JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengamini usulan penambahan 5.000 personel Satpol PP DKI Jakarta. Rano menyebut penambahan personel akan dilakukan secara bertahap. Dia membandingkan jumlah personel Satpol PP DKI Jakarta dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang berbeda.

Padahal, kata dia, personel itu sama-sama melakukan tugas di area yang sama kendati fungsi dan tugasnya berbeda.

"Bayangkan, Pemadam Kebakaran (Damkar) saja butuh 11.000 personel. Kalau Satpol PP minta (personel tambahan) 5.000 mungkin saja, tapi akan bertahap. Kebutuhan pemadam kebakaran 11.000 itu dihitung berdasarkan luas area dan jumlah penduduk," imbuh Rano.

Rano juga menyinggung tugas-tugas Satpol PP juga merambah hingga ke batas-batas wilayah-wilayah penyangga sekitar DKI Jakarta. Satpol PP juga turut memantau kawasan tersebut.

"Sekarang anda bisa bayangkan, layanan Transjakarta sudah merambah se-Jabodetabek. Berarti dari ujung sana, walaupun bukan teritori Jakarta, pengamanannya kan juga harus dipantau," jelas dia.

Mantan Gubernur Banten itu juga menyinggung unit Satpol PP yang bekerja khusus kawasan pariwisata. Usulan tambahan ini menurutnya pun wajar.

"Kemarin juga di Satpol PP kan ada Satpol PP Pariwisata. Kita kan mau menata Kota Tua. Nanti yang akan berjaga adalah Satpol PP Pariwisata yang humanis, pakaiannya berbeda, dan nanti edukasinya akan kita tambah," ungkap Rano.

Sejalan dengan itu, Rano juga menegaskan mendukung pembangunan Markas Komando Satpol PP DKI Jakarta.

"Harus. Mako itu menjadi prioritas," tandasnya.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengusulkan penambahan jumlah personel menyusul keterbatasan petugas. Usulan ini disampaikan lantaran adanya ketimpangan antara jumlah petugas serta beban kerja masing-masing anggota.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan saat ini anggota Satpol PP dalam satu kelurahan hanya berkisar 7-10 personel. Padahal, tambah dia, pengamanan dan penegakan ketertiban harus berlangsung dalam 24 jam.

"Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas sehingga berdampak pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung masing-masing anggota," ujar Satriadi dalam keterangan tertulis dikutip, Jumat (24/4/2026).

Satriadi menyebut dalam satu kelurahan idealnya ada 18-20 personel agar pembagian sif kerja dan tugas dan fungsi Satpol PP bisakberjalan optimal. Kata dia, beban kerja berlebihan pun bisa dihindari jika jumlah personel yang ada ditambah.

"Namun, kondisi saat ini masih jauh dari standar ideal tersebut," ucapnya.

Ia mengatakan, faktor usia dan kondisi kesehatan tetap menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Saat ini, sebagian anggota bahkan telah berusia di atas 45 tahun, sehingga perlu perhatian dalam pengelolaan beban kerja.

"Memang tidak semua langsung dikaitkan dengan beban kerja, tapi kondisi kekurangan personel berpotensi memperberat tugas anggota di lapangan," lanjut dia.

Satriadi menyebut total anggota Satpol PP di DKI Jakarta saat ini berjumlah sekitar 5.000 orang. Adapun menurutnya diperlukan 10.000 personel agar pekerjaan bisa lebih optimal.

"Usulan tersebut telah disampaikan dan diharapkan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan ke depan," tutup Satriadi.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno setuju dengan usulan pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP DKI Jakarta. Rano menyebut tuntutan pembangunan Mako Satpol PP DKI hal yang wajar melihat tugas dan fungsi penegak Peraturan Daerah (Perda) itu.

"Tuntutan yang wajar sebetulnya. Satpol PP ini kan pelaksana undang-undang dalam penertiban. Mereka pasti punya armada besar. Armada itu bukan hanya kendaraan, tapi juga personelnya," ujar Rano Karno kepada wartawan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

Rano menyinggung keberadaan Mako Satpol PP juga bisa dimanfaatkan menjadi tempat parkir armada sekaligus personel. Sebab, tak jarang para personel Satpol PP DKI Jakarta kerap telantar dan harus memanfaatkan ruas-ruas jalan.

"Misalnya, ada banyak kendaraan armada untuk Satpol PP keliling, bagaimana mereka mau memarkirkannya kalau Makonya tidak punya? Akhirnya terpaksa nongkrong di pinggir jalan. Ya hal-hal seperti itulah (yang harus dibenahi)," ujar Rano.

Menurut dia, keberadaan Mako Satpol PP ini tak berbeda dari perlunya kantor polisi. Rano menyinggung tidak adanya kantor polisi di sejumlah daerah akan disebut aneh.

"Maaf istilahnya, kalau misalnya polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya Mako, itu aneh."

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkap alasannya menggelar acara Halalbihalal bersama warga Jakarta. Kegiatan tersebut digelar di Taman Fatahillah atau kawasan Kota Tua Jakarta, pada Sabtu (11/4/2026) malam.

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menyampaikan bahwa dipilihnya Taman Fatahillah sebagai tempat warga Jakarta berkumpul malam ini, bukan tanpa makna. Menurut Doel, di tempat inilah, sejarah pernah ditulis, dan di tempat ini juga akan kembali menulis ulang masa depan.

"Jakarta adalah kota yang tidak pernah meninggalkan akarnya sebagai kota global yang tetap berbudaya," kata Bang Doel.

Sepanjang tahun ini, Jakarta telah menunjukkan wajahnya sebagai kota yang hidup dalam keberagaman melalui berbagai perayaan lintas agama dan budaya; mulai dari Christmas Carol kolosal, Imlek kolosal, Festival Ogoh-ogoh, hingga Jakarta Bedug kolosal.

"Semua itu bukan sekadar perayaan, melainkan penegasan bahwa Jakarta berdiri di atas fondasi toleransi dan kebersamaan," ujarnya.

Lihat video: Mewah atau Sederhana? Intip Unboxing Isi Bingkisan Halalbihalal Istana yang Viral!



Menurut Doel, dari harmoni inilah lahir sebuah kepercayaan, dan dari kepercayaan ini, Jakarta hari ini bisa diakui sebagai kota teraman nomor dua di kawasan Asia Tenggara.

"Capaian ini tidak lahir dari kebetulan, ini adalah hasil dari kedewasaan kita sebagai warga kota, hasil dari kesadaran kita bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat," katanya.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut banjir, kemacetan, dan kemiskinan masih masalah utama yang terjadi di Ibu Kota. Hal ini disampaikan Doel panggilan Rano Karno ketika memberikan sambutan dalam acara safari ramadan di Masjid Lautze, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Bapak, Ibu sekalian, Jakarta ini cuma tiga intinya: pertama banjir, kedua macet, ketiga kemiskinan kota," kata Rano, Sabtu (21/2/2026).

Hal ini disampaikan Rano sebagai pengingat satu tahun pemerintahan yang dijalani bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Selama satu tahun ini Rano mengakui, belum sepenuhnya menyelesaikan tiga persoalan yang menjadi masalah Jakarta.

"Alhamdulillah kemarin kita merayakan satu tahun kita menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Tentu satu tahun itu belum bisa banyak yang kita bisa lakukan, karena memang Jakarta begitu luas permasalahannya," ucap dia.

Meski hasilnya belum maksimal, Rano menegaskan salah satu persoalan banjir di Jakarta akan menjadi prioritas yang akan ia selesaikan bersama Pramono Anung. Rano menjelaskan program pengendalian banjir Jakarta melalui normalisasi Kali Ciliwung, Kali Krukut dan Kali Cakung Lama.

Lihat video: Menguak Masalah Jakarta yang Bakal Diserbu Pendatang usai Lebaran



"Kemudian tahun ini mungkin baru kita mulai pembangunan disebut normalisasi Kali Ciliwung," ucap dia.

Pemprov DKI Jakarta juga terus menerus melakukan pengerukan sedimen Kali yang ada di Ibu Kota demi menampung debit air ketika hujan.

"Banjir insyaallah, hari pertama saya menjadi Wakil Gubernur, kami melakukan pengerukan sungai dan danau-danau, situ-situ. Karena kita sadar, bayangin Ibu, Bapak, Jakarta ini dilintasi 13 sungai," ucap dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno merespons sikap buruh yang menolak nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 menjadi Rp5,7 juta. Buruh menganggap nilai UMP tersebut belum layak untuk biaya hidup di Jakarta.

Rano menjelaskan nilai kenaikan UMP itu merupakan putusan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, buruh dan pengusaha.Menurutnya pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP telah melalui proses panjang sebelum diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa PTUN, itu mekanisme biasa. Cuman marilah kita duduk bersama," kata Rano, Minggu (28/12).

Ia mengatakan seiring dengan penetapan UMP itu, Pemprov juga memberi banyak subsidi kepada buruh.

Ada setidaknya empat subsidi yang diberikan DKI, yaitu transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan akses air minum melalui PAM Jaya.

"Artinya ini realita yang terjadi, Jakarta duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan, karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada Senin (29/12) dan Selasa (30/12) di Istana Negara, Jakarta.

Aksi tersebut membawa tuntutan penolakan terhadap nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026, tuntutan pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 yang layak di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan buruh menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026. Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan.

Alasan pertama, menurutnya, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Hal itu tercermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang pada 2026 ditetapkan sebesar Rp5,95 juta per bulan.

"Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?" kata Said dalam keterangan tertulis

JAKARTA - Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia kian terbuka lebar. Ini ditandai Bursa Kerja untuk Penyandang Disabilitas lewat program Lintas Mentari 2025 yang diinisiasi Wanita Katolik Republik Indonesia (Wanita Katolik RI) pada Sabtu (6/12/2025).

Kegiatan ini turut didukung MNC Peduli yang sejalan dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas. Berlangsung di Universitas Tarumanagara 2 (Untar 2), Jakarta Barat, acara ini merupakan wujud nyata komitmen dalam memperluas akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas serta mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan inklusif di Indonesia.

Gelaran perdana ini juga mengusung tema “Gunakan Kemampuan dan Talentaku: Aspirasi Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan” menegaskan keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang layak diberdayakan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku salut dengan antusiasme para peserta. Meski baru pertama digelar, dia menilai kehadiran mereka menjadi bukti semangat para peserta dalam bersaing di dunia profesional.

"Alhamdulillah DKI sudah melangkah jauh membuka job fair untuk saudara-saudara kita. Kemarin Pak Gubernur membuka kegiatan job fair di TIM dan kita menerima hampir 150 orang dan mereka sudah bekerja di beberapa BUMD," ujar Rano.

Pihaknya akan memberi dukungan penuh terhadap job fair bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. "Tadi Ibu Elly sebagai Ketua menyampaikan Bang ini langkah pertama, saya bilang wah langkah pertama tapi pengunjungnya sudah banyak, kita akan dukung," katanya.

Pemerintah juga harus hadir mendukung lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk penyandang disabilitas, Rano menekankan pentingnya penempatan khusus untuk memaksimalkan kemampuan calon pekerja.

“Jadi, ini adalah hak bagi saudara kita bahwa mereka juga berhak bekerja, tinggal masalah nanti kita tempatkan di mana, itu memerlukan penempatan khusus," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno bersama Wali Kota Jakarta Selatan M Anwar melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Pusat Kajian Islam Asia Tenggara di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2025). Pembangunan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Rano menjelaskan sosok Gus Dur merupakan tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, pembangunan Pusat Kajian Islam ini menjadi kelanjutan cita-cita besar Gus Dur yang selalu mengedepankan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam perjuangannya.

“Melalui pusat kajian ini, kami berharap lahir ruang belajar yang terbuka bagi masyarakat, khususnya generasi muda untuk meneliti dan mengembangkan pemikiran Islam yang moderat, inklusif, dan berakar pada kebudayaan Nusantara sekaligus mampu menjangkau dinamika Asia Tenggara dan dunia,” ujar Rano.

Pemprov Jakarta menyambut baik dan mendukung penuh pembangunan Pusat Kajian Islam baik melalui fasilitasi perencanaan dan perizinan maupun melalui sinergi dalam pengembangan literasi dan ekosistem pengetahuan di Jakarta.

“Saya sudah menugaskan Wali Kota Jakarta Selatan agar DKI siap membantu bila dibutuhkan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai generasi penerus dan umat Islam. Karena pusat kajian ini nantinya akan menjadi tempat belajar yang juga menarik pengunjung dari berbagai negara di Asia Tenggara. Kami siap memberikan dukungan semaksimal mungkin agar pembangunan ini dapat terwujud,” ungkapnya.

Bang Doel menambahkan karena menjadi tempat pengembangan ilmu keislaman di kawasan Asia Tenggara, Pemprov Jakarta akan memperhatikan akses transportasi menuju lokasi agar memudahkan masyarakat untuk berkunjung.

“Tadi, saya menanyakan kepada Pak Wali Kota, apakah rute JakLingko sudah menjangkau wilayah ini. Ternyata baru sampai di depan, tapi belum berbelok ke sini. Nanti rutenya akan disempurnakan supaya masyarakat lebih mudah mengakses kawasan ini. Jika memang belum masuk dalam jalur JakLingko, saya minta rutenya segera diperluas agar bisa menjangkau lokasi ini,” ujar Rano.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah intensif proyek pembangunan transit on development (TOD) di berbagai titik di Jakarta, di antaranya Kota Tua. Salah satu langkah penting dalam transformasi Kota Tua adalah pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota Tua).

Rute tersebut melewati banyak bangunan cagar budaya, seperti Gedung Sarinah, Museum Bank Indonesia, Gedung Chandranaya, Pantjoran Tea House, Museum Bank Mandiri, Tugu Jam Thamrin, dan Stasiun Jakarta Kota (BEOS).

"Perpanjangan jalur MRT Utara-Selatan menuju kawasan Kota Tua ini bukan hanya persoalan mobilitas, tapi juga simbol-simbol masa depan dapat tiba di tempat-tempat yang dahulu menjadi titik bersejarah," kata wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Museum Mandiri, Jakarta Barat, Selasa (21/10/2025).

Pembangunan TOD di Kota Tua membuktikan pertumbuhan dan pelestarian dapat berjalan berdampingan. Bersamaan dengan implementasi strategi TOD, Pemprov DKI akan melakukan revitalisasi melalui pemanfaatan kembali bangunan lama (adaptive reuse), penciptaan ruang-ruang kreatif, serta penerapan desain kota yang terintegrasi.

"Di tengah transformasi Jakarta menuju kota yang berkelanjutan, inklusif, dan terkoneksi, kami berupaya mewujudkan pembangunan TOD di kawasan cagar budaya Kota Tua," kata Rano.

Ia berharap, langkah ini akan menjadikan Kota Tua sebagai kawasan dinamis yang mendongkrak ekonomi lokal dan industri kreatif.

"Kita ingin kawasan ini tumbuh sebagai ruang hidup yang kreatif dan berkarakter. Namun seluruh langkah harus lahir dari pandangan yang utuh, dari kolaborasi yang mendengar, bukan dari keputusan yang berjalan sendiri. Dengan demikian, kita dapat merawat kota tua bukan hanya sebagai landscape sejarah," sebut Rano.

Foto: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Museum Mandiri, Jakarta Barat, Selasa (21/10/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Museum Mandiri, Jakarta Barat, Selasa (21/10/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggulirkan rencana pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD). Kali ini, Pasar Baru jadi salah satu titik yang akan masuk dalam pengembangan TOD selanjutnya.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, kawasan Pasar Baru, bersama beberapa titik lain seperti Dukuh Atas, sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari jaringan TOD Jakarta.

"Waduh, ada beberapa, Dukuh Atas. Misalnya Pasar Baru itu juga menjadi kawasan TOD semua," kata Rano kepada CNBC Indonesia di Museum Mandiri, Jakarta Barat, Selasa (21/10/2025)

Meski demikian, Ia tidak menjelaskan secara rinci bakal tersambung ke mana TOD Pasar Baru nantinya. Namun dari rencana proyek MRT East-West, TOD ini kemungkinan bakal terhubung antara Stasiun Senen, Kwitang atau Kebon Sirih.

Di sisi lain, Rano menegaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap untuk menghindari kemacetan parah akibat pengerjaan proyek secara serentak di seluruh titik.

"(Perencanaan saat ini tahap apa?) Oh, tentu tentu general-nya iya, tapi kan kita fokus satu per satu, kan," kata Rano.

Seperti diketahui, saat ini ada beberapa pengerjaan galian proyek air di banyak titik di Jakarta. Proyek itu kerap menimbulkan kemacetan pada pengerjaannya.

"Ini kita satu per satu ini selesai, karena ya kita bikin galian PAM aja macet se-Jakarta kalau kita bikin serentak, lebih repot," sambungnya.

Pemprov DKI memang tengah gencar menata kota berbasis integrasi transportasi publik. Kawasan TOD dirancang agar masyarakat semakin mudah mengakses moda transportasi massal seperti MRT, LRT, TransJakarta, hingga KRL, sekaligus mendorong pola hidup lebih ramah lingkungan.

Jika tak ada aral melintang, pengembangan TOD di Pasar Baru bisa menjadi penopang baru aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di Jakarta Pusat, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat niaga tertua di ibu kota.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]