IDXChannel – Wacana warga negara asing (WNA) menjadi direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya tidak dipandang semata dari sisi kewarganegaraan, melainkan dari aspek tata kelola dan reformasi struktural di tubuh BUMN.

Hal ini dikatakan ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Menurutnya, keputusan pemerintah yang membuka peluang bagi ekspatriat memimpin BUMN harus dilihat secara proporsional sebagai upaya memperkuat kompetensi dan memperkaya perspektif, bukan sebagai solusi tunggal memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah.

“Inti persoalannya bukan paspor (WNA), melainkan tata kelola, budaya organisasi, dan insentif. Retorika yang menempatkan WNA sebagai juru selamat justru menutupi akar masalah sebenarnya,” kata Achmad dalam analisis tertulis berjudul WNA Menjadi Direktur BUMN: Debat Kompetensi vs Tata Kelola, dikutip Selasa (21/10/2025).

Achmad menambahkan, tantangan utama BUMN bukanlah kekurangan talenta, melainkan struktur insentif yang keliru dan budaya proteksi yang membuat kegagalan jarang mendapat sanksi. Dia mengibaratkan BUMN sebagai pasien yang sakit bukan karena genetika, tetapi karena pola hidup yang salah, seperti model bisnis yang tidak efisien, minim inovasi, dan tata kelola yang lemah.

"Mengganti dokter lokal menjadi dokter asing tanpa memperbaiki pola hidup tidak akan menyembuhkan pasien. Begitu pula mengganti direksi dengan WNA tanpa membenahi struktur dasar tidak akan menyembuhkan BUMN," katanya.

Achmad menyoroti bahwa program transformasi BUMN 2019–2021 sebenarnya telah membawa hasil positif, di mana pendapatan tumbuh 18,8 persen dan laba konsolidasi melonjak lebih dari delapan kali lipat, dari Rp13 triliun menjadi Rp124,7 triliun.

Namun, ia mengingatkan bahwa hanya segelintir BUMN besar yang menyumbang mayoritas dividen negara, sementara ratusan lainnya masih menjadi beban akibat lemahnya manajemen dan ketergantungan pada proteksi.

"Masalah utama BUMN adalah struktur insentif dan budaya proteksi yang membuat kegagalan jarang dihukum, bukan minimnya talenta," kata dia.

Terkait penunjukan dua ekspatriat di Garuda Indonesia pada 2025, Achmad menilai langkah tersebut wajar selama disertai dengan target kinerja yang jelas dan transparansi publik.

"Penunjukan mereka hendaknya dipandang sebagai upaya memperoleh keahlian spesifik, bukan solusi universal. WNA tidak otomatis lebih bebas korupsi; tanpa tata kelola kuat, siapa pun bisa terseret praktik buruk," kata dia.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penunjukan direksi, agar publik dapat menilai efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam pandangannya, reformasi BUMN ke depan harus berfokus pada perbaikan insentif, peningkatan kompetisi, dan penguatan tata kelola.

Langkah konkret yang disarankan Achmad antara lain memperkuat dewan komisaris dan audit independen, mengembangkan sistem pelaporan anonim, serta meningkatkan transparansi dalam pengadaan.

Dia juga mendorong agar penugasan sosial BUMN dikompensasi secara adil dan remunerasi direksi dihubungkan dengan capaian kinerja.

“Menarik talenta asing tanpa mengubah tata kelola hanya mengganti pemain tanpa mengubah permainan. Hanya dengan reformasi insentif dan sistem pengawasan yang kuat, BUMN dapat bertransformasi dari beban menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Achmad.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - China berkomitmen untuk mendukung kereta cepat Whoosh di Indonesia, di tengah tantangan keuangan dan masalah utang.

"Sejak peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung dua tahun lalu, kereta api tersebut telah menjalankan operasi yang aman, lancar, dan tertib," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun kepada wartawan di Beijing, dilansir dari Anadolu Agency pada Selasa (21/10/2025).

"Kereta api ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api," kata Guo.

Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi utang proyek Whoosh. Beberapa opsi sedang digodok untuk menyelesaikan isu tersebut.

"Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil," kata Guo.

"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan ini," ujarnya.

Bank Pembangunan China mendanai sekitar 75 persen dari total biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nilainya mencapai USD7,3 miliar.

Whoosh resmi beroperasi pada Oktober 2023. Ini merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani kesepakatan mineral tanah jarang dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Dilansir dari AFP pada Selasa (21/10/2025), kesepakatan tersebut ditandatangani saat Trump menerima Albanese di Gedung Putih.

Selama pertemuan, kedua pemimpin membahas manuver China di Asia Pasifik yang dianggap semakin agresif.

China merupakan produsen utama mineral tanah jarang. Beijing baru-baru ini membatasi ekspor komoditas penting tersebut sebagai balasan atas serangan ekonomi AS.

Australia merupakan sekutu dekat AS, meskipun juga banyak berdagang dengan China.

Albanese mengatakan, kesepakatan mineral tanah jarang ini akan menghasilkan proyek senilai USD8,5 miliar atau sekitar Rp140 triliun di Australia.

Australia memiliki cadangan lithium, kobalt, dan mangan serta logam tanah jarang yang melimpah. Mineral-mineral tersebut merupakan bahan baku berbagai produk, mulai dari chip semikonduktor hingga perangkat keras pertahanan, mobil listrik, dan turbin angin. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh tidak boleh menghambat rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Menurutnya, pemerintah secara kolektif telah berkoordinasi dalam upaya menyelesaikan utang Whoosh yang mencekik. Dia juga menuturkan, saat ini pemerintah tengah membahas restrukturisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh Whoosh.

"Utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya," ujarnya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip pada Selasa (21/10/2025).

AHY menjelaskan, pemerintah masih mengkaji berbagai opsi penyelesaian dan skema pendanaan yang paling tepat dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melihat potensi peran Danantara sebagai holding BUMN yang menaungi proyek tersebut, serta kemungkinan dukungan dari Kementerian Keuangan.

"Masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya," kata dia.

Lebih lanjut, AHY menegaskan, pemerintah menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keputusan akhir restrukturisasi dan arah proyek kereta cepat nasional.

"Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya," ujar AHY.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara menyoal kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya.

Dia menyebut, meski proyek itu masuk dalam rencana pengembangan konektivitas nasional, pembahasannya belum dilakukan secara khusus oleh pemerintah.

"Belum dibahas secara khusus, tapi yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional," kata AHY saat dijumpai usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

AHY menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan kereta cepat, tetapi juga pada peningkatan efisiensi dan peran strategis sistem perkeretaapian secara keseluruhan. Termasuk di antaranya memperluas jaringan dan menghidupkan kembali jalur-jalur lama yang masih potensial.

"Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia barang dan jalan," kata dia.

Lebih jauh, AHY menekankan bahwa fungsi kereta api tidak semata untuk transportasi penumpang, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat logistik nasional.

“Banyak fungsi kereta lainnya, termasuk untuk logistik, untuk barang-barang. Ini yang terus kami kembangkan juga. Tidak spesifik harus bicara kereta cepat saja, tapi juga reaktivasi kereta-kereta yang sudah cukup lama perlu kita optimalkan fungsinya,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah wajib pajak yang tergolong sangat kaya (crazy rich) di Indonesia meskipun terjadi perlambatan ekonomi.

Hal ini terlihat dari naiknya kontribusi dan jumlah wajib pajak yang dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi sebesar 35 persen.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, Yon Arsal, mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh 35 persen dikenakan bagi wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun.

"Dibanding tahun 2023 yang lalu, jumlah yang menyampaikan dengan tarif PPH 35 persen itu naik hampir 10 persen. Jadi baik dari segi jumlah ataupun kontribusinya juga meningkat dengan cukup signifikan," ungkap Yon Arsal di media briefing DJP, Senin (20/10/2025).

Meskipun terjadi peningkatan, Yon Arsal menekankan angka pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan total kekayaan sesungguhnya dari para crazy rich tersebut.

Itu karena perhitungan PPh 35 persen hanya berlaku untuk penghasilan yang bersifat aktif, seperti gaji dan sejenisnya.

Penghasilan dari aset investasi yang umumnya dimiliki oleh orang kaya dikenakan pajak dengan skema final, sehingga tidak tercakup dalam perhitungan PPh aktif.

"Kita tahu bahwa orang-orang sebagai besar orang kaya itu juga tidak punya penghasilan sifatnya teratur seperti tadi. Kan ada penghasilan dari deposito, ada penghasilan dari aset tanah dan bangunan, ada penghasilan dari kripto, ada penghasilan dari dividen. Nah ada yang semuanya itu sebagai besar dikenakan pajak yang sifatnya final," jelas Yon.

"Nah yang ditanya tadi itu pasal tarif 35 persen itu kan penghasilan yang sifatnya aktif itu gaji dan sejenisnya," imbuhnya.

Sebagai informasi, UU HPP membagi tarif PPh menjadi lima lapisan: 5 persen (Rp 0-60 juta), 15 persen (Rp 60 juta-Rp 250 juta), 25 persen (Rp 250 juta-Rp 500 juta), 30 persen (Rp 500 juta-Rp 5 miliar), dan 35 persen (di atas Rp 5 miliar). Sebelum UU HPP, lapisan tarif PPh tertinggi hanya mentok pada 30 persen.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyatakan, sebagai pengelola 24 persen blok minyak dan gas di Indonesia, PHE berkontribusi signifikan terhadap produksi migas nasional.

PHE mencatatkan produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Jumlah ini terdiri dari produksi minyak 556 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2,8 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

“Subholding Upstream Pertamina tidak hanya menjaga stabilitas produksi migas nasional, tetapi juga melakukan ekspansi, inovasi serta transformasi menuju operasi yang lebih berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional,” kata Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Hermansyah Y Nasroen dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Pencapaian produksi hingga Agustus 2025 ini didukung oleh peningkatan aktivitas hulu yang masif, tercermin dari berbagai indikator operasional utama. Subholding Upstream mencatatkan realisasi pengeboran eksploitasi 580 sumur, kegiatan workover 836 sumur dan kegiatan well services 25.514 sumur.

Tidak hanya produksi, Subholding Upstream juga agresif memperkuat cadangan untuk mendapat sumber daya energi baru, baik melalui kegiatan Survei Seismik 3D sepanjang 652 kilometer persegi (km2) maupun pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 15 sumur.

Hasilnya, Subholding Upstream mendapat tambahan sumberdaya 2C (contingent resources) dengan realisasi 2C Validation sebesar 804 juta barel setara minyak (MMBOE) dan menambah cadangan terbukti (P1) migas sebesar 105 juta barel setara minyak (MMBOE).

Hermansyah menyampaikan, pencapaian ini tidak lepas dari strategi optimasi portofolio, akselerasi pengeboran, serta implementasi teknologi untuk meningkatkan recovery factor lapangan existing. Dengan strategi tersebut, PHE menegaskan perannya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus kontributor signifikan dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Produksi dan cadangan migas nasional akan semakin kuat dengan tuntasnya proyek strategis Subholding Upstream Pertamina antara lain pengembangan Stasiun Pengumpul Akasia Bagus (SP ABG) EP, Proyek Sisi Nubi, Proyek CEOR lapangan minas di Area A Stage-1 dan proyek Lapangan OO-OX PHE ONWJ.

"Kami berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan produksi berkelanjutan, sekaligus memastikan aspek keselamatan dan lingkungan tetap menjadi prioritas utama," katanya.

Secara masif, PHE juga melakukan evaluasi atas peluang new venture dengan mempertajam peluang inisiasi potensi eksplorasi baru. Ke depannya dengan kegiatan yang masif dan agresif, melalui beberapa kegiatan joint study dan project new venture yang sedang berlangsung dan diproyeksikan akan menambah portofolio wilayah kerja eksplorasi baru di Subholding Upstream Pertamina.

Dia menambahkan, sebagai Subholding Upstream Pertamina terus berkomitmen mendukung Program Asta Cita dengan mengedepankan target swasembada energi nasional sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kontribusi PHE sebagai perusahaan hulu migas andalan nasional yang memprioritaskan ketahanan energi, ketersediaan dan keberlanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina melalui Subholding Upstream berkomitmen meningkatkan produksi melalui berbagai inovasi dan pengembangan lapangan-lapangan migas.

"Dukungan Pertamina dalam ketahanan energi nasional tercermin kuat dari langkah PHE. Capaian-capaian PHE semakin memperkuat peran Pertamina sebagai kontributor utama suplai minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Fadjar.

PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pihaknya akan melakukan konsolidasi besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lima tahun ke depan.

Dari total sekitar 1.044 entitas BUMN yang ada saat ini, jumlahnya ditargetkan berkurang menjadi 230 hingga 340 perusahaan.

“Kita pun ingin membuat ini efektif, efisien, dari seribu kita sudah review, mungkin arahnya hanya sampai 230–340 BUMN nantinya, lima tahun ke depan,” ujar Rosan dalam HIPMI-Danantara Business Forum di Jakarta, Senin (20/10).

Rosan menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset BUMN.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar pengurangan jumlah BUMN, tetapi perbaikan kualitas dan nilai tambah yang dihasilkan.

"Kita bukan bicara soal angka, tapi bicara soal kualitas," katanya.

Menurut Rosan, saat ini Danantara telah mengidentifikasi seluruh portofolio BUMN di bawah pengelolaannya yang mencakup 12 sektor industri.

Dari hasil pemetaan tersebut, Danantara mengkaji sektor-sektor yang dapat digabungkan atau dioptimalkan untuk memperkuat struktur bisnis nasional.

"Buat kita (Danantara) yang paling penting adalah kita konsolidasikan, kita optimalisasi aset, kita create more value,” ujar Rosan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Morgan Stanley mengatakan Federal Reserve (The Fed) berpeluang memangkas suku bunga pada akhir Oktober di tengah penutupan pemerintah atau government shutdown Amerika Serikat (AS).

Penutupan pemerintah AS telah menghentikan aliran dana hingga menunda rilis data ekonomi penting terkait lapangan kerja dan inflasi. Tetapi hal itu kemungkinan besar tidak akan menghentikan The Fed untuk kembali memangkas suku bunga menurut para ekonom Morgan Stanley dalam sebuah catatan terbaru.

"[Jika] risiko penurunan lapangan kerja membenarkan kalibrasi ulang sikap kebijakan The Fed pada September, dan kondisinya tidak berubah, maka bias pelonggaran tetap berlaku. Kita akan memperkirakan penurunan suku bunga kebijakan bulan ini," kata para ekonom seperti dilansir dari Investing, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, para pejabat The Fed, termasuk Ketua Jerome Powell dan Gubernur Christopher Waller, terus menunjukkan keyakinan dalam penilaian mereka terhadap perekonomian meskipun terdapat angka-angka yang hilang akibat penutupan pemerintah Washington.

Powell mengatakan pekan lalu bahwa "prospek lapangan kerja dan inflasi tampaknya tidak banyak berubah sejak pertemuan pada September, empat minggu lalu," tambah para ekonom, seraya menyebutkan kondisi ketenagakerjaan yang masih lemah sebagai alasan risiko penurunan yang berkelanjutan.

Bank tersebut memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin bulan ini, diikuti oleh pemangkasan berikutnya pada Desember. Sehingga suku bunga dana federal turun ke kisaran 2,75 persen hingga 3 persen pada pertengahan 2026.

Bahkan tanpa data terperinci yang biasanya memandu kebijakan moneter, Morgan Stanley menyimpulkan bahwa: “The Fed melihat cukup banyak data selama musim panas untuk meyakinkan bahwa sikapnya terlalu ketat," saran Morgan Stanley.

Hal itu menyiratkan bahwa tidak ada data yang hilang yang akan menggagalkan langkah selanjutnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat adanya peningkatan signifikan pada jumlah wajib pajak yang tergolong sangat kaya (crazy rich) di Indonesia meskipun terjadi perlambatan ekonomi.

Hal ini terlihat dari naiknya kontribusi dan jumlah wajib pajak yang dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) tertinggi sebesar 35 persen.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, Yon Arsal, mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh 35 persen dikenakan bagi wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun.

"Dibanding tahun 2023 yang lalu, jumlah yang menyampaikan dengan tarif PPH 35 persen itu naik hampir 10 persen. Jadi baik dari segi jumlah ataupun kontribusinya juga meningkat dengan cukup signifikan," ungkap Yon Arsal di media briefing DJP, Senin (20/10/2025).

Meskipun terjadi peningkatan, Yon Arsal menekankan angka pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan total kekayaan sesungguhnya dari para crazy rich tersebut.

Itu karena perhitungan PPh 35 persen hanya berlaku untuk penghasilan yang bersifat aktif, seperti gaji dan sejenisnya.

Penghasilan dari aset investasi yang umumnya dimiliki oleh orang kaya dikenakan pajak dengan skema final, sehingga tidak tercakup dalam perhitungan PPh aktif.

"Kita tahu bahwa orang-orang sebagai besar orang kaya itu juga tidak punya penghasilan sifatnya teratur seperti tadi. Kan ada penghasilan dari deposito, ada penghasilan dari aset tanah dan bangunan, ada penghasilan dari kripto, ada penghasilan dari dividen. Nah ada yang semuanya itu sebagai besar dikenakan pajak yang sifatnya final," jelas Yon.

"Nah yang ditanya tadi itu pasal tarif 35 persen itu kan penghasilan yang sifatnya aktif itu gaji dan sejenisnya," imbuhnya.

Sebagai informasi, UU HPP membagi tarif PPh menjadi lima lapisan: 5 persen (Rp 0-60 juta), 15 persen (Rp 60 juta-Rp 250 juta), 25 persen (Rp 250 juta-Rp 500 juta), 30 persen (Rp 500 juta-Rp 5 miliar), dan 35 persen (di atas Rp 5 miliar). Sebelum UU HPP, lapisan tarif PPh tertinggi hanya mentok pada 30 persen.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap harmonis.

Hal ini disampaikan Purbaya kepada awak media yang mengonfirmasi dirinya dan Luhut terlihat tidak saling sapa saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, momen tidak saling sapa tersebut terjadi semata karena posisi tempat duduk yang berjauhan.

Dalam sidang tersebut, Luhut diketahui duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara di sisi kanannya terdapat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Kan jauh berapa kursi, masa 'Pak Luhut, Pak Luhut!' (gestur memanggil dari jauh),” kata Purbaya. Dengan penegasan tersebut, Purbaya menepis spekulasi adanya ketegangan dengan Luhut.

Sebelumnya, hubungan antara keduanya sempat menjadi sorotan publik menyusul perbedaan pandangan dalam proyek family office yang digagas pemerintah.

Luhut diketahui mengusulkan agar pemerintah menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun setiap tahun ke Indonesia Investment Authority (INA) untuk memperkuat pendanaan proyek strategis nasional (PSN).

Dia menilai dana tersebut bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Namun, Purbaya menolak penggunaan dana tersebut tanpa pengawasan ketat. Dia menegaskan dana pemerintah harus diarahkan ke sektor riil yang produktif, bukan sekadar diinvestasikan dalam instrumen obligasi.

“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya, dikutip pada Sabtu (18/10/2025).

Dia juga menilai lembaga seperti INA dan Danantara seharusnya lebih aktif menarik investasi asing ketimbang bergantung pada dana domestik.

“INA itu sovereign wealth fund, jadi seharusnya mengundang investor asing, bukan hanya mengandalkan dana dalam negeri,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) Titan yang digarap oleh Zhejiang Huayou Cobalt bersama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) segera memasuki tahap groundbreaking.

Dia menegaskan pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian kerja sama antara Antam dan Huayou sebagai mitra utama dalam proyek tersebut.

“Titan ini kita lagi dorong untuk percepatan kerja sama antara Antam sama Huayou, lagi menyelesaikan perjanjian,” kata Yuliot usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut dia, penyelesaian perjanjian tersebut menjadi langkah penting sebelum proyek memasuki tahap konstruksi.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai, kita dorong bagaimana groundbreakingnya,” tambah Yuliot.

Untuk diketahui, proyek Titan merupakan bagian dari agenda besar hilirisasi mineral nasional, yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Proyek ini menjadi kelanjutan dari investasi besar sebelumnya, yakni proyek baterai CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) yang telah lebih dulu melakukan groundbreaking.

Sebelumnya, proyek Titan sempat mengalami penundaan dari rencana semula yang dijadwalkan melakukan seremoni groundbreaking pada September 2025.

Dengan nilai investasi mencapai USD8 miliar atau sekitar Rp132,6 triliun, proyek ini ditargetkan beroperasi pada akhir 2027.

Proyek Titan diharapkan mampu menjadikan Indonesia salah satu pemain utama dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

(Febrina Ratna Iskana)