Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai groundbreaking atau dimulainya proyek hilirisasi fase II turut membangun rantai nilai industri di dalam negeri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujar Bambang dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Bambang, arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis.

Ia menyebut hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.

Sebagai Ketua Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Bambang mengapresiasi dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II oleh BPI Danantara Indonesia.

Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industri berbasis nilai tambah.

“Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang.

Ia menyampaikan, penguatan hilirisasi akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara. Ia mendorong seluruh proyek dapat dijalankan secara tepat waktu dengan tata kelola yang kuat.

Lebih jauh, Bambang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam proyek hilirisasi nasional memiliki peran krusial.

“(Proyeknya harus) feasible, tetapi harus ditopang dengan skema pembiayaan campuran antara BUMN, sovereign wealth fund (SWF), dan sektor swasta,” katanya.

Revindo menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem pendukung. Ia menilai bahwa investasi jumbo ini pada dasarnya layak secara ekonomi, dengan manfaat yang dapat terasa secara optimal dalam jangka panjang.

Menurutnya, proyek hilirisasi memang membutuhkan modal besar dan memiliki periode pengembalian investasi yang panjang.

"Di sinilah peran negara sebagai investor utama menjadi krusial," kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta presiden untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up untuk kendaraan niaga operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih, karena dinilai melemahkan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional dan tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik.

Kata dia, industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ucap Saleh.

Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen, serta jaringan layanan purna jual yang luas.

Kadin menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik.

Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkap Saleh.

Kadin juga menilai pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.

Adapun disampaikan dia, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional kopdes.

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri yang menjadi bukti kemandirian industri otomotif nasional, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi perekonomian.

Respons ini disampaikan dia berkaitan dengan rencana impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (19/2) menjelaskan, apabila pengadaan kendaraan pick-up 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memproyeksikan industri otomotif nasional pada 2026 masih dibayangi banyaknya faktor eksternal dan domestik, terutama harga komoditas dan likuiditas yang memiliki peranan penting dalam pemajuan sektor tersebut.

‎Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam ditemui di Bandung, Jumat, mengatakan belum ada indikator tunggal yang dapat memberikan gambaran pasti mengenai arah pasar otomotif tahun depan.

Menurut Bob, penjualan kendaraan bermotor pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi likuiditas, serta daya beli masyarakat. Namun, ketiga faktor tersebut saat ini sama-sama berada dalam tekanan akibat situasi ekonomi global yang belum stabil.

‎Ia menyoroti kebijakan moneter global, khususnya di negara maju seperti Amerika Serikat dan China, yang kembali menerapkan quantitative easing (QE) melalui peningkatan likuiditas dan pencetakan uang. Kebijakan ini berpotensi mendorong arus modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

‎“Biasanya kalau ada printing money, kapital mengalir deras ke emerging market. Pasar saham bisa hijau dalam jangka pendek, satu hingga dua tahun. Tapi setelah itu, risikonya justru koreksi yang lebih dalam,” katanya.

Lebih lanjut, Bob mengatakan bahwa penggerak utama ekonomi Indonesia dan industri otomotif turut ditentukan oleh pergerakan harga komoditas. Penurunan harga komoditas berpotensi menekan penerimaan negara, termasuk pajak, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli dan aktivitas ekonomi nasional.

‎Bob juga menilai kesehatan sektor perbankan dan likuiditas menjadi faktor krusial bagi industri otomotif. Ini karena sekitar 70–80 persen pembelian kendaraan di Indonesia masih mengandalkan pembiayaan kredit.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tantangan tidak hanya datang dari segmen menengah yang menghadapi isu kesehatan keuangan, tetapi juga dari segmen menengah atas, mengingat meski memiliki kemampuan finansial, tingkat kepercayaan (confidence) konsumen menjadi penentu utama keputusan belanja.

‎Dengan berbagai faktor tersebut, Bob menilai belum ada indikator yang benar-benar bisa memastikan arah industri otomotif pada 2026.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah mengevaluasi sederet perjanjian dagang yang telah ditandatangani. Alasannya, kesepakatan perdagangan itu ternyata dilaporkan tidak menguntungkan industri-industri di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Evita kepada saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier bersama sejumlah asosiasi terkait, membahas kebijakan peningkatan daya saing industri nasional, Rabu (12/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengungkapkan kesulitan ban-ban produksi Indonesia ke negara-negara yang telah menjalin kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Salah satunya dengan Thailand, di mana Indonesia dan Thailand sebagai sesama negara ASEAN tergabung dalam sejumlah perjanjian kerja sama multilateral dan regional.

"Kita sudah menjalin perjanjian perdagangan dengan Thailand, tapi kok kami ke Thailand itu nggak bisa mauk? Ban Thailand bisa masuk sini, tapi kok ban Indonesia tidak bisa masuk ke Thailand?" kata Azis.

"India juga sama. Ban Indonesia paling disukai konsumen, tapi ban kita nggak bisa masuk India. Loh kenapa? Lalu Turki, begitu perjanjian ditandatangani, seminggu kemudian tarif impornya naik. Jadi kelihatan kita dimain-mainkan, Jadi tolong diperhatikan itu, bu. Sama Afrika Utara,: lanjut Aziz.

Tidak Win-Win

Merespons hal itu, Evita menyinggung kembali keluhan serupa yang disampaikan pengusaha di sektor lain.

"Ini catatan bagi pak Dirjen. Kemarin kita bertemu dengan industri karet, sawit dan lain-lain. Itu keluhannya sama, pak. Perjanjian internasional ini tidak win-win. Jadi, (perjanjian internasional) menguntungkan negara lain, tapi kita dirugikan. Ini kayanya kita harus kita evaluasi," kata Evita.

"Apalagi sekarang karet, yang kaitannya dengan ban ini, ke Eropa sekarang diperketat lagi dengan aturan-aturan baru, pak Dirjen. Kemarin saya dengar. Kemudian para petani kita sudah switch dari karet ke kelapa sawit. Berarti ada masalah-masalah yang kita hadapi, otomatis memengaruhi industri ban. Ini catatan saya," tegasnya.

Selain masalah kesulitan masuk ke pasar-pasar ekspor, Aziz mengungkapkan, gempuran ban impor ilegal juga tengah menekan industri di dalam negeri.

"Dan sama dengan asosiasi lain, sama juga tantangan. Satu, energi. Barangkali kami industri kimia di bawah pak Taufik ini, kenapa tidak dibuka saja sih impor gas itu, Bu? Biar kita bagi-bagi, daripada tergantung kepada PGN. Itu satu kita harapkan," kata Aziz.

"Dan, sama dengan yang lain, impor ilegal ban. Karena Indonesia ini ada 33 pelabuhan tidak bertuan. Angkatan Laut kita kurang aktif mengecek pelabuhan-pelabuhan, sehingga impor merajalela. Jadi, kembali, impor ilegal," tukasnya.

Foto: Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel) Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen IKTF Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier (ketiga dari kanan) bersama Asosiasi-Asosiasi Membahas Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional, Rabu (12/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/Komisi VII DPR RI Channel)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa terusik dengan banjirnya komoditas impor ilegal di Indonesia, mulai dari tekstil seperti baju bekas atau balpres, rokok, baja, hingga sepatu.

Untuk komoditas tekstil ia menceritakan, telah mendapat informasi bahwa mayoritas dipasok dari China. Bahkan, di tingkat acara fesyen, baju-baju yang ditampilkan berasal dari negara tirai bambu, yang mengusik industri garmen dan tekstil di dalam negeri.

"Saya pernah datang ke fashion show. Wah, ini bagus-bagus. Tapi di sebelah saya ada yang bisik, pak 99% dikuasai China. Waktu saya Ketua LPS, enggak bisa apa-apa. Waduh, jadi ikut acara itu pulang-pulang sedih," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Oleh sebab itu, ia memastikan, saat menjabat sebagai menteri keuangan pada awal September 2025, berkomitmen untuk menutup seluruh celah barang-barang impor ilegal, supaya industri di dalam negeri dapat berkembang dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Bukannya bangga jadi sedih, padahal orang kita jago. Jadi, sekarang rupanya, banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, nanti pakaian-pakaian yang itu juga garmen, yang ilegal-ilegal kita tutup semua," tegasnya.

Terkait dengan peredaran rokok ilegal, ia mengaku juga telah menemukan banyaknya pasokan dari negara lain, seperti China hingga Vietnam. Karena itu, dia berkomitmen untuk memberantas semua produk rokok ilegal dan mendorong produsen rokok ilegal di dalam negeri menjadi legal. Caranya dengan mendesak mereka masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan tarif cukai khusus yang akan dikeluarkan pada Desember 2025.

"Nanti, kalau sudah itu jalan, saya enggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Enggak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan masuk menjadi pemain yang legal di situ," paparnya.

Setelah menutup rapat masuknya barang-barang impor ilegal seperti tekstil, garmen, hingga rokok, Purbaya memastikan, akan menutup celah importir sepatu ilegal hingga baja yang selama ini membuat industri dalam negeri tertekan.

"Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup," ucap Purbaya.

Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

"Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan," ujar Purbaya.

"90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu," paparnya.

Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

"Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu," tutur Purbaya.

Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang mengganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional," kata Purbaya.

Tangerang, CNBC Indonesia - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menekankan pentingnya tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) untuk melindungi industri nasional dari lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Hal tersebut dikemukakan dalam seminar Trade Expo Indonesia 2025 yang mengusung tema "Peranan KPPI dalam Melindungi Industri dalam Negeri" yang digelar pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/10/2025).

Seminar yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai asosiasi pelaku usaha tersebut dibuka oleh Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi dengan menghadirkan Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan KPPI Ilham Adinusa, serta Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan KPPI Adityo Prinadi sebagai narasumber. Sementara itu, Wakil Ketua KPPI, Amesta Yisca Putri bertindak sebagai moderator.

"Kondisi pasar dunia saat ini menghadirkan tantangan besar bagi industri lokal. Liberalisasi perdagangan, ketegangan geopolitik, dan dinamika ekonomi global menyebabkan meningkatnya arus barang impor yang dapat mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Oleh karena itu, safeguard measures sangat penting untuk memulihkan atau mencegah terjadinya kerugian serius bagi industri nasional," ujar Ketua KPPI, Julia Gustaria Silalahi.

Di sisi lain, Julia menambahkan, langkah-langkah safeguard measures dilakukan secara independen dan transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk produsen, distributor, dan importir.

Dalam setiap penyelidikan safeguard measures, KPPI memastikan data dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan apakah lonjakan barang impor benar-benar berdampak pada kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Safeguard measures, lanjut Julia, diterapkan sebagai instrumen sementara yang memberi waktu bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian struktural, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing industri nasional. Dengan begitu, perlindungan yang diberikan tetap seimbang dan adil bagi seluruh ekosistem perdagangan.

Senada dengan Julia, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Ilham Adinusa juga menekankan bahwa safeguard measures dapat melindungi industri dalam negeri akibat lonjakan barang impor melalui pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Tidak hanya itu, safeguard measures dinilai dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas terpakai, serta menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Safeguard measures juga dinilai mampu menambah penerimaan negara melalui BMTP.

Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Indonesia merupakan negara yang paling aktif dalam memanfaatkan safeguard measures dengan 28 tindakan pengamanan pada 31 Desember 2024. Sementara itu, India menempati posisi kedua dengan 25 tindakan pengamanan, diikuti Turki pada posisi ketiga dengan 22 tindakan pengamanan.

Dalam seminar yang sama, Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan, Adityo Prinadi menjelaskan mekanisme permohonan dan pelaksanaan penyelidikan safeguards measures. Menurut Adityo, permohonan safeguards measures dapat diajukan oleh industri dalam negeri, instansi pemerintah, serta asosiasi pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat lonjakan barang impor kepada KPPI.

Setelah permohonan tersebut diajukan, KPPI akan melakukan penelitian bukti awal, menginisiasi penyelidikan, memberikan notifikasi mengenai pengenaan tindakan ke WTO, melakukan dengar pendapat (public hearing), melakukan verifikasi lapangan, dan membuat laporan hasil penyelidikan ke Menteri Perdagangan.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan memiliki waktu sebanyak 30 hari kerja untuk pertimbangan keputusan nasional (PKN) dan memutuskan besaran serta jangka waktu pengenaan BMTP. Setelah itu, Menteri Keuangan memiliki waktu 30 hari kerja untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan berupa tarif dan KPPI akan memberikan notifikasi kembali ke WTO.

"Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak terkait produk yang dikenakan BMTP, besaran tarif, serta jangka waktu penerapannya. Dengan begitu, seluruh proses dilakukan secara transparan dari awal hingga akhir," tegas Adityo.

Tidak ketinggalan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Andrew Purnama yang hadir sebagai peserta seminar menyampaikan apresiasinya terhadap peran KPPI. Ia menilai, langkah safeguard measures yang diterapkan KPPI sangat penting, terutama bagi industri tekstil dan produk tekstil.

"Kami sudah lama mengikuti kegiatan KPPI. Kami berharap KPPI mampu mengakomodasi seluruh kepentingan dari ekosistem industri dalam negeri, terutama industri tekstil sehingga kepentingan tersebut terpenuhi dari hulu hingga hilir," tukas Andrew.