#30 tag 24jam
Dedi Mulyadi Kaji Penerapan Jalan Berbayar, Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkaji penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar untuk meningkatkan pendapatan daerah. [510] url asal
#jalan-berbayar #pajak-kendaraan #kendaraan-listrik #penerapan-jalan #jalan-provinsi #sistem-digital #electronic-road-pricing #erp-jabar #jalan-tol #kajian-akademik #dinas-perhubungan #dinas-pendapatan
(Bisnis.Com - Terbaru) 11/05/26 21:50
v/218348/
Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan kembali penerapan jalan berbayar sebagai salah satu cara daerah meraih pendapatan ditengah terus menurunnya fiskal provinsi.
Dedi Mulyadi mengatakan ke depan ini sektor-sektor pendapatan provinsi akan hilang karena bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Salah satunya terkait penerapan pajak pada kendaraan listrik.
“Mungkin ke depan kalau mobil listrik sudah jadi tren, bahan bakar makin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar menurun, mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor [listrik] akan diberlakukan,” katanya di DPRD Jabar, Bandung, Senin (11/5/2026).
Pihaknya sendiri menilai dari sisi keadilan, belum diterapkannya pajak pada kendaraan listrik menggunakan logika karbon tidak tepat.
“Penerapan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon, tapi logika penggunaan jalan raya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan ke dewan. Hari ini Pemprov Jabar akan melakukan kajian menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar, ini lagi dikaji,” katanya.
Menurutnya penerapan jalan berbayar akan diberlakukan pada jalan provinsi yang memiliki kualitas setara jalan tol. Dengan langkah ini, ia menilai, lebih berkeadilan dibanding dikenakan pajak kendaraan bermotor.
“Namanya masih konsep, perlu dikaji. Ada pemikiran kalau pengen berkeadilan pajak kendaraan bermotor dihapus diganti jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar, itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan,” tuturnya.
Dia mengakui karena ini masih bersifat kajian maka penerapannya tidak bisa dilakukan serta merta atau dalam waktu cepat. Prasyarat paling penting adalah seluruh jalan provinsi sudah memenuhi kelaikan seperti jalan tol. Karena itu pihaknya menunggu kajian akademik yang dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Jabar.
“Kajian akademik nanti dengan pakar transportasi kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Terkait skema pembayaran jalan berbayar ini, KDM—panggilan akrabnya memastikan bahwa konsep dan teknologi ini sudah banyak diterapkan di negara-negara lain. Dengan sistem digital, maka pengendara mobil tidak perlu melakukan tap seperti masuk tol.
Catatan bisnis, konsep jalan berbayar pernah muncul di era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di 2017 lalu. Skema electronic road pricing [ERP] di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta pernah dikaji serius bahkan menggandeng investor asal Swedia, Kapsch Trafficcom.
Penerapan sistem berbayar bagi kendaraan roda empat dari wilayah Jabar ke DKI sudah disusun lebih dulu pihaknya sejak 2017 lalu. Langkah ini diyakini bisa menekan jumlah kendaraan di ruas provinsi setiap harinya yang akan menuju DKI dan mengalihkan pemilik kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Studi awal penerapan sistem berbayar ini diambil di daerah Margonda, Kota Depok karena dari pertimbangan pihaknya kendaraan yang masuk ke DKI dari sana terbilang tinggi. Studi kala itu mengkaji bangkitan tarikan, kesiapan transportasi umum pendukung hingga lahan parkir besar sebelum ERP diterapkan.
Dari catatan Dinas Perhubungan Jabar, dari wilayah penyangga Jakarta, jumlah kendaraan yang bergerak masuk per hari rata-rata mencapai 2 juta kendaraan. ERP ini nantinya akan dipasang di jalur provinsi di Margonda menyerupai gerbang tol otomatis yang dilengkapi perangkat pemidai dan kamera.
Kendaraan yang akan melintas lalu akan tercatat dalam database yang nantinya dipakai untuk menagih tarif. Ditargetkan bisa diterapkan pada 2018, rencana ini batal karena Pemkot Depok kala itu menolak.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)