Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 890.165 pelanggan Kereta Api Jarak Jauh memanfaatkan fasilitas teknologi pengenalan wajah (face recognition), sepanjang Januari 2026, demi efisiensi layanan.

"Pemanfaatan ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan pelanggan terhadap layanan perjalanan yang praktis, cepat, dan nyaman, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan layanan face recognition saat ini tersedia di 22 stasiun, yaitu Bandung, Bekasi, Cirebon, Cirebon Prujakan, Gambir, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Medan, Malang, Madiun, Pekalongan, Pasarsenen, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Solo Balapan, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal, dan Yogyakarta.

"Melalui fasilitas ini, pelanggan dapat melakukan proses boarding tanpa perlu menunjukkan tiket cetak maupun dokumen identitas secara manual," ujarnya.

Menurutnya layanan itu menghadirkan pengalaman boarding yang lebih sederhana dan efisien. Proses verifikasi identitas berlangsung lebih cepat, antrean dapat ditekan, dan waktu tunggu di area boarding menjadi lebih singkat, sehingga perjalanan terasa lebih tertib dan nyaman.

Pemanfaatan layanan itu juga berdampak pada efisiensi pengelolaan sumber daya. Boarding tanpa tiket cetak mengurangi kebutuhan penggunaan kertas. Dengan asumsi 1 roll kertas sepanjang 7.200 cm dapat mencetak sekitar 400 tiket, serta harga Rp14.765 per roll, biaya pencetakan setara sekitar Rp37 per tiket.

Berdasarkan perhitungan tersebut, lanjut Anne, penggunaan face recognition oleh 890.165 pelanggan selama Januari 2026 berpotensi menghemat biaya pencetakan tiket hingga sekitar Rp32,9 juta dalam ekuivalen penggunaan kertas dan material pendukung.

"Efisiensi ini sejalan dengan upaya KAI dalam mengelola operasional secara lebih efektif dan bertanggung jawab," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pengurangan penggunaan kertas juga berkontribusi pada penurunan kebutuhan bahan baku dan distribusi logistik, sehingga mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, digitalisasi layanan boarding menjadi bagian dari strategi KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan.

Anne menyampaikan pengembangan face recognition berangkat dari kebutuhan pelanggan akan layanan yang semakin praktis dan nyaman.

“Bagi pelanggan, face recognition memberikan kemudahan karena proses boarding menjadi lebih cepat dan sederhana. Dari sisi KAI, layanan ini membantu kami menjaga kelancaran operasional sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan,” kata Anne.

Anne menambahkan, menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 2026, pemanfaatan face recognition akan semakin membantu pelanggan dalam mengoptimalkan waktu perjalanan.

“Kami mengajak pelanggan untuk memanfaatkan fasilitas ini agar proses boarding berjalan lebih lancar dan perjalanan dapat dinikmati dengan lebih nyaman,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

'Face recognition' memungkinkan pelanggan melakukan boarding tanpa tiket fisik dan tidak perlu repot menunjukkan identitas

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) mencatat sebanyak 748.855 pelanggan memanfaatkan fasilitas teknologi pengenalan wajah (face recognition) selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 pada periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan layanan maksimal di tengah peningkatan mobilitas masyarakat," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan "face recognition" selain mempermudah dan mempercepat proses boarding, juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional serta aspek keberlanjutan lingkungan.

“'Face recognition' memungkinkan pelanggan melakukan boarding tanpa tiket fisik dan tidak perlu repot menunjukkan identitas," ujarnya.

Selain meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan, inovasi itu juga mendukung komitmen KAI terhadap keberlanjutan karena mengurangi penggunaan kertas yang bahan bakunya berasal dari pohon

Menurut dia, dari penggunaan face recognition oleh 748.855 pelanggan setara dengan penghematan sekitar 1.872 roll kertas tiket dengan efisiensi biaya pembelian kertas sekitar Rp27,6 juta selama periode tersebut.

"Penghematan ini sekaligus berkontribusi pada pengurangan konsumsi sumber daya alam dan limbah kertas, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang terus diperkuat KAI," ucap Anne.

KAI mencatat lima stasiun dengan jumlah pengguna face recognition tertinggi selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026, meliputi Gambir 145.025 pelanggan; Yogyakarta: (91.064); Pasarsenen (68.303); Semarang Tawang (51.805); dan Purwokerto 43.485 pelanggan.

Saat ini, fasilitas face recognition telah tersedia di 22 stasiun, yakni Bandung, Bekasi, Cirebon, Cirebon Prujakan, Gambir, Jember, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan.

Selanjutnya di Medan, Malang, Madiun, Pekalongan, Pasarsenen, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Solo Balapan, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal dan Yogyakarta.

Ia menambahkan sepanjang masa angkutan libur akhir tahun, KAI melayani 4.179.095 pelanggan, tumbuh 12,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja operasional tetap terjaga dengan tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) keberangkatan mencapai 99,68 persen dan ketepatan waktu kedatangan 96,13 persen.

"KAI akan terus meningkatkan layanan digital dan operasional secara berkelanjutan agar perjalanan kereta api semakin andal, aman, nyaman dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

Ke depan, KAI berkomitmen memperluas inovasi layanan berbasis teknologi sebagai bagian dari transformasi perusahaan, sekaligus memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi publik yang mendukung mobilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan itu jadi salah satu yang masuk dalam Program Kerja kementerian tahun anggaran 2025.

Registrasi sendiri sebenarnya sudah masuk dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/tahun 2021. Identitas yang digunakan calon pelanggan jasa telekomunikasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No KK).

Pada pasal 153 ayat (2) PM 5/2021 juga disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi harus menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC. Caranya dapat dilakukan dengan registrasi menggunakan data biometrik, namun teknis penggunaannya belum diatur dalam aturan tersebut.

Sementara pada pasal 154 aturan yang sama menuliskan soal penggunaan data kependudukan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler berupa NIK dan No.KK atau NIK serta data kependudukan biometrik.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition) untuk meningkatkan validitas data pelanggan guna memperkuat keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan)," tulis Komdigi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain penggunaan face recognition, salah satu yang diatur adalah registrasi untuk masyarakat yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Kelompok tersebut belum memiliki KTP elektronik dan belum perekaman Data Kependudukan Biometrik.

Di sana diatur mereka bisa melakukan registrasi dengan menggunakan Identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk Registrasi bagi Warga Negara Indonesia berupa Nomor Mobile Subsciber Integrated Services Digital Network (MSISDN) atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang digunakan. Selain itu juga membutuhkan NIK calon pelanggan dan data NIK serta biometrik kepala keluarga dalam KK tersebut.

Terakhir adalah kewajiban regitrasi eSIM dengan nomor MSISDN, NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah.

Penggunaan biometrik pengenalan wajah juga belum dilakukan secara keseluruhan setelah Permen diundangkan. Dalam jangka satu tahun, registrasi masih bisa dilakukan dengan NIK dan No KK, sementara data biometrik bersifat opsional.

"Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan identitas NIK dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition)," jelas Komdigi.

Dituliskan pula ketentuan registrasi teranyar hanya untuk pelanggan baru. Pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan biometrik dan NIK, jika sudah melakukannya dengan NIK dan nomor KK.

Komdigi mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat bisa memberikan masukan pada RPM tersebut. Masukan diselenggarakan sejak 17 hingga 26 November 2025 melalui [email protected].

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempercepat rencana penerapan registrasi kartu SIM menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan, melindungi pelanggan, serta menekan penyalahgunaan nomor prabayar yang selama ini marak terjadi.

Edwin menjelaskan bahwa proses konsultasi publik terkait aturan baru ini sudah berlangsung dan dapat diakses melalui situs resmi Komdigi. Ia menekankan, teknologi face recognition membuat proses registrasi menjadi lebih akurat dan bertanggung jawab, berbeda dengan sistem lama yang hanya mengandalkan KTP dan KK.

"Makanya dalam waktu dekat, mengenai registrasi dengan face recognition ya bekerja sama dengan Dukcapil," ujar Edwin saat ditemui di Kantor Komdigi, Jumat (14/11/2025).

"Insya Allah sekarang kita dalam proses konsultasi publik bisa dilihat di website kami. Dengan itu kita lebih lebih membuat pemilik handphone ini nomor itu lebih bertanggung jawab," imbuhnya.

Menurut Edwin, penguatan mekanisme Know Your Customer (KYC) ini merupakan bagian dari upaya melindungi pelanggan sekaligus menjaga kesehatan industri telekomunikasi. Ia menegaskan bahwa operator seluler juga diminta memperkuat respons bisnis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan nomor.

Edwin mengungkapkan bahwa tingginya mobilitas nomor di Indonesia menjadi salah satu alasan utama diterapkannya kebijakan ini. Ia menyebut, aktivitas pergantian dan pembuatan nomor baru di dalam negeri sangat masif.

"Setiap hari itu minimal 500 ribu, dan ada hari-hari tertentu sampai 1 juta orang. Artinya dalam satu bulan itu bisa terjadi nomor baru tuh keluar masuk 20 juta nomor kan 15 sampai 20juta nomor," terangnya.

Dengan jumlah pelanggan sekitar 308-315 juta nomor aktif, tren ini berarti dalam setahun Indonesia bisa mencatat hampir 180 juta hingga 240 juta nomor baru. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding negara lain yang hanya berada di kisaran 1-1,5% dari total pelanggan.

"Ini yang membawa kerugian dampaknya daripada nomor-nomor yang nggak jelas itu jauh lebih besar daripada manfaatnya," terangnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempersulit masyarakat untuk membeli dan mengaktifkan kartu SIM.

"SIM card tetap bisa dibeli at anytime, at anywhere. Nggak ada kata mempersulit," tegasnya.

Pada tahap awal, face recognition diterapkan secara sukarela (voluntary) dengan masa transisi sekitar satu tahun.

"Tapi ada masa transisi kurang lebih 1 tahun. Transinya 1 tahun. Nanti yang existing juga diminta perlahan-lahan untuk mulai update datanya." pungkasnya.