Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah menjaga dampak fluktuasi harga plastik terhadap harga pangan guna melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan nasional.

"Terkait plastik, itu sudah kami rapatkan, jadi kita sudah ketemu dengan teman-teman. Begitu ada isu plastik mengalami kekurangan pasok, kita sudah diskusi menghitung berapa sih dampaknya per kilogram terhadap beras dan gula," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

Dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, Astawa menyampaikan adanya fluktuasi berupa distorsi pasokan bahan baku plastik turut merambah ke pelaku usaha pangan pokok strategis. Informasi yang dihimpun Bapanas, pelaku usaha bidang beras dan gula cukup terdampak karena membutuhkan kemasan karungan.

"Dengan adanya gejolak geopolitik, memang ada beberapa sedikit yang mengalami kenaikan. Salah satunya plastik karena ternyata biji plastik itu waste-nya dari pengolahan minyak bumi dan sumbernya dari Timur Tengah juga banyak," ujarnya.

Sebagai antisipasi, Bapanas telah menyerap aspirasi dari para pelaku usaha pangan sektor beras dan gula. Dalam pertemuan terungkap sebagai imbas adanya kekurangan pasokan plastik turut berpengaruh pada penyesuaian harga yang harus dilakukan pelaku usaha.

"Teman-teman pelaku usaha menyampaikan kalau di beras itu Rp350 per kilogram. Kalau di gula sekitar Rp150 per kilogram, artinya cukup berdampak dan ini yang harus kita jaga benar-benar untuk ke depannya," tutur Ketut.i

Kendati demikian, lanjut Ketut, dalam pemantauan harga oleh Bapanas, perkembangan rata-rata harga beras dan gula memang terdapat fluktuasi dalam sebulan terakhir. Akan tetapi masih dalam rentang harga yang wajar karena tidak sampai bergerak naik hingga 5 atau 10 persen.

Dia menyebutkan per 16 April, rata-rata harga beras medium terpantau masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Jika dibandingkan dalam sebulan terakhir, rata-rata harga beras medium di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) dari Rp12.964 per kilogram (kg) menjadi Rp 12.965 per kg atau berfluktuasi 0,01 persen.

Lalu zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan) dari Rp 13.585 per kg menjadi Rp 13.622 per kg atau berubah 0,27 persen. Kemudian zona 3 (Maluku, Papua) dari Rp15.056 per kg menjadi Rp 15.154 per kg atau naik 0,65 persen.

Sementara kondisi rata-rata harga gula secara nasional dalam sebulan terakhir mencatatkan fluktuasi, tapi menurun untuk wilayah Indonesia Timur.

Rata-rata harga gula di wilayah selain Indonesia Timur sebulan lalu tercatat di Rp18.240 per kg. Berdasarkan data per 16 April, harga komoditas itu berada di angka Rp18.615 per kg atau naik 2,06 persen. Namun di Indonesia Timur gula menurun 1,22 persen dari sebulan lalu yang Rp20.412 per kg menjadi Rp20.163 per kg.

"Langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah kami akan intensif berkoordinasi agar fluktuasi plastik ini tidak semakin melebar," ucapnya.

Ia memastikan ketersediaan suplai plastik untuk sektor pangan akan dipastikan aman dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

"Kita harus diskusi mendalam karena kalau tidak, harga akan bisa agak sedikit terkoreksi. Kami juga merencanakan rapat besar, artinya dengan kementerian lembaga terkait, untuk mencarikan solusi," ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik untuk membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dari hasil pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan jaminan dari industri bila stok plastik seharusnya tidak ada masalah.

"Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Menperin di Jakarta, Kamis (16/4).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Penguatan ekonomi kerakyatan semakin menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan menuntut negara menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif.

Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bukan sekadar sebagai intervensi sosial, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.

Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG dalam kisaran Rp400 triliun–Rp450 triliun secara bertahap dalam beberapa tahun implementasi awal (estimasi berbagai dokumen perencanaan fiskal 2025–2029). Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun–Rp100 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN. Jika dibandingkan, nilai ini setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara, sekaligus mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan skala fiskal sebesar ini, MBG memiliki daya dorong ekonomi yang sangat signifikan, khususnya bagi sektor-sektor ekonomi berbasis kerakyatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Inilah titik awal transformasi MBG dari sekadar program konsumsi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.

Rantailokal

Salah satu kekuatan utama Program MBG terletak pada kemampuannya menciptakan permintaan agregat yang stabil terhadap produk pangan domestik. Dengan target penerima mencapai lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan, kebutuhan bahan baku pangan harian menjadi sangat besar.

Sebagai ilustrasi, jika satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, maka potensi perputaran ekonomi harian dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam satu tahun, angka ini dapat menembus Rp250 triliun–Rp300 triliun yang sebagian besar berpotensi diserap oleh pelaku ekonomi lokal.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Dengan adanya MBG, permintaan terhadap hasil pertanian seperti beras, sayur, telur, dan protein hewani akan meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperbaiki terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.

Selain itu, sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal yang dimulai dari katering, pengolahan makanan, hingga rantai distribusinya, maka dampak ekonominya akan jauh lebih inklusif dan menyentuh transformasi struktural ekonomi kerakyatan yang diharapkan.

Selanjutnya dalam efisiensi distribusi, nilai tambah ekonomi dapat diciptakan melalui pemendekan rantai distribusi logistik. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis wilayah, sehingga biaya logistik yang selama ini menyumbang hingga 14–23 persen dari PDB Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, lebih banyak nilai ekonomi yang tetap berputar di tingkat lokal dan kualitas ketahanan menu dalam Program MBG juga dapat semakin terjaga.

Dampakganda

Efek pengganda dari Program MBG terhadap ekonomi kerakyatan sangat nyata. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah pada sektor berbasis domestik memiliki multiplier antara 1,3 hingga 1,8. Artinya, setiap Rp1 triliun yang dibelanjakan berpotensi menciptakan output ekonomi hingga Rp1,3 triliun–Rp1,8 triliun.

Dengan asumsi alokasi awal Rp100 triliun, maka potensi tambahan output ekonomi dapat mencapai Rp130 triliun–Rp180 triliun. Dampak ini tidak hanya tercermin pada peningkatan PDB, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja. Jika setiap Rp1 miliar belanja sektor pangan mampu menyerap 3–5 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, maka MBG berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja baru.

Lebih jauh, peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Siklus ini menciptakan efek domino: produksi meningkat, pendapatan naik, konsumsi tumbuh, dan ekonomi menjadi lebih stabil.

Dalam jangka panjang, dampak MBG juga terlihat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di masa depan. Ini sejalan dengan temuan berbagai riset global bahwa peningkatan gizi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10–17 persen.

Disiplinfiskal

Meski memiliki potensi besar, implementasi MBG tetap harus berada dalam kerangka disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB membatasi ruang fiskal pemerintah. Oleh karena itu, desain program harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa belanja MBG bersifat produktif. Artinya, pengadaan bahan pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri, bukan impor. Dengan demikian, kebocoran fiskal dapat diminimalkan, dan manfaat ekonomi tetap berada di dalam negeri.

Selain itu, integrasi dengan program lain seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Digitalisasi sistem distribusi juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mengurangi potensi inefisiensi.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa program pangan berskala besar dapat berhasil jika dikelola secara terintegrasi. India misalnya, melalui skema Mid-Day Meal berhasil meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Brazil melalui program Fome Zero mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan pendekatan berbasis komunitas.

Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut dengan menyesuaikannya pada konteks lokal, terutama dalam memperkuat peran koperasi dan BUMDes sebagai penghubung antara produsen dan program MBG.

Investasistrategis

Program MBG pada akhirnya bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran yang besar, program ini memiliki peluang untuk menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan, asalkan dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Harmonisasi antara kebijakan sosial dan ekonomi menjadi kunci utama. Ketika MBG mampu menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi lokal, memberdayakan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja, maka program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Dan dalam konteks itulah, MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah menahan fluktuasi harga pangan seminggu menjelang hingga seminggu setelah Idul Fitri 1447 Hijriah dengan memperkuat stabilisasi pasokan dan distribusi guna menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

"Kita lihat beberapa tahun terakhir, kalau kondisi di bulan Ramadan itu minus satu minggu dan plus satu minggu biasanya ada fluktuasi. Jadi seminggu sebelum dan seminggu setelah Lebaran pemerintah akan mengantisipasinya," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas memprediksi kemungkinan terjadinya fluktuasi harga pangan pokok seminggu sebelum dan seminggu sesudah Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurut dia, hal itu merupakan tren yang berulang setiap tahun, sehingga tradisi itu telah diantisipasi oleh pemerintah sedini mungkin dengan sederet program intervensi pangan.

Sarwo mengatakan pemerintah terus mengupayakan produksi pangan dalam negeri sebagai tumpuan utama. Selebihnya, implementasi program intervensi pangan yang menyasar masyarakat secara langsung dipastikan dapat dijalankan secara masif.

"Hal pertama yang dipastikan pemerintah adalah pemenuhan dari produksi dalam negeri. Kita lihat produksi dalam negeri masih sangat cukup. Sebagian besar ketersediaan pangan pokok strategis kita dapat dipenuhi dari hasil kerja keras petani-petani Indonesia sendiri," ujar dia.

Bapanas memproyeksikan ketersediaan beras nasional hingga akhir April diperkirakan dapat mencatat surplus 17,2 juta ton. Komoditas jagung juga diproyeksikan surplus 4,8 juta ton. Minyak goreng secara nasional mencatatkan surplus 3,5 juta ton.

Daging ayam juga mencatatkan surplus 727 ribu ton sampai April. Gula konsumsi surplus 595 ribu ton. Telur ayam surplus 349 ribu ton.

Sedangkan cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah masing-masing surplus 105 ribu ton, 74 ribu ton, dan 57 ribu ton. Sembilan jenis pangan tersebut sepenuhnya dipasok dari produksi dalam negeri.

Setelah memastikan produksi pangan dalam negeri telah memadai, program stimulus ekonomi pun dikucurkan menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Salah satunya program bantuan pangan beras dan minyak goreng melalui penugasan Bapanas ke Perum Bulog.

Sarwo mengatakan memastikan pemerintah sudah siap menjalankan program prorakyat tersebut. Bapanas pun telah meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri agar perangkat pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai desa, dapat turut pula membantu keberhasilan penyaluran.

"Kami juga sudah berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk ikut mengawal bantuan pangan ini sampai ke tingkat desa. Artinya perangkat-perangkat desa pun ikut mengawal bantuan ini supaya tepat sasaran," ujar dia.

Adapun program bantuan pangan beras dan minyak goreng di awal tahun 2026 ini dialokasikan untuk Februari dan Maret. Namun, dikarenakan terdapat prosedur anggaran yang harus ditempuh Bapanas, sehingga akhir Februari anggaran pelaksanaan program telah tersedia.

Bapanas terus mendorong Bulog untuk dapat memulai salur program bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan total target hingga 33,2 keluarga penerima manfaat (KPM). Program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terbantu.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan persiapan pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng telah komplet.

"Saya sudah tanda tangan untuk 33,2 juta orang. Ini perintah Bapak Presiden untuk meringankan beban saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan. Pokoknya sudah beres. Semua kebutuhan rakyat tidak boleh tinggal bermalam di meja saya," kata Amran.

Adapun dengan target penerima 33.244.408 KPM, secara kuantitas untuk penyaluran 2 bulan secara sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Dalam catatan Bapanas, posisi stok sampai 5 Maret, Bulog mengelola beras sebanyak 3,7 juta ton dan minyak goreng sebanyak 25 ribu kiloliter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan fokus menangani daerah defisit dan fluktuatif harga pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2026.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Saber Tingkat Pusat I Gusti Ketut Astawa mengatakan kehadiran satgas secara serentak di berbagai daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional.

"Satgas Saber Pelanggaran Pangan bekerja setiap saat, setiap hari sampai selesai nanti Idul Fitri, kita tengokin terus pasar-pasar, tentu oknum-oknum yang ingin menimbun, ingin menaikkan harga secara brutal, mengambil keuntungan berlebih akan berpikir dua kali, karena Satgas Saber akan menindak tegas," kata Ketut di Jakarta, Rabu.

Pemerintah terus mengintensifkan langkah kolaboratif untuk mengendalikan harga pangan pokok strategis. Upaya itu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pengawasan di pasar, tetapi juga hingga ke tingkat produsen dan distributor.

"Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan dikerahkan untuk menutup ruang praktik penimbunan, spekulasi, dan pengambilan keuntungan berlebih yang dapat memicu anomali harga," ujarnya.

Dia menyebutkan hingga awal Februari 2026, cakupan pengawasan Satgas Saber terus meluas dan menunjukkan progres signifikan.

Pada 7 Februari, tercatat 1.343 titik pemantauan yang tersebar di 38 provinsi dan 507 kabupaten/kota.

Sehari berselang, pada 8 Februari, pengawasan dilakukan di 1.309 titik pada 37 provinsi dan 498 kabupaten/kota.

"Ini terus berkembang, bergerak terus, sehingga harapan kami 38 provinsi dapat terus berjalan. Seluruh 514 kabupaten kota bisa melaporkan pantauan harganya," bebernya.

Dari total 1.309 titik pengawasan tersebut, Satgas Saber telah menjangkau seluruh mata rantai pasok pangan nasional. Rinciannya meliputi 860 titik di tingkat pedagang atau pengecer, 215 titik ritel modern, 131 titik pedagang grosir, 75 titik distributor, 10 titik agen, serta 18 titik produsen.

"Dampak dari pengawasan intensif ini tercermin dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga minggu pertama Februari 2026, BPS mencatat peningkatan jumlah daerah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada berbagai komoditas pangan strategis," jelasnya.

Penurunan IPH telur ayam ras menjadi yang paling signifikan, dengan 215 kabupaten/kota tercatat mengalami penurunan, meningkat tajam dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 152 kabupaten/kota. Penurunan IPH bawang putih juga terjadi di 128 kabupaten/kota.

Untuk komoditas beras, BPS mencatat penurunan IPH di 72 kabupaten/kota, naik dibandingkan pertengahan Januari 2026 yang tercatat di 71 kabupaten/kota. Sementara penurunan IPH minyak goreng tercatat ada di 165 kabupaten/kota.

Sementara itu, pada komoditas daging sapi, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH tercatat sebanyak 23 kabupaten/kota, meningkat dari minggu sebelumnya yang berada di angka 18 kabupaten/kota. Jumlah daerah dengan peningkatan IPH daging sapi juga mulai menurun, dari 50 kabupaten/kota menjadi 42 kabupaten/kota.

Selain pengawasan harga, Satgas Saber juga bergerak cepat menangani wilayah yang mengalami defisit pasokan dan fluktuasi harga ekstrem. Salah satunya di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, di mana harga beras sempat dilaporkan mencapai Rp 1 juta per karung.

Melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Bapanas bersama para pemangku kepentingan menyalurkan pasokan pangan berupa beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 500 kilogram (kg), beras premium 1.500 kg, serta minyak goreng MinyaKita sebanyak 1.200 liter.

Sejumlah pasokan tersebut dilepas ke masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni beras SPHP Rp13.100 per kg, beras premium Rp 15.400 per kg, dan MinyaKita Rp 15.700 per liter. Pengiriman menggunakan moda angkutan darat diperkirakan membutuhkan waktu tempuh dua hingga tiga hari.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan urusan pangan tidak boleh bermasalah bagi masyarakat Indonesia. Upaya secara terus-menerus terhadap penstabilan harga pangan pokok strategis akan dilaksanakan pemerintah secara berkelanjutan.

"Ingat kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Sesuai perintah Bapak Presiden, untuk stabilkan harga. Kita jaga harga pangan sampai Ramadan selesai. Fokus kita sekarang memastikan stabilisasi harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat dan menuai beragam respons dari pelaku industri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menilai kebijakan pemangkasan tiga digit rupiah itu bisa membawa manfaat, terutama dalam meredam gejolak nilai tukar, asalkan disiapkan secara matang oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa stabilitas kurs adalah poin paling krusial bagi dunia usaha.

"Yang penting itu sebenarnya fluktuasi valas itu bisa kita prediksi jauh-jauh hari, itu kenaikannya atau penurunannya. Jadi fluktuasinya itu bisa lebih landai-lah, jangan terlalu tajam naik turunnya. Kalau yang landai gitu sih, kita berharap dari redenominasi ini bisa membuat Rupiah ini fluktuasinya lebih landai, tidak terlalu tajam," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (17/11/2025).

Fase transisi menuju rupiah baru berpotensi menimbulkan kebingungan. Ia menilai diperlukan koordinasi intens antara pemerintah, perbankan, serta pelaku industri agar tidak terjadi salah persepsi dalam proses konversi nilai.

"Tahap-tahap awal mungkin agak confusing ya, karena kan bagaimana transformasinya dari penghilangan tiga digit. Nanti seandainya jadi itu kan nanti ada perbedaan persepsi antara pihak satu dengan pihak kedua. Nah, ini mudah-mudahan kalau ada perbedaan persepsi ini, pihak pemerintah itu bisa menjadi jembatan," ujarnya.

Penting juga kejelasan waktu penerapan redenominasi agar tidak muncul kekacauan administrasi maupun transaksi. Ia mencontohkan skenario penerapan di detik terakhir tahun berjalan yang bisa memicu persoalan jika tidak diatur detail.

"Karena ini kan masalahnya waktu, kapan mulai dilakukannya? Jadi kan selisih satu detik pun kalau nanti itu ada perbedaan pendapat akan panjang kalau tidak ada kehadiran pemerintah sebagai wasit-nya. Yang pentingnya wasit-nya." Ujarnya

Rantangan terbesar justru berada pada fase sangat pendek menjelang penerapan. Ia menilai perlu ada simulasi dan uji coba sebelum kebijakan benar-benar berlaku, khususnya untuk sektor perbankan yang akan terdampak besar.

"Jadi lebih banyak ke short-termnya sebenarnya. Jadi katakanlah 31 Desember jam 23 lewat 59 mulai berlaku, teng gitu. Nah, itu kan semua transaksi kan juga harus mulai diperhitungkan. Misalnya apakah 2 hari sebelum masa berlakunya itu sudah mulai diadakan semacam simulasi-simulasi? Nah, itu yang penting di situ aja kalau ada perbedaan. Karena cukup besar ini yang terkait urusan perbankan, yang jadi masalah itu di situ nantinya," pungkasya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Harga emas batangan yang dijual di Galeri 24 tercatat bergerak terbang hari ini, Jumat (7/11/2025).

Galeri 24 menjual berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Antam, Galeri 24, hingga UBS, dengan ukuran yang bervariasi antara 0,5 gram sampai 1.000 gram.

Harga emas UBS dibanderol dengan harga Rp 2.376.000 per gram atau melesat Rp 16.000 per gramnya.

Harga emas 1 gram Galeri24 dibanderol Rp 2.374.000, terbang Rp 16.000.

Harga emas Antam Retro dibanderol Rp 2.521.000 per gram atau menguat Rp 19.000.

Berikut harga emas yang dijual di Galeri 24 mulai dari emas Galeri 24, UBS, Antam hingga Antam Retro:

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah studi menemukan bahwa inti Bumi pernah mengalami penghentian rotasi dan kemudian berputar ke arah berlawanan. Fenomena ini disebut bisa dirasakan oleh manusia.

Penelitian tersebut dilakukan oleh tim ilmuwan dari Universitas Peking, China. Mereka menemukan adanya perubahan arah perputaran inti Bumi yang terjadi dalam rentang waktu beberapa dekade.

Menurut laporan yang dikutip dari Popsci, temuan ini diharapkan dapat membantu menjelaskan dinamika bagian dalam planet Bumi serta dampaknya terhadap permukaan.

Seismolog Yi Yang dan Xiaodong Song, dua penulis penelitian, melakukan pengamatan pada gelombang seismik Bumi. Keduanya melakukan analisa perbedaan bentuk gelombang dan waktu tempuh saat gempa Bumi.

Mereka melakukan penyelidikan pada peristiwa gempa pada 1990 hingga 2021. Hasilnya cukup mencengangkan.

Sebelum tahun 2009, rotasi inti Bumi sedikit lebih cepat dari permukaan dan bagian mantel. Namun kemudian pergerakan itu melambat dan sempat berhenti selama beberapa tahun.

Tim peneliti juga mengatakan hasil temuan mereka bisa dikaitkan dengan pembalikan rotasi inti pada tujuh dekade. Hal tersebut pernah terjadi selama awal 1970-an.

Menurut mereka, fluktuasi rotasi inti itu sejalan dengan sejumlah perubahan periodik. Ini terjadi dengan adanya interaksi antara lapisan Bumi yang berbeda satu sama lain.

Sementara itu salah dampak yang dirasakan kejadian ini adalah manusia yang merasakan hari yang panjangnya berubah-ubah.

Sebagai informasi, inti Bumi terdiri dari dua lapisan, inti luar cair dan padat. Pada bagian yang terakhir dibentuk dari besi yang berputar.