Badan Pusat Statistik (BPS) tengah memfinalisasi pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dengan menambahkan kategori khusus untuk aktivitas perdagangan karbon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan kerangka ekonomi hijau dan menarik investasi berbasis lingkungan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pembaruan KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 kini memasuki tahap akhir. Dari 35 usulan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), sebanyak 34 telah disepakati, sementara satu usulan terkait perdagangan karbon masih difinalkan penempatannya.

“Tinggal satu saja ini bukan karena ada dispute tetapi kami sedang carikan tempatnya terutama untuk aktivitas perdagangan karbon. Karena kami memahami aktivitas perdagangan karbon adalah aktivitas ekonomi baru yang harus disiapkan rumahnya KBLI-nya,” ujar Amalia di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurut Amalia, penetapan KBLI khusus untuk perdagangan karbon penting agar kegiatan tersebut dapat terukur secara statistik dan masuk dalam sistem perizinan nasional berbasis Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, aktivitas ekonomi berbasis karbon dapat tercatat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sehingga nanti perkembangan maupun investasi yang akan masuk melalui aktivitas perdagangan karbon dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian,” lanjutnya.

Amalia menambahkan, BPS telah melakukan benchmarking terhadap sistem klasifikasi di berbagai negara untuk memastikan penempatan kategori perdagangan karbon sesuai dengan praktik internasional. Proses finalisasi ini ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Kami sudah mempelajari benchmarking dari beberapa negara untuk aktivitas perdagangan karbon. Kelihatannya sebentar lagi dalam 1-2 hari ini akan kami selesaikan di mana tempat yang sesuai untuk aktivitas perdagangan karbon,” ungkapnya.

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menilai bahwa tantangan terbesar industri aset kripto di Indonesia saat ini bukan terletak pada minat pasar, melainkan pada keseimbangan regulasi dan kecepatan adaptasi kebijakan.

Hal itu disampaikan Calvin menanggapi hasil kajian terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang menyoroti besarnya kontribusi industri kripto terhadap perekonomian nasional.

Menurut kajian LPEM FEB UI, aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia sepanjang 2024 menghasilkan nilai tambah bruto (PDB) sebesar Rp70,04 triliun, atau 0,32% dari total PDB nasional. Angka ini berpotensi meningkat hingga Rp260 triliun jika seluruh transaksi kripto berlangsung di ekosistem legal dan teregulasi. Selain itu, industri kripto telah berkontribusi menciptakan lebih dari 333 ribu lapangan kerja, dan berpotensi mencapai 1,2 juta pekerja bila seluruh aktivitas berpindah ke platform resmi.

“Data ini menunjukkan bahwa kripto telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat literasi finansial digital masyarakat,” ujar Calvin dikutip dari keterangan resmi, Selasa (14/10/2025).

Ia menilai, hasil riset tersebut menjadi bukti bahwa kripto bukan lagi sekadar tren investasi, melainkan sektor ekonomi digital yang memiliki multiplier effect nyata. Namun, ia menekankan bahwa potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa regulasi yang responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar.

"Potensi besar ini hanya bisa terwujud penuh jika ada regulasi yang adaptif, pajak yang proporsional, dan penegakan terhadap platform ilegal yang konsisten. Industri kripto membutuhkan kebijakan yang mendorong daya saing, bukan yang menekan inovasi," jelas Calvin.

Calvin juga menyoroti bahwa proses listing token di Indonesia masih memakan waktu hingga 10 hari, sedangkan ketentuan pajak aset kripto dinilai lebih tinggi dibandingkan platform luar negeri. Kondisi ini, menurutnya, berisiko menurunkan daya saing industri dalam negeri.

“Kami berharap kebijakan pajak aset kripto bisa disesuaikan agar sepadan dengan instrumen investasi lain seperti saham, yaitu PPh final 0,1%. Dengan kebijakan yang lebih adil, ekosistem kripto dalam negeri akan lebih kompetitif dan menjadi penggerak ekonomi digital yang inklusif,” tutup Calvin.

Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) dalam industri nikel kian mendapat sorotan di tengah meningkatnya permintaan komoditas ini dalam rantai pasok global. Sebagai pemasok nikel terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah dalam memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Chief Executive Officer Landscape Indonesia (PT Bentang Alam Indonesia) Agus Sari mengatakan, posisi nikel semakin signifikan dalam struktur perekonomian Indonesia, baik melalui kontribusi terhadap ekspor nasional maupun peningkatan ekonomi daerah di sekitar tambang.

Namun, keberhasilan sektor nikel tidak cukup diukur dari indikator ekonomi semata. Dampak sosial bagi masyarakat sekitar tambang harus menjadi fokus utama, mengingat besarnya aliran investasi yang masuk ke sektor ini.

“Perlu dilihat apakah pertumbuhan ekonomi dari nikel ini menyejahterakan masyarakat, dengan aliran investasi sebesar ini, berapakah yang benar-benar dinikmati Indonesia?” kata Agus dalam forum diskusi bertajuk Memperkuat Daya Saing Global Nikel Indonesia Melalui Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Jakarta, belum lama ini.

Agus menegaskan, keberlanjutan ekonomi masyarakat pascatambang perlu diperhatikan karena nikel merupakan sumber daya tak terbarukan. Korporasi dan pemerintah, katanya, harus memastikan aktivitas tambang yang berhenti tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru.

Sementara itu, Akademisi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Tri Edhi Budhi Soesilo menyebut, standar lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan: dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Kritik ini ada benarnya, sebagaimana diakui juga sebelumnya. Namun, justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” kata Budhi.

Budhi menilai bahwa kendala pemenuhan standar lingkungan tidak selalu terkait dengan keterbatasan teknologi, melainkan perilaku manusia. Banyak persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi muncul akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab.

“Karena itu, dalam perspektif ilmu lingkungan, penting untuk melihat daya saing dari sudut bagaimana kita bisa meminimalkan isu-isu negatif. Apalagi kini standar perdagangan global banyak mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip ESG,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui bahwa pemahaman perusahaan tambang terkait penerapan ESG masih sangat terbatas. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati, menyebut dari sekitar 4.500 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), kurang dari 10% yang memahami ESG.

“Sebagai gambaran, kita punya 4.500 izin usaha pertambangan. Barangkali yang memahami aspek ESG itu kurang dari 10% yang besar-besar. Sisanya adalah izin usaha pertambangan yang kecil-kecil yang bahkan nggak paham, itu tantangan kita,” ujar Siti.

Menurutnya, penerapan ESG di subsektor minerba penting untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. ESG, kata Siti, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi keberlanjutan usaha pertambangan Indonesia.

Di sisi lain, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey menegaskan, pemerintah perlu segera menyiapkan payung hukum agar penerapan ESG memiliki landasan regulasi yang kuat.

“Karena ESG ini harus diatur di aturan, regulasi. Karena kenapa? Berbicara punishment, berbicara sanksi, dan berbicara kewajiban. Itu saja sih. Jadi kita lagi kasih masukan ke pemerintah, mudah-mudahan bisa selesai,” ucap Meidy.

Meidy menambahkan, regulasi ESG harus disusun sesuai kondisi Indonesia namun tetap selaras dengan standar global agar diterima di pasar internasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terhadap produk emas, serupa dengan ketentuan DMO batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan kajian tersebut dilakukan lantaran banyak perusahaan tambang emas swasta yang memilih mengekspor produknya ketimbang menjual ke PT Aneka Tambang Tbk (Antam), karena harga ekspor dinilai lebih menarik secara keekonomian.

"Kan sebetulnya ANTAM sudah ada persanjian sama Freeport kan (30 ton). Terus kemudian atas perjanjian itu sebetulnya gak ada masalah, sudah oke. Nah cuma karena ini ada kejadian ini (longsor di Grasberg) kan, ya kita bahas lah, nanti kita evaluasi gimana baiknya," ucap Tri di KESDM, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Tri mengatakan, jika kebijakan DMO pada emas diterapkan, maka pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara ketersediaan pasokan dalam negeri dan potensi penumpukan produksi di sisi Antam.

"Cuma kalau misalnya nanti ada DMO, seandainya ada DMO, nanti kalau misalnya sananya beroperasi seperti apa. Jangan sampai juga terus malah numpuk," tambahnya.

Kebijakan DMO emas ini menjadi perhatian setelah PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengakui masih bergantung pada impor emas untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

Direktur Utama Antam, Achmad Ardianto, mengungkapkan bahwa produksi tambang emas Antam di Pongkor, Bogor, hanya mencapai sekitar 1 ton per tahun. Padahal, kebutuhan emas domestik jauh lebih besar.

“Persoalannya adalah tambang milik ANTAM, yang saat ini satu-satunya ada di Pongkor, itu produksinya cuma 1 ton setahun,” jelas Achmad dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

Untuk menutupi kekurangan, Antam mengandalkan tiga sumber utama: emas hasil buyback dari masyarakat sekitar 2,5 ton per tahun, pasokan dari perusahaan tambang lain yang memurnikan emas di fasilitas Antam, serta impor dari luar negeri.

Namun, skema kerja sama dengan perusahaan tambang lokal tidak selalu berjalan optimal. Banyak perusahaan lebih memilih ekspor karena harga lebih fleksibel, adanya bundling dengan penjualan perak, dan beban pajak PPN 13 persen.

“Oleh karena tidak ada kepastian ketersediaan di dalam negeri, artinya tidak ada kewajiban bagi perusahaan tambang yang menambang di Indonesia untuk menjual ke ANTAM. B2B-nya tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan tersebut untuk menjual kepada ANTAM emasnya saja,” jelas Achmad.

Sebagai solusi jangka pendek, Antam terpaksa mengimpor emas dari perusahaan dan refinery yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA), terutama dari Singapura dan Australia.

“(Import dari Singapura itu berapa setahun?) Mungkin 30 an ton,” ungkapnya.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengukuhkan komitmennya untuk mendukung pengembangan bakat muda Indonesia lewat Program Pemagangan bagi Lulusan Perguruan Tinggi, yang merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker). Program ini membuka peluang bagi para fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung sekaligus mempersiapkan diri memasuki dunia industri digital.

Direktur Human Capital Management Telkom, Willy Saelan, menyampaikan, “Telkom berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam menyiapkan talenta muda unggulan Indonesia. Melalui kolaborasi dengan Kemnaker ini, kami ingin memastikan peserta magang mendapatkan pengalaman kerja yang relevan, pembelajaran terarah, serta pendampingan profesional agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja digital.”

Program magang ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun terhitung sejak Oktober 2024, dan akan berlangsung selama enam bulan. Peserta akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan magang industri, dan sertifikat magang. Adapun untuk proses pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi maganghub.kemnaker.go.id (SIAPKerja).

Sebagai perusahaan digital telco, Telkom memanfaatkan program magang ini tidak hanya sebagai sarana pembelajaran kerja melalui pengalaman magang, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem talenta masa depan, yang memiliki digital mindset kuat, kreatif, inovatif dan berdaya saing. Program ini terintegrasi dengan Candidate Relationship Management System (CRMS) yang menjadi bagian dari pengelolaan talenta muda di Telkom, termasuk melalui program employer branding Telkom, Digistar. Dengan pendekatan ini, peserta magang berpotensi menjadi bagian dari jaringan talenta yang terus dikembangkan untuk berkontribusi dalam berbagai program strategis TelkomGroup di masa depan.

Kolaborasi ini sekaligus memperkuat komitmen Telkom dalam menjembatani dunia kampus dan industri serta mencetak generasi muda yang memiliki digital mindset, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Melalui sinergi antara pemerintah dan BUMN, diharapkan terbentuk ekosistem pengembangan talenta digital yang berkelanjutan, sekaligus membuka lebih banyak peluang strategis bagi para lulusan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat Telkom untuk menjadi enabler transformasi digital yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai program pemagangan Kemnaker dan pendaftaran program pemagangan dapat dilakukan melalui website maganghub.kemnaker.go.id. serta untuk pengembangan talenta lainnya dapat diakses melalui Instagram @livingintelkom serta situs resmi careers.telkom.co.id.

Kebijakan Pemerintah tentang pemanfaatan Bioetanol hingga 10% sejalan dengan komitmen Pertamina Patra Niaga. Selain mengadopsi best practice dari negara maju, langkah ini juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk Green Energy dan upaya mencapai Kemandirian Energi.

"Sebagai perusahaan yang melakukan layanan publik di bidang Bahan Bakar Minyak (BBM), kami memahami perlunya edukasi kepada masyarakat dan konsumen apabila terdapat perubahan kebijakan terkait dengan BBM, kami menyambut baik bahwa pabrikan otomotif juga telah mengantisipasi dengan teknologi kendaraan yang mampu menggunakan Bioetanol sebagai bahan bakarnya, hal ini tentunya membuka ruang kepada kami selaku penyedia layanan BBM untuk bersama-sama pabrikan otomotif, akademisi dan praktisi dalam melakukan edukasi publik untuk mendukung program Pemerintah", ungkap Mars Ega Legowo Putra, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Terkait kerja sama dengan Badan Usaha Non Pertamina (Swasta), saat ini proses negosiasi Business to Business (B2B) masih terus berjalan dengan skema win-win solution serta mengedapankan semangat saling menghormati dan memahami internal prosedur masing-masing perusahaan agar layanan kepada masyarkat secara luas dapat segera terlayani dengan baik.

Pertamina Patra Niaga terbuka atas masukan dan saran dari segenap lapisan masyarakat dan berkomitmen terus melakukan perbaikan, hal ini tidak mudah namun sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pertamina Patra Niaga untuk terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Saat ini kami mengakselerasi perbaikan layanan di sektor Ritel SPBU melalui Program Retail Make Over, diantaranya dengan terus melakukan perbaikan dan penataan toilet dan mushala, kepastian kualitas BBM dan house keeping SPBU agar dapat memberikan kenyamanan konsumen selama di SPBU", tegas Mars Ega.

Selain itu untuk memberikan apresiasi kepada konsumen, Pertamina Patra Niaga juga memberikan program undian MyPertamina Tebar Hadiah dimana masyarakat dapat mengikuti dengan menukar poin MyPertamina sampai dengan akhir Oktober 2025 ini.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat atas kepercayaan, kepedulian dan masukan yang diberikan kepada kami, baik secara langsung melalui Contact Center 135 atau tidak langsung untuk kebaikan perusahaan", tutup Mars Ega.

Dalam upaya mendukung pertanian berkelanjutan sekaligus menerapkan prinsip circular economy, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Pacitan berhasil memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) menjadi kompos organo-mineral yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah di lahan seluas 6 hektare di wilayah Pacitan, Jawa Timur.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN Nusantara Power dalam mengimplementasikan pengelolaan limbah berbasis nilai tambah, sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060. Hasil uji laboratorium menunjukkan FABA memiliki kandungan mineral seperti kalsium, silika, dan magnesium yang dapat meningkatkan pH tanah, memperbaiki struktur tanah, serta menambah unsur hara mikro.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, menyampaikan bahwa inovasi ini dapat diterapkan di berbagai unit pembangkitan PLN Nusantara Power di seluruh Indonesia.

“Kami sedang menginisiasi program ini dapat direplikasi di unit pembangkitan lain, sehingga pemanfaatan FABA bukan saja menjadi produk konstruksi, namun juga sebagai sumber daya baru untuk pertanian dan mendukung ketahanan pangan,” ujar Ruly dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/10/2025).

Melalui pemanfaatan FABA di UP Pacitan, total lahan di Desa Cokro Kembang dan lahan milik Kodim 0801 Pacitan yang menerima kompos FABA mencapai 6,5 hektare, dengan hasil panen beragam mulai dari pepaya, jagung, kacang, cabai, hingga pisang.

“Melalui pemanfaatan FABA sebagai pupuk, kami tidak hanya mengurangi potensi limbah padat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat sekitar. Total kompos FABA yang telah kami olah dan manfaatkan mencapai 3,5 ton,” ujar Senior Manajer UP Pacitan, Munif.

Program ini melibatkan petani binaan di Kecamatan Ngadirojo dan Kodim 0801 Pacitan serta difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat. Hasil uji awal menunjukkan peningkatan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman hingga 15–20 persen dibandingkan dengan lahan non-FABA.

Selain sebagai pupuk, pemanfaatan FABA juga menjadi bukti nyata dukungan PLN Nusantara Power terhadap implementasi Permen LHK No. 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Non-B3, yang mendorong industri untuk memanfaatkan FABA secara aman dan produktif.

PLN Nusantara Power terus berinovasi melalui berbagai program eco-innovation di seluruh unit pembangkit, seperti pemanfaatan FABA untuk bahan bangunan, paving block, hingga kini menjadi pupuk organo-mineral. Inovasi ini sejalan dengan semangat perusahaan untuk menjadi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused Company, mendukung PLN Group menuju Top 500 Global Company.

Program pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia terus diupayakan oleh PT Pertamina (Persero). Inisiatif ini, yang telah berjalan sejak 2014, dikenal dengan nama Refinery Development Master Plan Program (RDMP) dan meliputi dua kegiatan utama: pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan peremajaan kilang eksisting.

Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), memaparkan bahwa operasi keenam kilang Pertamina saat ini berada di bawah PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Lokasinya meliputi Dumai (Riau), Plaju (Sumatra Selatan), Balongan (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Kasim (Papua Barat Daya).

"Keenam kilang yang beroperasi saat ini mampu mengolah minyak mentah hingga 1 juta barel per hari, dan menghasilkan berbagai jenis produk, BBM, LPG, Avtur, dan Petrokimia," ujar Fadjar.

Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, lanjut Fadjar, proyek RDMP telah dijalankan untuk merevitalisasi kilang di Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Upaya untuk pengembangan Kilang Cilacap dan Dumai menjadi kilang hijau dilakukan untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan seperti Pertamina Renewable Diesel (RD), Pertamax Green dan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF). Melalui Kilang Plaju dan Kilang Kasim, Pertamina juga mendukung program pemerintah terkait produksi Biosolar B40.

Fadjar menjelaskan, tahun 2019, Pertamina telah menyelesaikan proyek Pertamina Langit Biru Cilacap. Proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas BBM menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu pada tahun 2022, Pertamina juga telah menyelesaikan RDMP Balongan. Dengan RDMP Balongan, Pertamina meningkatkan kapasitas pengolahan minyak Kilang Balongan dari 125 ribu barrel menjadi 150 ribu barrel per hari.

"Dengan kemampuan kilang eksisting, saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor Solar dan Avtur," ujarnya.

Sementara tahun 2025, RDMP Balikpapan ditargetkan akan memulai uji coba operasi di salah satu unit baru yaitu Residual Fuel Catalytic Cracking (RFCC). Dengan proyek tersebut, Pertamina menargetkan total kapasitas pengolahan kilang naik menjadi 1,16 juta barel per hari.

"Penyelesaian proyek secara bertahap, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat, dan mengurangi impor," jelas Fadjar.

Melalui RDMP, kilang Pertamina juga dapat meningkat kompleksitasnya atau Nelson Complexity Index dari 4,1 menjadi 8, sehingga produk-produk yang dihasilkan lebih variatif dan lebih ramah lingkungan. Kilang-kilang RDMP dipersiapkan untuk menghasilkan BBM setara Euro 5 dengan kandungan rendah sulfur yang dapat mengurangi emisi karbon.

RDMP terus berlanjut. Pertamina menargetkan adanya kilang baru, melalui GRR Tuban di Jawa Timur yang akan menambah kapasitas pengolahan sebanyak 300 ribu barrel per hari.

Pengembangan Petrokimia

Selain meningkatkan pengolahan BBM melalui Proyek RDMP, Pertamina juga tengah memperkuat bisnis Petrokimia untuk meningkatkan nilai Perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata sebagai BUMN bagi Negara.

Pengembangan bisnis Petrokimia dilakukan melalui sejumlah anak usaha dan afiliasi, di antaranya Grup Tuban Petrochemical Industries. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai salah satu anak usahanya telah berhasil menyelesaikan proyek peningkatan kapasitas produksi aromatik dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun.

Saat ini, TPPI juga terus dikembangkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) yang tengah mengkaji pembangunan kompleks Pabrik Olefin. Proyek ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan baku plastik dalam negeri sampai dengan 1.600 ribu ton per tahun. Jika indikator keekonomian menunjukkan prospek positif, pengembangan ini tentu akan memperkuat pertumbuhan industri hilir Petrokimia nasional.

Pengembangan lain juga dilakukan melalui PT Polytama Propindo di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, dengan rencana peningkatan kapasitas produksi petrokimia sebesar 300 ribu ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2028.

Selain itu, Pertamina berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan mengembangkan potensi produk petrokimia baru yang prospektif di Indonesia. Melalui dukungan anak perusahaan dan afiliasi, Pertamina meyakini langkah ini akan mampu mendorong pertumbuhan industri petrokimia nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor,” ujar Fadjar.

Dalam peringatan Hari Standar Sedunia, PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan standar global guna memastikan terwujudnya tata kelola bisnis yang lebih baik. Saat ini, Pertamina Group telah menerapkan sejumlah standar dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi yang diikuti oleh 160 negara.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan komitmen teguh Pertamina dalam memperkuat tata kelola perusahaan dengan mematuhi standar yang diakui secara global. Di bidang standarisasi tata kelola dan manajemen risiko, Pertamina telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta ISO 22301:2019 mengenai Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis.

“Seluruh Subholding Pertamina telah menerapkan standar pengelola kelangsungan bisnis dan memastikan layanan energi tetap berjalan saat terjadi insiden atau bencana,” ujar Fadjar.

Fadjar mengungkapkan, komitmen Pertamina dalam menerapkan standar internasional menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala dari lembaga standarisasi internasional.

Dalam kaitan dengan praktik GCG, Pertamina juga terus berupaya memperketat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37002:2021 dalam lingkup Fraud Whistleblowing Management System.

Selain itu, Pertamina juga menunjukkan komitmennya dalam manajemen lingkungan, mutu, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Fadjar menguraikan, Pertamina telah membentuk Sistem Manajemen HSSE Pertamina (SUPREME) yang landasan penyusunannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada skala nasional dan internasional, seperti Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Peraturan Kapolri No. 24/2007, serta PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada skala global, imbuhnya, SUPREME juga mengacu pada standar sistem manajemen internasional, seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, dan standar lainnya. Penerapan ISO dievaluasi berkala guna memastikan pemenuhan kriteria standar yang ditetapkan

“Dalam standarisasi pengelolaan energi, Pertamina juga telah melaksanakan prinsip yang tertuang dalam ISO 50001:2018 yang mengukur standar kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan energi dan mengukur kinerja energi secara berkelanjutan,” pungkas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Harga minyak dunia menguat pada perdagangan di Senin (13/10). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Oktober 2025.

Dilansir dari Reuters, Selasa (14/10) Minyak Brent naik 0,9% menjadi US$63,32. Sementara Minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 1% ke US$59,49.

Sebelumnya, Trump sempat mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Xi. Ia bahkan memberlakukan tarif baru yang lebih tinggi terhadap impor dari China.

Namun, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent menegaskan bahwa pertemuan antara kedua pemimpin tetap dijadwalkan berlangsung di Korea Selatan.

Bessent mengungkapkan bahwa komunikasi berlangsung intensif selama akhir pekan antara Washington dan Beijing

“Kami telah melakukan de-eskalasi secara substansial,” kata Bessent.

DBS Bank Energy Analyst, Suvro Sarkar menilai bahwa penurunan harga minyak pekan lalu kini mulai tertahan karena kesiapan kedua negara untuk melanjutkan negosiasi dagang, meskipun prospek jangka pendek masih sangat bergantung pada hasil pembicaraan tersebut.

Sementara itu, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mempertahankan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global untuk tahun ini dan tahun depan tanpa perubahan.

OPEC memperkirakan defisit pasokan minyak akan jauh lebih kecil pada tahun depan seiring rencana peningkatan produksi oleh OPEC+.

Kenya telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual (Virtual Asset Service Providers Bill). Rancangan kebijakan itu hadir untuk mengatur aset digital seperti mata uang kripto, dalam upaya menarik lebih banyak investasi dan memberikan kepastian hukum.

Ketua Komite Keuangan Majelis Nasional Kuria Kimani mengatakan, pengesahan rancangan aturan tersebut dilakukan pekan lalu untuk menjawab kekhawatiran atas kurangnya regulasi jelas yang mengatur industri aset digital yang berkembang pesat di Kenya.

“Kami berharap negara ini dapat menjadi pintu gerbang utama menuju pasar dari Afrika,” ujar Kimani, dilansir Selasa (14/10).

“Banyak anak muda kini menggunakan aset virtual untuk berdagang, melakukan pembayaran, serta sebagai bentuk investasi dan bisnis," tambah Kimani.

Kenya dengan ini selangkah lebih dekat menjadi sebagai negara dengan kerangka hukum resmi untuk aset digital di Afrika. Negara itu tinggal menunggu persetujuan akhir dari Presiden Kenya William Ruto.

Bank Sentral Kenya dengan aturan itu akan menjadi otoritas pemberi lisensi untuk penerbitan stablecoin dan aset virtual lainnya. Sementara itu, otoritas pasar modal akan mengawasi dan melisensikan bursa kripto dan platform perdagangan digital.

Kimani mengatakan, regulasi ini diharapkan dapat menarik investasi baru ke sektor teknologi finansial, termasuk dari bursa global seperti Binance dan Coinbase.

Pemerintah Kenya juga menilai regulasi ini penting di tengah lonjakan popularitas stablecoin. RUU tersebut juga mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara maju untuk menciptakan ekosistem aset digital yang transparan dan aman.

Perusahaan Holder Bitcoin Terbesar, Strategy (MSTR) tampaknya melewatkan peluang untuk membeli bitcoin dengan harga diskon alias murah setelah gejolak pasar kripto pekan lalu.

Dilansir Selasa (14/10), Strategy mengumumkan telah membeli 220 BTC. Adapun pembelian tersebut dilakukan dengan harga rata-rata US$123.561. Pembeliannya menggunakan hasil dari penjualan saham preferen senilai US$27,3 Juta.

Harga pembelian tersebut tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan harga bitcoin saat paruh akhir pekan lalu, ketika aset digital terbesar itu sempat anjlok hingga US$103.000.

Penurunan tajam harga bitcoin terjadi setelah manuver mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia diketahui mengumumkan rencana menaikkan tarif impor barang asal China.

Trump mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas kebijakan pengetatan ekspor logam tanah jarang (rare earth) oleh China. Kebijakan itu kembali memicu kekhawatiran perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia.

Strategy dengan pembelian terbaru ini, kini memiliki total 640.250 BTC. Adapun hal tersebut dilakukan harga akumulasi rata-rata US$73.000.