Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, sebanyak enam mobil yang ditumpangi penyidik tiba pukul 13.47 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam membawa koper dan tas untuk melaksanakan penggeledahan.

Tak hanya itu, penggeledahan dikawal oleh puluhan brimob bersenjata lengkap. Mereka tampak datang menggunakan truk bertuliskan "Korps Brimob".

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah tempat lokasi penukaran uang asing alias money changer terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan salah satu lokasi penggeledahan itu dilakukan di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Ya, kami konfirmasi bahwa pada sekitar beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan penggeledahan di salah satu atau dua tempat, tempat penukaran uang asing," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan dan ditukarkan menjadi valuta asing atau sebaliknya.

Namun, Syarief belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan aliran dana itu, termasuk dengan sosok-sosok yang diduga terlibat.

"Memang ada aliran uang, dari mana dan ke mananya belum bisa kami buka. Tapi melalui ke tempat penukaran uang itu," imbuhnya.

Lebih jauh, mantan Aspidsus Kejati Jakarta ini mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti terkait dokumen kasus limbah CPO.

"BB yang kami sita adalah berupa dokumen. Karena yang kami cari adalah jejak-jejak transaksi di situ dan yang kami cari adalah dokumen-dokumen yang ada di situ," pungkasnya.

Sekadar informasi, penyidikan perkara ini bermula saat penyidik menemukan unsur dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent alias POME pada 2022. Kasus ini naik sidik sejak Oktober 2022.

Pome sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas.

Berdasarkan data terakhir dari Kejagung, total sudah ada 40 saksi yang diperiksa dari unsur swasta dan birokrasi dalam perkara ini.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus korupsi kuota haji bakal menemui babak baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyasar Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU).
Komisi antirasuah menduga ada aliran dana korupsi kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi PBNU, Aizzudin (AIZ).

KPK telah memeriksa Aizzudin sebagai saksi terkait perkara tersebut, Selasa (13/1/2026). Budi menyampaikan tujuan pemeriksaan juga untuk meminta keterangan tujuan dan mekanisme aliran uang itu.
KPK menegaskan mempunyai bukti mengenai Aizzudin menerima uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut," kata Budi dilansir dari Antara, Rabu (14/1/2026).

Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK memanggil dan memeriksa Aizzudin sebagai saksi kasus kuota haji pada 13 Januari 2026.

Dia mengatakan KPK ke depannya akan mengonfirmasi dugaan aliran uang tersebut kepada saksi-saksi lainnya, atau dari dokumen maupun barang bukti elektronik.

“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Sebelumnya, Aizzudin sempat membantah menerima uang terkait kasus kuota haji setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK.

“Sejauh ini enggak ya. Tidak ada,” ujarnya.

PBNU di Pusaran Kasus Korupsi Kuota Haji

Sebelumnya penyidik KPK telah memeriksa Wakil Katib PWNU Jakarta, Muzaki Kholis sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan Muzaki dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," jelas Budi.

Hanya saja materi pemeriksaan belum dibeberkan Budi sampai penyidik rampung memeriksa Muzaki. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya Isdah Abidal Azis alias Gus Alex sebagai tersangka.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler-8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000-10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000-10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Asep menyebut peran serupa juga dilakukan oleh Gus Alex. Dia ikut membantu membiarkan kuota tersebut terbagi tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya 8.400 jemaah haji yang telah menunggu 14 tahun gagal berangkat.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran dana korupsi kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi PBNU, Aizzudin (AIZ).

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika menjadwalkan pemeriksaan Aizzudin sebagai saksi terkait perkara tersebut, Selasa (13/1/2026). Budi menyampaikan tujuan pemeriksaan juga untuk meminta keterangan tujuan dan mekanisme aliran uang itu.

"Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan, ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi," kata Budi.

Sementara itu, setelah diperiksa, Aizzudin mengklaim tidak ada aliran uang baik kepada PBNU maupun secara personal. Dia mengatakan penjelasan secara detail langsung ditanyakan kepada pihak KPK.

"Sejauh ini nggak ya, nggak ada ya. Nggak tau juga ya, mohon ditanyakan langsung," jelasnya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Isdah Abidal Azis alias Gus Alex sebagai tersangka.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Asep menyebut peran serupa juga dilakukan oleh Gus Alex. Dia ikut membantu membiarkan kuota tersebut terbagi tidak sesuai ketentuan yang belaku. Akibatnya 8.400 jemaah haji yang telah menunggu 14 tahun gagal berangkat.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.