Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan sterilisasi kawasan Pelabuhan Merak dan Bakauheni mulai 1 Juni 2026, sebelum implementasi penuh pada 15 Juni mendatang.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan, penerapan sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan operasional, melainkan bagian dari transformasi layanan perusahaan yang berorientasi pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa.

Di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi diperkuat melalui penerapan One Gate System yang telah memasuki tahap uji coba sejak 25 Mei 2026. Sebelumnya, terdapat beberapa pintu masuk ke dalam kawasan Pelabuhan Merak.

“Melalui skema ini, seluruh kendaraan pengguna layanan Express maupun Reguler diarahkan memasuki kawasan pelabuhan melalui satu akses utama di gerbang Eksekutif,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (1/6/2026).

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan arus kendaraan dan pergerakan pengguna jasa di area pelabuhan.

Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni mengedepankan pendekatan berbasis teknologi melalui pengembangan sistem Face Recognition, RFID, CCTV, monitoring kendaraan, serta digitalisasi pengawasan yang terintegrasi guna memperkuat sistem keamanan dan pengendalian operasional pelabuhan.

Heru mengungkapkan bahwa melalui program ini, aktivitas di kawasan pelabuhan akan semakin teratur, akses lebih terkontrol, dan seluruh pihak yang beroperasi dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan aspek keselamatan serta keamanan secara optimal.

Sebagai bagian dari implementasi sterilisasi kawasan pelabuhan, ASDP juga mulai menerapkan penggunaan shuttle bus listrik dan kendaraan listrik roda dua untuk mendukung mobilitas operasional di dalam area pelabuhan.

Melalui skema ini, seluruh pengguna yang telah terdaftar diwajibkan memarkirkan kendaraan berbahan bakar minyak di area yang telah disediakan dan melanjutkan aktivitas operasional menggunakan kendaraan listrik di dalam kawasan pelabuhan.

Langkah ini bukan hanya untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib dan terkendali, tetapi juga mencerminkan komitmen ASDP dalam mendukung implementasi Green Port melalui pemanfaatan transportasi ramah lingkungan.

Melalui penguatan tata kelola operasional, pemanfaatan teknologi modern, serta penerapan prinsip berkelanjutan, ASDP optimistis dapat menghadirkan standar layanan pelabuhan yang semakin unggul, aman, dan adaptif dalam mendukung konektivitas nasional di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) optimistis jumlah pelanggan operator seluler tetap tumbuh meskipun pemerintah akan memberlakukan registrasi SIM card menggunakan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026 serta membatasi kepemilikan tiga nomor per operator seluler.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATSI Merza Fachys mengatakan potensi pertumbuhan pelanggan masih terbuka seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan digital.

“Masih ada potensi pertumbuhan lagi, selalu,” kata Merza usai Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Merza mengatakan penggunaan handphone kini tidak lagi hanya sebatas untuk komunikasi suara maupun pesan singkat, melainkan telah berkembang untuk berbagai kebutuhan digital lainnya.

Dia menilai wajar apabila masyarakat memiliki lebih dari satu nomor telepon untuk kebutuhan yang berbeda, seperti komunikasi harian, transaksi finansial, maupun kebutuhan lainnya. Karena itu, pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor untuk setiap operator seluler.

Menurut Merza, kebijakan tersebut justru membuka peluang pengelolaan nomor seluler yang lebih tertata sesuai kebutuhan penggunaan masyarakat.

“Itu akan menjadi sebuah opportunity bahwa kita bisa mengatur daripada nomor-nomor ini untuk apa saja aplikasi yang kita gunakan,” kata Merza.

Dia juga meyakini pertumbuhan industri telekomunikasi tetap akan berlanjut karena hampir seluruh aktivitas masyarakat kini berbasis digital.

“Maka kita yakini bahwa ini akan tumbuh karena sudah macam-macam lagi aplikasinya, sudah hampir kehidupan kita sehari-hari semua sekarang berbasis digital,” kata Merza.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler, yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart).

Dia mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange [pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

Dia juga menekankan perlindungan masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurut Edwin, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali mengingatkan registrasi SIM card untuk pengguna baru wajib menggunakan biometrik berupa face recognition atau pengenalan wajah. Kebijakan yang saat ini masih dalam tahap uji coba tersebut akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan mekanisme registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi sepenuhnya dapat dipercaya karena maraknya penyalahgunaan data kependudukan secara ilegal.

“Oleh karena itu sejak tahun lalu kami sudah menstudi penggunaan biometrik ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Edwin menjelaskan sejak awal tahun ini pemerintah telah mulai menerapkan uji coba registrasi SIM card menggunakan biometrik di tiga operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart.

Menurutnya, sejak Januari 2026 ketiga operator tersebut telah menjalankan masa transisi penerapan registrasi biometrik di gerai layanan masing-masing. Berdasarkan pemantauan pemerintah di sejumlah wilayah, sistem tersebut dinilai telah siap diterapkan secara nasional.

Dia mengatakan registrasi biometrik diterapkan untuk melindungi masyarakat, operator seluler, sekaligus negara dari penyalahgunaan nomor seluler. Menurut Edwin, teknologi biometrik untuk registrasi kartu SIM bukan hal baru dan telah digunakan di sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, hingga Korea Selatan.

Selain itu, proses registrasi SIM card menggunakan biometrik juga dinilai lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya yang menggunakan NIK dan KK secara manual.

“Kalau di Telkomsel malah ada seperti mesin kayak ATM, kita registrasi SIM baru tuh kayak kita ngambil uang di bank, terus potret sebentar, langsung aktif. Di semuanya bisa web-based ataupun berbagai macam, dan rata-rata di bawah satu menit prosesnya,” ujarnya.

Dia menambahkan sistem tersebut juga memungkinkan pelanggan memeriksa apakah data NIK atau KK mereka digunakan untuk nomor lain secara ilegal. Jika ditemukan penyalahgunaan, pelanggan dapat langsung meminta nomor tersebut dinonaktifkan.

Berdasarkan hasil uji coba selama lima bulan terakhir, pemerintah memastikan registrasi SIM card menggunakan biometrik akan diberlakukan penuh mulai 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi.

“Ini membuat keyakinan bahwa untuk registrasi SIM secara biometrik untuk new registrations sudah bisa dimulai efektif secara fully nasional, tidak ada lagi kelonggaran, per 1 Juli 2026,” katanya.

Edwin juga menegaskan operator seluler tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Menurutnya, data wajah pelanggan hanya dienkripsi dan dicocokkan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain registrasi biometrik, Komdigi juga meminta operator seluler memperkuat perlindungan pelanggan dari penipuan digital atau scam. Edwin menyebut seluruh operator seluler kini telah memiliki sistem anti-scam masing-masing.

Dia mencontohkan Telkomsel telah menggunakan fitur perlindungan SISCAMLING (Sistem Cegah Scam Keliling), sementara Indosat Ooredoo Hutchison memanfaatkan teknologi IM3 Satspam dan Tri AI. Adapun XLSmart juga disebut telah memiliki sistem perlindungan anti-scam bagi pelanggan.

“Jadi kami minta semua warga juga lebih berhati-hati dan juga kalaupun diperlukan bisa menggunakan fasilitas tambahan [fitur anti spam],” kata Edwin.

menjadi sinyal bahwa adopsi teknologi tetap perlu diiringi peningkatan kenyamanan, kepercayaan dan kemudahan bagi pengguna

Jakarta (ANTARA) - Survei arus mudik Lebaran 2026 yang dilakukan NEXT by ANTARA menunjukkan integrasi antarmoda di stasiun kereta api semakin optimal, namun penggunaan teknologi face recognition untuk proses boarding penumpang masih rendah karena mayoritas pengguna masih memilih metode manual.

Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan TI ANTARA Rachmat Hidayat mengatakan temuan tersebut menggambarkan dinamika dalam adopsi teknologi oleh masyarakat pengguna transportasi.

“Integrasi antarmoda yang semakin kuat menunjukkan bahwa upaya kolaborasi ekosistem transportasi berjalan efektif. Namun, penurunan penggunaan 'face recognition' menjadi sinyal bahwa adopsi teknologi tetap perlu diiringi dengan peningkatan kenyamanan, kepercayaan dan kemudahan bagi pengguna,” ujar Rachmat dalam keterangan resmi pada Senin.

Dalam survei tersebut, sebanyak 86 persen responden menilai integrasi antarmoda di stasiun sudah baik hingga sangat baik, terutama pada periode mudik Lebaran yang identik dengan lonjakan mobilitas.

Namun, survei juga mencatat sebanyak 61,2 persen responden masih memilih metode manual boarding, sementara penggunaan face recognition mengalami penurunan dibandingkan periode Lebaran 2025.

Survei ini melibatkan 536 responden pengguna KAI yang tersebar di 10 stasiun pada lima kota besar, yakni Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, pada periode 20–21 Maret 2026.

Responden didominasi oleh generasi Z sebesar 66 persen, diikuti milenial 18,3 persen dan generasi alpha 8,6 persen, dengan komposisi 56 persen laki-laki dan 44 persen perempuan.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan KAI selama Lebaran 2026 berada pada level tinggi, dengan 92,1 persen responden menyatakan puas.

Faktor keamanan dan kenyamanan menjadi aspek utama pengalaman pelanggan, disusul efisiensi waktu perjalanan serta kontribusi KAI dalam mengurangi kemacetan.

Dari sisi aksesibilitas, layanan KAI di wilayah perkotaan dinilai mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan 93,7 persen responden memberikan penilaian positif.

Survei juga menunjukkan digitalisasi layanan semakin kuat, tercermin dari lebih dari 90 persen transaksi pembelian tiket yang dilakukan secara daring, termasuk melalui aplikasi Access by KAI.

Rachmat menambahkan perubahan ekspektasi pelanggan perlu menjadi perhatian dalam pengembangan layanan ke depan.

“Ke depan, pelanggan tidak hanya mencari transportasi yang efisien, tetapi juga pengalaman perjalanan yang lebih bernilai. Kebutuhan seperti WiFi gratis, kemudahan layanan digital, hingga kenyamanan fasilitas menjadi faktor pembeda yang semakin penting,” ujarnya.

Survei juga menemukan pelanggan mulai mengharapkan peningkatan layanan bernilai tambah, dengan prioritas pada WiFi gratis di kereta sebesar 53,2 persen, fasilitas bagasi besar 13,1 persen, serta pemesanan makanan daring 10,8 persen.

Sementara itu, aspek yang masih perlu ditingkatkan mencakup sistem aplikasi Access by KAI, ketepatan waktu pemberian diskon tiket, serta kebersihan fasilitas di stasiun dan kereta.

Metodologi survei menggunakan pendekatan mixed-methods atau gabungan kuantitatif dan kualitatif, dengan 80 persen pertanyaan berbasis skala likert dan 20 persen pertanyaan terbuka untuk menggali masukan eksploratif.

Penilaian survei difokuskan pada empat aspek utama, yakni layanan dan fasilitas di stasiun, layanan di kereta, pembelian tiket, serta dampak sosial layanan KAI.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memastikan pelanggan kini dapat melakukan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah serta menggunakan layanan eSIM.

Sebelumnya, perusahaan telah menjalankan program percontohan sejak September 2025 melalui gerai fisik dan kanal digital. Dengan demikian, sistem yang saat ini diterapkan diklaim telah teruji dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Direktur & Chief Regulatory XLSMART, Merza Fachys, mengatakan implementasi verifikasi biometrik ini merupakan komitmen perusahaan dalam meningkatkan standar keamanan data pelanggan.

“XLSMART mengutamakan rasa aman dan nyaman pelanggan dalam menggunakan layanan telekomunikasi melalui teknologi face recognition ini. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang paling dicintai pelanggan,” kata Mirza dalam keterangan pada Rabu (4/3/2026).

Mirza menjelaskan penerapan registrasi berbasis biometrik wajah memberikan sejumlah manfaat bagi pelanggan dan masyarakat. Berdasarkan studi GSMA, teknologi ini diklaim mampu menekan kemungkinan identitas ganda lebih dari 80%, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan penipuan (fraud management) hingga 20–30%.

Mengacu pada National Institute of Standards and Technology (NIST), lembaga di bawah Departemen Perdagangan AS, tingkat akurasi sistem pengenalan wajah modern telah mencapai 95–99%. Standar tersebut juga dilengkapi kemampuan liveness detection untuk mendeteksi upaya pemalsuan (spoofing).

Dari sisi kemudahan, Mirza menambahkan proses registrasi yang sebelumnya memakan waktu 5–7 menit kini dapat diselesaikan dalam kurang dari satu menit melalui proses otomatis dengan fitur liveness detection untuk mempercepat proses Know Your Customer (KYC).

Dia juga memastikan keamanan data pelanggan terjaga karena XLSMART menerapkan prinsip security by design dan data minimization. Data biometrik tidak disimpan oleh perusahaan, melainkan diteruskan secara aman ke sistem Dukcapil untuk validasi dan tidak disimpan setelah proses selesai.

Sistem XLSMART disebut telah memenuhi standar keamanan internasional, antara lain ISO 27001, ISO 27701, serta lulus uji Presentation Attack Detection (ISO 30107-3), dengan match rate ke Dukcapil di atas 95% dan tingkat keluhan yang sangat rendah.

“Sebagai bukti kesiapan dan keseriusan dalam menghadirkan layanan ini, Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya XLSMART dalam membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, terpercaya, dan siap mendukung transformasi digital Indonesia,” kata Mirza.

Selain penguatan keamanan data melalui registrasi biometrik, Mirza menyebut adopsi eSIM XLSMART juga terus menunjukkan tren positif. Saat ini jumlah pengguna eSIM XLSMART mencapai lebih dari 1,6 juta.

“Dan harapannya ke depan akan terus meningkat seiring dengan berbagai manfaat dan kemudahan eSIM yang bisa dirasakan pengguna,” katanya.

XLSMART juga terus mengintegrasikan sistem registrasi biometrik untuk meminimalkan hambatan teknis saat aktivasi, sehingga kendala operasional dapat ditekan dan pelanggan memperoleh tingkat keamanan yang setara antara pengguna kartu fisik maupun eSIM.

Mirza mengatakan layanan registrasi biometrik kini tersedia di 143 titik layanan di seluruh Indonesia, terdiri atas 94 XL Center dan 51 Galeri Smartfren. Layanan difokuskan pada wilayah dengan densitas pelanggan tinggi, seperti Jabodetabek (26 XL Center dan 13 Galeri Smartfren), Jawa Timur (16 Galeri Smartfren), serta Sumatra (17 XL Center).

Selain melalui gerai fisik, pelanggan juga dapat melakukan registrasi mandiri secara digital melalui situs resmi XL, AXIS, dan Smartfren, serta melalui aplikasi myXL, AXISNET, dan mySF. Dengan demikian, proses registrasi biometrik menjadi lebih inklusif, mudah, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Cara Registrasi Kartu SIM dengan Biometrik Wajah di XLSMART:

1. Registrasi melalui Website XL dan AXIS

• Buka laman registrasi sesuai kartu yang digunakan (https://registrasi.xl.co.id/ atau https://registrasi.axis.co.id/), lalu pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan nomor kartu perdana yang akan diaktifkan serta NIK (Nomor Induk Kependudukan).
• Lakukan swafoto (selfie) dengan memastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan masker, kacamata hitam, atau aksesori lain yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta disarankan menggunakan latar belakang polos atau minim objek
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Jika data sesuai, proses registrasi dinyatakan berhasil dan kartu siap digunakan.

2. Registrasi melalui Aplikasi myXL atau AXISNET

• Buka aplikasi myXL atau AXISNET, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Pilih menu “Registrasi dengan Biometrik”, kemudian pilih metode registrasi menggunakan OTP atau PUK.
• Masukkan NIK, lalu lakukan swafoto (selfie) sesuai ketentuan.
• Sistem akan melakukan validasi data biometrik secara otomatis dengan database Dukcapil. Jika data sesuai, registrasi berhasil dan kartu siap digunakan.

3. Registrasi melalui Website Smartfren dan Aplikasi MySF

• Buka laman http://smartfren.com/Activation/, lalu masukkan nomor kartu perdana yang akan didaftarkan.
• Masukkan kode OTP yang diterima, kemudian kode PUK.
• Masukkan NIK dan lakukan swafoto (selfie), lalu pilih “start video check” sesuai petunjuk di website atau aplikasi. Pastikan wajah berada di dalam area lingkaran, tidak menggunakan aksesori yang menutupi wajah, berada di ruangan dengan pencahayaan cukup, serta menggunakan latar belakang polos atau minim objek.
• Sistem akan memvalidasi data biometrik dengan database Dukcapil secara otomatis. Setelah itu, klik “Gunakan Foto”. Jika data sesuai, akan muncul notifikasi “Aktivasi Berhasil”, dan kartu siap digunakan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mendiskusikan kemungkinan penerapan registrasi berbasisface recognitionpada platform digital karena anak-anak dinilai kerap memanipulasi usia saat mendaftar.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan wacana tersebut belum menjadi kebijakan karena pemerintah harus memastikan perlindungan data pribadi, terutama milik anak-anak.

“Face recognition juga sedang didiskusikan, karena ada beberapa sisi yang harus kita lindungi juga. Misalnya data pribadi anak-anak dan lain-lain,” kata Nezar usai Media Update Fitur Anti-Spam dan Anti-Scam di Kantor Indosat Jakarta pada Jumat (6/02/2026).

Nezar mengatakan pembahasan mengenai verifikasi usia dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk platform digital, agar setiap pendekatan teknologi tetap selaras dan tidak bertabrakan dengan regulasi yang berlaku.

Dia menilai manipulasi usia di platform digital sangat mudah dilakukan karena pengguna hanya perlu menggulir pilihan umur atau mengisi tanggal lahir tanpa proses verifikasi yang memadai.

Karena itu, Komdigi telah berkolaborasi dengan sejumlah platform untuk mendorong pengembangan solusi teknologi yang mampu mengenali usia pengguna secara lebih akurat.

“Dan beberapa platform sekarang sedang exercise teknologi yang akan mereka gunakan,” katanya.

Nezar menjelaskan salah satu pendekatan yang sedang dibahas adalahage inferentialatau deteksi usia berbasis perilaku pengguna, yakni penggunaan algoritma untuk membaca kebiasaan akses konten. Apabila akun yang biasanya mengakses konten anak-anak tiba-tiba menunjukkan anomali pola akses, sistem dapat secara otomatis mengenali ketidaksesuaian usia pengguna dan membatasi akses terhadap konten tertentu.

“Sampai kemudian diketahui apakah dia cukup umur atau tidak. Jadi itu yang sedang kita exercise,” katanya.

Dia menegaskan pendekatan pembatasan umur yang hanya berbasis imbauan tanpa dukungan teknologi akan sulit diterapkan di lapangan.

Sebelumnya, Komdigi mengungkap anak-anak kerap memanipulasi usia saat mendaftar di platform digital untuk menghindari batasan umur. Kondisi ini dikhawatirkan membuat anak lebih mudah terpapar konten dewasa karena sistem platform umumnya bekerja otomatis tanpa verifikasi mendalam.

Nezar menyebut ketika anak memalsukan umur, sistem akan membaca mereka sebagai pengguna berusia 18 tahun sehingga konten dewasa dapat muncul di lini masa.

“Konten-konten dewasa, bahkan konten seksual, terpapar bebas ke mereka,” kata Nezar dikutip dalam keterangannya pada Rabu (4/2/2026).

Menghadapi persoalan tersebut, Komdigi mendorong Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mengadopsi solusi teknologi sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menurut Nezar, platform tidak lagi cukup hanya mengandalkan deklarasi tanggal lahir untuk mengenali usia pengguna. Pendekatanage inferentialdinilai dapat membantu sistem memprofilkan kecenderungan perilaku pengguna.

“Meskipun pengguna tidak menyatakan usia sebenarnya, sistem bisa mem-profiling berdasarkan konten yang dikonsumsi,” kata Nezar.

Dia menambahkan, apabila terdeteksi pola konsumsi anak pada akun yang terdaftar sebagai akun dewasa, sistem dapat otomatis membatasi akses terhadap konten berbahaya.

Nezar menyebut beberapa platform global, seperti YouTube, telah melakukan uji coba fitur ini di sejumlah wilayah. Dia berharap pendekatansafety by designtidak hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi menjadi kultur korporasi dalam menciptakan ruang digital yang aman.

Sementara itu, Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto menyambut baik arahan tersebut. Dia menilai tantangan terbesar adalah menemukan solusi teknologi yang proporsional untuk menyaring konten negatif tanpa menghambat akses anak terhadap konten positif.

“Tantangannya adalah menemukan solusi teknologi yang proporsional yang mampu memfilter konten negatif secara efektif tanpa menghambat akses anak terhadap informasi positif dan inovasi,” ujar Hilmi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai membahas penggunaan face recognition atau pengenalan wajah di platform digital. Pembahasan ini menyusul temuan adanya anak-anak yang memanipulasi usia saat mengakses platform digital.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan pembahasan ini dilakukan bersama pihak terkait. “Face recognition? Nah ini juga lagi didiskusikan karena ada beberapa sisi yang harus kita lindungi juga. Misalnya data pribadi anak-anak dan lain-lain,” kata Nezar saat ditemui di Kantor Pusat Indosat, Jakarta, Jumat (6/2).

Nezar mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap diskusi termasuk juga dengan pihak platform digital. Ia mengatakan semua pihak harus mematuhi aturan jika pengenalan wajah diterapkan dalam registrasi penggunaan media sosial oleh anak-anak.

“Jangan misalnya untuk peraturan ini lalu nanti bertabrakan dengan peraturan yang lain,” ujar Nezar.

Cegah Manipulasi Usia di Platform Digital

Saat ini anak-anak sangat mudah memanipulasi usia saat menggunakan platform digital. Sebab, saat ini untuk memastikan usia pengguna hanya melalui tahapan yang mudah sehingga tidak terverifikasi dengan baik.

Karena itu, saat ini Kementerian Komdigi sudah berkolaborasi dengan sejumlah platform untuk memberikan solusi teknologi mengatasi persoalan tersebut. “Beberapa platform sekarang sedang exercise teknologi yang akan mereka gunakan,” kata Nezar.

Termasuk juga untuk menggunakan teknologi age inferential. Teknologi ini memungkinkan sistem algoritma menganalisis pola perilaku pengguna, termasuk jenis konten yang dikonsumsi, cara berinteraksi, hingga kebiasaan penggunaan platform.

“Itu dengan otomatis akan dibaca, lalu disimpulkan dan bisa diblok sampai kemudian diketahui apakah dia cukup umur atau tidak. Jadi itu yang sedang kita exercise,” ujarnya.

Teknologi age inferential memungkinkan algoritma platform untuk membaca kecenderungan perilaku pengguna. Meskipun pengguna tidak menyatakan usia sebenarnya, sistem bisa membuat profiling berdasarkan konten yang dikonsumsi," ujarnya. Jika terdeteksi pola konsumsi anak, namun berada di akun dewasa maka sistem otomatis memblokir akses ke konten berbahaya.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 890.165 pelanggan Kereta Api Jarak Jauh memanfaatkan fasilitas teknologi pengenalan wajah (face recognition), sepanjang Januari 2026, demi efisiensi layanan.

"Pemanfaatan ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan pelanggan terhadap layanan perjalanan yang praktis, cepat, dan nyaman, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba di Jakarta, Kamis.

Dia menyebutkan layanan face recognition saat ini tersedia di 22 stasiun, yaitu Bandung, Bekasi, Cirebon, Cirebon Prujakan, Gambir, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Medan, Malang, Madiun, Pekalongan, Pasarsenen, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Solo Balapan, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal, dan Yogyakarta.

"Melalui fasilitas ini, pelanggan dapat melakukan proses boarding tanpa perlu menunjukkan tiket cetak maupun dokumen identitas secara manual," ujarnya.

Menurutnya layanan itu menghadirkan pengalaman boarding yang lebih sederhana dan efisien. Proses verifikasi identitas berlangsung lebih cepat, antrean dapat ditekan, dan waktu tunggu di area boarding menjadi lebih singkat, sehingga perjalanan terasa lebih tertib dan nyaman.

Pemanfaatan layanan itu juga berdampak pada efisiensi pengelolaan sumber daya. Boarding tanpa tiket cetak mengurangi kebutuhan penggunaan kertas. Dengan asumsi 1 roll kertas sepanjang 7.200 cm dapat mencetak sekitar 400 tiket, serta harga Rp14.765 per roll, biaya pencetakan setara sekitar Rp37 per tiket.

Berdasarkan perhitungan tersebut, lanjut Anne, penggunaan face recognition oleh 890.165 pelanggan selama Januari 2026 berpotensi menghemat biaya pencetakan tiket hingga sekitar Rp32,9 juta dalam ekuivalen penggunaan kertas dan material pendukung.

"Efisiensi ini sejalan dengan upaya KAI dalam mengelola operasional secara lebih efektif dan bertanggung jawab," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pengurangan penggunaan kertas juga berkontribusi pada penurunan kebutuhan bahan baku dan distribusi logistik, sehingga mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, digitalisasi layanan boarding menjadi bagian dari strategi KAI dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan.

Anne menyampaikan pengembangan face recognition berangkat dari kebutuhan pelanggan akan layanan yang semakin praktis dan nyaman.

“Bagi pelanggan, face recognition memberikan kemudahan karena proses boarding menjadi lebih cepat dan sederhana. Dari sisi KAI, layanan ini membantu kami menjaga kelancaran operasional sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan,” kata Anne.

Anne menambahkan, menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 2026, pemanfaatan face recognition akan semakin membantu pelanggan dalam mengoptimalkan waktu perjalanan.

“Kami mengajak pelanggan untuk memanfaatkan fasilitas ini agar proses boarding berjalan lebih lancar dan perjalanan dapat dinikmati dengan lebih nyaman,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Perkembangan dunia kerja dan transformasi digital mendorong kebutuhan akan gedung perkantoran yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang kerja, tetapi juga mampu menunjang efisiensi, keamanan, dan produktivitas. Menjawab kebutuhan tersebut, Premium Office Tower Podomoro City Deli Medan mengusung konsep smart office dengan penerapan teknologi terintegrasi.

Sistem keamanan gedung dirancang berbasis teknologi digital, antara lain melalui penggunaan face recognition, mobile wireless access, serta access cardyang terhubung langsung dengan sistem elevator. Integrasi ini memungkinkan pengaturan akses yang lebih terkendali dan efisien bagi pengguna gedung. Seluruh area juga dilengkapi dengan CCTV serta dukungan petugas keamanan yang berjaga selama 24 jam.

Dari sisi mobilitas vertikal, gedung ini dilengkapi 16 lift berkecepatan tinggi yang terbagi dalam dua zona pelayanan. Delapan lift melayani lantai bawah dan delapan lift lainnya melayani lantai atas. Pembagian zona ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan serta meminimalkan waktu tunggu, khususnya pada jam operasional perkantoran.

Untuk menjaga keandalan operasional, Premium Office Tower didukung genset berkapasitas penuh sehingga aktivitas bisnis dapat tetap berjalan optimal apabila terjadi gangguan pasokan listrik. Selain itu, gedung ini juga menyediakan Sky Lounge di lantai 8, ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai area relaksasi maupun pertemuan informal dengan latar pemandangan kota Medan.

Keunggulan fasilitas gedung ini juga diperkuat dengan integrasinya ke Delipark Mall, pusat perbelanjaan yang berada dalam kawasan Podomoro City Deli Medan. Keterhubungan langsung tersebut memudahkan pengguna gedung dalam mengakses berbagai fasilitas penunjang, mulai dari restoran dan kafe hingga area pertemuan informal yang mendukung aktivitas bisnis sehari-hari.

Dari sisi komersialisasi, ruang kantor di Premium Office Tower tersedia dalam berbagai ukuran dan ditawarkan dengan status strata title, dengan harga pembelian mulai dari kisaran Rp3 miliar. Selain dapat dimiliki, ruang perkantoran ini juga tersedia untuk disewa, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dengan kebutuhan ruang yang dinamis, baik untuk ekspansi maupun efisiensi operasional.

Untuk mendukung kemudahan transaksi, pengembang turut menyediakan skema pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Office (KPO) yang bekerja sama dengan sejumlah bank mitra. Skema ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha maupun investor yang ingin mengamankan ruang kantor di kawasan bisnis terpadu.

Dengan kombinasi fasilitas modern, penerapan konsep smart office, integrasi kawasan, serta fleksibilitas kepemilikan dan sewa, Premium Office Tower Podomoro City Deli Medan diposisikan sebagai gedung perkantoran yang adaptif terhadap kebutuhan kerja masa kini dan perkembangan dunia usaha di Kota Medan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Marketing Gallery Podomoro City Deli Medan di nomor 061-4567 999 atau whatsapp 0813 1111 3838.

'Face recognition' memungkinkan pelanggan melakukan boarding tanpa tiket fisik dan tidak perlu repot menunjukkan identitas

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) mencatat sebanyak 748.855 pelanggan memanfaatkan fasilitas teknologi pengenalan wajah (face recognition) selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 pada periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan layanan maksimal di tengah peningkatan mobilitas masyarakat," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan "face recognition" selain mempermudah dan mempercepat proses boarding, juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional serta aspek keberlanjutan lingkungan.

“'Face recognition' memungkinkan pelanggan melakukan boarding tanpa tiket fisik dan tidak perlu repot menunjukkan identitas," ujarnya.

Selain meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan, inovasi itu juga mendukung komitmen KAI terhadap keberlanjutan karena mengurangi penggunaan kertas yang bahan bakunya berasal dari pohon

Menurut dia, dari penggunaan face recognition oleh 748.855 pelanggan setara dengan penghematan sekitar 1.872 roll kertas tiket dengan efisiensi biaya pembelian kertas sekitar Rp27,6 juta selama periode tersebut.

"Penghematan ini sekaligus berkontribusi pada pengurangan konsumsi sumber daya alam dan limbah kertas, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang terus diperkuat KAI," ucap Anne.

KAI mencatat lima stasiun dengan jumlah pengguna face recognition tertinggi selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026, meliputi Gambir 145.025 pelanggan; Yogyakarta: (91.064); Pasarsenen (68.303); Semarang Tawang (51.805); dan Purwokerto 43.485 pelanggan.

Saat ini, fasilitas face recognition telah tersedia di 22 stasiun, yakni Bandung, Bekasi, Cirebon, Cirebon Prujakan, Gambir, Jember, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan.

Selanjutnya di Medan, Malang, Madiun, Pekalongan, Pasarsenen, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Solo Balapan, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal dan Yogyakarta.

Ia menambahkan sepanjang masa angkutan libur akhir tahun, KAI melayani 4.179.095 pelanggan, tumbuh 12,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja operasional tetap terjaga dengan tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) keberangkatan mencapai 99,68 persen dan ketepatan waktu kedatangan 96,13 persen.

"KAI akan terus meningkatkan layanan digital dan operasional secara berkelanjutan agar perjalanan kereta api semakin andal, aman, nyaman dan ramah lingkungan,” tambah Anne.

Ke depan, KAI berkomitmen memperluas inovasi layanan berbasis teknologi sebagai bagian dari transformasi perusahaan, sekaligus memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi publik yang mendukung mobilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) pada periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, sebanyak 748.855 pelanggan memanfaatkan fasilitas face recognition untuk mempercepat proses boarding tiket KAI.

Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) Anne Purba mengatakan, fasilitas face recognition merupakan pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Face recognition selain mempermudah dan mempercepat proses boarding, juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional serta aspek keberlanjutan lingkungan,” kata Anne dalam keterangan resmi, Selasa (5/1/2026).

Anne menjelaskan melalui teknologi face recognition, pelanggan KAI melakukan boarding tanpa tiket fisik dan tidak perlu report menunjukan identitas. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi ini juga menghemat penggunaan kertas roll untuk cetak tiket.

“Selama periode Nataru, penggunaan face recognition oleh 748.855 pelanggan setara dengan penghematan sekitar 1.872 roll kertas tiket dengan efisiensi biaya pembelian kertas sekitar Rp 27,6 juta selama periode tersebut,” lanjut dia.

Penghematan ini sekaligus berkontribusi pada pengurangan konsumsi sumber daya alam dan limbah kertas, sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang terus diperkuat KAI.

Adapun lima stasiun dengan jumlah pengguna face recognition tertinggi selama Nataru 2025/2026 diantaranya, Stasiun Gambir sebanyak 145.025 pelanggan, Stasiun Yogyakarta 91.064 pelanggan, Stasiun Pasarsenen sebanyak 68.303 pelanggan, Stasiun Semarang Tawang: 51.805 pelanggan, dan Stasiun Purwokerto sebanyak 43.485 pelanggan.

Saat ini, fasilitas face recognition telah tersedia di 22 stasiun, yakni Bandung, Bekasi, Cirebon, Cirebon Prujakan, Gambir, Jember, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Medan, Malang, Madiun, Pekalongan, Pasarsenen, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Solo Balapan, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal, dan Yogyakarta.

Sepanjang masa Angkutan Nataru 2025/2026, KAI melayani 4.179.095 pelanggan, tumbuh 12,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja operasional tetap terjaga dengan On Time Performance keberangkatan mencapai 99,68 persen dan ketepatan waktu kedatangan 96,13 persen.

“Kami terus meningkatkan layanan digital dan operasional secara berkelanjutan agar perjalanan kereta api semakin andal, aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” tutup Anne.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penghematan Rp 27,6 juta dari penerapan teknologi boarding tiket berbasis face recognition selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Periode penghitungan berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Teknologi face recognition mulai digunakan lebih luas oleh pelanggan pada akhir 2025, meski telah diperkenalkan sejak 2022. Inovasi ini memungkinkan proses boarding tanpa tiket fisik dan tanpa pemeriksaan identitas secara manual.

Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) Anne Purba mengatakan, penerapan teknologi tersebut berdampak langsung pada efisiensi operasional, terutama pengurangan penggunaan kertas tiket.

“Selama periode Nataru, penggunaan face recognition oleh 748.855 pelanggan setara dengan penghematan sekitar 1.872 roll kertas tiket, dan efisiensi biaya pembelian kertas sekitar Rp 27,6 juta selama periode tersebut,” kata Anne dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).

Menurut Anne, penghematan ini turut mengurangi konsumsi sumber daya alam dan limbah kertas. Langkah tersebut sejalan dengan penguatan prinsip keberlanjutan dalam operasional KAI.

Sepanjang libur Nataru, sebanyak 748.855 pelanggan memanfaatkan fasilitas face recognition untuk mempercepat proses boarding. KAI menilai teknologi ini menjadi bagian dari optimalisasi layanan guna mendukung mobilitas masyarakat.

“Face recognition selain mempermudah dan mempercepat proses boarding, juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional serta aspek keberlanjutan lingkungan,” ujar Anne.

Anne menjelaskan, melalui teknologi face recognition, pelanggan dapat langsung masuk area boarding tanpa menunjukkan tiket fisik maupun identitas. Sistem ini sekaligus mengurangi kebutuhan pencetakan tiket secara signifikan.

Saat ini, fasilitas face recognition tersedia di 22 stasiun, meliputi Bandung, Bekasi, Cirebon, Cirebon Prujakan, Gambir, Jember, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Medan, Malang, Madiun, Pekalongan, Pasarsenen, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Solo Balapan, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal, dan Yogyakarta.

Selama masa Angkutan Nataru 2025/2026, KAI melayani 4.179.095 pelanggan. Jumlah ini tumbuh 12,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja operasional tercatat tetap terjaga. Ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,68 persen, sedangkan ketepatan waktu kedatangan berada di level 96,13 persen.

“Kami terus meningkatkan layanan digital dan operasional secara berkelanjutan agar perjalanan kereta api semakin andal, aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” tutup Anne.