Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Senin (11/5/2026), mulai dari penundaan penerapan royalti tambang hingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh peserta Tax Amnesty Jilid II.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada pagi hari ini.

1. Menteri Bahlil tunda penerapan royalti tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Danantara dan Pemda teken MoU percepat pembangunan PSEL di enam lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Purbaya pastikan pembayaran gaji KDMP tak menambah defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menkeu Purbaya pastikan tak akan periksa ulang peserta tax amnesty

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Hari ketiga sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss pada 1-5 Desember 2025 menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia. Hal itu karena banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian internasional yang serius.

Selain itu proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta,” kata Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO yang dihadiri 194 negara anggota, dikutip Kamis (4/12/2025).

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO. Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil. Ketiga Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara,” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan apresiasi dan rasa syukur “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan CACEEC (Central Asian, Caucasus, and Eastern European Countries).

JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merampungkan verifikasi royalti digital sebesar Rp39,4 miliar untuk seluruh LMK pencipta. Dari total tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) menerima alokasi distribusi sebesar Rp36,9 miliar untuk dibagikan kepada para pencipta, publisher, dan pemegang hak cipta lainnya dalam kategori penyedia layanan digital periode Mei-September 2025.

Serah terima berlangsung di Ruang Rapat Puri Orchid, Gedung Puri Matari 1, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025). Distribusi tahap III ini dilakukan setelah proses verifikasiintensif sejak 12 hingga 28 November 2025. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pada alokasi distribusi yang sebelumnya diajukan WAMI.

Untuk periode Mei-Juli 2025, WAMI mengajukan distribusi sebesar Rp32.840.176.239 dan setelah verifikasi jumlahnya tetap Rp32.840.176.239. Sementara untuk periode Agustus-September 2025, pengajuan oleh WAMI sebesar Rp6.450.958.255 meningkat menjadi Rp6.613.937.628 setelah verifikasi. Dengan demikian, total pengajuan awal sebesar Rp39.291.134.494 berubah menjadi Rp39.454.133.867 setelah verifikasi.

Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu menjelaskan, perbedaan tersebut muncul karena LMKN menetapkan rasio biaya operasional 12 persen untuk periodeAgustus–September 2025, lebih rendah dari perhitungan sebelumnya.

“Selisih sebesar Rp162.979.373 sepenuhnya menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta. Kami memastikan koreksi ini sesuai dengan ketentuan dan berpihak kepada para kreator,” kata Andi Mulhanan.

Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait Marcell Siahaan mengatakan, revisi data oleh WAMI dilakukan dengan cepat dan transparan. “WAMI telah menyesuaikan proposal distribusinya sesuai hasil verifikasi dan seluruh data pendukung, mulai dari daftar anggota, rincian distribusi, hingga flowchart formula perhitungan, telah diserahkan dalam format Excel dan CSV. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan para pencipta,” kata Marcell.

Komponen distribusi yang dapat dikelola oleh WAMI terdiri dari royalti pencipta sebesar Rp9.855.461.382, royalty publisher Rp14.803.505.145, dan royalti overseas Rp12.339.851.485, dengan total Rp36.998.818.013 kepada 5.440 anggota WAMI.

Sementara itu, royalti lokal non-anggota WAMI turut disiapkan untuk LMK lain, yaitu KCI sebesar Rp1.411.166.078 untuk 1.647 anggota, RAI Rp942.150.887 untuk 236 anggota, eks LMK PELARI Rp100.371.440 untuk120 anggota, TRI Rp987.028 untuk 2 anggota, COMP Rp515.313 untuk 4 anggota, dan YPPHN Rp105.109 untuk 2 anggota. Total royalti non-anggota ini mencapai Rp2.455.295.855 untuk 2.011 anggota, termasuk lebih dari 5.000 pencipta lokal WAMI yang tahun ini tercatat akan menerima royalti digital.

LMK WAMI diberikan waktu tujuh hari kerja sejak penandatanganan berita acara untuk menyampaikan laporan hasil distribusi kepada LMKN. Adapun pending matters seperti unclaimed royalti akan diverifikasi pada tahap berikutnya.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan Indonesian Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment kepada World Intellectual Property Organization (WIPO). Pengajuan proposal ini sebagai langkah strategis memperjuangkan keadilan dalam tata kelola royalti digital global.

Proposal ini akan disampaikan dan dibahas dalam pertemuan Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) World Intellectual Property Organization (WIPO) yang dilaksanakan mulai hari ini, 1-5 Desember 2025 di Jenewa, Swiss. Sidang ini diikuti 194 Negara anggota WIPO.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia yang kini bernilai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun, dengan lebih dari 67 persen pasar musik global didominasi oleh layanan streaming. Namun, pertumbuhan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan kreator karena sebagian besar nilai ekonomi digital justru belum dirasakan secara adil kepada para pencipta.

Pertemuan ini dipimpin langsung Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar. Selain itu Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Andry Indradi mengikuti sidang dan memperkaya konten tentang usulan Indonesia terkait royalti musik dan media.

Pada awalnya, Inisiatif ini digagas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sejak Mei 2025 dan mulai bergulir di sidang SCCR WIPO, Desember ini. Di sela-sela sidang Indonesia bertemu secara bilateral dengan kelompok kelompok regional GRULAC (Amerika Latin dan Karibia), Jepang dan Amerika Serikat.

“Seringkali, pencipta hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan yang dihasilkan oleh karya mereka sendiri. Realitas ini tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi, ini adalah persoalan keadilan, kewajaran, dan pengakuan moral. Oleh karena itu, Indonesia menyerukan pembaruan komitmen dan tindakan bersama,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno selaku pemimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan SCCR, dikutip Senin (1/12/2025).

Menurutnya, pengajuan proposal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memperjuangkan pelindungan hak ekonomi kreator di tingkat global, bukan hanya di dalam negeri. Dia juga memandang pengajuan instrumen internasional yang mengikat ini berangkat dari ketimpangan struktural yang kian melebar dalam ekosistem royalti digital dunia.

Setiap tahun, UNESCO dan Bank Dunia memperkirakan USD55,5 miliar royalti musik dan audiovisual menguap, tidak pernah terkumpul, tidak pernah dicatat, dan tidak pernah diterima penciptanya.

“Sistem royalti yang adil dan berkeadilan harus menjunjung tinggi martabat seluruh pencipta, tanpa memandang wilayah geografis maupun ukuran pasar. Keadilan pada gilirannya menuntut adanya transparansi, agar para pencipta dapat memahami bagaimana royalti mereka dihitung, didistribusikan, dan dilaporkan,” ujar Havas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang merupakan inisiator proposal ini menambahkan bahwa ketimpangan yang ada tidak terlepas dari kuatnya dominasi platform digital global dalam menentukan nilai ekonomi karya. Platform menguasai algoritma rekomendasi, model lisensi, standar metadata, hingga sistem pelaporan pendapatan.

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi empat persoalan struktural utama, yaitu metadata yang terfragmentasi, ketergantungan pada model pembagian royalti yang tidak adil, perbedaan penilaian royalti antarnegara, serta tata kelola distribusi yang tidak transparan.

“Dalam ekosistem digital, siapa yang menguasai data, dialah yang menguasai nilai. Inilah akar persoalan royalti global saat ini,” jelas Supratman.

Menjawab persoalan tersebut, Indonesia menawarkan arsitektur baru tata kelola royalti global yang konkret, operasional, dan teknis melalui tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi standardisasi metadata fonogram dan audiovisual secara global, kewajiban transparansi lisensi, penggunaan, dan distribusi royalti lintas negara, serta pembentukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas global melalui audit internasional.

Ketiga pilar ini dirancang untuk memastikan tidak ada lagi karya yang “hilang” dari sistem serta menjamin setiap pemanfaatan karya tercatat secara akurat dan bernilai ekonomi yang jelas.

Agar seluruh mekanisme tersebut berjalan efektif, Indonesia menegaskan bahwa instrumen yang digunakan perlu bersifat mengikat. Pendekatan soft law dinilai tidak cukup untuk menghadapi ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan platform digital raksasa. Instrumen mengikat diperlukan untuk menjamin konsistensi lintas negara sekaligus memperkuat posisi hukum negara berkembang dalam memperjuangkan hak ekonominya.

“Tanpa kewajiban hukum dan sanksi yang tegas, transparansi hanya akan menjadi komitmen moral yang tidak memiliki daya paksa,” kata Supratman.

Keberhasilan proposal ini diyakini akan memberikan dampak langsung dan signifikan bagi seluruh kreator dunia termasuk Indonesia. Kreator akan memperoleh akses atas data pemutaran karya secara global, mengetahui negara dengan tingkat konsumsi tertinggi, memahami nilai ekonomi yang sebenarnya dari setiap pemanfaatan karya, serta menerima royalti yang selama ini tidak terdistribusikan secara optimal.

Nilai ekonomi musik dan audiovisual Indonesia bahkan berpotensi meningkat hingga triliunan rupiah per tahun seiring terbukanya akses data global yang selama ini tertutup.

Oleh sebab itu, Menteri Hukum meminta dukungan untuk keberhasilan proposal ini khususnya dari para kreator Indonesia. Ia juga mengajak seluruh kreator untuk secara aktif melindungi kekayaan intelektual melalui pencatatan hak cipta agar hak ekonomi dapat diperjuangkan secara optimal.

Melalui inisiatif global ini, Indonesia ingin memastikan setiap karya anak bangsa yang dikonsumsi di berbagai belahan dunia memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi penciptanya.

“Tetaplah berkarya dan percayalah bahwa negara sedang memperjuangkan hak Anda, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di hadapan dunia,” tandasnya.

PARA pengusaha tambang mineral dan batu bara bersiap-siap menghadapi pungutan baru. Setelah lama mengemuka sebagai wacana, pemerintah segera mengenakan pungutan ekspor atau bea keluar terhadap produk pertambangan menjelang akhir tahun ini.

Emas, yang harganya tengah menjulang, menjadi komoditas tambang pertama yang terkena pungutan bea ekspor untuk mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Rencana mengenakan bea keluar ekspor emas mengemuka ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggodok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan pada Senin, 7 Juli 2025, Komisi XI DPR menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap emas dan batu bara. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara.

Hingga saat ini, hanya produk mineral jenis emas mentah dalam bentuk dore bullion yang dikenai bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024. Aturan itu belum berlaku untuk emas batangan dan perhiasan. Sedangkan batu bara tidak lagi dikenai bea keluar sejak 2006 dan hanya dikenai royalti sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam rapat dengan pemerintah, DPR menyepakati nilai tarif bea keluar akan diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kementerian Keuangan.

Kepingan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Antam di Pulogadung, Jakarta, 15 April 2025. Tempo/M. Taufan Rengganis

Namun tak hanya emas dan batu bara. Pemerintah ada kemungkinan menyasar komoditas lain. Dalam laporan berjudul "Indonesia Commodity and Mining Export Levies: Gold imminent, who's impacted and what's next?", JP Morgan Indonesia memperkirakan komoditas turunan nikel, seperti nickel pig iron (NPI), ferronickel (FeNi), dan mixed hydroxide precipitate (MHP), akan terkena bea keluar.

Laporan itu menyatakan Indonesia memiliki tiga komoditas yang berkontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri, yaitu minyak sawit mentah, nikel, dan batu bara. Setelah memungut bea ekspor minyak sawit mentah, kata JP Morgan, komoditas berikutnya yang akan dipungut adalah nikel dan batu bara.

Pungutan ekspor untuk batu bara dan nikel telah dibahas beberapa kali sebelumnya, tapi implementasinya belum terwujud. "Kami berpendapat ada risiko yang lebih tinggi untuk mengenakan pungutan terhadap produk perantara nikel dibanding batu bara. Hal ini karena perantara tersebut dapat diolah lebih lanjut menjadi produk hilir, seperti baja tahan karat, nikel sulfat, dan nikel olahan, sementara permintaan domestik untuk batu bara relatif kecil terhadap total produksi," demikian pernyataan JP Morgan dalam laporan seri Asia Pacific Equity Research yang terbit pada 18 November 2025.

Mengapa pemerintah malah agresif memulung bea keluar berbagai komoditas?

Dalam rapat dengan DPR membahas bea keluar batu bara, bea keluar emas, serta cukai minuman berpemanis dalam kemasan pada 17 November 2025, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, memperdalam penghiliran, memperkuat pendapatan negara, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk tahu mengapa pemerintah memungut bea keluar berbagai komoditas, jurnalis Tempo, Han Revanda Putra, menjelaskan dalam artikel "Buat Apa Pemerintah Menerapkan Bea Keluar Ekspor Tambang" dan "Dampak Pengenaan Bea Keluar Ekspor Barang Tambang". ●

Jakarta, CNBC Indonesia - Minimarket dapat menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Misalnya saja Alfamart yang sudah akrab ditelinga masyarakat Indonesia. Jaringan minimarket tersebut yang tersebar di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri.

Masyarakat pun kini dapat menjadi bisnis waralaba tersebut. Ada tiga jenis kerja sama franchise Alfamart sebagaimana dilansir situs resmi perusahaan.

1. Franchise Gerai Baru

Kerja sama ini dilakukan dengan membuka Alfamart baru yang berasal dari usulan lokasi oleh calon franchise Alfamart. Adapun tahap-tahap dalam membuka franchise Alfamart baru, mulai dari:

- Presentasi awal

- Evaluasi lokasi dan persetujuan

- Presentasi proposal

- Perjanjian kerja sama

- Pembukaan toko

Pihak Alfamart juga menyediakan pilihan tipe rak yang disesuaikan dengan besaran modal dan ukuran bangunan yang dimiliki oleh calon franchise.

- Tipe gerai 9 rak (30 m2): Rp300 jt

- Tipe gerai 18 rak (60 m2): Rp350 jt

- Tipe gerai 36 rak (80 m2): Rp450 jt

- Tipe gerai 45 rak (100 m2): Rp500 jt

Modal tersebut sudah mencakup:

- Franchise Fee sebesar Rp45 juta untuk 5 tahun

- Instalasi listrik

- Peralatan gerai dan air conditioner

- Cash register dan sistem informasi ritel

- Shop sign dan pole sign

- Perizinan gerai

- Promosi dan persiapan pembukaan gerai

Perlu diketahui, nilai estimasi investasi tersebut di luar investasi properti dan dapat berubah sesuai kondisi pada saat proses pembukaan gerai.

2. Franchise Gerai Baru - Konversi

Kerja sama ini menawarkan franchise kepada pemilik toko minimarket lokal atau kelontong yang ingin mengembangkan usahanya lebih besar. Alfamart memberikan dua hal kemudahan bagi para pemilik toko yang mengambil program ini, yaitu:

- Pengakuan barang dagangan milik toko minimarket lokal atau kelontong sebagai barang dagangan untuk stok pembukaan gerai franchise Alfamart

- Rak milik toko minimarket lokal atau kelontong dapat digunakan dan diakui sebagai pengurangan biaya investasi (kriteria rak harus sesuai dengan standar rak gerai Alfamart)

Adapun sejumlah tahapan dalam kerja sama ini, yakni dimulai dari:

- Presentasi awal

- Stock opname 1

- Perjanjian kerja sama

- Stock opname 2

- Pembukaan toko konversi

3. Franchise Gerai Take Over

Kerja sama yang terakhir adalah dengan membeli gerai Alfamart yang sudah beroperasi dengan harga "paket" yang telah ditentukan. Besaran modal untuk jenis franchise gerai take over bervariasi mulai dari Rp 800 juta.

Besarnya modal tersebut sudah mencakup:

- Franchise fee sebesar Rp 45 juta untuk 5 tahun

- Sewa lokasi untuk 5 tahun

- Peralatan gerai dan air conditioner (AC)

- Cash register dan sistem informasi ritel

- Shop sign dan pole sign

- Perjanjian gerai

- Goodwill

Adapun tahapan-tahapan dalam kerja sama franchise gerai take over, yaitu:

- Presentasi awal

- Kesepakatan pembelian

- Pemindahan perizinan

- Perjanjian kerja sama

- Take over (mengambil alih)

Biaya Royalti Alfamart

Bagi mitra yang membuka gerai Alfamart akan dikenakan royalti. biaya ini dihitung secara progresif dari penjualan bersih gerai yang bersangkutan dan belum termasuk pajak.

- Penjualan bersih Rp 0 sampai Rp 150.000.000: royalti 0%

- Penjualan bersih Rp 150.000.001 sampai Rp 175.000.000: royalti 1%

- Penjualan bersih Rp 175.000.001 sampai Rp 200.000.000: royalti 2%

- Penjualan bersih Rp 200.000.001 sampai Rp 250.000.000: royalti 3%

- Penjualan bersih Rp 250.000.001 ke atas: royalti 4%

Syarat Membuka Gerai Alfamart

Siapapun bisa membuka gerai Alfamart lewat kerja sama waralaba. Tapi, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Memiliki minat di industri minimarket

2. Warga Negara Indonesia dengan Badan Usaha (CV, PT, Koperasi, dan Yayasan)

3. Sudah atau akan memiliki lokasi tempat usaha dengan luas area sales minimal 100 m2 (diluar gudang dan ruang administrasi). Total keseluruhan lahan ± 150 m2 s.d. 250 m2.

4. Memenuhi persyaratan perizinan seperti Izin Tetangga, Izin Domisili, SIUP, TDP/NIB, NPWP, NPPKP, STPW, IUTM (berbeda-beda setiap daerah).

5. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di Alfamart.

Demikian syarat dan modal yang dibutuhkan untuk membuka gerai Alfamart dengan berbagai model franchise.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) menyerahkan sebagian dana hasil pengumpulan royalti (collecting) kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang nilainya mencapai Rp64 miliar pada Senin, 10 November 2025.

Presiden Direktur WAMI Adi Adrian mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen WAMI untuk menjalankan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku di mana LMK harus menyerahkan data dan dana ke LMKN dari hasil royalti sebelum distribusikan.

“Kami siap menyelesaikan semua yang diatur sesuai regulasi terkait dengan collecting dan distribusi royalti. Dana ini kami serahkan kepada LMKN untuk diverifikasi bersama agar distribusinya sesuai dengan data dan ketentuan hukum,” ujar Adi Adrian di Sekretariat LMKN, Senin (10/11/2025).

Ketua LMKN Pencipta Andi Mulhanan Tombolotutu mengapresiasi langkah WAMI tersebut. Hal ini menunjukkan WAMI mulai patuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola royalti.

“Kehadiran mereka hari ini adalah bukti bahwa kita semua taat asas. LMKN akan mencapture seluruh data yang diserahkan untuk memastikan keakuratan dan validitasnya,” kata Andi Mulhanan.

Kolaborasi dan ketelitian menjadi kunci dalam proses verifikasi. “Kami ingin memastikan distribusi royalti berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Karena itu, verifikasi ini menjadi tahapan penting,” ujarnya.

Wakil Ketua LMKN Pencipta Dedy Kurniadi menambahkan proses verifikasi akan dilakukan oleh tim kerja gabungan LMKN dan WAMI yang mulai bekerja pada Rabu, 12 November 2025. Tim tersebut akan menyempurnakan seluruh data sebelum sebagian dana itu dikembalikan kepada WAMI untuk didistribusikan kepada pihak yang berhak.

Komisioner LMKN Ahmad Ali Fahmi menjelaskan pengelolaan royalti, termasuk dana unclaimed, telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

“Semua data dan sebagian dana yang diserahkan WAMI akan diverifikasi terlebih dahulu oleh LMKN. Setelah dinyatakan lengkap dan valid, dana itu akan dikembalikan ke WAMI untuk kemudian didistribusikan kepada para pencipta lagu dan pemilik hak terkait,” jelas Fahmi.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan nilai perolehan royalti yang sesungguhnya, periode perolehan, potongan biaya-biaya, serta keabsahan data penerima hak yang berhak menerima royalti.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng. Dalam pertemuan tersebut, CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengemban tugas dalam mengawal regulasi, khususnya terkait dengan Hak Cipta dan menerapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional. "'Namun masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trush issue. Ini yang akan kita benahi," katanya, Senin (3/11/2025).

Prinsipnya, kata dia, LMK harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusi kepada pihak pemilik hak cipta dan pihak terkait sehingga tidak ada lagi komplain seperti yang terjadi sebelumnya.



Direktur Regional Asia Pacific CISAC Benyamin mengatakan Indonesia memiliki peran yang penting di ASEAN, memiliki banyak talenta dalam dunia seni. Mewakili President CISAC, pihaknya membuka peluang kerja sama kedepannya untuk menciptakan ekosistem musik dan digital yang lebih baik di masa yang akan datang.

“CISAC hadir untuk memberikan pandangan, best practice, dan pengalaman kami sebelumnya untuk dapat dipertimbangkan oleh Menteri Hukum bersama dengan Tim,” ujar Benjamin di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Selanjutnya Direktur Regional CISAC menjelaskan bahwa pihaknya memiliki banyak agenda di Indonesia, tapi salah satu yang paling penting adalah membawa musik Indonesia mendunia.

“Indonesia memiliki talenta seni luar biasa. CISAC siap bekerja sama untuk memperkuat ekosistem musik dan digital Indonesia, dan menegaskan bahwa CISAC tidak memiliki hambatan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia maupun LMK,” ungkap Ben.

Lebih lanjut Direktur Regional CISAC mengatakan, besar harapan CISAC agar Indonesia memiliki aturan yang kuat terkait dengan hak cipta, terutama legislasi resell rights, yang mendorong Indonesia bisa menjadi IP HUB di regional.

Selain itu, isu akan Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi juga menjadi isu penting yang harus difikirkan dalam meyusun revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia. “Isu AI dan Teknologi jangan sampai terabaikan atau dikesampingkan,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Menkum Supratman menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun UU Hak Cipta, dan menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem hak cipta nasional, yang sejalan dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto pada reformasi birokrasi, penataan regulasi, dan transformasi digital nasional.

“Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menegakkan integritas dan transparansi sebagai pondasi untuk memerangi korupsi dan memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tegas Supratman.

Kemudian Menkum menjelaskan usulan Protokol Jakarta. Protokol Jakarta merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global. Indonesia tengah menyiapkan Protokol Jakarta yang akan dibawa ke WIPO. Inisiatif ini mendorong model royalti digital yang adil, transparansi algoritma dan distribusi, perlindungan kreator Global South, dan pembayaran royalti lintas negara yang lebih adil.

“Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia, terutama dari negara berkembang," tegas Supratman.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sistem royalti yang berintegritas, transparan, dan modern, serta mendorong karya Indonesia ke kancah dunia. “Kita membangun ekosistem kreatif yang berkeadilan, kredibel, dan berkelas dunia. Transparansi bukan pilihan — itu fondasi,” pungkas Supratman.

Daftar Isi

• 1. Franchise Gerai Baru
• 2. Franchise Gerai Baru - Konversi
• 3. Franchise Gerai Take Over
• Biaya Royalti Alfamart

Jakarta, CNBC Indonesia - Mini market yang sudah merajalela di berbagai wilayah, seperti Alfamart, membuka peluang untuk kerja sama melalui sistem franchise.

Alfamart menawarkan tiga jenis kerja sama franchise. Mulai dari gerai baru hingga membeli gerai yang telah ada sebelumnya dengan harga yang bervariasi.

Sebelum menjalankan kerja sama franchise, pihak manajemen menentukan sejumlah syarat. Berikut daftarnya:

1. Memiliki minat di industri minimarket

2. Warga Negara Indonesia dengan Badan Usaha (CV, PT, Koperasi, dan Yayasan)

3. Sudah atau akan memiliki lokasi tempat usaha dengan luas area sales minimal 100 m2 (diluar gudang dan ruang administrasi). Total keseluruhan lahan ± 150 m2 s.d. 250 m2.

4. Memenuhi persyaratan perizinan seperti Izin Tetangga, Izin Domisili, SIUP, TDP/NIB, NPWP, NPPKP, STPW, IUTM (berbeda-beda setiap daerah).

5. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di Alfamart.

Bila seluruh syarat telah terpenuhi, pihak manajemen akan menawarkan tiga sistem frenchise, sebagaimana berikut:

1. Franchise Gerai Baru

Kerja sama ini untuk membuka gerai baru. Usulan lokasi berasal dari calon franchise Alfamart. Berikut tahapannya:

- Presentasi awal

- Evaluasi lokasi dan persetujuan

- Presentasi proposal

- Perjanjian kerja sama

- Pembukaan toko

Alfamart juga memiliki berbagai tipe rak dengan besaran dan ukuran tertentu, ini daftarnya:

- Tipe gerai 9 rak (30 m2): Rp300 jt

- Tipe gerai 18 rak (60 m2): Rp350 jt

- Tipe gerai 36 rak (80 m2): Rp450 jt

- Tipe gerai 45 rak (100 m2): Rp500 jt

Modal tersebut sudah mencakup:

- Franchise Fee sebesar Rp45 juta untuk 5 tahun

- Instalasi listrik

- Peralatan gerai dan air conditioner

- Cash register dan sistem informasi ritel

- Shop sign dan pole sign

- Perizinan gerai

- Promosi dan persiapan pembukaan gerai

Perlu diketahui, nilai estimasi investasi tersebut di luar investasi properti dan dapat berubah sesuai kondisi pada saat proses pembukaan gerai.

2. Franchise Gerai Baru - Konversi

Sementara untuk jenis franchise ini diperuntukkan bagi pemilik minimarket lokal atau kelontong untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar. Terdapat dua opsi yang diberikan, yakni:

- Pengakuan barang dagangan milik toko minimarket lokal atau kelontong sebagai barang dagangan untuk stok pembukaan gerai franchise Alfamart

- Rak milik toko minimarket lokal atau kelontong dapat digunakan dan diakui sebagai pengurangan biaya investasi (kriteria rak harus sesuai dengan standar rak gerai Alfamart)

Berikut tahapan kerja sama untuk jenis franchise ini:

- Presentasi awal

- Stock opname 1

- Perjanjian kerja sama

- Stock opname 2

- Pembukaan toko konversi

3. Franchise Gerai Take Over

Terakhir, franchise jenis ini untuk membeli gerai Alfamart yang sudah tersedia sebelumnya. Modal yang dikeluarkan bervariasi, mulai dari Rp 800 juta, yang mencakup:

- Franchise fee sebesar Rp 45 juta untuk 5 tahun

- Sewa lokasi untuk 5 tahun

- Peralatan gerai dan air conditioner (AC)

- Cash register dan sistem informasi ritel

- Shop sign dan pole sign

- Perjanjian gerai

- Goodwill

Adapun tahapan-tahapan dalam kerja sama franchise gerai take over, yaitu:

- Presentasi awal

- Kesepakatan pembelian

- Pemindahan perizinan

- Perjanjian kerja sama

- Take over (mengambil alih)

Biaya Royalti Alfamart

Mereka yang membuka gerai Alfamart akan dikenakan royalti yang dihitung progresif dari penjualan bersih gerai yang bersangkutan dan belum termasuk pajak.

- Penjualan bersih Rp 0 sampai Rp 150.000.000: royalti 0%

- Penjualan bersih Rp 150.000.001 sampai Rp 175.000.000: royalti 1%

- Penjualan bersih Rp 175.000.001 sampai Rp 200.000.000: royalti 2%

- Penjualan bersih Rp 200.000.001 sampai Rp 250.000.000: royalti 3%

- Penjualan bersih Rp 250.000.001 ke atas: royalti 4%

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]