IDXChannel - Industri otomotif memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap PDB dan peran lainnya yang menghasilkan multiplier effect yang luas.

Hal ini tertuang dalam tinjauan dan analisis Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan II-2025.

Laporan dengan topik “Peran Strategis Industri Otomotif Indonesia Segmen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Mobil): Kontribusi, Tantangan, dan Peluang Pertumbuhan di Tengah Dinamika Ekonomi ini, tren pertumbuhan industri otomotif menunjukkan pola yang cukup fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir.

"Di tengah dinamika pertumbuhan domestik yang fluktuatif, posisi Indonesia dalam lanskap industri otomotif global justru menunjukkan tren semakin menguat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Minggu (12/10/2025).

Dian menambahkan, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemain strategis dalam industri otomotif global dengan masuk dalam jajaran 15 besar produsen kendaraan dunia.

Industri otomotif Indonesia ini berkompetisi dengan negara-negara yang telah lama mendominasi industri otomotif global pada tahun 2024.

"Sinergitas yang solid antara industri otomotif, lembaga keuangan, dan pemerintah dapat mengubah arah masa depan industri otomotif Indonesia dari tantangan menjadi peluang pertumbuhan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.

Hal ini dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut IMF menilai Indonesia sebagai salah satu bright spot di tengah perubahan struktural yang melanda perekonomian dunia, termasuk pergeseran geopolitik, kemajuan teknologi, serta dinamika demografi global.

“IMF memandang Indonesia sebagai bright spot di tengah ketidakpastian global. Reformasi kelembagaan, pembentukan Danantara, hilirisasi SDA, dukungan likuiditas, optimalisasi generasi muda, serta keberhasilan meredam keresahan publik merupakan kunci keberhasilan,” kata Purbaya lewat unggahan di akun resmi Instagram @menkeuri, Minggu (12/10/2025).

Menurut IMF, sejumlah negara kini menghadapi lonjakan utang publik dan meningkatnya aspirasi generasi muda terhadap kesempatan kerja, namun Indonesia dinilai mampu menghadapi tantangan tersebut dengan baik.

IMF memandang reformasi kelembagaan, pembentukan lembaga pengelola investasi Danantara, hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta kebijakan dukungan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Selain itu, keberhasilan pemerintah meredam keresahan publik serta kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga disiplin fiskal turut menjadi nilai tambah dalam kepemimpinan ekonomi Indonesia.

“Indonesia dinilai resilien dan berpeluang besar mencapai pertumbuhan tinggi. Fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten dijaga, serta sektor swasta yang adaptif dan tangguh menjadi faktor kunci,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia juga menyoroti peran swasta yang semakin diperkuat melalui belanja fiskal yang efektif, pemberian insentif usaha, serta percepatan deregulasi.

Purbaya menambahkan, basis uang (base money) tumbuh sekitar 13 persen secara tahunan (yoy) pada September 2025, antara lain karena penempatan Rp200 triliun dana negara berbunga rendah di bank-bank Himbara.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi cash management untuk menjaga likuiditas kas negara agar tetap aman sesuai prinsip disiplin fiskal, namun tetap produktif mendorong perekonomian.

Purbaya menegaskan, prioritas jangka pendek pemerintah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mengembalikan sentimen positif publik.

“Keyakinan publik terus dibangun, terutama generasi muda terhadap lapangan kerja dan masa depan ekonomi,” kata Purbaya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memamerkan salah satu capaian di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait capaian lifting minyak yang akhirnya mencapai target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bahlil mengatakan, lifting minyak di Indonesia telah berhasil mencapai target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Capaian ini sekaligus menjadi kali pertama lifting minyak di Indonesia melampaui target APBN sejak 2008.

"Lifting kita di 2024 itu 580 ribu barel per day. Sementara target APBN di 2024 adalah sekitar 600 sampai 605 ribu barel per day. Jadi dari 2008 sampai dengan 2024 target APBN itu tidak pernah kita capai di dalam lifting," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Pada Juni 2025, kata dia, lifting minyak mencapai angka 608 barel per hari. Capaian peningkatan lifting ini dinilai berkontribusi dalam pengurangan impor minyak mentah, meksi jumlahnya belum cukup signifikan.

Sebab, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan sejak 1998 hingga saat ini, di samping permintaan yang terus mengalami peningkatan.

"Di 2025 target kita APBN 605 ribu barel per day. Dan saya janji kepada Bapak-Ibu semua karena ini sudah masa bulan Oktober atas perintah Bapak Presiden insyaallah target lifting 2025 akan tercapai di dalam APBN," kata Bahlil.

Dia juga menceritakan, sebelum era reformasi, lifting minyak Indonesia sempat mencapai 1,5 juta barel per hari dengan konsumsi 500 ribu barel per hari. Alhasil, Indonesia mengalami era kejayaan minyak dan gas (migas) lewat ekspor dan berkontribusi terhadap 40 persen penerimaan negara.

Sementara saat ini, posisi produksi dan konsumsi minyak berbanding terbalik. Kebutuhan minyak per hari diperkirakan tembus 1 juta barel, di samping produksi harian yang terus menyusut menjadi 580 ribu barel pada 2024.

Maka itu, Bahlil menerangkan, dalam mewujudkan kemandirian energi, telah disusun beberapa strategi untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 40 ribu sumur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun hanya sekitar 16.700 sumur yang yang memproduksi minyak.

Bahkan, sebagian besar dari sumur-sumur tersebut merupakan bekas peninggalan Belanda yang saat ini sudah tidak lagi produktif menghasilkan minyak. Bahlil menyebut peningkatan produksi minyak dapat dilakukan dengan tiga cara yakni penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), pembangunan sumur eksplorasi, dan reaktivasi sumur idle.

"Target Bapak Presiden, di 2029-2030, lifting kita harus mencapai 900-1 juta barel per day. Itu target. Maka kami bekerja keras betul," ujar Bahlil.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerima komitmen investasi yang dituangkan dalam bentuk MoU sebesar Rp278 triliun dari pagelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan komitmen investasi tersebut mencakup sektor energi bersih, kelautan, karbon, kehutanan, dan infrastruktur hijau.

Dia menambahkan, MoU yang telah ditandatangani dalam ISF 2025 mencakup berbagai bentuk kerja sama, mulai dari kesepakatan kemitraan strategis, pemberian hibah, hingga komitmen investasi baru.

Bagian investasi menjadi aspek penting karena tidak hanya menunjukkan besaran nilai, tetapi juga komitmen nyata dunia usaha terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung.

"Namun bukan berarti seluruh Rp200 triliun ini akan diinvestasikan pada tahun ini, jelas tidak. Artinya ini menunjukkan komitmen mereka bisa kita anggap sebagai output dari kegiatan ISF 2025," kata Nurul dalam keterangan resmi, Minggu (12/10/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin menambahkan setidaknya ada 13 MoU yang ditandatangani pada ISF 2025.

Komitmen tersebut tidak hanya berasal dari perusahaan nasional dan global, tetapi juga melibatkan lembaga keuangan internasional, mitra pembangunan, serta pemerintah pusat dan daerah.

"Penandatanganan 13 MoU di kegiatan ISF 2025 kami harapkan akan berdampak langsung bagi pencapaian transisi energi bersih dan ekonomi rendah karbon Indonesia," kata dia.

Berikut adalah daftar lengkap dan konteks dari masing-masing MoU yang ditandatangani pada ISF 2025:

1. Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO)

- Pihak penandatangan: Kemenko Infrastruktur, ADB, KIAT
- Pembentukan kantor fasilitasi proyek infrastruktur strategis dengan dukungan teknis dan keuangan dari mitra internasional.
- Komitmen mendukung realisasi investasi infrastruktur senilai USD 11 miliar.

2. Indonesia Incorporated on Seaweed – Advancing a Sustainable Blue Economy

- Pihak penandatangan : Conservation International, Konservasi Indonesia, APINDO, dan Standard Chartered
- Fokus pada pengembangan industri rumput laut berkelanjutan yang mendukung ekonomi biru, restorasi laut, dan inklusi ekonomi pesisir.

3. Standby Trade & Loan Facility untuk Proyek Pembangkit Panas Bumi Dieng 2

- Pihak penandatangan: PT Bank Negara Indonesia (BNI) & PT Geo Dipa Energi
- Dukungan pembiayaan bagi pengembangan energi panas bumi untuk mempercepat transisi energi bersih nasional.

4. Net Zero Advisory & Solutions Strategic Collaboration

- Pihak penandatangan: BESTARI & Utomodeck Group
- Kolaborasi dalam konsultasi strategis dan implementasi solusi dekarbonisasi di sektor manufaktur dan konstruksi.

5. Maritime Infrastructure Partnership for Clean Mobility

- Pihak penandatangan: PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia, Pyxis Maritime Pte. Ltd
- Kerja sama membangun infrastruktur maritim rendah emisi, khususnya dalam konteks pelabuhan dan armada kapal hijau.

6. Indonesia - Germany Cooperation for Sustainable Development

- Pihak penandatangan: GIZ (Jerman) & Kadin Indonesia
- Inisiatif bersama memperkuat kapasitas sektor swasta Indonesia menuju pembangunan yang tangguh dan netral karbon.

7. Sustainable Forestry-Related Economic Policy and Investment Programs

- Pihak penandatangan : Kadin Indonesia & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Uji coba model bisnis hutan lestari dan multiproduk, mendorong peran sektor swasta dalam rehabilitasi hutan berkelanjutan.

8. Carbon Markets Capacity Building

- Pihak penandatangan : KLH & IETA (International Emissions Trading Association)
- Peningkatan kapasitas institusi nasional dalam merancang dan mengimplementasikan pasar karbon yang kredibel dan transparan.

9. Advance Sustainable Paper and Packaging Solutions

- Pihak penandatangan : Asia Pulp & Paper (APP) & Lubrizol
- Pengembangan solusi kemasan pangan berbasis bahan bio yang dapat terurai alami, mendukung pengurangan limbah plastik.

10. Strategic Alliance PI – ACWA POWER for Industrial Decarbonization of PI

- Pihak penandatangan : Pupuk Indonesia & ACWA Power
- Transformasi aset industri pupuk menuju operasional rendah karbon melalui teknologi energi bersih.
- Potensi nilai investasi hingga USD 250 juta.

11. Green Hydrogen Potential for Decarbonization of Maritime Transportation in Small Island

- Pihak penandatangan : GIZ, HDF Energy, Neuman & Esser
- Eksplorasi potensi hidrogen hijau untuk dekarbonisasi transportasi laut di kepulauan terpencil Indonesia.

12. Sustainable Used Cooking Oil Collection and Other Sustainability Initiatives

- Pihak penandatanganan: PT Noovoleum Indonesia Investama & PT Artotel Group Indonesia
- Kerja sama dalam pengumpulan minyak jelantah berkelanjutan dan pengembangan inisiatif keberlanjutan lainnya.

13. Advancing sustainable trade & investment corridors between Indonesia/Southeast Asia and Hong Kong/Greater China

- Pihak penandatangan: KADIN Indonesia & South China Morning Post (SCMP)
- Kolaborasi strategis untuk memperkuat koridor perdagangan dan investasi berkelanjutan antara Indonesia serta kawasan Asia Tenggara dengan Hong Kong dan China.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas kembali menyatakan penolakannya terhadap program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menilai, kebijakan tax amnesty yang dilakukan secara reguler memberikan pesan yang tidak baik.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut mengirimkan pesan negatif kepada wajib pajak (WP) dan dapat merusak integritas sistem perpajakan.

"Secara filosofi kalau tax amnesty dilakukan setiap saat setiap beberapa tahun sekali, itu message-nya kepada pembayar pajak adalah Anda sekarang kibulin aja pajaknya, jangan jujur, nilep aja semaksimal mungkin, toh 2-3 tahun nanti akan diputihkan," kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menegaskan, keberlanjutan program pengampunan pajak akan menciptakan celah bagi wajib pajak untuk tidak jujur.

"Jadi saya tidak akan mendukung program yang melakukan pengampunan pajak secara reguler," imbuhnya.

Purbaya menuturkan, kebijakan tax amnesty sebenarnya tidak tepat untuk dijalankan secara berulang. Ia mendorong pemerintah untuk fokus menjalankan program perpajakan sebagaimana mestinya, yaitu dengan penegakan hukum yang konsisten.

"Jadi yang pas adalah ya jalankan program-program pajak yang betul, collect yang betul, kalau ada yang salah, dihukum, tapi kita jangan meres gitu. Jadi harus perlakuan yang baik terhadap pembayar pajak. Dan kalau udah punya duit, ya dibelanjain kira-kira gitu," ujar Purbaya.

Program pengampunan pajak telah dua kali dilakukan di Indonesia. Tax amnesty jilid I berlangsung pada periode 2016-2017, diikuti oleh 956.793 wajib pajak dengan nilai harta yang diungkap mencapai Rp4.854,63 triliun. Dari program ini, negara meraup uang tebusan sebesar Rp114,02 triliun.

Program tersebut kemudian diulang dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

PPS diikuti oleh 247.918 wajib pajak dan menghasilkan total harta yang diungkap sebesar Rp594,82 triliun, dengan keseluruhan Pajak Penghasilan (PPh) yang diraup negara mencapai Rp60,01 triliun.

Isu tax amnesty jilid III mencuat setelah Pemerintah dan DPR RI sepakat memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 dalam daftar draf usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - China mengkritik langkah Amerika Serikat (AS) yang menerapkan tarif impor baru hingga 100 persen. Keputusan itu dinilai meningkatkan tensi dagang antara dua negara adidaya tersebut.

Dilansir Reuters, Minggu (12/10/2025), Beijing mengkritik langkah AS tersebut sekaligus menegaskan haknya menghentikan ekspor mineral jarang (rare earth). China memiliki kontrol penuh untuk menjual atau tidak komoditas itu.

Kementerian Perdagangan China menyebut, langkah Presiden AS Donald Trump "mengejutkan" dan "sangat tidak bersahabat". Aksi ini juga membuat hubungan kedua negara memburuk sejak negosiasi di Madrid, Spanyol pada bulan lalu.

China juga menyinggung langkah yang menambah perusahaan-perusahaan China ke dalam daftar hitam. Kemudian, keputusan AS mengenakan tarif tambahan atas kapal-kapal China yang bersandar di pelabuhan juga memanaskan situasi hubungan kedua negara.

"Langkah-langkah ini merugikan kepentingan China dan merusak suasana negosiasi ekonomi dan perdagangan bilateral. China secara tegas menentangnya," kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan China.

Sebelumnya, China menghentikan ekspor mineral jarang. Alasannya, Beijing khawatir komoditas ini digunakan secara masif untuk kepentingan militer negara lain.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh wajib pajak (WP) untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax. Sistem perpajakan baru ini akan digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mulai tahun depan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara masif agar wajib pajak tidak menemui kendala dalam proses pelaporan SPT menggunakan sistem baru tersebut.

"SPT tahun ini (2025) adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026), kita semuanya yang melaporkan SPT yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Yon menjelaskan, aktivasi akun merupakan langkah penting agar wajib pajak bisa mengakses dan mengisi SPT melalui Coretax.

"Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivasi akun Coretax. Itu prosesnya sangat sederhana, tinggal pakai password sama passphrase-nya, cuma beberapa langkah saja," katanya.

Setelah proses aktivasi, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 menggunakan Coretax.

Sesuai ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas waktu pelaporannya adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret 2026 untuk wajib pajak pribadi.

Menurut Yon, saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengakses sistem tersebut karena Coretax baru digunakan untuk wajib pajak badan.

Perusahaan sebagai pemotong, pemungut, hingga pembuat faktur sudah mulai memakai sistem ini sejak Agustus 2025. Sementara wajib pajak pribadi baru sampai tahap validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Untuk Coretax tahun depan, untuk SPT, kita sedang persiapkan segala macam infrastrukturnya. Teman-teman humas (DJP) sedang persiapkan sosialisasi untuk para wajib pajak sehingga proses penggunaan Coretax itu menjadi lebih smooth. Persiapan infrastrukturnya kita lakukan, sosialisasi kepada wajib pajak juga kita lakukan," ujar Yon.

Yon menegaskan bahwa aktivasi akun menjadi kunci utama agar wajib pajak dapat masuk ke sistem.

"Aktivasi akun tadi itu adalah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam Coretax. Kita khawatirnya nanti kalau tidak segera dilakukan, 'ini kok saya nggak bisa masuk, nggak bisa melapor dan sebagainya'. Aktivasi akun ini menjadi penting, makanya kami mendorong wajib pajak, yuk segera melakukan aktivasi akun Coretax," tutur Yon.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Pemerintah tengah memburu 200 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP) besar.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengungkapkan, para penunggak tersebut merupakan wajib pajak kategori prominent atau orang-orang kaya yang mendapat pemantauan khusus.

"Kemarin keluar dalam bentuk case (kasus) 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak pajak nih, yang (seluruh) penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan," kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Yon menjelaskan proses penagihan piutang pajak secara rutin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencakup penunggak dengan nominal kecil hingga besar.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), suatu tunggakan dianggap sebagai piutang pajak apabila sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh DJP dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan.

Yon menambahkan, penagihan dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui seksi penagihan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan langsung oleh DJP pusat.

"Itu sebagian dikerjakan di KPP, sebagian menjadi atensinya di kantor pusat karena ini tugas akhirnya itu yang menagih itu teman-teman di KPP, juru sita pajak," jelas Yon.

Sesuai arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, 200 penunggak pajak tersebut akan terus dikejar hingga akhir 2026. Yon memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lepas dari kewajibannya.

"Sebagian ada yang lama, ini bukan berarti didiamkan juga, tetapi ada proses ya mungkin wajib pajaknya sudah ada yang pailit gitu ya, prosesnya sudah cukup lama sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun, bahkan kita selesaikan mana yang bisa kita selesaikan dalam waktu cepat," imbuhnya.

Dari total piutang pajak Rp60 triliun itu, Purbaya menyebut pemerintah telah berhasil mengumpulkan hampir Rp7 triliun sejauh ini, dengan sebagian pembayaran dilakukan secara bertahap.

"Mereka mungkin baru masuk sekarang hampir Rp7 triliun, tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Saya akan monitor lagi seperti apa biar pembayaran cepat," kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10/2025).

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Emas akan menjadi komoditas ekspor paling berharga kedua Australia, melampaui gas alam dan batu bara.

Pendapatan dari ekspor emas batangan diperkirakan melonjak menjadi 60 miliar dolar Australia atau sekitar Rp655 triliun pada Juni 2025-Juni 2026.

Angka tersebut naik dari 47 miliar dolar Australia pada tahun sebelumnya, dan hampir dua kali lipat dibandingkan dua tahun lalu.

Menurut laporan dari Departemen Perindustrian, Sains, dan Sumber Daya Australia, lonjakan ini akan mengimbangi penurunan pendapatan ekspor komoditas lain, termasuk bijih besi.

Harga emas beberapa kali mencapai titik tertinggi selama 12 bulan terakhir — menjadikannya salah satu komoditas dengan kinerja terbaik — karena bank sentral meningkatkan kepemilikan, Federal Reserve memangkas suku bunga, dan peningkatan permintaan aset safe haven akibat ketidakstabilan geopolitik.

Sementara itu, kinerja ekspor LNG melemah. Kinerja batu bara metalurgi, ekspor utama Australia lainnya, juga menurun.

"Pendorong utama revisi kenaikan nilai ekspor pada 2025-2026 adalah lonjakan luar biasa harga emas dalam dolar AS," kata departemen tersebut dalam ringkasan triwulanannya, dilansir dari Bloomberg pada Sabtu (11/10/2025).

Australia adalah salah satu produsen emas terbesar, dengan produksi diproyeksikan meningkat dari 340 ton pada 2025-2026 menjadi 369 ton pada periode berikutnya.

Harga emas batangan spot menyentuh rekor di atas USD3.977 per ons pada Selasa, dengan harga naik lebih dari setengahnya tahun ini.

Total pendapatan ekspor sumber daya dan energi, yang mencakup bijih besi, minyak dan gas, serta logam seperti lithium dan tembaga, akan mencapai 369 miliar dolar Australia selama 12 bulan hingga Juni mendatang, sekitar empat persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ketidakpastian ekonomi global terus membebani harga dan pendapatan komoditas lainnya," kata departemen tersebut.

Bijih besi akan tetap menjadi penghasil pendapatan terbesar, menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan komoditas, senilai 113 miliar dolar Australia pada 2025-2026. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memperingatkan ketidakpastian ekonomi global bisa makin meningkat.

"Ketahanan global belum sepenuhnya teruji. Dan ada tanda-tanda ujian itu mungkin akan datang," kata Georgieva dalam acara Milken Institute di Amerika Serikat (AS) awal pekan ini, dilansir dari Xinhua pada Sabtu (11/10/2025).

Georgieva mengatakan, tren kebijakan tarif menjadi faktor utama yang memengaruhi prospek ekonomi dunia.

"Dampak penuh dari tarif AS masih belum muncul," ujarnya.

"Banjir barang yang sebelumnya ditujukan untuk pasar AS tetapi dialihkan ke pasar negara lain dapat memicu gelombang kedua kenaikan tarif," ujarnya.

IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 menjadi 3,0 persen dalam pada World Economic Outlook Juli 2025, turun dari 3,3 persen di laporan sebelumnya. IMF akan memperbarui proyeksi tersebut pada pertemuan tahunan di Washington DC pada 13-18 Oktober.

"Mari kita bersatu di dunia yang kompleks ini untuk mewujudkan kebijakan cerdas yang membangun pasar, institusi, dan jaring pengaman yang kuat," ujarnya. (Wahyu Dwi Anggoro)