MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Penguatan ekonomi kerakyatan semakin menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan menuntut negara menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif.
Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bukan sekadar sebagai intervensi sosial, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.
Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG dalam kisaran Rp400 triliun–Rp450 triliun secara bertahap dalam beberapa tahun implementasi awal (estimasi berbagai dokumen perencanaan fiskal 2025–2029). Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun–Rp100 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN. Jika dibandingkan, nilai ini setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara, sekaligus mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan skala fiskal sebesar ini, MBG memiliki daya dorong ekonomi yang sangat signifikan, khususnya bagi sektor-sektor ekonomi berbasis kerakyatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Inilah titik awal transformasi MBG dari sekadar program konsumsi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.
Rantailokal
Salah satu kekuatan utama Program MBG terletak pada kemampuannya menciptakan permintaan agregat yang stabil terhadap produk pangan domestik. Dengan target penerima mencapai lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan, kebutuhan bahan baku pangan harian menjadi sangat besar.
Sebagai ilustrasi, jika satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, maka potensi perputaran ekonomi harian dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam satu tahun, angka ini dapat menembus Rp250 triliun–Rp300 triliun yang sebagian besar berpotensi diserap oleh pelaku ekonomi lokal.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Dengan adanya MBG, permintaan terhadap hasil pertanian seperti beras, sayur, telur, dan protein hewani akan meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperbaiki terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.
Selain itu, sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal yang dimulai dari katering, pengolahan makanan, hingga rantai distribusinya, maka dampak ekonominya akan jauh lebih inklusif dan menyentuh transformasi struktural ekonomi kerakyatan yang diharapkan.
Selanjutnya dalam efisiensi distribusi, nilai tambah ekonomi dapat diciptakan melalui pemendekan rantai distribusi logistik. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis wilayah, sehingga biaya logistik yang selama ini menyumbang hingga 14–23 persen dari PDB Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, lebih banyak nilai ekonomi yang tetap berputar di tingkat lokal dan kualitas ketahanan menu dalam Program MBG juga dapat semakin terjaga.
Dampakganda
Efek pengganda dari Program MBG terhadap ekonomi kerakyatan sangat nyata. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah pada sektor berbasis domestik memiliki multiplier antara 1,3 hingga 1,8. Artinya, setiap Rp1 triliun yang dibelanjakan berpotensi menciptakan output ekonomi hingga Rp1,3 triliun–Rp1,8 triliun.
Dengan asumsi alokasi awal Rp100 triliun, maka potensi tambahan output ekonomi dapat mencapai Rp130 triliun–Rp180 triliun. Dampak ini tidak hanya tercermin pada peningkatan PDB, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Jika setiap Rp1 miliar belanja sektor pangan mampu menyerap 3–5 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, maka MBG berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja baru.
Lebih jauh, peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Siklus ini menciptakan efek domino: produksi meningkat, pendapatan naik, konsumsi tumbuh, dan ekonomi menjadi lebih stabil.
Dalam jangka panjang, dampak MBG juga terlihat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di masa depan. Ini sejalan dengan temuan berbagai riset global bahwa peningkatan gizi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10–17 persen.
Disiplinfiskal
Meski memiliki potensi besar, implementasi MBG tetap harus berada dalam kerangka disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB membatasi ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, desain program harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.
Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa belanja MBG bersifat produktif. Artinya, pengadaan bahan pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri, bukan impor. Dengan demikian, kebocoran fiskal dapat diminimalkan, dan manfaat ekonomi tetap berada di dalam negeri.
Selain itu, integrasi dengan program lain seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Digitalisasi sistem distribusi juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi potensi inefisiensi.
Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa program pangan berskala besar dapat berhasil jika dikelola secara terintegrasi. India misalnya, melalui skema Mid-Day Meal berhasil meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Brazil melalui program Fome Zero mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan pendekatan berbasis komunitas.
Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut dengan menyesuaikannya pada konteks lokal, terutama dalam memperkuat peran koperasi dan BUMDes sebagai penghubung antara produsen dan program MBG.
Investasistrategis
Program MBG pada akhirnya bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang besar, program ini memiliki peluang untuk menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan, asalkan dikelola dengan pendekatan yang tepat.
Harmonisasi antara kebijakan sosial dan ekonomi menjadi kunci utama. Ketika MBG mampu menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi lokal, memberdayakan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja, maka program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Dan dalam konteks itulah, MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik
Copyright © ANTARA 2026