REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peresmian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) merupakan keputusan administratif. Sementara itu, manfaat bagi tata kelola sumber daya alam maupun perekonomian nasional akan sangat bergantung pada kualitas desain kebijakan dan pelaksanaannya.

"Kami tidak memandang DSI sebagai kebijakan yang manfaatnya sudah terbukti, melainkan sebagai kebijakan besar yang masih menyimpan berbagai risiko karena fondasinya belum sepenuhnya disiapkan," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/6/2026) lalu.

Yusuf menyebut banyak aspek mendasar terkait keberadaan DSI yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Dalam melihat DSI, menurut dia, penting untuk membedakan antara tujuan dan instrumen yang digunakan.

"Sejak awal, kami menghargai tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas ekspor komoditas sumber daya alam strategis," ujar dia.

Ia menjelaskan praktik pelaporan volume maupun nilai ekspor yang tidak mencerminkan kondisi riil memang masih menjadi persoalan dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, menurut Yusuf, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan masalah pengawasan, bukan masalah kepemilikan transaksi.

Ia mengatakan penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui perbaikan sistem verifikasi, pelaporan, dan audit atas mekanisme ekspor yang selama ini berjalan tanpa harus mengubah seluruh arsitektur perdagangan menjadi sistem satu pintu yang dikendalikan satu entitas. Karena itu, Yusuf mengapresiasi tujuan kebijakan untuk membenahi tata kelola ekspor SDA, bukan model kelembagaan DSI yang dirancang sebagai pembeli sekaligus penjual tunggal.

"Justru dari sisi tata kelola sumber daya alam, desain tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar," lanjut Yusuf.

Ketika satu entitas menjadi pembeli tunggal di tingkat hulu dan penjual tunggal di tingkat hilir, lanjut Yusuf, produsen kehilangan akses langsung ke pembeli internasional sehingga posisi tawarnya berpotensi melemah. Dalam teori ekonomi industri, struktur seperti ini dikenal sebagai monopsoni, yaitu kondisi ketika hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar.

Yusuf menyampaikan pengalaman berbagai negara yang pernah menerapkan model marketing board menunjukkan struktur semacam ini sering menimbulkan persoalan berupa harga beli yang ditetapkan secara kaku, keterlambatan pembayaran kepada produsen, serta berkurangnya fleksibilitas pelaku usaha untuk memilih pasar yang paling menguntungkan. Menurut dia, risiko tersebut akan lebih berat dirasakan petani sawit maupun pelaku pertambangan skala menengah yang memiliki ruang negosiasi lebih terbatas.

"Dengan demikian, desain DSI belum tentu memperbaiki tata kelola. Yang terjadi justru bisa berupa perpindahan masalah, dari kebocoran transaksi menuju konsentrasi kekuatan pasar pada satu institusi," sambung Yusuf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memulai mengimplementasikan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor satu pintu per 1 Juni 2026. Pada tahap awal, implementasi dilakukan dengan tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

“Implementasi akan berlaku mulai 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Persiapan Operasional PT DSI di Jakarta, Ahad (31/5/2026).

Airlangga menyebut, dalam pelaporannya nanti akan dilayani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam format akses portal Ceisa 4.0. Implementasi tersebut akan dievaluasi dalam tiga bulan ke depan.

“Dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama, dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya,” ujar dia.

Sesuai dengan tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh bakal berlaku paling lambat 1 Januari 2027 mendatang. “Dengan demikian, para pengusaha ataupun para pelaku ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian,” tuturnya.

Airlangga menerangkan, tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy akan menjadi fokus pada tahapan perdana implementasinya. Menurut catatan, ketiga komoditas strategis tersebut menyumbang 66,13 milliar dolar AS atau sebesar 23,4 persen dari total ekspor nasional pada 2025.

“Ini (tiga komoditas strategis) adalah penopang surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 71 bulan berturut-turut, dengan gambaran nilai ekspor batu bara sekitar 24,48 miliar dolar AS, kelapa sawit/CPO sebesar 24,42 miliar dolar AS, kemudian ferro alloy atau besi paduan sebesar 16,49 miliar dolar AS,” terangnya.

Dengan mulainya implementasi badan ekspor satu pintu tersebut, Airlangga berharap kebijakan tersebut menjaga kepastian usaha, arus barang, dan realisasi ekspor. Ia juga menyebut, kontrak-kontrak yang telah berjalan tetap harus dihormati dengan mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya.

“Kebijakan ini menegaskan keadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel, sehingga mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional dan pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara,” jelasnya.