ia menyebut kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi konsumen yang kembali berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari setelah pengeluaran meningkat selama rangkaian hari raya.

Menurut para pedagang, stabilitas harga juga didukung oleh ketersediaan stok yang mencukupi dari distributor dan petani lokal. Selain itu, cuaca yang relatif baik dalam beberapa pekan terakhir turut membantu kelancaran distribusi bahan pangan ke pasar-pasar tradisional di wilayah Buleleng.

Pewarta: Rolandus Nampu/IMBA Purnomo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta dukungan masyarakat yang kuat dinilai menjadi peluang percepatan adopsi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) secara masif di tanah air.

Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kenaikan harga BBM signifikan sekitar 37 persen yang berlaku pada 10 Juni 2026 memperdalam tekanan biaya yang sudah dirasakan sehari-hari oleh pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat.

Pada saat yang bersamaan, lanjutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS memastikan bahwa setiap liter BBM impor semakin mahal dalam rupiah, tentu memperbesar beban subsidi yang harus ditanggung APBN.

"Kondisi ini menciptakan peluang sebagai momentum paling tepat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara masif di Indonesia," katanya.

Menurut dia, setiap unit kendaraan listrik yang berhasil beralih hari ini adalah satu unit yang keluar dari ketergantungan pada BBM secara permanen, memperlebar ruang fiskal dan mengurangi eksposur APBN terhadap volatilitas harga energi global.

Mengutip hasil riset INDEF (2025), Budi menambahkan hampir 20 persen pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan, mencakup pembelian, perawatan, pajak, dan bahan bakar, menjadikannya komponen pengeluaran yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi.

Oleh karena itu berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat di momen ini, ketika tekanan biaya paling nyata dirasakan, akan menghasilkan dampak adopsi yang jauh lebih besar per rupiah yang dikeluarkan negara.

"Dalam situasi inilah kami siap mendukung komitmen pemerintah dalam mendorong transisi kendaraan listrik," katanya.

AISMOLI juga siap mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bersama-sama memanfaatkan momentum ini merealisasikan berbagai kebijakan guna memastikan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional di atas fondasi kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi.

Menurut Budi, saat ini dukungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sangat kuat dimana dalam sebuah survei di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar menemukan sebanyak 98 persen responden menyatakan mendukung.

Selain itu, hasil penelitian lembaga survei yang dikutip AISMOLI tersebut menunjukkan 94,8 persen setuju bahwa pemerintah perlu mendorong percepatan transisi itu secara aktif.

Ia mengatakan di antara mereka yang sudah menjadi pengguna, 96,8 persen menyatakan manfaat yang dirasakan langsung yaitu biaya operasional lebih rendah, perawatan lebih mudah dan beban pajak lebih ringan.

Menurut dia, di antara responden yang belum memiliki kendaraan listrik, 81,1 persen menyatakan bersedia beralih apabila terbukti memperbaiki kualitas hidup mereka dari sisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.

Temuan tersebut juga mengungkapkan sebanyak 89,2 persen berharap pemerintah mewajibkan harga kendaraan listrik lebih terjangkau dan 95,8 persen mendukung pemerintah mendorong produksi kendaraan rendah emisi yang lebih masif.

"Masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi," ujar Budi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta Khrisna mengatakan yang dibutuhkan industri kendaraan listrik adalah ekosistem kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi.

Kepastian arah kebijakan fiskal dan regulasi dalam jangka menengah dan panjang, mulai dari skema dukungan pembelian, kebijakan perpajakan kendaraan, hingga standar produksi, akan menentukan sejauh mana investasi industri dapat tumbuh secara berkelanjutan.

"Tanpa konsistensi kebijakan, setiap gelombang adopsi yang terbentuk berisiko terhenti ketika program berakhir atau berganti," katanya.

Ia mengatakan industri telah mempersiapkan diri sepenuhnya, ketersediaan unit kendaraan terjaga, jaringan distribusi aktif, dan usulan perbaikan teknis telah disampaikan kepada pemerintah.

Yang diperlukan saat ini, lanjutnya adalah regulasi teknis pelaksana jangka pendek yang memberi kepastian segera, seiring dengan komitmen kebijakan jangka menengah yang menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi seluruh rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.

"Dengan konsistensi kebijakan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membangun industri kendaraan listrik yang kompetitif secara global," ujar Hanggoro.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax pada Juni 2026 masih berada di bawah harga pasar. Adapun kenaikan harga yang diterapkan saat ini hanya sekitar 50% dari selisih harga pasar penuh guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

"BBM nonsubsidi seperti Pertamax Series merupakan produk yang harga jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi biaya pengadaan energi," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Roberth menjelaskan penetapan harga Pertamax Series pada 10 Juni 2026 telah mengacu pada mekanisme harga pasar sesuai formula yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan harga karena tetap ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut dia harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya dievaluasi secara berkala setiap bulan berdasarkan perkembangan parameter keekonomian, termasuk harga minyak dunia, nilai tukar, dan biaya pengadaan energi. Namun implementasi penyesuaian harga tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah serta kondisi perekonomian nasional.

Di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global, pemerintah selama ini menjaga harga Pertamax tetap stabil meski tekanan biaya pengadaan energi terus meningkat. Penyesuaian harga yang dilakukan pada Juni disebut telah mempertimbangkan kondisi pasar internasional sekaligus kemampuan daya beli masyarakat.

"Pada prinsipnya, harga BBM nonsubsidi dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian. Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah," ujar Roberth.

Adapun harga jual yang berlaku saat ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi domestik. Harga Pertamax juga disebut masih lebih kompetitif dibandingkan harga BBM dengan spesifikasi sejenis di sejumlah negara ASEAN.

Roberth menambahkan Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan penugasan pemerintah untuk menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lancar. Ia juga mengimbau masyarakat memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan Pertamina agar mendapatkan informasi yang akurat dan utuh terkait kebijakan energi.

Berdasarkan hitungan, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Dengan kenaikan sebesar Rp3.950 per liter dan asumsi bahwa penyesuaian tersebut hanya mencerminkan 50% dari selisih harga pasar maka harga keekonomian penuh diperkirakan mencapai sekitar Rp20.200 per liter.

Perhitungan tersebut diperoleh dari selisih harga sebesar Rp3.950 per liter yang diasumsikan sebagai separuh dari selisih harga pasar. Dengan demikian, selisih harga pasar penuh mencapai sekitar Rp7.900 per liter sehingga harga keekonomian Pertamax diperkirakan Rp20.200 per liter.

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia

SETIAP kali pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada satu hal “Berapa tambahan biaya yang harus dibayar saat mengisi tangki kendaraan?”. Reaksi tersebut wajar karena dampaknya langsung dirasakan.

Namun dalam perspektif ekonomi, BBM bukan sekadar komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, namun merupakan salah satu input strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perekonomian. Karena itu, ketika harga BBM meningkat, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi merambat ke berbagai sektor dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Dalam analisis ekonomi modern, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Input-Output yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Teori ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi saling terhubung melalui rantai pasok.

Kenaikan biaya pada satu sektor akan menimbulkan efek berantai pada sektor-sektor lainnya. Karena energi digunakan hampir di seluruh aktivitas ekonomi, maka perubahan harga BBM memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur biaya perekonomian secara luas.

Gelombang pertama dari kenaikan BBM muncul melalui meningkatnya biaya produksi di sektor riil. Kenaikan harga solar dan bensin menyebabkan ongkos transportasi barang menjadi lebih mahal. Biaya distribusi bahan baku meningkat, demikian pula biaya operasional berbagai kegiatan ekonomi. Dalam teori cost-push inflation, inflasi dapat muncul karena kenaikan biaya produksi yang kemudian diteruskan ke harga jual barang dan jasa.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Pupuk, benih, alat produksi, hingga hasil panen harus didistribusikan melalui jaringan transportasi yang sebagian besar masih bergantung pada BBM. Ketika biaya transportasi meningkat, petani menghadapi kenaikan biaya usaha. Sayangnya tidak semua petani memiliki kemampuan untuk menaikkan harga jual hasil produksinya, akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.

Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan. Energi dan logistik merupakan komponen penting dalam struktur biaya produksi. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya marginal perusahaan sehingga dunia usaha dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menaikkan harga jual atau mengurangi margin keuntungan. Dalam situasi permintaan yang belum sepenuhnya kuat, pilihan tersebut tidak selalu mudah dilakukan.

Kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM sering kali memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi peningkatan penjualan berpotensi menurunkan keuntungan bahkan mengancam keberlangsungan usaha.

Gelombang kedua muncul melalui inflasi, ketika biaya produksi dan distribusi meningkat, harga barang dan jasa secara bertahap ikut menyesuaikan. Kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi pangan. Beras, cabai, minyak goreng, telur, ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal untuk dipindahkan dari sentra produksi menuju konsumen.

Dalam konteks Indonesia, dampak ini menjadi sangat penting karena struktur logistik nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Akibatnya setiap kenaikan biaya energi memiliki efek yang lebih besar terhadap harga barang di tingkat konsumen.

Kenaikan harga-harga tersebut kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Dalam teori real income effect, ketika harga barang meningkat sementara pendapatan tidak berubah, maka pendapatan riil masyarakat sesungguhnya mengalami penurunan. Secara nominal masyarakat memperoleh pendapatan yang sama, tetapi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Dampak ini tidak dirasakan secara merata, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hukum Engel menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi pengeluarannya yang digunakan untuk kebutuhan pokok, terutama pangan. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan dasar akibat kenaikan BBM akan memberikan beban yang jauh lebih berat bagi kelompok miskin dan rentan.

Namun dampak kenaikan BBM tidak hanya berhenti pada inflasi yang benar-benar terjadi. Gelombang ketiga muncul melalui ekspektasi inflasi. Dalam ekonomi modern, perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh apa yang mereka perkirakan akan terjadi di masa depan.

Ketika masyarakat meyakini bahwa kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga berbagai barang, pelaku usaha mulai menyesuaikan harga lebih awal, pedagang meningkatkan margin untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi, dan pekerja mulai menuntut kenaikan upah. Fenomena ini dikenal sebagai inflation expectation. Dalam banyak kasus, ekspektasi inflasi dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM itu sendiri.

Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang kredibel. Jika pemerintah mampu menjelaskan alasan kenaikan BBM sekaligus menunjukkan langkah mitigasi yang jelas, maka kepanikan pasar dapat diminimalkan dan ekspektasi inflasi dapat lebih terkendali.

Gelombang keempat terjadi melalui perlambatan konsumsi rumah tangga. Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut teori konsumsi Keynes, pengeluaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ketika inflasi meningkat dan pendapatan riil menurun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang bukan kebutuhan utama. Penurunan konsumsi tersebut kemudian mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian.

Dalam jangka pendek, dampaknya terlihat pada melambatnya aktivitas perdagangan dan menurunnya penjualan berbagai produk konsumsi. Dalam jangka yang lebih panjang, dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan investasi. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru juga berpotensi melambat.

Gelombang terakhir adalah meningkatnya risiko kemiskinan dan ketimpangan. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan yang dikembangkan Arthur Pigou, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan BBM pada dasarnya memiliki konsekuensi distribusi. Kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga pangan dan transportasi dapat secara langsung mengurangi kualitas hidup mereka.

Dalam kondisi tertentu, rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan inflasi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama tanpa intervensi kebijakan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah juga menghadapi dilema yang tidak sederhana. Subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Dalam perspektif fiscal sustainability, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar negara tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan pembangunan dalam jangka panjang.

Karena itu, kenaikan BBM pada dasarnya merupakan trade-off kebijakan publik. Menahan harga BBM dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi membebani keuangan negara. Sebaliknya, menaikkan harga BBM dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah, tetapi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara hati-hati.

Pada akhirnya, kenaikan BBM bukan sekadar kebijakan energi, melainkan kebijakan yang memengaruhi struktur biaya perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya bergerak melalui rantai yang panjang, dari biaya transportasi menuju biaya produksi, dari biaya produksi menuju inflasi, dari inflasi menuju daya beli, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan kebijakan BBM tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya beban subsidi atau membaiknya posisi fiskal negara. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah mampu memutus rantai dampak negatif yang muncul melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, penguatan UMKM, peningkatan efisiensi logistik nasional, serta pengembangan transportasi publik yang terjangkau.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, tantangan pemerintah bukan memilih antara efisiensi atau keadilan, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik bukan sekadar menjaga keseimbangan anggaran, melainkan menjaga agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap keputusan ekonomi yang diambil negara.

JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi harga BBM non-subsidi pascaanjloknya harga minyak dunia. Hal itu lantaran Amerika Serikat (AS) dan Iran telah sepakat untuk berdamai dan membuka akses pelayaran melalui Selat Hormuz.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menyambut baik kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Mufti menyebut, kesepakatan damai itu bisa menurunkan harga minyak dunia.

“Rakyat perlu merasakan manfaat dari turunnya harga minyak dunia. Ketika perang memanas, rakyat diminta memahami kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia melonjak. Maka ketika perang mereda, Selat Hormuz kembali aman, dan harga minyak dunia turun, rakyat juga menuntut hal yang sama, manfaatnya harus segera dirasakan," ucap Mufti, Selasa (16/6/2026).

Mufti mewanti-wanti Pemerintah untuk bisa menyesuaikan harga. "Jangan sampai logikanya hanya berlaku satu arah. Saat harga minyak naik, harga BBM cepat menyesuaikan. Tetapi saat harga minyak turun, yang muncul justru berbagai alasan untuk menunda penyesuaian," katanya.

Mufti menilai, harga BBM bukan hanya mempertaruhkan harga, tetapi ongkos hidup jutaan rakyat. Sebab, setiap kenaikan BBM selalu berdampak ke tarif transportasi, biaya logistik, harga pangan, biaya produksi UMKM, hingga daya beli masyarakat.

"Karena itu pemerintah dan Pertamina harus segera mengevaluasi harga BBM secara transparan. Jika memang ruang penurunan sudah tersedia, jangan ditunda. Rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang pertama menanggung dampak gejolak global, tetapi terakhir menikmati manfaat ketika keadaan membaik," pungkasnya.

Lihat video: Mulai Hari Ini, 04 Mei 2026 Harga BBM PERTAMINA Non Subsidi Naik Simak Informasinya



Sekadar informasi, harga minyak dunia mengalami penurunan pada awal perdagangan sesi Asia, Senin, 15 Juni 2026. Hal itu terjadi usai Amerika Serikat (AS) dan Iran mengumumkan kesepakatan damai yang membuka kembali akses pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia.

Harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan global, turun 4% menjadi 83,81 Dolar AS per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) yang diperdagangkan di Amerika Serikat merosot 4,7% ke level 80,89 Dolar AS per barel.

Penurunan harga tersebut terjadi setelah meredanya ketegangan geopolitik yang selama beberapa bulan terakhir mengguncang pasar energi global. Selat Hormuz sebelumnya ditutup secara efektif setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026. Teheran juga sempat mengancam akan menyerang kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.

Selat Hormuz memiliki peran strategis karena menjadi jalur pengiriman sekitar 20% pasokan minyak dunia dan gas alam cair (LNG). Gangguan di kawasan itu membuat harga energi melonjak tajam selama konflik berlangsung.

Sebelum perang pecah, harga minyak Brent berada di kisaran USD70 per barel. Namun, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah sempat mendorong harga hingga mendekati USD120 per barel.

JAKARTA - Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter diprediksi akan menjadi salah satu pemicu kenaikan inflasi nasional dalam jangka pendek. Meskipun porsinya dalam rantai logistik pangan tergolong kecil, efek psikologis dari narasi 'BBM naik' dikhawatirkan memicu pergerakan harga barang dan jasa di tingkat konsumen selama tiga bulan ke depan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan bahwa secara teknis Pertamax hanya menyumbang sekitar 7 persen dari total penjualan BBM domestik.

Namun, angka statistik tersebut berpotensi tertutup oleh pergeseran ekspektasi harga di pasar yang sering kali bereaksi lebih cepat dibandingkan perhitungan makro di atas kertas.Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun



"Simulasi saya memperkirakan dampak langsung kenaikan Pertamax terhadap inflasi umum dalam tiga bulan ke depan berada di kisaran 0,10 sampai 0,25 poin persentase, selama tidak ada kenaikan BBM lain dan guncangan baru pada pangan. Namun, bila ekspektasi harga ikut bergerak, dampak putaran kedua dapat menambah sekitar 0,10 sampai 0,20 poin persentase," ujar Achmad, Sabtu (13/6).

Secara statistik, Achmad menekankan Pertamax bukan bahan bakar utama bagi angkutan umum maupun truk logistik yang mendistribusikan kebutuhan pokok. Komponen distribusi pangan di Indonesia lebih banyak bertumpu pada Solar dan biaya operasional yang dipengaruhi cuaca serta pasokan.

Meski begitu, bagi rumah tangga kelas menengah, tambahan pengeluaran sebesar Rp3.950 per liter merupakan beban nyata yang langsung menggerus sisa uang belanja bulanan masyarakat.

Rupiah Dekati Rp17.000 per Dolar AS, Purbaya Klaim Efek ke Ekonomi Minim



Achmad merinci bahwa pengguna motor dengan konsumsi 10 hingga 15 liter per bulan kini harus merogoh kocek tambahan hingga Rp59.250. Sementara itu, bagi keluarga pengguna mobil kecil yang menghabiskan 50 sampai 80 liter per bulan, tekanan tambahan bisa mencapai Rp316.000, sebuah angka yang signifikan di tengah inflasi tahunan Mei 2026 yang sudah menyentuh 3,08%.

Kenaikan harga ini dirasa kian menyesakkan karena kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebelumnya sudah mencatat inflasi tinggi sebesar 4,94%. Tekanan pada perut rumah tangga ini membuat kenaikan harga BBM nonsubsidi terasa seperti beban berlapis yang mampu mengguncang rasa aman ekonomi masyarakat.

"Bagi kelas atas, angka ini mungkin hanya mengurangi pos hiburan, tetapi bagi kelas menengah bawah, angka ini bisa mengurangi lauk, pulsa, jajan anak, atau tabungan kecil. Dampaknya memang terbatas di peta makro, tetapi tidak terbatas di meja makan," jelas Achmad

Risiko terbesar dari kebijakan ini sebenarnya bukan terletak pada hari pertama pengumuman, melainkan pada kanal inflasi laten di minggu-minggu berikutnya. Pedagang dan pelaku jasa sering kali tidak membedakan jenis BBM secara rinci dan cenderung melakukan penyesuaian harga secara merata berdasarkan persepsi biaya hidup yang meningkat.

Dalam konteks ini, ruang psikologis masyarakat untuk menerima kenaikan harga barang menjadi lebih lebar. Achmad mengingatkan soal pemerintah perlu mewaspadai pembentukan ekspektasi harga di masyarakat agar kenaikan Pertamax tidak menjadi pemantik bagi spekulasi harga pangan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan rantai pasok Pertamax.

"Pasar tidak selalu bergerak secara mekanis karena yang mereka dengar adalah ‘BBM naik’, dan narasi itu cukup kuat untuk membentuk ekspektasi harga. Bukan Pertamax yang langsung masuk ke harga cabai, melainkan persepsi biaya hidup yang membuka ruang penyesuaian harga," tuturnya.

JAKARTA - Keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan di tengah tekanan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai penyesuaian harga tersebut sebenarnya sudah terlambat dilakukan karena gejolak energi global telah berlangsung sejak Februari 2026.

Menurut dia, pemerintah selama ini memilih menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan kondisi keuangannya sebelum menghadapi kenaikan harga energi.

"Indonesia memang cenderung memiliki frekuensi penyesuaian yang lebih jarang dan bertahap. Namun, ini adalah pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga bantalan sosial, bukan sekadar ketidaksiapan dalam mengelola harga," ujar Bonti, Sabtu (13/6/2026).

Harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi pada dasarnya mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah pada akhirnya harus melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban fiskal yang lebih besar.

Bonti menilai langkah pemerintah menahan harga selama beberapa bulan terakhir patut diapresiasi karena telah memberikan bantalan ekonomi dan psikologis kepada masyarakat. Namun, semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung negara maupun badan usaha energi.

Menurut dia, menjaga harga BBM nonsubsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang berpotensi membebani arus kas dan memperbesar kebutuhan kompensasi energi. Karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara.

"Dengan menyesuaikan harga, pemerintah meminimalisir potensi pembengkakan biaya kompensasi energi. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa APBN tetap fokus pada pembiayaan prioritas lain," katanya.

Risiko gejolak sosial akibat kenaikan Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak pilihan dalam mengatur pola konsumsi energinya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo. Pihaknya memahami harga BBM nonsubsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Rio meminta kenaikan harga Pertamax diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen. Masyarakat berhak memperoleh kualitas produk dan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Konsumen berhak mendapatkan jaminan kualitas BBM, kemudahan akses, keandalan distribusi, akurasi takaran, hingga pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU. "Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan," ujarnya.

Rio juga mendorong Pertamina dan pemerintah meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi terkait perubahan harga BBM. Komunikasi publik yang lebih baik akan membantu masyarakat memahami alasan di balik kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan pemerintah.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil sejumlah langkah regulasi untuk membantu industri farmasi menekan biaya produksi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kebijakan tersebut ditempuh guna menjaga stabilitas harga obat dan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap obat yang aman, bermutu, dan terjangkau.

"BPOM tidak bisa mengendalikan nilai tukar rupiah, tetapi BPOM bisa mengambil langkah-langkah regulasi untuk membantu industri farmasi menekan biaya produksi. Tujuan akhirnya adalah menjaga agar harga obat tetap terkendali dan masyarakat tetap terlindungi," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Menurut Taruna, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi industri farmasi nasional yang hingga kini masih bergantung pada impor bahan baku obat. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga obat apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, BPOM memberikan relaksasi regulasi terkait perpindahan sumber bahan baku obat dari satu negara ke negara lain. Kebijakan itu memungkinkan industri memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif tanpa harus melalui proses perizinan yang panjang dan biaya pengujian yang tinggi, selama standar mutu, keamanan, dan khasiat tetap terpenuhi.

Selain itu, BPOM juga memberikan kemudahan bagi industri farmasi untuk melakukan penyesuaian kemasan produk sebagai bagian dari upaya efisiensi biaya produksi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan menekan beban operasional tanpa mengurangi kualitas produk yang diterima masyarakat.

Taruna mengatakan pihaknya telah mengundang dan berdialog langsung dengan pelaku industri farmasi nasional guna menyerap berbagai masukan terkait dampak pelemahan rupiah terhadap kegiatan usaha. Menurut dia, pendekatan kolaboratif diperlukan agar industri tetap mampu menjaga pasokan obat sekaligus menghindari kenaikan harga yang membebani masyarakat.

"Industri farmasi harus tetap sehat karena mereka menjaga ketersediaan obat bagi masyarakat. Namun masyarakat juga harus tetap mendapatkan obat dengan harga yang terjangkau. Di sinilah negara harus hadir mencari titik keseimbangan," ujarnya.

BPOM juga memperkuat koordinasi dengan berbagai otoritas pengawas obat internasional guna memastikan kelancaran pasokan bahan baku dan rantai distribusi obat di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Di sisi lain, Taruna menilai kondisi saat ini harus menjadi momentum untuk mempercepat penguatan industri farmasi nasional, terutama dalam pengembangan bahan baku obat di dalam negeri. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor harus dikurangi agar sektor kesehatan lebih tahan terhadap gejolak nilai tukar dan gangguan rantai pasok global.

"Ketahanan kesehatan tidak boleh bergantung pada kurs. Semakin kuat industri farmasi nasional dan semakin mandiri bahan baku obat kita, semakin terlindungi masyarakat Indonesia dari gejolak ekonomi global," tegasnya.

BPOM berharap stabilitas pasokan obat nasional dapat tetap terjaga dan potensi kenaikan harga obat akibat tekanan eksternal dapat diminimalkan, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terlindungi.

JAKARTA - Aktivis 98 dan pakar maritim, Yulian Paonganan (Ongen) melontarkan kritik keras terhadap demo mahasiswa yang memprotes kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax . Menurutnya, demonstrasi tersebut menunjukkan pergeseran orientasi gerakan mahasiswa dari membela rakyat kecil menjadi membela kepentingan kelompok yang secara ekonomi lebih mampu.

Ongen, yang dikenal sebagai salah satu aktivis yang pernah merasakan langsung dinamika perjuangan politik dan gerakan mahasiswa, menilai publik perlu melihat persoalan kenaikan harga BBM secara objektif. Ia menegaskan bahwa yang mengalami kenaikan adalah Pertamax yang merupakan BBM non-subsidi, sementara BBM subsidi yang digunakan mayoritas masyarakat kecil, yakni Pertalite, tidak mengalami kenaikan harga. Demo Mahasiswa, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas hingga Kerahkan Ribuan Pasukan

Menurut Ongen, fakta tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum mahasiswa turun ke jalan. Ia mempertanyakan alasan mahasiswa memilih memperjuangkan penurunan harga Pertamax, sementara masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menggunakan Pertalite tetap memperoleh perlindungan dari pemerintah.

“Yang naik itu Pertamax, BBM non-subsidi. Yang dipakai rakyat kecil, Pertalite, tidak naik. Kalau mahasiswa demo karena Pertamax naik, lalu yang sedang dibela sebenarnya siapa?” ujar Ongen dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Dalam pandangan Ongen, gerakan mahasiswa pada dekade 1990-an memiliki karakter yang berbeda dengan sebagian gerakan mahasiswa saat ini. Ia mengingatkan bahwa ketika gelombang reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan karena persoalan yang langsung menekan kehidupan masyarakat luas, seperti krisis ekonomi, melonjaknya harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

Ongen yang kerap berbicara mengenai sejarah gerakan reformasi menilai perjuangan mahasiswa pada masa itu berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan kelompok tertentu. Bahkan sebelumnya ia juga mengingatkan bahwa Reformasi 1998 merupakan proses panjang yang lahir dari keresahan sosial yang luas di tengah masyarakat.

Karena itu, ia mempertanyakan relevansi aksi demonstrasi yang berfokus pada kenaikan harga BBM non-subsidi. “Dulu kami mahasiswa turun ke jalan membela rakyat. Sekarang kok ada mahasiswa yang ingin demo membela BBM yang mayoritas digunakan kalangan mampu? Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Pernyataan Ongen muncul di tengah polemik kenaikan harga Pertamax yang resmi mengalami penyesuaian harga menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah menegaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi sehingga penetapan harganya mengikuti mekanisme pasar, termasuk pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Sementara itu, pemerintah memastikan harga Pertalite, Biosolar, serta LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami perubahan. Kebijakan tersebut disebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah gejolak harga energi global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kenaikan hanya berlaku pada BBM non-subsidi. Sedangkan komoditas energi yang menjadi kebutuhan masyarakat luas tetap dipertahankan harganya.

Bagi Ongen, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang seharusnya berpihak pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Karena itu, ia mengingatkan agar energi gerakan mahasiswa tidak terseret pada isu yang menurutnya lebih banyak berdampak kepada kelompok pengguna BBM non-subsidi.

Ia menilai masih banyak persoalan yang lebih mendesak untuk diperjuangkan. Seperti pengangguran, akses pendidikan, kesejahteraan petani, nelayan, serta perlindungan masyarakat miskin di tengah tantangan ekonomi global. Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi

Menurut Ongen, mahasiswa perlu memastikan bahwa setiap gerakan yang dilakukan benar-benar mewakili kepentingan rakyat banyak. Jika tidak, maka akan muncul persepsi bahwa demonstrasi hanya menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau yang diperjuangkan adalah rakyat kecil, tentu semua akan mendukung. Tapi kalau yang diperjuangkan adalah BBM non-subsidi yang pengguna utamanya kalangan menengah ke atas, publik berhak bertanya, mahasiswa sedang membela siapa?” tegasnya.

JAKARTA - Masyarakat kelas menengah dinilai menjadi yang paling terdampak atas kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di tengah pelemahan rupiah. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Kanang dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (12/6/2026).

Harga Pertamax Naik Rp16.250, Bahlil: Sudah Diperhitungkan Secara Bijak



Kanang mengatakan, dampak pelemahan rupiah tidak bisa dipandang ringan. Ia menilai pergerakan kurs yang terus melemah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) telah menambahh1 tekanan ekonomi rumah tangga, termasuk melalui kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari.

“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa jika tekanan biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, maka sebagian masyarakat berisiko turun kelas secara ekonomi.

“Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

JAKARTA - Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) diminta mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax ke BBM subsidi seperti Pertalite . Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani mengingatkan, agar tidak ada kelangkaan ketersediaan BBM subsidi.

Menurutnya, lonjakan harga Pertamax yang cukup signifikan berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan pasokan maupun kelangkaan di lapangan.

“Kami memahami bahwa penyesuaian harga Pertamax dilakukan mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek penetapan harga semata, yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Harga Pertamax Naik, Purbaya Sebut Efeknya Minim ke Ekonomi



Legislator dari Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.

“Ketika selisih harga mencapai lebih dari Rp6.000 per liter, tentu akan ada sebagian pengguna yang mempertimbangkan beralih ke BBM yang lebih murah. Jika pergeseran ini terjadi secara masif, maka distribusi dan ketersediaan BBM subsidi harus benar-benar dijaga agar masyarakat yang memang berhak tidak dirugikan,” tegasnya.

Meitri menilai, Pemerintah perlu segera melakukan pemetaan dampak kenaikan harga tersebut terhadap konsumsi BBM nasional, termasuk menghitung kemungkinan bertambahnya beban subsidi akibat perubahan pola konsumsi masyarakat.

Ojol Keluhkan Harga Pertamax Rp16.250 Kemahalan: Biasanya Naik Cuma Seribu, Ini 3 Ribu Lebih



Meitri juga mendorong pemerintah lewat BPH Migas utamanya, untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penimbunan yang dapat memperparah kondisi apabila terjadi lonjakan permintaan.

“Pemerintah harus memastikan stok, distribusi, dan pengawasan berjalan optimal. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi justru mengalami kesulitan memperoleh haknya akibat meningkatnya permintaan dari kelompok pengguna yang sebelumnya mengonsumsi BBM nonsubsidi,” ujarnya.

Di tengah ketidakpastian, pemerintah diharapkan bisa memprediksi pergerakan harga minyak global. Dengan demikian, selain upaya mitigasi, pemerintah perlu memastikan hadirnya tata kelola yang baik dalam aspek pengelolaan energi nasional.

“Kami berharap pemerintah dapat segera menyampaikan langkah mitigasi yang jelas kepada publik. Kenaikan harga Pertamax tidak boleh sampai berujung pada kelangkaan BBM subsidi sehingga membuat masyarakat yang berhak menjadi kesulitan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Meitri.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax realistis untuk menjaga ketahanan fiskal.

“Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujar Fahmy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Fahmy menilai kebijakan tersebut berpotensi membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN.

Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat.

Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.

"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy.

Meski demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10 ribu per liter.

Ia mengingatkan bahwa disparitas harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.

Senada dengan Fahmy, ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA) Robert Winerungan menjelaskan kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan APBN di tengah kondisi global yang belum stabil.

"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92," kata Robert.

Selain mengurangi tekanan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Menurut dia, selisih harga yang terlalu jauh berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara.

Di sisi lain, Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar.

Pasalnya, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan yang lebih baru.

"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Karena itu saya yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pertamax atau RON 92 umumnya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang lebih baru," ujarnya.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina juga menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026