Ini tidak bisa hanya didukung oleh perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan Indonesia memerlukan sumber pembiayaan baru untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

“Kalau kita melihat target pertumbuhan ekonomi, misalnya di tahun 2027, data dari Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia butuh pembiayaan yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, mungkin sekitar Rp8.600-an triliun, kalau kami tidak keliru. Ini tidak bisa hanya didukung oleh perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru,” kata Friderica dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin.

Adapun pendalaman pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan menjadi salah satu program prioritas OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Friderica menyebutkan salah satu sumber pembiayaan alternatif yang didorong berasal dari pasar modal, termasuk melalui pengembangan obligasi daerah untuk mendukung pembangunan di daerah.

Selain itu, OJK juga berupaya meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan serta memperkuat ekosistem dan pembiayaan UMKM guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK turut mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui nilai ekonomi karbon dan keuangan berkelanjutan, pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas, penguatan sektor jasa keuangan syariah, serta peningkatan literasi, inklusi, pelindungan konsumen, dan integritas sektor jasa keuangan.

Friderica mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah tingkat pertumbuhan potensial yang dibutuhkan agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, menurutnya, diperlukan mesin-mesin pertumbuhan yang lebih solid, termasuk pembiayaan yang semakin dalam dan beragam serta penguatan kepercayaan masyarakat.

Menurut dia, sektor jasa keuangan dituntut memainkan peran lebih strategis tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai sumber utama pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Mengenai pengembangan ekonomi daerah (PED), Friderica menjelaskan bahwa program bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan, terutama di sektor agrikultur, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Program PED saat ini telah berjalan di 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Program tersebut mengusung keberlanjutan melalui pelaksanaan yang kontinu, perluasan pendalaman pasar, serta pemberian manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Friderica memandang kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan potensi unggulan di daerah dapat ditransformasikan menjadi keunggulan produktif yang berdampak nyata.

Program PED diharapkan menghasilkan dampak ekonomi berupa peningkatan investasi, produktivitas, serapan tenaga kerja, ekspor, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama peningkatan kesejahteraan.

Friderica pun menegaskan bahwa optimisme terhadap perekonomian Indonesia harus tetap dijaga di tengah dinamika tantangan global. Hal ini dilakukan dengan memperkuat peran ekonomi daerah sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui sinergi dan kolaborasi bersama, Friderica berharap penguatan ekonomi daerah dapat terus mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkap terdapat tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi Indonesia dalam mendorong revolusi ekonomi daerah, antara lain diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan kapasitas fiskal yang terbatas.

Juda, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci yang pertama.

Ia mengatakan bahwa secara spasial, seluruh wilayah memang tumbuh. Namun, tidak semua daerah memiliki daya tahan yang sama karena sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, tambang, dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Selanjutnya, tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah. Belanja daerah dinilai masih perlu dibuat lebih produktif karena belanja pegawai dan barang masih mendominasi dengan porsi rata-rata sekitar 70 persen, sementara belanja modal relatif terbatas.

“Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” imbuh Juda.

Sementara tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal yang terbatas. Juda mengatakan, banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas sehingga proyek-proyek strategis daerah terhambat.

“Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal. Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya, yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” kata Juda.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, imbuh Juda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sejumlah langkah salah satunya melalui alokasi transfer ke daerah (TKD).

Hingga April 2026, realisasi TKD mencapai Rp256 triliun atau 37 persen dari pagu dan transfer keuangan daerah digunakan untuk mendukung layanan dasar.

Kedua, melalui dukungan pembiayaan kreatif. Juda mengatakan, pembangunan daerah tidak harus hanya mengandalkan APBD karena pemerintah memiliki special mission vehicle (SMV) seperti PT SMI yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan bunga relatif murah sekitar 6 persen.

Pembiayaan SMI tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata. Cicilan pembiayaan juga dapat bersumber dari dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat setelah terjadi disbursement.

Adapun hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui SMI telah mencapai Rp37 triliun.

Terakhir atau ketiga yakni dukungan penguatan PAD melalui modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat dan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, imbuh Juda, Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi berbasis data.

Ia pun menegaskan bahwa daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, melainkan daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan.

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama, dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” tutup Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang jauh dari situasi krisis seperti yang terjadi pada 1997 dan 1998, mengingat indikator fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan tetap terjaga.

Juda, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa secara historis krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama, namun tanda-tandanya hingga saat ini belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan krisis yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an muncul ketika defisit fiskal membengkak dan pemerintah tidak lagi mampu memperoleh pembiayaan karena investor kehilangan kepercayaan sehingga obligasi pemerintah tidak laku di pasar.

Sementara di Indonesia, catat Juda, defisit fiskal saat ini masih dijaga di bawah 3 persen dan pembiayaan APBN tetap dipercaya investor domestik maupun asing.

Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang negara yang masih berada di kisaran 6,5-6,7 persen dan tidak mengalami kenaikan signifikan.

“Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya,” kata Juda.

Selain itu, ia menyebut krisis seperti pada 1997-1998 terjadi ketika banyak perusahaan menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.

Saat nilai tukar melemah dan terjadi sudden stop, banyak perusahaan kolaps karena tidak mampu membayar utang luar negeri sehingga neraca pembayaran mengalami tekanan berat.

Namun, menurut Juda, kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini masih relatif sehat dan seimbang sehingga belum menunjukkan tanda-tanda serupa.

“Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, relatif sehat dan relatif balanced. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” kata dia.

Ia menambahkan krisis juga dapat dipicu oleh ekspansi kredit yang terlalu agresif serta pecahnya gelembung aset (bubble) di sektor tertentu seperti properti, yang kemudian memicu keruntuhan sistem perbankan, sebagaimana terjadi pada krisis global 2008 di Amerika Serikat.

Meski demikian, Juda menilai tanda-tanda tekanan serupa juga belum terlihat pada sistem keuangan Indonesia saat ini.

“Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” kata Juda.

Secara umum, ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat, dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 yang diikuti dengan Inflasi yang juga masih terjaga yakni pada level 2,42 persen pada April 2026.

Sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi yakni 5,52 persen pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah juga tumbuh tinggi sebesar 22 persen. Hal ini, ujar Juda, menunjukkan kebijakan fiskal masih bekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa APBN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai shock absorber dan engine of growth.

Sebagai shock absorber, APBN berfungsi memberikan topangan ketika terjadi tekanan terhadap perekonomian, termasuk menjaga stabilisasi harga energi di tengah kenaikan harga minyak dunia serta menjaga harga pangan.

Sementara sebagai engine of growth, APBN digunakan untuk mendorong percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata di seluruh kuartal pada 2026. Hal ini berbeda dengan pola sebelumnya yang cenderung menumpuk pada triwulan IV.

Ia menambahkan hingga April 2026 pendapatan negara mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen, sedangkan penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen. Di sisi lain, belanja negara tumbuh 34,3 persen dan masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026.

Meski belanja negara meningkat cukup tinggi, Juda mengatakan defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar 0,92 persen. Di samping itu, keseimbangan primer juga tercatat surplus pada April 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap bersifat ekspansif namun terukur di tengah situasi global yang tidak mudah karena di saat bersamaan tetap mampu menjaga disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Di dalam situasi global yang tidak mudah, maka kita harus menjaga dua-duanya. Bagaimana APBN bisa menjadi pendorong perekonomian, pada saat yang sama juga harus menjaga disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak. Dan ini, dua-duanya berhasil, tampak dari growth yang tinggi, inflasi yang terjaga, defisit juga yang terjaga,” kata Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, merupakan angka tertinggi sejak kuartal III 2022.

Menkeu di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah yang semakin efisien dan produktif.

"Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup," kata Purbaya saat menghadiri pembukaan Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai tetap kuat.

Hal tersebut, kata Purbaya, terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus tumbuh, mulai dari indeks keyakinan konsumen, penjualan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penjualan listrik, hingga konsumsi semen domestik.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses keuangan, melainkan memastikan akses tersebut benar-benar membuat masyarakat semakin berdaya, bukan justru terjebak dalam konsumsi impulsif, algoritma digital, maupun jeratan utang.

"Uang tentu penting. Sistem keuangan tentu penting. Tetapi uang tidak boleh naik tahta menjadi tujuan akhir seluruh ikhtiar kita. Ia harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan," kata Sri Sultan.

Oleh karena itu, di tengah derasnya arus digitalisasi keuangan dan maraknya budaya konsumtif, Sultan HB mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneguhkan spirit "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" sebagai fondasi literasi keuangan yang berakar pada kearifan budaya.

Sri Sultan mengatakan falsafah Jawa "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" memiliki relevansi yang semakin kuat di era ekonomi digital saat ini. Gemi dimaknai sebagai kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang.

Sementara Nastiti menjadi kecermatan dalam mengambil keputusan finansial, sedangkan Ngati-ati merupakan kewaspadaan terhadap risiko-risiko keuangan yang sering kali tidak terlihat di balik kemudahan layanan digital.

"Kecerdasan finansial tidak cukup hanya soal akses dan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan mengendalikan diri, memahami risiko, serta menjaga martabat dalam setiap keputusan ekonomi," kata Gubernur DIY.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mencapai 50 basis poin menjadi 5,25 persen menunjukkan arah kebijakan pro-stabilitas, di antaranya, untuk membendung keluarnya modal asing.

"Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan pertumbuhan," ujar Eko dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Eko menilai kenaikan bunga acuan tersebut menggambarkan arah kebijakan Bank Sentral yang mengedepankan pro-stabilitas di tengah tekanan geopolitik global yang membuat rupiah tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

"Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah itu penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi 'capital outflow'," ujarnya.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, BI menaikkan suku bunga acuan 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen. Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Menurut Eko, dalam keterangan terkait paparan di siniar "What's on Economy" itu, tantangan Indonesia saat ini cukup beragam, antara lain, menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi, dan juga memulihkan kepercayaan pasar.

Di sisi lain, ia juga menilai penyampaian langsung Kerangka Ekonoi Makro (KEM)-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (20/5) menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Meski demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini. Namun ia mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.

Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.

Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.

"Perhatian ke depan adalah bagaimana memastikan program pemerintah optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” kata dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan industri maritim penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menegaskan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus memiliki industri maritim yang kuat guna menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita tahu, untuk menjaga sumber daya alam yang begitu melimpah di Indonesia, termasuk yang ada di lautan kita, diperlukan kekuatan militer yang kredibel, memiliki efek penggetar (deterrence effect), daya getar yang dihormati dan disegani oleh siapa pun yang mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan negara kita," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

AHY melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia untuk meninjau perkembangan industri maritim nasional sekaligus memperkuat sinergi pembangunan konektivitas dan kemandirian maritim Indonesia.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara sektor industri dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang konektivitas maritim.

Menurut dia, PT PAL Indonesia kini tidak hanya memiliki kemampuan desain dan manufaktur kapal, tetapi juga maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk kapal permukaan maupun kapal selam, baik untuk kebutuhan sipil maupun pertahanan.

AHY turut menyoroti peningkatan kapasitas produksi PT PAL Indonesia yang dinilai semakin efisien. Salah satunya terlihat dari percepatan pembangunan Landing Platform Dock (LPD) yang kini dapat diselesaikan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya.

“Docking time yang sebelumnya membangun satu LPD memerlukan waktu kurang lebih dua tahun, sekarang bisa dikerjakan hanya dalam enam bulan,” katanya.

Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, ia mengatakan PT PAL Indonesia juga dinilai semakin dipercaya oleh negara-negara sahabat untuk memproduksi kapal perang maupun kapal niaga. Hal tersebut menunjukkan peningkatan daya saing industri galangan kapal nasional di tingkat global.

AHY menambahkan, transformasi PT PAL Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor industri pertahanan dan maritim, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembukaan lapangan kerja dan penguatan industri pendukung.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan budaya kerja unggul dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi nasional.

Menurut dia, transformasi industri tidak hanya berbicara soal teknologi dan produksi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita hitung langkah-langkah kita seperti apa, kita lihat dampaknya, kira-kira memang akan ke sana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan optimisme terhadap fundamental perekonomian nasional berdasarkan perhitungan dan langkah kebijakan yang terukur.

“Itu bukan over optimistis, itu calculated move. Kita hitung langkah-langkah kita seperti apa, kita lihat dampaknya, kira-kira memang akan ke sana,” ujar Purbaya dalam kegiatan Jogja Financial Festival (JFF) 2026, dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Purbaya menyampaikan perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen, yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan akselerasi konsumsi pemerintah.

“Sekarang mesin ekonomi kita sudah mulai bergerak dua-duanya, mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini akan kita jalankan terus ke depan,” ujarnya.

Dia pun menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dikelola dengan bijak dan efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menjaga kesehatan fiskal.

Sebagai catatan, defisit APBN terkendali di level 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp164,4 triliun pada 30 April 2026.

“Defisit tidak bertambah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita lebih cepat dari desain. Jadi kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta lebih hidup lagi,” katanya menambahkan.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah juga membentuk satuan tugas untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui sidang yang digelar secara berkala.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu turut menyoroti tingginya kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu tercermin dari penerbitan obligasi global (global bond) Indonesia yang tetap mendapatkan respons positif di tengah volatilitas pasar keuangan global.

Menurut Purbaya, minat investor terhadap surat utang Indonesia menunjukkan keyakinan pasar terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan prospek ekonomi nasional.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna memperkuat stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Seminar nasional ini merupakan momentum yang sangat bermakna, sebagai wujud nyata dari sinergi antara dunia akademik dan pengambil kebijakan dalam upaya bersama merumuskan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar bangsa, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan benar-benar menuju kemakmuran yang inklusif," kata Staf Ahli Menko PM Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya dalam seminar nasional bertema "Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle Income Trap di Indonesia" di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.

Sugeng menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Namun demikian ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka semata.

"Yang menentukan masa depan adalah strukturnya. Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural berupa masih dominannya lapangan kerja bernilai tambah rendah, penurunan upah riil pekerja, hingga ketimpangan pembangunan antar-wilayah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Sugeng menyebut sejak 2023 Indonesia telah masuk dalam kategori Upper Middle Income Country menurut Bank Dunia.

Namun posisi tersebut, lanjutnya, dinilai masih rentan terhadap risiko middle income trap apabila transformasi struktural tidak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat inovasi, investasi produktif, kualitas modal manusia, serta digitalisasi yang inklusif agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian Sugeng menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial semata.

"Kita tidak hanya ingin masyarakat menerima bantuan, kita ingin masyarakat menjadi pelaku aktif dalam transformasi ekonomi nasional. Inilah yang membedakan program sosial jangka pendek dengan investasi pemberdayaan yang mengubah nasib masyarakat secara berkelanjutan," kata Sugeng Bahagijo.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan, pentingnya peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional saat membuka acara MNC Forum ke-82 di Jakarta. Menurutnya, pasar modal merupakan instrumen vital dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi suatu negara.

HT menjelaskan bahwa sistem keuangan pada dasarnya terdiri dari dua pilar utama, yakni pasar uang dan pasar modal. Pasar uang didominasi pembiayaan jangka pendek melalui sektor perbankan, sementara pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang, baik melalui instrumen ekuitas maupun surat utang.

"Negara yang ekonominya besar pasti memiliki pasar modal yang besar juga. Karena pasar modal memungkinkan pembiayaan jangka panjang yang dibutuhkan untuk investasi dan ekspansi usaha," ujar HT dalam sambutannya di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

MNC Group Gelar MNC Forum LXXX: Tourism Business Plan and Digital Marketing & MCN



Ia mencontohkan perkembangan ekonomi China yang mulai tumbuh pesat setelah membuka akses pasar modal dan pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi di berbagai negara lain yang akhirnya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah membuka sistem pasar modalnya.

"Dulu China tidak memiliki pasar modal yang kuat. Namun ketika mereka membuka pasar modal, modal murah masuk dan mampu membiayai investasi dalam jumlah besar, akhirnya China sangat besar (size ekonomi)," katanya.

Hadiri MNC Forum, AHY Sebut Media Miliki Peran Penting Dalam Menjaga Demokrasi



Hary Tanoe juga menilai perusahaan tidak dapat terus mengandalkan pembiayaan utang untuk bertumbuh karena terdapat batas kemampuan leverage. Oleh sebab itu, pasar modal menjadi solusi penting untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan melalui penawaran saham kepada publik.

"Pasar modal itu adalah super penting. Dulu sebelum ada pasar modal, saham itu dimiliki satu dua orang atau beberapa orang. Kalau mau tumbuh, kan tidak mungkin utang bank terus, utang itu ada batasnya," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, HT turut menyoroti pentingnya literasi pasar modal di Indonesia. Ia berharap forum-forum diskusi seperti MNC Forum dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pasar modal bagi perekonomian nasional.

MNC Forum ke-82 dihadiri lebih dari 2.000 peserta baik secara offline maupun online. Peserta berasal dari berbagai sektor usaha dibawah naungan MNC Group, mulai dari jasa keuangan, sekuritas, asset management, consumer finance, media, hospitality, hingga pelaku industri digital.

Tidak hanya itu, Forum rutin tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Hasan Fawzi, sekaligus menjadi pembicara kunci.

Semarang (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar menyebutkan industri gim saat ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru ekonomi kreatif (ekraf).

"Indonesia jangan lagi menjadi pengikut dan hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi 'leader' di luar sana dan menjadi kreator," Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar di Semarang, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan "Dinusverse", yakni inovasi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang berupa platform pembelajaran berbasis virtual world dan immersive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan.

Masih berkaitan dengan industri gim, katanya, pasar yang tumbuh dari industri itu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia.

Data platform Roblox menunjukkan sepanjang Maret 2024 hingga 2025, platform tersebut menyalurkan satu miliar dolar AS kepada para kreator di seluruh dunia.

Ia mengapresiasi Dinusverse sebagai inovasi yang dilakukan Udinus dalam menghadirkan pendekatan pendidikan berbasis teknologi "immersive" dan "virtual ecosystem".

Menurut dia, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri kreatif digital, tetapi harus mampu menjadi kreator dan pemimpin di tingkat global.

Melalui Dinusverse karya Udinus, ia berharap mahasiswa Indonesia mampu masuk dan bersaing di pasar industri gim global.

"Karena integrasi teknologi virtual world dalam pendidikan dinilai menciptakan peluang besar untuk memperkuat talenta kreatif nasional di era ekonomi digital," katanya.

Rektor Udinus Prof Dr Pulung Nurtantio Andono menjelaskan bahwa inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus.

Seperti, menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.

“Dinusverse merupakan bagian dari pengembangan next generation learning experience platform yang kami bangun bersama mahasiswa lintas disiplin, mulai dari DKV, animasi, hingga Informatika," katanya.

Platform tersebut memanfaatkan pendekatan gim bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini.

Ia menambahkan bahwa Dinusverse dikembangkan sebagai ruang pembelajaran imersif yang memungkinkan aktivitas perkuliahan, interaksi komunitas, hingga sistem penghargaan mahasiswa dilakukan dalam ekosistem virtual berbasis teknologi.

Peresmian Dinusverse berlangsung di kampus Udinus Semarang, bertepatan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual Indonesia (Asprodi DKV Indonesia) 2026 yang menunjuk Udinus sebagai tuan rumah.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tetap berada pada prakiraan bank sentral, yakni kisaran 4,9-5,7 persen, meskipun suku bunga acuan (BI-Rate) diputuskan untuk naik sebesar 50 basis poin (bps) pada Mei.

“Dalam mengukur takaran berapa BI-Rate naik, tentu saja kami mempertimbangkan pertumbuhan, bagaimana pertimbangan yang seimbang antara pengendalian inflasi sesuai sasaran dan dampak yang tentu saja tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, Perry mengatakan, otoritas moneter juga terus melakukan koordinasi yang erat dengan pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami tegaskan bahwa dalam mengukur BI-Rate 50 bps, kami juga menakar bahwa mampu mengendalikan inflasi dalam sasaran dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih tetap berada dalam kisaran sasaran 4,9 sampai 5,7 persen,” kata dia.

Terkait inflasi, Perry memastikan bahwa bank sentral terus memantau perkembangan inflasi domestik secara ketat dari bulan ke bulan, terutama terkait perkembangan harga minyak dan komoditas global yang berdampak pada harga-harga di dalam negeri termasuk barang impor.

Kenaikan harga komoditas dunia, catat dia, akan memicu imported inflation karena Indonesia masih bergantung pada bahan baku dan material dari luar negeri. Ia juga menilai bahwa penyesuaian harga energi non-subsidi turut memberikan tekanan terhadap inflasi.

Oleh sebab itu, tegas Perry, kenaikan BI-Rate tidak hanya ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah tetapi juga untuk menjaga inflasi pada 2026-2027 tetap berada dalam sasaran sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen atau rentang 1,5-3,5 persen.

Seiring dengan hal tersebut, ia memastikan bank sentral bersinergi erat dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) untuk menjaga inflasi volatile food dan dampak rambatan harga global agar tetap terkendali.

“Itulah kenapa kenaikan BI-Rate 50 bps ini kami meyakini mampu membawa perkiraan inflasi 2026-2027 akan berada tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah,” kata Perry.

Di tengah tingginya gejolak global, BI pun memandang bahwa momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan.

Pertumbuhan ekonomi ke depan diprakirakan tetap baik, ditopang oleh optimalisasi belanja pemerintah yang bersinergi dengan bauran kebijakan BI termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif.

Adapun BI-Rate diputuskan naik sebesar 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.

Suku bunga deposit facility diputuskan untuk naik 50 bps sehingga pada level 4,25 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk naik 50 bps sehingga pada level 6 persen.

Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI sebelumnya telah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026